DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

di dalam Peraturan Gubernur diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Rencana Kerja Perangkat Daerah Bab III Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka dan Rencana Kerja Pemerintah 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 9. dan 2010 MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. 2. urusan 3. 4. urusan Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Ban ten. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Banten. Klasifikasi, Perencanaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
11.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Republik 5. 6. 7. 8. 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (rempat) tahun. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 4 (empat) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
12.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)e.
(2)Rincian Tahun 2024 b. c. d.

13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai indikator konsistensi upaya pencapaian Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang diakibatkan oleh Perubahan Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, dan Uraian Tugas Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercan turn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)m. n. o. r. u. V. w. X. cc. dd. ee. P- q- k. l. g- h. i. j- s. t. aa. bb. e. f. c. d. y- z.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan BAB V Penutup.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tabun 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: a. b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten; Dinas Kesehatan Provinsi Banten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten; Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten; Dinas Sosial Provinsi Banten; Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten; Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten; Dinas Perhubungan Provinsi Banten; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten; Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; Dinas Pariwisata Provinsi Banten; Dinas Pertanian Provinsi Banten; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten; Sekretariat Daerah Provinsi Banten; Badan Penghubung Provinsi Banten; Inspektorat Daerah Provinsi Banten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; ff.

(2)AL MUKTABAR ttd VIRGOJANTI BERITA DAERAH #>ROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 11 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten; dan gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Diundangkan di Serang Pada tanggal 12 Juli 2023 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BIRO HUKUM Ditetapkan di Serang Pada tanggal 12 Juli 2023 Pj. GUBERNUR BANTEN ttd HADI PRAWQTO, S.H, Pembina Tk.I NIP. 19670619 199403 1 002 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…