DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.maksud , tujuan , dan ruang lingkup;3.perencanaan dan penggangaran;4.penyusunan rencana kerja dan anggaran;5.sistematika rencana kerja dan anggaran;6.sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;7.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4664);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 1). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun Rencana.
11.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan APBD.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkandengan Peraturan Daerah.
17.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
19.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupapersonil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21.Daftar Rincian Program Kegiatan yang selanjutnya disingkat DRPK adalah dokumen rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah.
22.Aplikasi DRPK adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana program dan/atau kegiatan pembangunan daerah, yang merupakan integrasi sistem perencanaan penganggaran dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, termasuk didalamnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan penganggaran Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan penganggaran Daerah yang dilaksanakan secara:

a.terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, dan urusan serta kewenangan;
b.konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
c.efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah tahapan, tata cara penyusunan dan sistem penyusunan perencanaan pembangunan Daerah tahunan yang meliputi :

a.Perencanaan dan Penganggaran;
b.Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
c.SistemRencana Kerja dan Anggaran; dan
d.Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

(1)Bappeda menganalisa dan menyusun kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerahyang mengacu pada Rencana Strategis.
(2)Bappeda menyusun RKPD yang mengacu kepada RPJMD dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
(3)Ketentuan mengenai Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(4)Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD.
(5)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi dan pengendalian oleh TAPD.
(6)Hasil evaluasi dan pengendalian TAPD merupakan bahan penyusunan KUA.
(7)TAPD melakukan pembahasan KUA dengan DPRD untuk menyepakati PPAS.
(8)Perangkat Daerah menyusun kembali Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pembahasan KUA PPAS, antara TAPD bersama Badan Anggaran dan DPRD.
(9)TAPD melakukan evaluasi dan pengendalian Renja Perangkat Daerah berdasarkan KUA PPAS, sebagai bahan Rancangan Perda APBD.
(10)Hasil evaluasi dan pengendalian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dijadikan sebagai dokumen RKA.
(11)Dokumen RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan evaluasi dan pengendalian oleh Kementerian Dalam Negeri.
(12)Hasil evaluasi dan pengendalian Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pasal 5

Pasal 6

Jadwal pelaksanaan tahapan perencanaan anggaran ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

a.rancangan Renja dan Anggaran Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
b.rancangan Renja dan Anggaran Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c.kebijakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju;
d.rancangan Renja dan Anggaran Perangkat Daerah dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan; dan
e.Renja dan Anggaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

SISTEMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 8

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah, paling sedikit meliputi :

a.pendahuluan;
b.evaluasi pelaksanaan Renja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun lalu;
c.tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
d.indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
e.dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
f.sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan;dan
g.penutup.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1)Perencanaan Pembangunan Tahunan didasarkan pada alur perencanaan pembangunan yang dikelola oleh sistem Aplikasi DRPK sebagai sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan sistem Aplikasi DRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. DitetapkandiSerang pada tanggal 8 Februari 2017 Plt. GUBERNUR BANTEN, ttd NATA IRAWAN Diundangkan di Serang pada tanggal8 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, AGUS MINTONO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 1968080980 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…