DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 73 Tahun 2016

Nomor: 73
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

terdapat dalam pasal 1 dan 2

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);
15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut :
1.Lampiran I angka romawi II, huruf A angka1 antara angka (100) dan angka (101) disisipkan angka (100a) dan angka (100b), sehingga berbunyi:

(100a)Honorarium Tim Pengendali Penertiban dan Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten (100b) Honorarium Tim Pengendali Penertiban dan Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten Per Bidang Tanah No. Uraian Jml. Orang Satuan Tarif (Rp) 1 2 3 4 5 1 Tahapan Identifikasi dan Verifikasi : a Pejabat Kab/Kota dan Provinsi yang membawahi bidang asset dan Pejabat SKPD dari Kab/Kota dan Provinsi. 4 OK 300.000 No. Uraian Jml. Org Satuan Tarif (Rp) 1 Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 1.000.000 2 Pejabat saksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 800.000 3 Pejabat Kepala Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 800.000 4 Pejabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 800.000 5 Pejabat Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 800.000 6 Staf Administrasi BPN 1 OK 600.000 7 Kepala TU Dinas/UPT 1 OK 600.000 8 Pembantu Pengurus Barang 1 OK 600.000 1 2 3 4 5 b Kecamatan Setempat 1 OK 250.000 c Saksi/tetangga yang berdekatan dengan asset tanah 4 OK 150.000 d Pembantu Pengurus Barang Kab/kota dan Provinsi Banten 4 OK 250.000 2 Tahap Pengukuran Tanah : a Pejabat seksi survey pengukuran dan pemetaan Tematik dan Potensi Tanah dari BPN Kab/Kota setempat 1 OK 300.000 b Staf Seksi survey pengukuran dan pemetaan Tematik dan Potensi Tanah dari BPN Kab/Kota setempat 3 OK 250.000 c Saksi dari Desa setempat 1 OK 200.000 d Kecamatan setempat 1 OK 250.000 e Saksi/tetangga yang berdekatan dengan Aset Tanah 4 OK 150.000 f Pembantu Pengurus Barang 2 OK 250.000 3 Tahap Pemeriksaan dan Penertiban Sertifikat Tanah a Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 500.000 b Pejabat Saksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 300.000 c Pejabat kepala Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 300.000 d Pejabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 300.000 e Pejabat Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 300.000 f Kepala Desa Setempat 1 OK 200.000 g Pembantu Pengurus Barang 1 OK 250.000

2.Lampiran I angka romawi III angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Uang Saku Kegiatan : No Uraian Satuan Tarif (Rp) 1 2 3 4
1.Uang Saku Peserta Provinsi Banten dari kota pelaksanaan Orang/Angkatan 150.000
2.Uang Saku Peserta Provinsi Banten dari luar kota pelaksanaan :

a.Peserta Eselon II dan DPRD Orang/Angkatan 500.000
b.Lainnya Orang/Angkatan 200.000
1. 3.Uang Saku peserta luar Provinsi Banten
a.Dari Provinsi DKI Jakarta Orang/Kegiatan 400.000
b.Dari Provinsi Jabar Orang/Kegiatan 500.000
c.Dari Provinsi Lainnya Orang/Kegiatan 600.000
1. 4.Uang Saku Tamu Undangan Rapat Paripurna (Muspida, Tokoh Masyarakat, dan tamu undangan lainnya) Setiap Rapat Paripurna 400.000
2. 5.Uang Saku Tim Reaksi Cepat dan Relawan ke Daerah Bencana (Non PNS) Orang/hari 250.000
3. 6.Uang Saku Tenaga Harian Lepas (THL) pada Sekretariat DPRD (Non PNS) dalam rangka Fasilitasi Kegiatan DPRD Orang/hari 250.000
4. 7.Uang Saku Ulama/Kyai Tokoh Masyarakat peserta kegiatan PHBI Orang/Kegiatan 350.000
5. 8.Uang Saku Santri/Majlis Ta’lim/Masyarakat peserta kegiatan PHBI Orang/Kegiatan 300.000
6. 9.Uang Saku Petugas Survey (Non PNS) Bantuan Hibah/Bansos Orang/hari 250.000
7. 10.Uang Saku Lapangan Petugas Bantuan Masyarakat Bidang Kesra Orang/hari 250.000
8. 11.Uang Saku Peserta Kegiatan UPTD BBIP Cigorondong (Petani/Pembudidaya Ikan)  Domisili Kab. Pandeglang Orang/Kegiatan 150.000  Domisili Serang Orang/Kegiatan 200.000
9. 12.Uang SakuPOKMASWAS Orang/Kegiatan 250.000
10. 13.Uang Saku Penyuluh dan Petugas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Orang/Kegiatan 150.000
11. 14.Uang Saku Tim Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis/URC-PHMS Orang/Hari 150.000
12. 15.Uang Saku Petugas Pengambil Sampel Keswan/Kesmavet/Lab.Lingkungan BLHD Orang/Hari 150.000
13. 16.Uang Saku Pengujian Laboratorium Keswan/Kesmavet/Lab.Lingkungan BLHD Orang/Hari 150.000
14. 17.Uang Saku Kader Pembebasan Rabies Orang/Hari 150.000
15. 18.Uang Saku Pelapor Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Orang/Hari 150.000
16. 19.Uang Saku Pengambil Sampel Brucellosis Orang/Hari 200.000
17. 20.Uang Saku Petugas Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) Orang/Hari 400.000
18. 21.Uang Saku Penyuluh dan Petugas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Orang/kegiatan 250.000
19. 22.Uanga saku pendataan harga bahan pokok masyarakat untuk petugas kab/kota Orang/Hari 150.000 No Uraian Satuan Tarif (Rp) 1 2 3 4
20. 23.Uang Saku pendataan harga bahan pokok masyarakat untuk petugas Provinsi Banten Orang/Hari 200.000
21. 24.Uang Saku Petugas Pengantar Pasien Rujukan dan Pengantar Jenazah Orang/Kegiatan 250.000
22. 25.Pendamping Reses DPRD (maksimal 1 orang per anggota DPRD) Orang/Hari 200.000
23. 26.Uang Saku Pelayanan Sidang Tera Ulang Orang/Hari 100.000
24. 27.Uang Saku (Relawan) Ke Wilayah Bencana (Non PNS) Orang/Hari 250.000
25. 28.Uang Saku Petugas Rajia Pajak kendaraan Orang/Hari 200.000
26. 29.Uang Saku Petugas Survey Koleksi Cagar Budaya (Non PNS) Orang/Hari 250.000
27. 30.Uang Saku Petugas TKSK dan Petugas Pemungut Pajak dalam rangka peningkatan Pajak Daerah Orang/Hari 250.000 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 September 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 19 September 2016 SEKRETARIS DAERAH ROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 73 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);
15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut :
1.Lampiran I angka romawi II, huruf A angka1 antara angka (100) dan angka (101) disisipkan angka (100a) dan angka (100b), sehingga berbunyi:

(100a)Honorarium Tim Pengendali Penertiban dan Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten (100b) Honorarium Tim Pengendali Penertiban dan Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten Per Bidang Tanah No. Uraian Jml. Orang Satuan Tarif (Rp) 1 2 3 4 5 1 Tahapan Identifikasi dan Verifikasi : a Pejabat Kab/Kota dan Provinsi yang membawahi bidang asset dan Pejabat SKPD dari Kab/Kota dan Provinsi. 4 OK 300.000 No. Uraian Jml. Org Satuan Tarif (Rp) 1 Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 1.000.000 2 Pejabat saksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 800.000 3 Pejabat Kepala Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 800.000 4 Pejabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 800.000 5 Pejabat Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 800.000 6 Staf Administrasi BPN 1 OK 600.000 7 Kepala TU Dinas/UPT 1 OK 600.000 8 Pembantu Pengurus Barang 1 OK 600.000 1 2 3 4 5 b Kecamatan Setempat 1 OK 250.000 c Saksi/tetangga yang berdekatan dengan asset tanah 4 OK 150.000 d Pembantu Pengurus Barang Kab/kota dan Provinsi Banten 4 OK 250.000 2 Tahap Pengukuran Tanah : a Pejabat seksi survey pengukuran dan pemetaan Tematik dan Potensi Tanah dari BPN Kab/Kota setempat 1 OK 300.000 b Staf Seksi survey pengukuran dan pemetaan Tematik dan Potensi Tanah dari BPN Kab/Kota setempat 3 OK 250.000 c Saksi dari Desa setempat 1 OK 200.000 d Kecamatan setempat 1 OK 250.000 e Saksi/tetangga yang berdekatan dengan Aset Tanah 4 OK 150.000 f Pembantu Pengurus Barang 2 OK 250.000 3 Tahap Pemeriksaan dan Penertiban Sertifikat Tanah a Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat 1 OK 500.000 b Pejabat Saksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 300.000 c Pejabat kepala Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 300.000 d Pejabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 300.000 e Pejabat Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat 1 OK 300.000 f Kepala Desa Setempat 1 OK 200.000 g Pembantu Pengurus Barang 1 OK 250.000

2.Lampiran I angka romawi III angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Uang Saku Kegiatan : No Uraian Satuan Tarif (Rp) 1 2 3 4
1.Uang Saku Peserta Provinsi Banten dari kota pelaksanaan Orang/Angkatan 150.000
2.Uang Saku Peserta Provinsi Banten dari luar kota pelaksanaan :

a.Peserta Eselon II dan DPRD Orang/Angkatan 500.000
b.Lainnya Orang/Angkatan 200.000
1. 3.Uang Saku peserta luar Provinsi Banten
a.Dari Provinsi DKI Jakarta Orang/Kegiatan 400.000
b.Dari Provinsi Jabar Orang/Kegiatan 500.000
c.Dari Provinsi Lainnya Orang/Kegiatan 600.000
1. 4.Uang Saku Tamu Undangan Rapat Paripurna (Muspida, Tokoh Masyarakat, dan tamu undangan lainnya) Setiap Rapat Paripurna 400.000
2. 5.Uang Saku Tim Reaksi Cepat dan Relawan ke Daerah Bencana (Non PNS) Orang/hari 250.000
3. 6.Uang Saku Tenaga Harian Lepas (THL) pada Sekretariat DPRD (Non PNS) dalam rangka Fasilitasi Kegiatan DPRD Orang/hari 250.000
4. 7.Uang Saku Ulama/Kyai Tokoh Masyarakat peserta kegiatan PHBI Orang/Kegiatan 350.000
5. 8.Uang Saku Santri/Majlis Ta’lim/Masyarakat peserta kegiatan PHBI Orang/Kegiatan 300.000
6. 9.Uang Saku Petugas Survey (Non PNS) Bantuan Hibah/Bansos Orang/hari 250.000
7. 10.Uang Saku Lapangan Petugas Bantuan Masyarakat Bidang Kesra Orang/hari 250.000
8. 11.Uang Saku Peserta Kegiatan UPTD BBIP Cigorondong (Petani/Pembudidaya Ikan)  Domisili Kab. Pandeglang Orang/Kegiatan 150.000  Domisili Serang Orang/Kegiatan 200.000
9. 12.Uang SakuPOKMASWAS Orang/Kegiatan 250.000
10. 13.Uang Saku Penyuluh dan Petugas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Orang/Kegiatan 150.000
11. 14.Uang Saku Tim Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis/URC-PHMS Orang/Hari 150.000
12. 15.Uang Saku Petugas Pengambil Sampel Keswan/Kesmavet/Lab.Lingkungan BLHD Orang/Hari 150.000
13. 16.Uang Saku Pengujian Laboratorium Keswan/Kesmavet/Lab.Lingkungan BLHD Orang/Hari 150.000
14. 17.Uang Saku Kader Pembebasan Rabies Orang/Hari 150.000
15. 18.Uang Saku Pelapor Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Orang/Hari 150.000
16. 19.Uang Saku Pengambil Sampel Brucellosis Orang/Hari 200.000
17. 20.Uang Saku Petugas Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) Orang/Hari 400.000
18. 21.Uang Saku Penyuluh dan Petugas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Orang/kegiatan 250.000
19. 22.Uanga saku pendataan harga bahan pokok masyarakat untuk petugas kab/kota Orang/Hari 150.000 No Uraian Satuan Tarif (Rp) 1 2 3 4
20. 23.Uang Saku pendataan harga bahan pokok masyarakat untuk petugas Provinsi Banten Orang/Hari 200.000
21. 24.Uang Saku Petugas Pengantar Pasien Rujukan dan Pengantar Jenazah Orang/Kegiatan 250.000
22. 25.Pendamping Reses DPRD (maksimal 1 orang per anggota DPRD) Orang/Hari 200.000
23. 26.Uang Saku Pelayanan Sidang Tera Ulang Orang/Hari 100.000
24. 27.Uang Saku (Relawan) Ke Wilayah Bencana (Non PNS) Orang/Hari 250.000
25. 28.Uang Saku Petugas Rajia Pajak kendaraan Orang/Hari 200.000
26. 29.Uang Saku Petugas Survey Koleksi Cagar Budaya (Non PNS) Orang/Hari 250.000
27. 30.Uang Saku Petugas TKSK dan Petugas Pemungut Pajak dalam rangka peningkatan Pajak Daerah Orang/Hari 250.000 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 September 2016 GUBERNUR BANTEN, ttd RANO KARNO Diundangkan di Serang pada tanggal 19 September 2016 SEKRETARIS DAERAH ROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 73 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttttdd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010