DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 61 Tahun 2016

Nomor: 61
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan Realisasi Penyerapan Anggaran Pada Program Dan Kegiatan Belanja Langsung SKPD; 4. Monitoring Dan Evaluasi; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja kelembagaan, perlu dilakukan pemberian sanksi berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil kepada pelaksana kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang tidak mencapai target realisasi keuangan;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bagi Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pretasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro Ekbang adalah Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6.Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10.Koordinator PPTK adalah pejabat yang menjadi atasan PPTK yang membantu Pengguna Anggaran dalam mengkoordinasikan beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13.Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Koordinator PPTK dan PPTK.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TP-PNS adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil akumulasi aktivitas kerja, perilaku kerja dan capaian serapan anggaran SKPD pada setiap bulannya.
16.Penundaan Pembayaran TP-PNS adalah penangguhan pembayaran TP-PNS bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Koordinator PPTK, dan PPTK sampai dengan terpenuhi target yang telah ditetapkan dalam Triwulan berkenaan.
17.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18.Serapan Anggaran SKPD adalah persentase terhadap target dan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD pada setiap bulannya.
19.Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
20.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21.Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan.
22.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud agar para pelaksana kegiatan dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan:
1. a.mendorong peningkatan kinerja pegawai dan kelembagaan;
2. b.mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran; dan
3. c.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran pada program dan kegiatan Belanja Langsung SKPD;
b.monitoring dan evaluasi; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PELAKSANAAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SKPD

Pasal 4

SKPD yang tidak mencapai target realisasi SPD minimal 75% dari pagu SPD pada Triwulan I, II, III, dan IV yang telah direncanakan, dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

a.SKPD yang merealisasikan anggaran kurang dari 75% dari pagu SPD, akan dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS;
b.penundaan pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan terhadap pelaksana kegiatan sampai dengan terpenuhi target yang telah ditetapkan dalam SPD Triwulan.

Pasal 5

(1)Penundaan Pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan kepada :
1. a.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD dan Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada lingkup Sekretariat Daerah, dengan ketentuan realisasi anggaran SKPD secara kumulatif di bawah 75% dari pagu SPD per triwulan;
2. b.Koordinator PPTK, dengan ketentuan realisasi anggaran unit kerja lingkup koordinasinya di bawah 75% dari pagu SPD per triwulan;
3. c.PPTK yang bersangkutan, dengan ketentuan realisasi anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di bawah 75% dari pagu SPD per triwulan.
(2)Penundaan pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan penjatuhan penundaan pembayaran TP-PNS ditetapkan.

Pasal 6

Penundaan pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur melalui mekanisme sebagai berikut :

a.setiap akhir triwulan dilaksanakan rapat evaluasi realisasi anggaran oleh Kepala Biro Ekbang;
b.Kepala Biro Ekbang menyusun daftar inventarisasi kegiatan yang penyerapan SPD per triwulannya dibawah 75%;
c.berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Biro Ekbang melakukan validasi penyebab rendahnya penyerapan SPD per triwulan;
d.Kepala Biro Ekbang menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah terhadap pelaksana kegiatan pada SKPD yang penyerapan SPD per triwulannya dibawah 75% untuk diberikan penundaan pembayaran TP-PNS;
e.Penundaan pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
f.Bendahara Pengeluaran SKPD, berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e, menyusun pengajuan SPP TP-PNS berdasarkan jumlah pelaksana kegiatan yang dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS;
g.apabila realisasi anggaran sudah terpenuhi sebesar 75% dari pagu SPD pertriwulan, maka TP-PNS Pelaksana Kegiatan SKPD yang dilakukan penundaan pembayaran TP-PNS dapat dibayarkan kembali.

Pasal 7

Penundaan pembayaran TP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikecualikan untuk hal-hal sebagai berikut :

a.kegiatan yang secara fisik sudah dilaksanakan 100% namun realisasi anggaran 75% dari pagu SPD per triwulan, sehingga menjadi SiLPA atas efisiensi anggaran dimaksud;
b.kegiatan yang belum dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat sehingga batas minimal realisasi yang dipersyaratkan tidak tercapai;
c.kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena ditunda berdsarkan kebijakan Gubernur Banten sehingga batas minimal realisasi yang dipersyaratkan tidak tercapai;
d.kegiatan yang tidak diserap karena penganggarannya inefisiensi/pemborosan dan koruptif sehingga batas minimal realisasi yang dipersyaratkan tidak tercapai;
e.kegiatan yang disebabkan karena suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran dilakukan oleh Biro Ekbang bersama dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan terkait realisasi penyerapan anggaran dilakukan oleh Kepala SKPD masing-masing di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Juli 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 18 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 61 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, S.H., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…