DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan Kebutuhan; 3. Perekrutan; 4. Perjanjian Hubungan Kerja; 5. Penggajian; 6. Perlindungan; 7. Cuti; 8. Disiplin; 9. Pengembangan Pegawai Non ASN BLUD; 10. Ketentuan Lain - Lain; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemenuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan demi terwujudnya pembangunan kesehatan di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tata kelola pegawai non aparatur sipil negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten diperlukan sebuah pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian hubungan kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213);
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2016 tentang Hospital By law di Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 35);
9.Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Malingping (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang mempunyai fungsi penanggungjawab operasional dan keuangan, serta mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD agar lebih efisien dan produktif.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.PPPK yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD adalah setiap pegawai bukan PNS atau bukan PPPK yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
11.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis pekerjaan.
12.Cuti Pegawai Non ASN BLUD yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13.Penduduk Daerah adalah penduduk yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah.
14.Shift Kerja adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu.

BAB II

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 2

(1)BLUD dapat mengangkat Pegawai Non ASN BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BLUD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana strategis BLUD.
(3)Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(4)Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN BLUD, dapat dilakukan perubahan atas Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

(1)Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas jabatan:
1. a.tenaga kesehatan; dan
2. b.tenaga non kesehatan.
(2)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas antara lain:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga psikologi klinis;
3. c.tenaga keperawatan;
4. d.tenaga kebidanan;
5. e.tenaga kefarmasian;
6. f.tenaga kesehatan masyarakat;
7. g.tenaga kesehatan lingkungan;
8. h.tenaga gizi;
9. i.tenaga keterapian fisik;
10. j.tenaga keteknisian medis;
11. k.tenaga teknik biomedika; dan
12. l.tenaga kesehatan tradisional.
(3)Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pegawai yang bertugas di bidang antara lain:
1. a.pelayanan administrasi; dan
2. b.tenaga penunjang.

BAB III

PEREKRUTAN

Pasal 4

(1)Perekrutan calon Pegawai Non ASN BLUD merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada BLUD.
(2)Perekrutan calon Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.penetapan panitia seleksi;
2. b.pengumuman lowongan;
3. c.pelamaran;
4. d.seleksi;
5. e.pengumuman hasil seleksi; dan
6. f.pengangkatan menjadi Pegawai Non ASN BLUD.

Pasal 5

(1)Perekrutan calon Pegawai Non ASN BLUD dilaksanakan oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan BLUD, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.BLUD:
2. b.Dinas; dan
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, dengan ketentuan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.
(4)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 6

(1)Pengumuman lowongan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jenis jabatan;
2. b.jumlah lowongan jabatan;
3. c.unit kerja penempatan atau layanan BLUD yang membutuhkan;
4. d.kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
5. e.alamat dan tempat lamaran ditujukan;
6. f.jadwal tahapan seleksi; dan
7. g.persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Pasal 7

(1)Setiap warga Negara Indonsia berhak melamar menjadi Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu sesuai pada nama dan jenis pegawai jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. b.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. c.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. d.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. e.memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan pegawai jabatan;
6. f.memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk lowongan jenis pegawai jabatan yang mempersyaratkan;
7. g.sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan lowongan jenis pegawai jabatan yang dilamar;
8. h.diutamakan Penduduk Daerah; dan
9. i.persyaratan lain sesuai kebutuhan lowongan jenis pegawai yang ditetapkan oleh BLUD.

Pasal 8

Setiap pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan administrasi dan kualifikasi pelamaran yang tercantum dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

Penyampaian persyaratan administrasi dan kualifikasi pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Pasal 10

Seleksi perekrutan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas tahapan:

a.seleksi administrasi; dan
b.seleksi kompetensi.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…