DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.pengukuran kinerja;4.penginputan unsur pengukuran kinerja;5.hasil pengukuran kinerja;6.pemberian TPP;7.perhitungan TPP;8.pembayaran TPP ;9.sanksi administratif;10.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Nageri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Lembaga Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
9.Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
7.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS atau CPNS yang bertugas pada SKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD.
8.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya selanjutnya disingkat JPTM adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah atau disetarakan pejabat struktural Eselon I.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selanjutnya disingkat JPTP adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah atau disetarakan pejabat struktural Eselon II.
10.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari jabatan administrator (setara Eselon III), jabatan Pengawas (setara jabatan Eselon IV) dan jabatan pelaksana.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
13.Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai atau pejabat lainyang ditentukan.
14.Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
15.Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
16.Instansi Induk adalah Instansi asal Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan.
17.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
18.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
19.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Pengukuran kinerja adalah pengukuran terhadap hasil pelaksaanaan beban kerja pegawai dengan cara membandingkan antara target kerja dengan realisasi kerja yang dilaksanakan secara periodik dan penilaian ketaatan pegawai terhadap peraturan perundang- undangan.
21.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pegawai atas Beban Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional kecuali tenaga pendidik dan kependidikan.
22.Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja On-line yang selanjutnya disingkat Aplikasi e-kinerja adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan pegawai, atasan dan verifikatur dalam membuat, menilai dan memverifikasi Sasaran Kerja Pegawai setiap bulannya.
23.Tim Manajemen Kinerja Provinsi adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi target kerja dan capaian kinerja setiap bulan yang telah disusun oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bahan penetapan SKP dan penilaian SKP serta Perilaku oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah).
24.Tim Manajemen Kinerja SKPD adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi untuk penetapan SKP dan Perilaku Kerja serta penilaian SKP dan Perilaku Kerja untuk jabatan administrasi dan yang telah dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat penilai di lingkungan SKPD masing-masing.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai acuan bagi para pegawai dalam melakukan pengukuran kinerja dan penghitungan besaran tambahan penghasilan pegawai.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan produktifitas kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pengukuran kinerja ini adalah :

a.Pengukuran Kinerja;
b.Pemberian TPP;
c.Pegawai yang tidak diberikan TPP;
d.Penginputan unsur penilaian TPP;
e.Perhitungan TPP;
f.Pembayaran TPP;
g.Sanksi Administrasi.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

Pasal 4

(1)Pejabat Penilai Wajib melakukan pengukuran kinerja pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan, dengan menggunakan Aplikasi e-kinerja yang telah disediakan dan/atau Formulir pengukuran kinerja pegawai yang telah ditetapkan.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pejabat Penilai dan pegawai yang dinilai wajib menyetujui/ menandatangani Formulir penilaian prestasi kerja.
(4)Pengukuran Kinerja dilakukan sebagai dasar untuk memberikan TPP.
(5)Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
1. a.Unsur SKP, yang merupakan nilai capaian SKP, Tugas Tambahan dan Kreativitas Pegawai.
2. b.Unsur Perilaku Kerja, yang merupakan perilaku kerja pegawai yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatannya.

Pasal 5

(1)Pengukuran kinerja berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, diperhitungkan dalam bentuk poin.
(2)Perhitungan nilai SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
1. a.Nilai capaian SKP 85-100 mendapatkan nilai 100% atau mendapatkan poin 60;
2. b.Nilai capaian SKP 76-84 mendapatkan nilai 90% atau mendapatkan poin 55;
3. c.Nilai capaian SKP 61-75 mendapatkan nilai 80% atau mendapatkan poin 50;
4. d.Nilai capaian SKP 51-60 mendapatkan nilai 70% atau mendapatkan poin 45;
5. e.Nilai capaian SKP 50 ke bawah mendapatkan nilai 0 atau tidak mendapatkan poin.
(3)Poin SKP sebagaimana pada ayat 1 (satu) sebagai salah satu dasar perhitungan besaran TPP yang akan diterima oleh pegawai.

Pasal 6

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, dilaksanakan berdasarkan aspek sebagai berikut :

a.Orientasi Pelayanan;
b.Integritas;
c.Komitmen;
d.Disiplin;
e.Kerjasama; dan
f.Kepemimpinan.

Pasal 7

(1)Aspek orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diukur dengan tingkat kepuasan objek pelayanan yang dilakukan pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.setiap pegawai menentukan objek dan jumlah objek yang dilayani.
2. b.objek pelayanan dapat berupa masyarakat atau pegawai yang dilayani, institusi pemerintahan, atau unit kerja pemerintahan, badan hukum atau kelompok masyarakat dan atau atasan langsung yang dilayani pegawai.
3. c.objek pelayanan lebih dari satu jenis dengan jenis berbeda, maka ditentukan jenis pelayanan yang dominan.
(2)Perhitungan nilai poin TPP dari aspek orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah objek yang dilayani/dikerjakan dikurangi jumlah komplain dibagi jumlah Objek yang dilayani dikali 2,5% bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional serta 2% bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrator dan pejabat pengawas. Rumus : Jml Objek (O) - Jml komplain (Kp) x Bobot (B) x 100 % = Poin TPP Jumlah Objek (K)

Pasal 8

(1)Aspek Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diukur dengan jenis hukuman disiplin yang diterima oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan, sebagai berikut :
1. a.Tidak dikenai hukuman disiplin, maka nilai integritas sebesar 100 poin;
2. b.Dikenai hukuman disiplin ringan, maka nilai integritas sebesar 75 poin;
3. c.Dikenai hukuman disiplin sedang, maka nilai integritas sebesar 50 poin;
4. d.Dikenai hukuman disiplin berat, maka tidak mendapatkan nilai integritas.
(2)Perhitungan nilai Poin TPP dari aspek integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai poin yang diperoleh dikalikan nilai bobot 2,5 % bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional serta 2 % bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrator dan pejabat pengawas. Rumus : Jumlah Poin Integritas (Pi) x Bobot (B) x 100 % = Poin TPP

Pasal 9

(1)Aspek Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diukur dengan frekuensi kehadiran pegawai dalam mengikuti apel pagi yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan pada hari senin minggu pertama dan peringatan upacara kesadaran nasional dan upacara hari besar nasional, dengan penilaian sebagai berikut :
1. a.keikutsertaan pegawai dalam apel pagi satu kali dalam satu bulan atau sesuai ketentuan, maka nilai komitmen sebesar 50 poin;
2. b.apabila pegawai mengikuti upacara hari besar nasional dan upacara kesadaran nasional 1 kali dalam satu bulan, maka nilai komitmennya sebesar 50 poin.
(2)Perhitungan nilai Poin TPP dari aspek komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai poin yang diperoleh dikalikan nilai bobot 2,5% bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional serta 2% bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrator dan pejabat pengawas. Rumus : Jumlah Poin Komitmen (Pk) x Bobot (B) x 100 % = Poin TPP

Pasal 10

(1)Aspek Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diukur dengan frekuensi kehadiran kerja dan jumlah jam kerja pegawai, dalam satu bulan dengan penilaian sebagai berikut:
1. a.Frekuensi kehadiran kerja pegawai dengan jumlah jam kerja antara 145 sampai dengan 150 jam mendapatkan bobot 100 dan nilai perilaku disiplin SANGAT BAIK dengan nilai antara 91 sampai dengan 100 poin sesuai jumlah jam kerja pegawai;
2. b.Frekuensi kehadiran kerja pegawai dengan jumlah jam kerja antara 134 sampai dengan 144,59 jammendapatkan bobot 75 dan nilai perilaku disiplin BAIK dengan nilai antara 76 sampai dengan 90 poin sesuai jumlah jam kerja pegawai;
3. c.Frekuensi kehadiran kerja pegawai dengan jumlah jam kerja antara 123 sampai dengan 133,59 jam mendapatkan bobot 50 dan nilai perilaku disiplin dengan nilai CUKUP antara 61 sampai dengan 75 poin sesuai jumlah jam kerja pegawai;
4. d.Frekuensi kehadiran kerja pegawai dengan jumlah jam kerja antara 112 sampai dengan 122,59 jam mendapatkan bobot 25 dan nilai perilaku disiplin dengan nilai KURANG antara 51 sampai dengan 60 poin sesuai jumlah jam kerja pegawai; dan
5. e.Frekuensi kehadiran kerja pegawai dengan jumlah jam kerja sampai dengan 111,59 jam mendapatkan bobot 0 dan nilai perilaku disiplin dengan nilai BURUK antara 0 sampai dengan 50 poin sesuai jumlah jam kerja pegawai.
(2)Perhitungan nilai Poin TPP dari aspek disiplin adalah nilai poin yang diperoleh dikalikan nilai bobot 30%. Rumus : Jumlah Poin Disiplin (Pd) x Bobot (B) x 100 % = Poin TPP
(3)Kewajiban pegawai dalam melaksanakan presensi atau kehadiran kerja serta tata cara presensi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…