DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 79 Tahun 2016

Nomor: 79
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.evaluasi ;4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
6.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1238);
7.Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 4). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat pengelola keuangan pada Pemerintah Provinsi Banten.
7.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang layanan jasa.
8.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
9.Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
10.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
11.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
12.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
13.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
14.Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
15.Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu atau pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
16.Kontrak Terima Jadi (Turnkey Contract) merupakan Kontrak Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi SKPD/PPKD dalam rangka penyusunan dokumen kontrak.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaksana pengadaan dalam menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa sehingga menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Standar Dokumen Kontrak terdiri atas:
1. a.Pengadaan Barang berdasarkan harga satuan;
2. b.Pengadaan Barang berdasarkan kontrak terima jadi (Turnkey Contract);
3. c.Pengadaan Barang berdasarkan harga satuan bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. d.Pengadaan Barang berdasarkan harga satuan dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. e.Pengadaan Barang berdasarkan lumpsum dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. f.Pengadaan Jasa Lainnya kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan;
7. g.Pengadaan Jasa Lainnya kontrak lumpsum;
8. h.Pengadaan Jasa Konsultansi kontrak harga satuan;
9. i.Pengadaan Jasa Konsultansi kontrak lumpsum;
10. j.Pengadaan Jasa Konsultansi kontrak persentase;
11. k.Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan;
12. l.Pekerjaan kontruksi berdasarkan harga satuan;dan
13. m.Pekerjaan kontruksi berdasarkan lumpsum.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

EVALUASI

Pasal 4

(1)Standar Dokumen Kontrak dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun secara berjenjang sebagai bahan penyempurnaan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 November 2016 Plt. GUBERNUR BANTEN, ttd NATA IRAWAN Diundangkan di Serang pada tanggal 23 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 81 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, S.H. M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
6.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1238);
7.Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 4). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat pengelola keuangan pada Pemerintah Provinsi Banten.
7.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang layanan jasa.
8.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
9.Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
10.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
11.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
12.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
13.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
14.Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
15.Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu atau pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
16.Kontrak Terima Jadi (Turnkey Contract) merupakan Kontrak Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi SKPD/PPKD dalam rangka penyusunan dokumen kontrak.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaksana pengadaan dalam menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa sehingga menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Standar Dokumen Kontrak terdiri atas:
1. a.Pengadaan Barang berdasarkan harga satuan;
2. b.Pengadaan Barang berdasarkan kontrak terima jadi (Turnkey Contract);
3. c.Pengadaan Barang berdasarkan harga satuan bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. d.Pengadaan Barang berdasarkan harga satuan dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. e.Pengadaan Barang berdasarkan lumpsum dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. f.Pengadaan Jasa Lainnya kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan;
7. g.Pengadaan Jasa Lainnya kontrak lumpsum;
8. h.Pengadaan Jasa Konsultansi kontrak harga satuan;
9. i.Pengadaan Jasa Konsultansi kontrak lumpsum;
10. j.Pengadaan Jasa Konsultansi kontrak persentase;
11. k.Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan;
12. l.Pekerjaan kontruksi berdasarkan harga satuan;dan
13. m.Pekerjaan kontruksi berdasarkan lumpsum.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

EVALUASI

Pasal 4

(1)Standar Dokumen Kontrak dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun secara berjenjang sebagai bahan penyempurnaan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.