DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 59 Tahun 2016

Nomor: 59
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Hasil Analisis Jabatan; 4. Manfaat Jabatan; 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 22);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 28);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 60);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 22);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 35);
14.Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 12); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasidan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 52);
15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 20);
16.Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 75);
17.Peraturan Gubernur Banten Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 79). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud:
1. a.sebagai bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
2. b.tersedianya informasi jabatan yang akan dijadikan acuan dan penguatan kapasitas organisasi.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, perencanaan diklat, pengawasan, pelayanan publik serta akuntabilitas pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah Hasil Analisis Jabatan, pada :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat Dewan;
3. c.Dinas Daerah;
4. d.Lembaga Teknis Daerah;
5. e.Satpol PP; dan
6. f.Staf Ahli Gubernur.
(2)Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi jabatan dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional Tertentu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
(3)Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dengan Jabatan pada PNS yang dipekerjakan di Instansi Pemerintah lainnya.

BAB III

HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 4

Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

a.nama jabatan;
b.kode jabatan;
c.unit kerja;
d.kedudukan dalam struktur organisasi;
e.ikhtisar jabatan;
f.uraian tugas;
g.bahan kerja;
h.perangkat/alat kerja;
i.hasil kerja;
j.tanggung jawab;
k.wewenang;
l.korelasi jabatan;
m.kondisi lingkungan kerja;
n.resiko bahaya;
o.syarat jabatan;
p.prestasi kerja yang diharapkan; dan
q.butir informasi lain.

Pasal 5

Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara lengkap dan terinci tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

MANFAAT ANALISIS JABATAN

Pasal 6

Manfaat Analisis Jabatan digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan :

a.Penataan Kelembagaan;
b.Penataan Kepegawaian;
c.Penataan Ketatalaksanaan;dan
d.Penataan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

a.penataan organisasi perangkat daerah; dan
b.restrukturisasi SKPD.

Pasal 8

Penataan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a.penetapan kebutuhan dan formasi pegawai;
b.rekruitmen, seleksi dan penempatan pegawai;
c.promosi dan mutasi pegawai;
d.kesejahteraan pegawai; dan
e.pengembangan kompetensi.

Pasal 9

Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a.tata kerja;
b.hubungan kerja; dan
c.sistem kerja.

Pasal 10

(1)Penataan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi kegiatan:
1. a.perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;dan
2. b.pengembangan pengetahuan para pegawai;
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan yang disediakan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2015 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 15 Juli 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang padatanggal 15 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 59 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, S.H. M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…