DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.maksud dan tujuan;3.daftar rincian program dan kegiatan;4.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Daftar Rincian Program dan Kegiatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48 Seri E);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN DAFTAR RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah lima tahunan.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerahdisebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
13.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16.Daftar Rincian Program Kegiatan yang selanjutnya disingkat DRPK adalah dokumen rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menyusun DRPK.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

a.meningkatkan akuntabilitas, transparansi, konsistensi, dan akurasi perencanaan dan penganggaran pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
b.memberikan kepastian kepada Perangkat Daerahbahwa DRPK dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
c.tersusunnya perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan konsistensi perencanaan penganggaran yang mencakup perencanaan penganggaran pada Musrenbang, Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKPD, KUA-PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran, penatausahaan APBD, pengendalian dan monitoring dan evaluasi; dan
d.memberikan kemudahan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengendalian, dan evaluasi.

BAB III

DAFTAR RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

(1)DRPK merupakan bagian kertas kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(2)DRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan suatu kesatuan operasional kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain meliputi sebab akibat, target, dan proses.
(3)DRPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sebagai alat bantu dalam menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang akan diinput menggunakan aplikasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)DRPK terdiri atas Kerangka Kerja Logis (KKL), Rincian Program Kegiatan, dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK).
(2)Kerangka Kerja Logis (KKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang urusan, Perangkat Daerah, Program, kegiatan, capaian program, indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
(3)Rincian Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kerangka Kerja Logis (KKL) yang dilengkapi dengan tahapan operasional, rincian belanja operasional, volume, dan satuan harga.
(4)Rencana Operasional Kegiatan (ROK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan tolok ukur sesuai target kinerja selama satu tahun yang diuraikan secara bulanan.

Pasal 6

(1)Indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) terdiri atas masukan, keluaran, dan hasil.
(2)Tolok ukur kinerja masukan (input) terdiri atas sumber daya manusia, waktu, dokumen pendukung, dan sumber daya lainnya.
(3)Tolok ukur kinerja keluaran (output) terdiri dari keluaran kegiatan.
(4)Tolok ukur kinerja hasil (outcomes) terdiri indikator kinerja program yang mengacu pada RPJMD.

Pasal 7

(1)Tahapan operasional rincian program dan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
(2)Rincian biaya operasional merupakan rincian sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan tolok ukur kegiatan yang disertai dengan volume dan satuan harga.

Pasal 8

(1)Gubernur bertanggung jawab memberikan arahan pengembangan dan pemanfaatan DRPK.
(2)Sekretaris Daerah bertanggung jawab mengoordinasikan pengembangandan pemanfaatan DRPK.
(3)Kepala Bappeda melaksanakan teknis Pengembangan, pembinaan, pemanfaatan, dan Pemeliharaan DRPK.
(4)Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dengan memanfaatkan DRPK.

Pasal 9

Verifikasi DRPK dimaksudkan untuk:

a.melihat relevansi komposisi belanja terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
b.menjamin adanya efisiensi dan efektivitas Perangkat Daerah atas setiap kegiatan yang dilaksanakan;
c.mengarahkan Perangkat Daerah dalam mengalokasikan belanja setiap kegiatan lebih berpihak terhadap pencapaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah;
d.menjaga keterkaitan dan konsistensi antara antara perencanaan dan penganggaran; dan
e.menjamin satuan harga kegiatan yang diusulkan telah didasarkan pada standar satuan harga Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. DitetapkandiSerang pada tanggal 8 Februari 2017 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd NATA IRAWAN Diundangkan di Serang pada tanggal 8 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…