DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 58 Tahun 2015

Nomor: 58
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Standar biaya operasional gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2016 sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Alokasi biaya operasional gubernur dan wakil gubernur; 3. Pembiayaan; 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK/02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 39);
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5.Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6.Biaya Operasional adalah Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
7.Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
8.Uang Representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
9.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10.Pakaian Dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara yang meliputi Pakaian Kenegaraan, Pakaian Korpri, Pakaian Adat Daerah/Pakaian Khas Daerah, Pakaian Batik, Pakaian Olahraga, PDU Pramuka, PDU I Satpol PP dan Pakaian Kerja Harian Putih.

Pasal 2

(1)Standar Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2016.
(2)Standar Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten bertujuan untuk penyeragaman dan tertib administrasi dalam pengaturan kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB II

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 3

(1)Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari :
1. a.biaya rumah tangga;
2. b.biaya pemeliharaan barang-barang inventaris;
3. c.biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
4. d.biaya pelayanan kesehatan medical check up;
5. e.biaya pakaian dinas dan atribut; dan
6. f.biaya perjalanan dinas.
(2)Rincian alokasi biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.
(2)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, diberikan sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.
(3)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan selama 1 (satu) tahun.
(4)Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diberikan setiap perjalanan dinas sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1)Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi :
1. a.perjalana dinas dalam negeri, meliputi :
  1. 1.perjalanan dinas dalam daerah di Provinsi Banten;
  2. 2.perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari : a) Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat; b) Provinsi lainnya (selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat).
2. b.perjalanan dinas luar negeri.
(2)Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan komponen sebagai berikut :
1. a.sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan;
2. b.biaya transportasi;
3. c.biaya Penginapan;
4. d.uang harian; dan
5. e.uang representasi.

Pasal 6

(1)Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berlaku untuk perjalanan dinas selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
(2)Biaya transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dibayarkan secara riil.
(3)Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dan huruf e, dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 7

(1)Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tidak menggunakan tempat penginapan lainnya dan apabila Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas, dan dibayarkan secara lumpsum.
(2)Satuan biaya dan tarif perjalanan dinas, transportasi dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat
(2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat

(2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 Oktober 2015 GUBERNUR BANTEN, ttd R A N O K A R N O Diundangkan di Serang pada tanggal 28 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 59 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, H. SAMSIR, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19611214 198603 1 008 ALOKASI BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2016 No Uraian Gubernur (Jumlah Rp.) Wakil Gubernur (Jumlah Rp.) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Biaya Rumah tangga yang dipergunakan untuk pemenuhan makan minum (per bulan) Biaya Pemeliharaan Barang- barang Inventaris (per tahun) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas :

a.Service dan Sparepart; (per tahun)
b.Bahan Bakar Minyak ( per tahun) Biaya Pemeliharaan Kesehatan (per tahun) Biaya Pakaian Dinas dan atribut (pertahun) :
a.Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
b.Pakaian Sipil Resmi (PSR);
c.Pakaian Dinas Harian (PDH);
d.Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas;
e.Pakaian Korpri;
f.Pakaian Kenegaraan / PDU;
g.Pakaian Batik;
h.Pakaian Olahraga;
i.PDU Pramuka;
j.PDU I Satpol PP;
k.Pakaian Kerja Harian Putih. 56.700.000,00 50.510.000,00 105.000.000,00 115.200.000,00 114.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 24.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 46.980.000, 00 44.970.000,00 92.180.000,00 86.400.000,00 102.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 24.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 GUBERNUR BANTEN, ttd R A N O K A R N O LAMPIRAN I PERATURAN GUBENUR BANTEN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2016 SATUAN BIAYA DAN TARIF PERJALANAN DINAS, TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
1. 1.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah No Tujuan Gubernur (Jumlah Rp.) Wakil Gubernur (Jumlah Rp.) 1 2 3 4 - Perjalanan Dinas :
a.Dalam Daerah (Provinsi Banten)
1. 1.Biaya Transportasi;
2. 2.Uang Harian;
3. 3.Uang Representasi
b.Luar Daerah (Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat)
1. 1.Biya Transportasi;
2. 2.Uang Harian;
3. 3.Biaya Penginapan:
4. 4.Uang Representasi.
c.Luar Wilayah Provinsi Lainnya :
1. 1.Biaya Transportasi:
a.Serang Bandara PP;
b.Tiket Pesawat.
1. 2.Uang Harian;
2. 3.Biaya Penginapan:
3. 4.Sewa Kendaraan;
4. 5.Uang Representasi. 600.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 850.000,00 6.000.000,00 Biaya riil 3.000.000,00 750.000,00 Biaya riil 8.000.000,00 Biaya riil Biaya riil 5.000.000,00 600.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 850.000,00 4.500.000,00 Biaya riil 2.000.000,00 750.000,00 Biaya riil 6.000.000,00 Biaya riil Biaya riil 3.500.000,00
5. 2.Transportasi No. Daerah Tujuan Tarif (PP) 1 2 3 1 Ambon 13.285.000,00 2 Balik Papan 7.412.000,00 3 Banda Aceh 7.519.000,00 4 Bandar Lampung 2.407.000,00 5 Banjarmasin 5.252.000,00 6 Batam 4.867.000,00 7 Bengkulu 4.364.000,00 8 Biak 14.065.000,00 9 Denpasar 5.305.000,00 10 Gorontalo 7.231.000,00 11 Jambi 4.065.000,00 12 Jayapura 14.568.000,00 13 Jogjakarta 4.107.000,00 14 Kendari 7.658.000,00 15 Kupang 9.413.000,00 16 Makasar 7.444.000,00 17 Malang 4.599.000,00 18 Mamuju 7.295.000,00 19 Manado 10.824.000,00 20 Manokwari 16.226.000,00 21 Mataram 5.316.000,00 22 Medan 7.252.000,00 23 Padang 5.530.000,00 24 Palangkaraya 4.984.000,00 25 Palembang 3.861.000,00 26 Palu 9.348.000,00 27 Pangkal Pinang 3.412.000,00 28 Pekanbaru 5.583.000,00 29 Pontianak 4.353.000,00 30 Semarang 3.861.000,00 31 Solo 3.861.000,00 32 Surabaya 5.466.000,00 33 Ternate 10.001.000,00 34 Timika 13.830.000,00
6. 3.Biaya Penginapan NO Provinsi Satuan Tarif Hotel 1 2 3 4 1 Aceh OH 4.420.000,00 2 Sumatera Utara OH 4.960.000,00 3 Riau OH 3.820.000,00 4 Kepulauan Riau OH 4.275.000,00 5 Jambi OH 4.000.000,00 6 Sumatera Barat OH 4.240.000,00 7 Sumatera Selatan OH 4.680.000,00 8 Lampung OH 3.960.000,00 9 Bengkulu OH 1.300.000,00 10 Bangka Belitung OH 3.335.000,00 11 Banten OH 3.808.000,00 12 Jawa Barat OH 3.700.000,00 13 DKI Jakarta OH 8.720.000,00 14 Jawa Tengah OH 4.150.000,00 15 D.I. Yogyakarta OH 4.700.000,00 16 Jawa Timur OH 4.400.000,00 17 Bali OH 4.890.000,00 18 Nusa Tenggara Barat OH 3.500.000,00 19 Nusa Tenggara Timur OH 3.000.000,00 20 Kalimantan Barat OH 2.400.000,00 21 Kalimantan Tengah OH 3.000.000,00 22 Kalimantan Selatan OH 4.250.000,00 23 Kalimantan Timur OH 4.000.000,00 24 Kalimantan Utara OH 4.000.000,00 25 Sulawesi Utara OH 3.200.000,00 26 Gorontalo OH 1.320.000,00 27 Sulawesi Barat OH 1.260.000,00 28 Sulawesi Selatan OH 4.820.000,00 29 Sulawesi Tengah OH 2.030.000,00 30 Sulawesi Tenggara OH 1.850.000,00 31 Maluku OH 3.000.000,00 32 Maluku Utara OH 3.110.000,00 33 Papua OH 2.850.000,00 34 Papua Barat OH 2.750.000,00
7. 4.Perjalanan Dinas Luar Negeri (Satuan Biaya Uang Harian) No. Negara Satuan Tarif Golongan A (dalam US$) 1 2 3 4 Amerika Utara
8. 1.Amerika Serikat OH 527
9. 2.Kanada OH 447 Amerika Selatan
10. 3.Argentina OH 395
11. 4.Venezuela OH 464
12. 5.Brazil OH 436
13. 6.Chile OH 415
14. 7.Columbia OH 386
15. 8.Peru OH 383
16. 9.Suriname OH 398
17. 10.Ekuador OH 385 Amerika Tengah
18. 11.Mexico OH 429
19. 12.Kuba OH 406
20. 13.Panama OH 414 Eropa Barat
21. 14.Austria OH 504
22. 15.Belgia OH 466
23. 16.Perancis OH 512
24. 17.Rep. Federasi Jerman OH 443
25. 18.Belanja OH 463
26. 19.Swiss OH 509 Eropa Utara
27. 20.Denmark OH 472
28. 21.Finlandia OH 453
29. 22.Norwegia OH 517
30. 23.Swedia OH 466
31. 24.Kerajaan Inggris OH 587 Eropa Selatan
32. 25.Bosnia Herzegovina OH 456
33. 26.Kroasia OH 483
34. 27.Spanyol OH 457
35. 28.Yunani OH 422
36. 29.Italia OH 520
37. 30.Portugal OH 425
38. 31.Serbia OH 401 EROPA TIMUR
39. 32.Bulgaria OH 406
40. 33.Czech OH 426
41. 34.Hongaria OH 421
42. 35.Polandia OH 401
43. 36.Rumania OH 416
44. 37.Rusia OH 556
45. 38.Slovakia OH 429
46. 39.Ukraina OH 425 Afrika Barat
47. 40.Nigeria OH 361
48. 41.Senegal OH 334 Afrika Timur
49. 42.Ethiopia OH 312
50. 43.Kenya OH 334
51. 44.Madagaskar OH 296
52. 45.Tanzania OH 330
53. 46.Zimbabwe OH 285
54. 47.Mozambique OH 319 Afrika Selatan
55. 48.Namibia OH 300
56. 49.Afika Selatan OH 304 Afrika Utara
57. 50.Aljazair OH 342
58. 51.Mesir OH 368
59. 52.Maroko OH 304
60. 53.Tunisia OH 293
61. 54.Sudan OH 342
62. 55.Lybia OH 308 Asia Barat
63. 56.Azerbaijan OH 498
64. 57.Bahrain OH 405
65. 58.Irak OH 397
66. 59.Yordania OH 365
67. 60.Kuwait OH 406
68. 61.Libanon OH 357
69. 62.Qatar OH 386
70. 63.Arab Suriah OH 358
71. 64.Turki OH 365
72. 65.Pst. Arab Emirat OH 459
73. 66.Yaman OH 353
74. 67.Saudi Arabia OH 391
75. 68.Kesultanan Oman OH 359 Asia Timur
76. 69.Rep. Rakyat Cina OH 378
77. 70.Hongkong OH 472
78. 71.Jepang OH 519
79. 72.Korea Selatan OH 421
80. 73.Korea Utara OH 395 Asia Selatan
81. 74.Afganistan OH 385
82. 75.Bangladesh OH 339
83. 76.India OH 352
84. 77.Pakistan OH 343
85. 78.Srilangka OH 348
86. 79.Iran OH 351 Asia Tengah
87. 80.Uzbekistan OH 392
88. 81.Kazakhstan OH 456 Asia Tenggara
89. 82.Philipina OH 412
90. 83.Singapura OH 424
91. 84.Malaysia OH 381
92. 85.Thailand OH 392
93. 86.Myanmar OH 368
94. 87.Laos OH 380
95. 88.Vietnam OH 383
96. 89.Brunei Darussalam OH 374
97. 90.Kamboja OH 296
98. 91.Timor Leste OH 392 Asia Pasifik
99. 92.Australia OH 439
100. 93.Selandia Baru OH 392
101. 94.Kaledonia Baru OH 425
102. 95.Papua Nugini OH 385
103. 96.Fiji OH 363 GUBERNUR BANTEN, ttd R A N O K A R N O

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…