DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Kurikulum Muatan Lokal; 3. Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal; 4. Unsur Pendukung Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Pelaporan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pencak Silat Bagi Pendidikan Khusus Se-Provinsi Banten. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172); Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1902); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263); Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);

18.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Seni Budaya Banten Bagi Pendidikan Menengah Se- Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 15). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL SENI PENCAK SILAT BAGI PENDIDIKAN KHUSUS SE PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
7.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus yaitu yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa.
8.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9.Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10.Seni Budaya adalah ragam kompetensi yang meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi (sikap), dan kreasi (keterampilan) dengan cara memadukan secara harmonis unsur logika, estetika, kinestetika, dan etika.
11.Seni Pencak Silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela/mempertahankan eksistensinya (kemandirian) dan integritasnya (manunggalnya) terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II

JENIS KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 2

Kurikulum muatan lokal yang diberlakukan bagi peserta didik pada pendidikan khusus adalah seni pencak silat.

BAB III

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 3

(1)Penerapan muatan lokal seni pencak silat diberikan kepada peserta didik di tiap jenjang dan jenis pada pendidikan khusus.
(2)Seni pencak silat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya.
(3)Seni pencak silat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Guru seni budaya dan prakarya di satuan pendidikan SDLB, mata pelajaran seni budaya pada satuan pendidikan SMPLB dan SMALB pada satuan pendidikan khusus se-Provinsi Banten.
(4)Guru seni budaya dan prakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum mengimplementasikan kurikulum muatan lokal seni pencak silat wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(5)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 4

(1)Dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal seni pencak silat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), mengacu pada buku ajar dan media pembelajaran yang disiapkan oleh Dinas.
(2)Buku ajar dan media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3)Buku ajar dan media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berpedoman kepada:
1. a.standar kompetensi lulusan;
2. b.kompetensi inti;
3. c.kompetensi dasar; dan
4. d.silabus.

Pasal 5

(1)Penerapan kurikulum muatan lokal seni pencak silat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.seni pencak silat pada jenjang pendidikan dasar (SDLB) dilaksanakan di Kelas IV, V, dan VI setiap semester;
2. b.seni pencak silat pada jenjang pendidikan dasar (SMPLB) dilaksanakan di Kelas VII, VIII, dan IX setiap semester;
3. c.seni pencak silat pada jenjang pendidikan menengah (SMALB) dilaksanakan di Kelas X, XI, dan XII setiap semester.
(2)Kurikulum muatan lokal seni pencak silat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap melalui cara penunjukkan sekolah tertentu yang ditunjuk atas dasar kesepakatan antara Dinas dan Satuan Pendidikan Khusus pada tiap jenjang dan jenisnya.

Pasal 6

(1)Penilaian hasil belajar kurikulum muatan lokal seni pencak silat dilakukan sesuai ketentuan yang berpedoman pada standar penilaian pendidikan.
(2)Hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
1. a.kepala satuan pendidikan;
2. b.orangtua/wali peserta pendidik; dan
3. c.Dinas.

BAB IV

UNSUR PENDUKUNG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL SENI BUDAYA BANTEN

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal seni pencak silat dibantu unsur:
1. a.guru sebagai tenaga pendidik;
2. b.peserta didik;
3. c.tim pengembang kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan Provinsi.
(2)Tim pengembang kurikulum dan penjamin mutu pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Gubernur berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kurikulum muatan lokal seni pencak silat se-Provinsi Banten.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Kepala satuan pendidikan khusus menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kurikulum muatan lokal seni pencak silat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
1. a.penilaian hasil belajar yang dilaksanakan pendidik;
2. b.penilaian hasil belajar yang dilaksanakan satuan pendidikan;
3. c.keterlaksanaan implementasi kurikulum muatan lokal seni pencak silat di satuan pendidikan khusus.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan laporan Gubernur ke pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 21 Maret 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 21 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd AGUS MINTONO, SH.M.Si Pembina Tk I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…