DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 67 Tahun 2016

Nomor: 67
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Perpindahan Pns Ke Dan Dari Pemerintah Daerah; 3. Perpindahan Pns Antar Skpd Pemerintah Daerah; 4. Pns Titipan; 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 164);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
8.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11.Perpindahan PNS adalah :

a.PNS dari Instansi lain yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Daerah;
b.PNS yang melakukan pindah tugas antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.PNS yang melakukan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi Banten.
1. 12.Pegawai Titipan adalah :
a.PNS Pemerintah Daerah yang ditugaskan ke Instansi Lain untuk jangka waktu tertentu; atau
b.PNS Instansi Lain yang ditugaskan ke Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
1. 13.Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah.

BAB II

PERPINDAHAN PNS KE DAN DARI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Penerimaan PNS pindahan dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan formasi jabatan pada SKPD.

Pasal 3

PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berstatus PNS;
b.mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur;
c.permohonan pindah disetujui secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
d.tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk Instansi Asal;
e.tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
f.memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Banten;
g.tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian instansi asal;
h.memiliki usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
i.memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah.
j.mengikuti seleksi perpindahan PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
k.semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 4

(1)PNS Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :
1. a.mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal, dengan melampirkan kelengkapan berkas:
  1. 1.foto copy ijazah yang dilegalisir;
  2. 2.foto copy keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir dan Kartu Pegawai;
  3. 3.fotocopy sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan (apabila ada); dan
  4. 4.tidak memiliki pinjaman pada SKPD asal yang dibuktikan dengan surat keterangan Bendahara Gaji ;
  5. 5.tidak terkait dalam temuan pemeriksaan aparat pengawas fungsional berupa Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala SKPD asal;
  6. 6.jika pindah ikut suami : a) melampirkan foto copy SK tugas suami; b) melampirkan foto copy surat nikah yang sah; c) surat pernyataan persetujuan dari suami.
2. b.berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PNS pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tim seleksi administrasi dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan PNS pada SKPD;
3. c.PNS pemohon yang lulus seleksi administrasi dipanggil untuk mengikuti tes kompetensi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. d.PNS pemohon yang dinyatakan lulus tes kompetensi diberikan rekomendasi/jawaban untuk pindah ke Pemerintah Daerah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus tes kompetensi diberikan surat jawaban dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani Kepala BKD atas nama Gubernur;
6. f.hasil seleksi setiap tahapan akan diberitahukan melalui surat balasan atau diumumkan melalui website bkd.bantenprov.go.id;
7. g.seluruh dokumen permohonan pindah PNS menjadi milik Pemerintah Daerah baik yang dinyatakan lulus maupun yang dinyatakan tidak lulus;
8. h.PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengajukan permohonan dan mengikuti seleksi pindah setelah 1 (satu) tahun dinyatakan tidak lulus;
9. i.setiap PNS dari Instansi Lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diperkenankan mengajukan permohonan dan mengikuti seleksi pindah sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
10. j.pengajuan permohonan pindah pribadi secara tertulis akan dikembalikan untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2)Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan formasi jabatan pada SKPD dengan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

(1)PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah wajib mengikuti tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.tes kompetensi.
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tetap berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.
(3)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKD.
(4)Penyesuaian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1)Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa :
1. a.kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon; dan
2. b.kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS pemohon dengan kebutuhan formasi jabatan di SKPD.
(2)PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya lengkap dan sah serta memiliki kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan di SKPD.
(3)PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak sah serta memiliki kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan di SKPD.
(4)PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti tes kompetensi dan yang tidak lulus, dinyatakan gugur serta tidak berhak mengikuti tes kompetensi.

Pasal 7

(1)Tes kompetensi hanya diikuti oleh PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
(2)Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.tes kompetensi dasar;
2. b.tes kompetensi bidang; dan
3. c.wawancara.
(3)Hasil tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis atau diumumkan melalui website bkd.bantenprov.go.id.
(4)PNS pemohon yang dinyatakan lulus tes kompetensi direkomendasikan kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah untuk pindah ke Pemerintah Daerah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus tes kompetensi otomatis gugur dan tidak direkomendasikan untuk pindah ke Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Materi seleksi administrasi, meliputi:
1. a.surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratannya; dan
2. b.kebutuhan formasi jabatan SKPD.
(2)Materi tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, dan wawancara disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan standar akademik.

Pasal 9

(1)Tes kompetensi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perpindahan.
(2)Tim Seleksi Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.BKD;
2. b.Inspektorat Provinsi Banten;
3. c.Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. d.Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah ke instansi lain sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…