DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor `13 Tahun 2021

Nomor: `13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan; 4. Koordinasi Pelaksanaan; 5. Penerapan Sanksi; 6. Pengawasan; 7. Evaluasi dan Pelaporan; 8. Pembiyaan; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
7.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
9.Penegakan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat pre-emtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-2019.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah;
2. b.memberikan kepastian hukum dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-2019; dan
3. c.sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-2019.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :
1. a.Petunjuk Teknis; dan
2. b.SOP.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Penegakan Perda dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai Petunjuk Teknis dan SOP.
(2)Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)SOP sebagaimaa dimaksud pada Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Perda dapat dibantu oleh Tim Terkoordinasi.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Perda berkoordinasi dengan:
1. a.instansi terkait pada lokasi penegakan; dan
2. b.Unsur Utama dan/atau Unsur Perwakilan Instansi Vertikal.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengintegrasikan efektifitas dalam penegakan Perda.
(3)Hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kasatpol PP kepada Gubernur.

BAB V

PENERAPAN SANKSI

Pasal 7

(1)Setiap pelanggar Perda diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal sanksi diberikan ditempat pemeriksaan, Satpol PP menyiapkan perlengkapan dalam pelaksanaannya.
(3)SOP dalam pemberian sanksi ditempat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan secara Umum dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dalam hal berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kepada Asisten yang menangani urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(3)Apabila sesuai ketentuan pada ayat (2) berhalangan hadir maka dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Hukum atau Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

(1)Pengawasan SOP penegakan meliputi:
1. a.Pengawasan Administrasi; dan
2. b.Pengawasan Teknis.
(2)Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat.
(3)Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kasatpol PP.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Kasatpol PP melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan SOP Penegakan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (bulan) atau sewaktu- waktu jika diperlukan.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Efektivitas Tim; dan
2. b.Pelaksanaan Kegiatan Penegakan.

Pasal 11

(1)Kepala Satpol PP melaporkan pelaksanaan penindakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
(3)Laporan penyelenggaraan SOP Penegakan Satpol PP paling sedikit memuat:
1. a.gambaran umum penerapan SOP Penegakan;
2. b.efektivitas tim pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.Pelaksanaan Kegiatan Penegakan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…