DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.maksud dan tujuan;3.aplikasi E-DRPK;4.pengelola aplikasi E-DRPK;5.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Program dan Penganggaran Pembangunan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri A);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
16.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
18.Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 81); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkandengan Peraturan Daerah.
9.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapankegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
11.Evaluasi adalah kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar.
12.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
13.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
14.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
15.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD
17.Daftar Rincian Program Kegiatan yang selanjutnya disingkat DRPK adalah dokumen rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah.
18.Aplikasi DRPK yang selanjutnya disebut Aplikasi e-DRPK adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana program dan/atau kegiatan pembangunan daerah, yang merupakan integrasi sistem perencanaan penganggaran dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, termasuk didalamnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
19.Penanggung Jawab adalah pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas pengelolaan Aplikasi e-DRPK.
20.Adminstrator adalahpegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengelola Aplikasi DRPK dan bertanggungjawab terhadap kelancaran pemanfaatan Aplikasi DRPK.
21.Verifikator adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi Renja Perangkat Daerah.
22.Administrator Perangkat Daerah adalah pejabat eselon IV yang membidangi perencanaan program.
23.User Perangkat Daerah adalah pejabat eselon IV yang menangani kegiatan.
24.Satuan Tugas adalah Pengelola Aplikasi e-DRPK.
25.Bidang Teknis adalah bidang perekonomian, bidang sosial dan pemerintahan, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan pada Bappeda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan aplikasi perencanaan program dan penganggaran pembangunan untuk kepentingan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah :

a.meningkatkan akuntabilitas, transparansi, konsistensi, dan akurasi perencanaan dan penganggaran pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
b.tersusunnya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan konsistensi perencanaan penganggaran yang mencakup perencanaan penganggaran pada Musrenbang, Renja Perangkat Daerah, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan penatausahaan APBD, Pengendalian dan Monitoring dan evaluasi;
c.memberikan kemudahan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengendalian, dan monitoring dan evaluasi;
d.penyampaian data perencanaan dan evaluasi yang cepat, tepat dan akurat.

BAB III

APLIKASI E-DRPK

Pasal 4

(1)Struktur Aplikasie-DRPK terdiri atas :
1. a.dashboard;
2. b.menu input : Kerangka Kerja Logis (KKL), DRPK, danRencana Operasional Kegiatan (ROK);
3. c.menu cetak : Kerangka Kerja Logis (KKL), DRPK, Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Rekapitulasi Kegiatan Perangkat Daerah, Lampiran Renja Perangkat Daerah, Lampiran RKPD, Lampiran KUA PPAS, dan RKA SKPD;
4. d.data master : rekening, fungsi, sumber dana, indikator, urusan, bidang urusan, unit, sub unit, master program dan master kegiatan;
5. e.menu ekspor dan impor.
(2)Pengelola Aplikasi e-DRPK terdiri atas Penanggung Jawab, Administrator, User Verifikasi, User Perangkat Daerah, dan Satuan Tugas.

BAB IV

PENGELOLA APLIKASI E-DRPK

Pasal 5

Penanggung jawab pengelola Aplikasie-DRPK, terdiri atas :

a.Kepala Bappeda bertanggungjawab atas pengelolaan e-DRPK;
b.Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda bertanggung jawab terhadap pengendalian pengelolaan Aplikasi e-DRPK;
c.Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan pada Bappeda bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan pengelolaan Aplikasi e-DRPK. BagianKedua Administrator

Pasal 6

(1)Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda bertindak selaku Administrator pengelolaan Aplikasi e- DRPK.
(2)Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan pada Bappeda bertindak selaku Administrator teknis operasional pengelolaan Aplikasi e-DRPK.
(3)Administrator Pengelolaan Aplikasi e-DRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pengarah kebijakan.
(4)Administrator teknis operasional pengelolaan Aplikasi e-DRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai pengendali kelancaran sistem Aplikasi e-DRPK.

Pasal 7

(1)Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda bertindak selaku koordinator bagi Bidang Teknis pada Bappeda terkait Aplikasi e-DRPK.
(2)Bidang Teknis pada Bappeda bertindak selaku koordinator verifikasi DRPK pada Mitra Perangkat Daerah;
(3)Sub Bidang di Bidang Teknis pada Bappeda melaksanakan verifikasi DRPK sesuai mitra kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-DRPK;
(4)Dalam Pelaksanaan verifikasi DRPK, Bidang Teknis menyusun kertas kerja hasil verifikasi DRPK dan menyampaikan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda. BagianKeempat User Perangkat Daerah

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan rencana Kerjamenggunakan Aplikasi e-DRPK.
(2)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rencana Kerjakepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
(3)Kepala Perangkat Daerah menunjuk eselon IV yang membidangi perencanaan program selaku administrator dan user Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. BagianKelima Satuan Tugas Aplikasi e-DRPK

Pasal 9

(1)Pelaksanaan teknis Aplikasi e-DRPK dilakukan oleh Satuan Tugas.
(2)Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
1. a.Pengarah;
2. b.Penanggung jawab;
3. c.Ketua;
4. d.Sekretaris;
5. e.Koordinator;
6. f.Anggota; dan
7. g.Sekretariat.
(3)Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi e-DRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan teknis Aplikasi e-DRPK.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. DitetapkandiSerang pada tanggal 8 Februari 2017 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd NATA IRAWAN Diundangkan di Serang pada tanggal 8 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM , ttd AGUS MINTONO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805199803101 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…