DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 62 Tahun 2016

Nomor: 62
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang; 3. Keanggotaan; 4. Pengangkatan Dan Pemberhentian; 5. Tim Seleksi Calon Anggota BPRS; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan, pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7.Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit non struktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara ekstemal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
8.Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS provinsi adalah unit non struktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)BPRS provinsi merupakan unit non struktural pada Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
(2)BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur apabila jumlah Rumah Sakit di provinsi tersebut paling sedikit 10 (sepuluh) Rumah Sakit.

Pasal 3

BPRS Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

a.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Banten;
b.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Banten;
c.mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
d.melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
e.melakukan analisis hasil pengawasan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pembinaan; dan
f.menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

a.melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Banten;
b.meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Banten kepada semua pihak yang terkait;
c.meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
d.memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
e.menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
f.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)Keanggotaan BPRS provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Keanggotaan BPRS provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
(3)Ketua BPRS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh dan dari anggota dalam rapat pleno anggota.
(4)Keanggotaan BPRS provinsi terdiri atas unsur :
1. a.Pemerintah Daerah 1 (satu) orang;
2. b.Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Banten 1 (satu) orang;
3. c.Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Banten 2 (dua) orang; dan
4. d.tokoh masyarakat 1 (satu) orang.
(5)Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah tokoh pemerhati kesehatan dan dapat diwakili dari Perguruan Tinggi, anggota masyarakat yang pernah menjabat sebagai pejabat Negara atau jabatan struktural Pemerintahan dan jabatan strategis lainnya.

Pasal 6

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS provinsi, setiap calon anggota BPRS provinsi harus memenuhi persyaratan :
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Sehat fisik dan mental;
3. c.Tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
4. d.Cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
5. e.Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
6. f.Melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS provinsi; dan
7. g.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
2. b.Bukan tenaga kesehatan.

Pasal 7

(1)Kepala Dinas mengusulkan calon anggota BPRS provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
(2)Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan calon anggota yang berasal dari unsur Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pasal 8

(1)Usulan Calon Anggota BPRS provinsi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan:
1. a.Data diri yang bersangkutan antara lain:
  1. 1.Daftar riwayat hidup;
  2. 2.Fotokopi Kartu Tanda penduduk;
  3. 3.Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
2. b.Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi; dan
3. c.Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS provinsi.
(2)Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.
(3)Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(2)Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 10

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi dibantu Tim sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1)Anggota BPRS berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri;
3. c.diberhentikan dengan alasan : 1) berakhir masa jabatan; 2) tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau 3) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPRS Provinsi; 4) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
(3)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Dinas Kesehatan, untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…