DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. PKB; 4. BBNKB; 5. NJKB dan Bobot; 6. PBBKB; 7. Pajak Air Permukaan; 8. Pajak Rokok; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 1
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4); - 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
5.Dinas Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
6.Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut UPTDPPD Bapenda adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Kepala UPTDPPD Bapenda adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - 3
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
12.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dan memiliki izin trayek dan izin tidak dalam trayek.
13.Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan tanda nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
14.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15.Nilai jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai jual Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17.Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku pemilikan kendaraan bermotor.
18.Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan.
19.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
20.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
21.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
22.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar umum diwilayah Provinsi Banten.
23.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
24.Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
25.Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi cigaret, cerutu, dan rokokdaun.
26.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
27.Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
29.Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
30.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
31.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
32.Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait perpajakan daerah.
35.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
36.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubemur.
37.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
38.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. - 6
39.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40.Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.
41.Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang mencantumkan data objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor.
42.Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus bayar.
43.Wajib Pungut yang selanjutnya disebut WAPU adalah Perusahaan selaku produsen atau importer yang bergerak dibidang penjualan bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Wajib Pungut untuk melakukan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubemur ini, meliputi:

a.PKB;
b.BBNKB;
c.NJKB dan Bobot;
d.PBBKB;
e.Pajak Air Permukaan; dan
f.Pajak Rokok.

BAB III

PKB Bagi.an Kesatu Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan - 7

Pasal 3

(1)Setiap Wajib Pajak PKB atau kuasanya melakukan pendaftaran dengan mengisi SPPKB secarajelas dan lengkap.
(2)SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.nama dan alamat orang pribadi, Badan/atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
2. b.tanggal. bulan. dan tahun penverahan:
3. c.dasar penyerahan;
4. d.harga penjualan;
5. e.jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka, dan nomor mesin; dan
6. f.gandengan dan jumlah sum bu.
(3)Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam SPPKB dan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTDPPD Bapenda paling lambat sebagai berikut:
1. a.30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
2. b.30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar daerah.
(4)Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di daerah dapat dilayani 3 (tiga) bulan kalender dan/ atau 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB.
(5)Apabila W ajib Pajak atau Kuasanya tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok PKB terutang perbulan.
(6)Apabila Wajib Pajak atau Kuasanya tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) pertahun.

Pasal 4

Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak mengisi SPPKB. - 8

Pasal 5

Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PKB clitetapkan dengan menerbitkan NPPKB yang berlaku 1 (satu) hari.

Pasal 6

(1)Wajib Pajak adalah orang pribacli, Badan, dan Instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.
(2)PKB clitetapkan di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
(3)Apabila terjacli pemindahan Kendaraan Bermotor dalam Daerah dan dari luar Daerah ke Daerah, Wajib Pajak harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 7

(1)PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas] bulan berturut-turut, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
(2)Kewajiban PKB karena Mutasi Keluar Daerah Dalam Provinsi masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, besaran pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
(3)Kewajiban PKB karena Mutasi Keluar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melebihi dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
(4)PKB terutang cliakui dalam masa PKB terjacli pada saat terbitnya SKPD.

Pasal 8

(1)Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. - 9
(2)Perolehan nilai PKB adalah hasil perkalian Dasar Pengenaan PKB dan Tarif.
(3)Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum serta kendaraan di air, Dasar Pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 9

(1)Tarif PKB ditetapkan sebesar:
1. a.1,75% (satu koma tujuh puluh lima perseratus) untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
2. b.1% (satu perseratus) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, TNI dan Polri.
(2)Kendaraan Bermotor yang digunakan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan yang didukung dengan akte pendirian atau surat keterangan dari Instansi yang berwenang.

Pasal 10

(1)Setiap orang pribadi yang memiliki Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif, berdasarkan:
1. a.nama dan alamat yang sama;
2. b.tanggal penyerahan kepemilikan; dan
3. c.saat Kendaraan Bermotor didaftarkan.
(2)Besarnya Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.kepemilikan kedua sebesar 2% (dua perseratus);
2. b.kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
3. c.kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga perseratus); dan
4. d.kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus). - 1 0

Pasal 11

Besaran Pokok PKB terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan dasar pengenaan PKB.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…