DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Rencana kerja Perangkat Daerah Bab III Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 000.8.2.6/4568/Bangda tanggal 1 Juli 2024 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
6.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
7.Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan Daerah.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (rempat) tahun.
7.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara.
12.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah melaksanakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
(3)Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
(4)Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD Tahun 2025.
(5)Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai indikator.

Pasal 3

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
3. c.bab III tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
4. d.bab IV rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. e.bab V penutup.
(2)Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
2. b.Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
7. g.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
8. h.Dinas Sosial Provinsi Banten;
9. i.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten;
10. j.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
11. k.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
12. l.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
13. m.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
14. n.Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
15. o.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
16. p.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
17. q.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
18. r.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
19. s.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten;
20. t.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
21. u.Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
22. v.Dinas Pertanian Provinsi Banten;
23. w.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
24. x.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
25. y.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
26. z.Sekretariat Daerah Provinsi Banten; aa. Badan Penghubung Provinsi Banten; bb. Inspektorat Daerah Provinsi Banten; cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; dd. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; ff. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten; dan gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten.
(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 3 Juli 2024 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 3 Juli 2024 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. VIRGOJANTI BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 12 Salinan Sesuai dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…