DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 82 Tahun 2016

Nomor: 82
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 189

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan umum; 2. Pembentukan; 3. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebak; 4. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang; 5. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang; 6. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang; 7. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Cilegon; 8. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang; 9.Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang; 10. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan; 11. Upt Taman Budaya; 12. Upt Museum; 13. Balai Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Pendidikan; 14. Upt Rumah Sakit Umum Daerah Banten; 15.Upt Rumah Sakit Umum Daerah Malimping; 16. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat; 17. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah; 18. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau; 19. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane; 20. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna; 21. Balai Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Tangerang; 22. Balai Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Serang - Cilegon; 23. Balai Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Pandeglang; 24. Balai Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Lebak; 25. Upt Pengujian Bahan Dan Bangunan; 26. Upt Pengelolaan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) 27. Balai Perlindungan Sosial; 28. Balai Pemulihan Dan Pengembangan Sosial; 28. Balai Latihan Kerja Industri; 29. Upt Laboratorium; 30. Balai Pembenihan Dan Proteksi Tanaman Kehutanan; 31. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten;
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Banten;
7.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Banten;
8.Kepala Dinas/Kepala Badan adalah Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah Provinsi Banten.
9.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Kepala adalah Kepala Balai atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah Provinsi Banten.
11.Direktur Rumah Sakit adalah dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Rumah Sakit.
12.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

1.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
2.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
3.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
4.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
5.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon;
6.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
7.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang;
8.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
9.UPT Taman Budaya;
10.UPT Museum;
11.Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
12.UPT RSUD Banten;
13.UPT RSUD Malingping;
14.Balai Kesehatan Kerja Masyarakat;
15.Balai Laboratorium Kesehatan Daerah;
16.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau;
17.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian- Cisadane;
18.Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman- Cisawarna;
19.Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang;
20.Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon;
21.Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang;
22.Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak;
23.UPT Pengujian Bahan dan Bangunan;
24.UPT Pengelolaan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B);
25.Balai Perlindungan Sosial;
26.Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
27.Balai Latihan Kerja Industri;
28.UPT Laboratorium Lingkungan;
29.Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan;
30.Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten;
31.Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang;
32.Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon;
33.UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang;
34.Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM;
35.Balai Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga;
36.Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
37.Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
38.Balai Budidaya Ikan Pantai;
39.Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan;
40.Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
41.Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
42.Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
43.Balai Pengembangan Peternakan;
44.Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner;
45.Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
46.Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri;
47.UPT Badan Pendapatan Daerah Serang;
48.UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande;
49.UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang;
50.UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung;
51.UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping;
52.UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat;
53.UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong;
54.UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja;
55.UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol;
56.UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug;
57.UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon.

BAB III

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Pasal 3

(1)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
(2)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 4

(1)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
2. b.pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
4. d.pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
4. d.UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
  1. 1.SMAN 1 Wanasalam;
  2. 2.SMAN 1 Gunung Kencana;
  3. 3.SMAN 1 Curugbitung;
  4. 4.SMAN 1 Cimarga;
  5. 5.SMAN 1 Rangkasbitung;
  6. 6.SMAN 1 Cikulur;
  7. 7.SMAN 1 Cipanas;
  8. 8.SMAN 1 Warunggunung;
  9. 9.SMAN 1 Leuwidamar;
  10. 10.SMAN 1 Cigemblong;
  11. 11.SMAN 1 Bojongmanik;
  12. 12.SMAN 1 Kalanganyar;
  13. 13.SMAN 1 Sajira;
  14. 14.SMAN 1 Maja;
  15. 15.SMAN 1 Cileles;
  16. 16.SMAN 1 Cibadak;
  17. 17.SMAN 1 Sobang;
  18. 18.SMAN 1 Panggarangan;
  19. 19.SMAN 1 Muncang;
  20. 20.SMAN 1 Cibeber;
  21. 21.SMAN 1 Cihara;
  22. 22.SMAN 1 Cilograng;
  23. 23.SMAN 1 Bayah;
  24. 24.SMAN 1 Cijaku;
  25. 25.SMAN 1 Malingping;
  26. 26.SMAN 1 Banjarsari;
  27. 27.SMKN 1 Gunung Kencana;
  28. 28.SMKN 1 Rangkasbitung;
  29. 29.SMKN 1 Curugbitung;
  30. 30.SMKN 1 Bayah;
  31. 31.SMKN 1 Cikulur;
  32. 32.SMKN 1 Cipanas;
  33. 33.SMKN 1 Sobang;
  34. 34.SMKN 1 Cileles;
  35. 35.SMKN 1 Cirinten;
  36. 36.SMKN 1 Malingping;
  37. 37.SMKN 1 Warunggunung;
  38. 38.SMKN 1 Lebakgedong;
  39. 39.SMKN 1 Cibeber.
  40. 40.SMAN 2 Bayah;
  41. 41.SMAN 2 Leuwidamar;
  42. 42.SMAN 2 Malingping;
  43. 43.SMAN 2 Cibeber;
  44. 44.SMAN 2 Maja;
  45. 45.SMAN 2 Banjarsari;
  46. 46.SMAN 2 Rangkasbitung;
  47. 47.SMKN 2 Rangkasbitung;
  48. 48.SMAN 3 Rangkasbitung;
  49. 49.SMAN 3 Cibeber.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Pasal 6

(1)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
(2)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 7

(1)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
2. b.pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
4. d.pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
4. d.UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
  1. 1.SMAN 1 Pandeglang;
  2. 2.SMAN 2 Pandeglang;
  3. 3.SMAN 3 Pandeglang;
  4. 4.SMAN 4 Pandeglang;
  5. 5.SMAN 5 Pandeglang;
  6. 6.SMAN 6 Pandeglang;
  7. 7.SMAN 7 Pandeglang;
  8. 8.SMAN 8 Pandeglang;
  9. 9.SMAN 9 Pandeglang;
  10. 10.SMAN 10 Pandeglang;
  11. 11.SMAN 11 Pandeglang;
  12. 12.SMAN 12 Pandeglang;
  13. 13.SMAN 13 Pandeglang;
  14. 14.SMAN 14 Pandeglang;
  15. 15.SMAN 15 Pandeglang;
  16. 16.SMAN 16 Pandeglang;
  17. 17.SMAN 17 Pandeglang;
  18. 18.SMAN CMBBS;
  19. 19.SMKN 1 Pandeglang;
  20. 20.SMKN 2 Pandeglang;
  21. 21.SMKN 3 Pandeglang;
  22. 22.SMKN 4 Pandeglang;
  23. 23.SMKN 5 Pandeglang;
  24. 24.SMKN 6 Pandeglang;
  25. 25.SMKN 7 Pandeglang;
  26. 26.SMKN 8 Pandeglang;
  27. 27.SMKN 9 Pandeglang;
  28. 28.SMKN 10 Pandeglang;
  29. 29.SMKN 11 Pandeglang;
  30. 30.SMKN 12 Pandeglang.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Pasal 9

(1)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
(2)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 10

(1)Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
2. b.pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
4. d.pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks189PDFHirarki

Memuat teks peraturan…