DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 57 Tahun 2016

Nomor: 57
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Dasar Perhitungan Dan Penjelasan Teknis; 4. Ketentuan Lain-Lain; 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7.Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu dan sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan.
9.Standar harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10.Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang per satuan jenis barang.
11.Harga Dasar adalah harga yang diperhitungkan dari biaya produksi, bahan dan lainnya diluar keuntungan dan pajak.
12.Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
13.Barang Pakai Habis adalah barang yang tidak tercatat sebagai modal dan atau aset.
14.Barang Inventaris adalah barang yang tercatat sebagai modal dan atau aset.
15.Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan manfaat lainnya.
16.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan (remunerasi) dan pemberian biaya kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.
17.Tenaga Ahli adalah orang yang memliki keahlian/spesialisasi dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan spesifikasi tenaga ahli.
18.Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang dipasaran akibat penurunan nilai mata uang atau bertambahnya jumlah mata uang yang beredar.
19.Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri seperti barang-barang hasil industri, barang impor dan jasa dan merupakan barang yang dihasilkan melalui proses pengolahan.
20.Keuntungan maksimal adalah keuntungan penyedia jasa yang diperbolehkan secara maksimal.
21.Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.
22.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23.Katalog elektonik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

(1)Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2017.
(2)Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa sesuai kualitas jenis barang bagi Pemerintah Provinsi Banten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi standar :
1. a.Standar Harga Satuan Barang, terdiri dari : 1) Alat Perlengkapan Kantor : a) alat dapur; b) alat makan dan minum; c) barang souvenir dan promosi; d) filling cabinet dan lemari; e) kamar set, spring bed, matras, dan vertical blind; f) kursi; g) meja; h) mesin kantor; i) projector, screen, board; j) rak dan buffet; k) sarana dan prasarana penunjang kebersihan; dan l) softboard dan whiteboard. 2) Alat Tulis Kantor: a) alat lukis, gambar, dan cat; b) alat tulis; c) amplop, map, dan sampul; d) barang cetakan; e) buku; f) kalkulator; g) dokumen dan drafting; h) dokumen keeper; i) huruf dan data grafh; j) kartu; k) kertas; l) label dan kartu nama; m) lem/perekat; n) media penyimpan data; o) penggaris; p) penghapus; q) perforator, cutter, dan gunting; r) pita mesin ketik; s) stapler binder dan penjepit (clip); t) stempel aksesoris; dan u) toner fotocopy. 3) Pakaian: a) bahan seragam pakaian dinas; b) perlengkapan/atribut; c) perlengkapan dan peralatan keagamaan; d) baju seragam dinas/batik jadi; dan e) seragam sekolah (bahan). 4) Peralatan Elektronik: a) audio, video, dan televisi; b) DVD/VCD/MP3 player; c) handycam dan kamera; d) pendingin ruangan; e) pendingin/pemanas makanan dan minuman; dan f) peralatan rumah tangga elektronik. 5) Peralatan dan Aksesoris Komputer: a) CCTV/media control/GPS navigasi; b) aksesoris multimedia; c) aksesoris plotter; d) aksesoris laptop; e) alat system jaringan; f) CD/CD-RW, DVD/DVD-RW; g) graphic card; h) memory card/memory adapter; dan i) processor. 6) Pendidikan, Kesenian, dan Olahraga: a) alat studio musik; b) alat musik; c) alat studio, audio, dan video; d) perlengkapan olahraga; e) perlengkapan umum; f) alat peraga; dan g) lain-lain. 7) Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan: a) alat-alat sarana produksi; b) benih tanaman; c) bibit tanaman; dan d) tanaman. 8) Kelautan dan Perikanan: a) alat dan sarana kelautan dan perikanan; b) sarana konservasi laut; c) sarana laboratorium pengujian mutu hasil perikanan; d) sarana pengawasan dan SAR; e) sarana pengolahan hasil perikanan; f) alat dan produksi; g) sarana produksi perikanan tangkap; h) benih, induk, dan ikan konsumsi; i) ikan konsumsi dan rumput laut; j) suku cadang kapal pengawas kelautan dan perikanan; dan k) peralatan keselamatan dan inventarisasi kapal. 9) Peternakan: a) alat dan sarana produksi peternakan; b) sarana produksi peternakan; c) bahan baku makanan ternak; d) pakan komplit ruminansia dan unggas; e) bibit peternakan; f) obat-obatan hewan; g) obat penanggulangan penyakit hewan menular; h) produk alkohol, jelly, dan antiseptik; i) vaksin dan antigen; dan j) obat generic. 10) Transportasi: a) sarana transportasi air; dan b) sarana transportasi darat. 11) Infrastruktur dan Pertambangan: a) pelapisan ulang; b) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan lentur; c) pembangunan/peningkatan dengan perkerasan kaku; d) analisa pemeliharaan jalan; e) bahan infrastruktur dan tambang; f) mekanikal dan elektrikal; g) peralatan pertukangan dan pelatihan kerja; dan h) survey dan pengukuran.
2. b.Standar Harga Satuan Jasa, terdiri dari : 1) jasa pengujian parameter lingkungan; 2) jasa pemetaan foto udara; 3) jasa kelautan; 4) jasa tenaga ahli konsultan; 5) jasa tenaga konstruksi; 6) jasa tenaga kerja pengeboran; 7) jasa keahlian spesialis; 8) jasa kalibrasi gelas kimia; 9) jasa kalibrasi alat ukur laboratorium; 10) jasa iklan; dan 11) jasa sewa.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN DAN PENJELASAN TEKNIS

Pasal 4

(1)Harga Barang/Jasa diperoleh dari data terpilih sebagai harga tertinggi.
(2)Dalam perhitungan standarisasi satuan harga barang/jasa sudah memperhitungkan:
1. a.Inflasi;
2. b.Pajak Pertambahan Nilai; dans
3. c.Keuntungan.

Pasal 5

Harga barang/jasa yang tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dipergunakan apabila harga barang/jasa tidak tercantum dalam E- Katalog yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat penyusunan RKA untuk penentuan harga barang/jasa yang belum tercantum dan/atau sudah tidak sesuai dengan harga sebagaimana tercantum dalam E-Katalog dan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat mereferensi/mengacu pada daftar harga (price list) yang ditetapkan oleh instansi dan/atau lembaga pemerintah, produsen, distributor, pabrik, atau agen resmi yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 Juni 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 30 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 57 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…