DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Hibah; 4. Bantuan Sosial; 5. Monitoring dan Evaluasi; 6. Pengaduan Masyarakat; 7. Sanksi; 8. Ketentuan Lain-lain; 9. Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan integrasi pelayanan dalam pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 100/MoU.15-Huk/2017 dan Nomor 119/3479-Bag.KS tentang Kerja Sama PengembanganSmart City danE-Goverment perlu dilakukan penyesuaian alur tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial secara komprehensif terhadap penerapan aplikasi eHibahbansos berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
18.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Daerah lainnya adalah daerah otonom hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
5.Gubernur adalah Gubernur Banten.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang atau amanat untuk membentuk Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat, menerbitkan dokumen, dan/atau mengusulkan permohonan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sesuai Peraturan Perundang-undangan.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/Pengguna Barang.
12.Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pembidangan Hibah dan Bantuan Sosial.
13.Unit Kerja Terkait adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pembidangan Hibah dan Bantuan Sosial.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan APBD.
17.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya di singkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BPKAD Selaku Bendahara Umum Daerah.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Selaku Bendahara Umum Daerah.
20.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
21.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran BPKAD Selaku Bendahara Umum Daerah.
22.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
23.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
24.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
25.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
26.Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
27.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
28.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
29.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
30.Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPKD.
31.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat Daerah.
32.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keungan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
33.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD.
35.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
36.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah Kepada Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
37.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
38.Kuitansi adalah bukti sah yang mencantumkan besaran uang yang ditulis angka dan huruf, tempat dan tanggal, ditandatangani penerima, serta dibubuhi materi cukup.
39.Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
40.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
41.Badan dan Lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota.
42.Situs Web adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya, sebuah Situs Web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang bisa diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah Lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL, yaitu eHibahbansos.bantenprov.go.id.
43.Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah adalah badan dan lembaga yang berdomisili di luar wilayah Provinsi Banten, namun kegiatan/pekerjaannya menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten.
44.Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
45.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a.Hibah;
b.Bantuan Sosial;
c.monitoring dan evaluasi;
d.pengaduan masyarakat;
e.sanksi; dan
f.ketentuan penutup;

BAB III

HIBAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah kepada:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.BUMN atau BUMD; dan/atau
4. d.Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3)Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai Urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.Bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  1. 1.kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
  2. 2.ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan penerima Hibah.
(5)Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c angka 1 meliputi:
1. a.untuk pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya masih perlu dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dan tahun anggaran berjalan; dan
2. b.untuk keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan dalam bentuk:

a.uang;
b.barang; atau
c.jasa.

Pasal 5

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada;
1. a.badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
3. c.badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapatan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD Terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
4. d.Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(6)Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
(7)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas:
1. a.Koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. b.Koperasi yang telah melakukan Rapat Anggota Tahunan, minimal 2 (dua) kali;
3. c.telah memiliki Nomor Induk Koperasi dibuktikan dengan sertifikat NIK;
4. d.menempati kantor dengan alamat yang jelas dan memiliki sarana kerja yang memadai dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Koperasi yang bersangkutan;
5. e.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. f.memiliki rekening Bank (tabungan atau giro) yang masih aktif atas nama koperasi;
7. g.mendapat persetujuan rapat pleno pengurus dan pengawas untuk mengajukan Hibah ke Pemerintah Provinsi Banten dibuktikan dengan Notulen Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas;
8. h.memiliki kinerja usaha yang baik yaitu paling sedikit pada 2 (dua) tahun buku terakhir memperoleh Sisa Hasil Usaha yang positif;
9. i.diberikan kepada koperasi yang belum pernah menerima bantuan perkuatan dan/atau pinjaman dana dari Pemerintah Pusat dan/atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam dua tahun terakhir; dan
10. j.keterangan domisili dari Kelurahan/Desa.

Pasal 6

(1)Hibah Kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
(2)Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) diberikan hanya kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMD/BUMN, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan permohonan Hibah secara Online melalui situs web Pemerintah Daerah dan tertulis.
(2)Permohonan Hibah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk proposal, disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dengan batasan waktu:
1. a.paling lambat pertengahan bulan Mei tahun berkenaan untuk penganggaran APBD tahun anggaran berikutnya; dan
2. b.paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk penganggaran perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
(3)Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diakomodir dengan kriteria mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5).
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
1. a.fotocopy kartu tanda penduduk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pengurus dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
2. b.surat keterangan domisili dari Desa/Lurah Setempat;
3. c.foto lokasi kegiatan;
4. d.Surat Pernyataan tidak duplikasi kegiatan;
5. e.Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. f.Akte notaris atau keputusan Pejabat yang berwenang tentang pembentukan badan dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. g.bukti kepemilikan gedung atau bukti kontrak/sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang menyewa kantor sekretariat;
8. h.gambar teknis untuk kegiatan konstruksi;
9. i.bukti kepemilikan tanah yang akan dibangun atas nama badan dan lembaga; dan
10. j.surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur bagi badan dan lembaga lingkup Provinsi yang bersifat Nirlaba, sukarela, dan sosial.
(5)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.rencana anggaran biaya;
4. d.rencana pelaksanaan kegiatan;
5. e.profil lembaga;
6. f.susunan pengurus; dan
7. g.surat pernyataan tidak menerima Hibah tahun sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dievaluasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:
1. a.Pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
3. c.Kebinamargaan dan kesumberdayaairan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. e.Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. f.Perencanaan pembangunan dan statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
7. g.Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
8. h.Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
9. i.Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. j.Kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga berencana;
11. k.Pemberdayaan perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
12. l.Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. m.Kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa;
14. n.Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. o.Koperasi dan Usaha Kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. p.Penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. q.Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
18. r.Kepemudaan dan Olahraga non profesional dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
19. s.Ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
20. t.Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. u.Pertanian, peternakan dan perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
22. v.Energi dan Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
23. w.Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
24. x.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta pertahanan keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. y.Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
26. z.Kehumasan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; aa. Pengembangan sumberdaya manusia dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah; bb. Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; cc. Keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat; dan dd. Kerjasama Pemerintah Daerah oleh Biro Pemerintahan.
(2)Evaluasi Terhadap Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
1. a.Memverifikasi persyaratan administratif;
2. b.Kesesuaian permohonan Hibah dengan program dan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan;
3. c.Melakukan Survei Lokasi;
4. d.Mengkaji kelayakan besaran uang yang akan direkomendasikan untuk dihibahkan;dan
5. e.Mengkaji kelayakan jenis dan jumlah barang/jasa yang akan direkomendasikan untuk dihibahkan dan sebagai bahan penyusunan kegiatan/program.
(3)Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dapat membentuk Tim dalam melaksanakan Evaluasi sebagaimana pada ayat (2).
(4)Hasil Evaluasi dituangkan dalam formulir kertas kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dapat memerintahkan Tim Evaluasi melakukan survei lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (c) yang dibiayai dari mata anggaran perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD dengan batasan waktu:
1. a.paling lambat akhir bulan Mei tahun berkenaan untuk penganggaran APBD Tahun Anggaran Berikutnya; dan
2. b.paling lambat awal Bulan Agustus tahun anggaran berjalan untuk penganggaran perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dilampiri hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10

(1)TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur.
(2)Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dicetak sesuai hasil input dalam aplikasi eHibahbansos.bantenprov.go.id sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…