DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubenur (PERGUB) diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Pelaksanaan Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023; bahwa pengaturan mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 000.8.2/8671/Bangda tanggal 4 Agustus 2023 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023; berdasarkanbahwac. Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tabun 2023; 6. 7. 8. Negara 9. Dan Klasifikasi, Perencanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 12. 13. 14. 2010 Rencana 15. 16. MEMUTUSKAN: GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: tentang Rencana Pembangunan Daerah Tabun 2023- 2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3); 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66); Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Menetapkan : PERATURAN RENCANA KERJA tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun Daerah adalah Provinsi Banten.1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara2. pelaksanaanmemimpinpemerintahan daerah urusanyang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Banten.3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan4. dalam penyelenggaraanRakyat DaerahPerwakilan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya5. disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya6. disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya7. disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan maksud dijadikan sebagai: Daerah yangRencana Kerja Pemerintah
(2)Perubahan RKPD

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat(1) tentang: rancangan kerangka ekonomi daerah;a. b. c.

(2)BAB Ia.
1. b.BAB II Sampai Dengan Triwulan II Tabun 2022; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;BAB IIIc.
2. d.Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; danBAB Ve.
3. f.BAB VI Penutup.
(3)Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB Provinsi Ban ten menggambarkan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi setiap tahunnya. Dari gambar 3.1 terlihat bahwa PDRB Banten cukup besar di angka 747.250,29 miliar pada Tahun 2022 atau meningkat 81.362,82 miliar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB Banten setiap tahunnya menggambarkan baiknya pertumbuhan ekonomi Banten yang disumbangkan oleh berbagai sektor yang ada di Provinsi Banten.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi perangkat daerah. program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Pendahuluan;

a.pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
b.landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Tahun 2023 sebagaimana Evaluasi Basil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten ttd AL MUKTABAR ttd VIRGOJANTI BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TABUN 2023 NOMOR 15

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Serang Pada tanggal 7 Agustus 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, Ditetapkan di Serang Pada tanggal 7 Agustus 2023 Pj. GUBERNUR BANTEN, Salinan sesuai/dengan aslinya Pit. KEPALA BIRO HUKUM HADI PRAWOTO, S.H, Pembinh Tk.I NIP. 19670619 199403 1 002 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Perubahan RKPD 2023 terkait dengan penyesuaian arah kebijakan, target, dan perubahan pagu indikatif dalam kerangka keuangan daerah juga telah memperhitungkan dan memasukkan hasil dan pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan hasil penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah Provinsi Banten dan kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK Pemerintah Pusat) Tahun Anggaran 2023. Perubahan RKPD tahun 2023 ini juga disusun sebagai dasar didalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Ban ten Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang daerah dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Provinsi Banten berkewajiban melaksanakan perencanaan pembangunan untuk mencapai target kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan. Perencanaan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun Anggaran 2022 dan menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2023.Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Banten memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun Anggaran 2022 melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah asumsia. b. (APBD) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, dirasa perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hash evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi setelah RPD ditetapkan. Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2023 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2023 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023. 1. 2. 3. 4. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022, bahwasannya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Provinsi Banten yaitu Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan 4 (empat) misi pembangunan meliputi: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa. Sebagai informasi tambahan, bahwasannya untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya, terarah dan sistematis, maka penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada beberapa aturan yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih jauh daripada itu Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 sendiri selain berpedoman pada RPJMD/RPD, juga berpedoman pada RKP serta pedoman umum penyusunan RKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional. Arab kebijakan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 difokuskan pada upaya Memperkuat Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Fondasi Tahap Modernisasi. Untuk dapat mencapai fokus pemantapan tersebut, maka penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tabun 2023 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top berorientasibottom up, partisipatif, politik, teknokratik yangdown, Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) sebagaimana Gambar 1.1. ft PERGUB RKPD K. 4113333 DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RKPD 2024DOKUMEN RANCANGAN RKPD 2024DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD 2024 li11ftftft mempunyaiiniProvinsi BantenDokumen Perubahan RKPD kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan1. dokumen yang secara substansial menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026; Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 memuat2. arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Tahun 2023; Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan3. Pj. Gubernur dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umumacuan APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD; Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan4. salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui Gam bar 1. 1 Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD 2023 Provinsi Banten PENELAAHAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD RPJMN 2019-2024 PRAMUSRENBANG PROVINSI VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG PROVINSI DOKUMEN HASH PADA PEMBAHASAN MUSRENBANG PROVINSI MASUKAN DPRD MUSRENBANG NASIONAL VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ft Trpjpd 2005-2025 2.RPD 2023-2026 Zl. RAKOR PEMERINTAH PUSAT A (KEMENDAGRI & BAPPENAS) DENGAN PEMERINTAH DAERAH:
2.TEMU KONSULTASI BAPPENAS & BAPPEDA;
3.FORUM KONSULTASI PUBLIK;
4.FORUM PERANGKAT DAERAH y
1.EVALUASI RPD
2.EVALUASI RKPD I 1. 2. 3. 4. 5. 1.2. Dasar Hukum Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi ruang; Tematik Manajemen Kinerja Pemerintahan, dengan langkah-langkah penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas keuangan dan penguatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Melalui dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini, Pemerintah Daerah Provinsi Banten selalu tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui langkah-langkah inovasi yang memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian beberapa permasalahan di tahun 2023 yang terhimpun melalui 4 (empat) penanganan tematik, meliputi: Tematik Ketahanan Pangan Daerah, dengan langkah-langkah peningkatan prasarana produksi, peningkatan sarana produksi dan distribusi dan pemasaran; Tematik Pengurangan Pengangguran Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi dan Kewirausahaan, dengan langkah-langkah peningkatan kerjasama, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, peningkatan kuantitas permintaan tenaga kerja dan penciptaan wirausaha; Tematik Penanganan Stunting, dengan langkah-langkah peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; Tematik Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cibanten, dengan langkah-langkah peningkatan pengelolaan sumber daya air, peningkatan edukasi dan sosialisasi, penurunan sedimentasi di DAS Cibanten dengan pengurangan erosi, pengelolaan limbah (industri, Rumah Sakit, peternakan dan domestik serta persampahan, dan pengawasan dan penegakan hukum serta penertiban pemanfaatan 1. 2. Rencana 3. 4. 5. 6. SistemTahun 20147. 8. 9. NasionalPembangunan Jangka Menengah tentang Rencana Tahun 2020-2024 Banten Tahun 2023 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 12. 13. 14. 15. 16. 17. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 10);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
18.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
19.Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Hubungan Antar Dokumen1.3. RPJMN RKPRPJPN > R-APBD > > APBD RKPDRPDRPJPD > DPA RKA ▼ RENJARENSTRA KUA/ PPAS Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perubahan RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Perubahan, yang terdiri dari RKPD Perubahan, KUA-PPAS Perubahan, dan rencana kerja anggaran RKA Perubahan Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 akan menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam gambar berikut: Untuk menjamin konsistensi perencanaan tahunan dan jangka menengah daerah RKPD tahun 2023 berpedoman pada RPD 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir, RPD 2023-2026 sendiri disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMN selanjutnya RKPD 2023 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS, serta penyusunan RKA Perangkat Daerah. Selain hal tersebut dalam rangka sinergitas dan harmoni perencanaan pembangunan daerah, RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten/KotaTahun 2023 dan juga sekaligus menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maksud dan Tujuan1.4. 1. 2. 3. 4. dinamika5. Dasar Pertimbangan Perubahan1.5. dilakukan Perubahan KerjaDasar Rencana a. b. c. d. e. pertimbangan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, meliputi: Penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK); Penyesuaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023; Adanya reklasifikasi belanja pada Perangkat Daerah; Adanya kewajiban pembayaran pada pihak ketiga; Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD 2023, sebagai berikut nya adalah: Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; Menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023; Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); Menyesuaikan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK); Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah. keberhasilanukurtolokindikator utama KeteranganSatuanIndikatorNo 73,32Poin1 4,685,03Person2 7,978,678,09Persen3 6,175,586,24Persen4 0,3770,3540,377Poin5 Sumber: BPS Provinsi Banten A. Pencapaian Rilis BPS Februari 2023 Realisasi Tahun 2022 yang tidaknya sasaran strategis yang perencanaan 2023, namun demikian berdasarkan data sementara yang diperoleh berdasarkan hitungan sementara dan refleksi kondisi maupun capaian di tahun sebelumnya maka hasil tersebut dapat disajikan didalam BAB II RKPD Perubahan ini. Dalam evaluasi pencapaian Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 mengacu pada hasil evaluasi pencapaian sampai dengan TW II Tahun
2023.Untuk capaian Indikator makro ada beberapa yang dirilis Triwulanan Realisasi 2022 Rilis BPS Tw 1 2023 5,02- 5,15 seperti LPE. Capaian Indikator Makro Pembangunan Banten Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, tertuang dalam Tabel berikut ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Kemiskinan Indeks Gini Realisasi s/d Triwulan II 73,32 Rilis BPS Maret 2023 Realisasi Tahun 2022 kinerja utama yang menjadi pembangunan Pemda Provinsi Banten. Berdasarkan analisis capaian yang dilakukan, belum seluruhnya data merupakan realisasi kinerja tahun 2023 sesungguhnya, data untuk memberikan kesimpulan tercapai atau dimaksud akan ada di akhir tahun sebagainya. memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. 1PM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia diukur dengan Tabel 2. 1 Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023 Target RKPD 2023 73,27 Indeks Pembangunan Manusia Banten Tahun 2010-2022 (Poin) •< Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 —IPM 67,54 68,22 68,92 69,47 69,89 70,27 70,96 71,42 71,95 7 2,44 72,45 7 2,72 73,32 Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terepresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 73,32 poin dan mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 72,60-73,60 poin sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022. digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Gambar 2. 1 Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2022 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022 75 74 73 72 71 70 68 67 66 65 64 £ Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2022 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukan peningkatan sebesar 0,6 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu 72,91 poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022 mencapai 70,39 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022 duniaserta Tabel 2. 2 Target Komponen Indikator IPM Tahun 2023 Indikator IPM Angka Harapan Hidup (AHH) H arap an Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Pengeluaran Perkapita Sumber : BPS Provinsi Banten No 1 2 3 4 Target Tahun 2023 70,40 Tahun 13,75 Tahun 9,11 Tahun Rp. 12.168.000 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun. Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,89 tahun. Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,05 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA. Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2022 telah mencapai 9,13 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata- rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp.3,10 triliun atau 25,92% dari belanja daerah (ketentuan minimal 20%); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rpl,35 triliun atau 13,64% dari belanja daerah (ketentuan minimal 10%); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten; 4) Kemudahan perizinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri; 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju health tourism. B. 4,68%_1L 5,585,02 4,03 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 QI Q3 Q4 4,68 Secara kumulatif, ekonomi Banten triwulan 1-2023 dibandingkan dengan triwulan 1-2022 tumbuh sebesar 4,68% (c-to-c). Seluruh leading sektor, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Real Estat serta Pertanian melanjutkan tren positif sejak Q1 2023 Q2 2021 Q2 2022 Q2 2020 PERTUMBUHAN EKONOMI BANTEN TRIWULAN 1-2023 y-on-y) -5,32 ■7,29 z-ry. EED -3,88 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta basil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah. Pemerintah RI resmi mencabut kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di seluruh wilayah Indonesia pada 30 Desember 2022. Pada triwulan 1-2023, mobilitas penduduk dan aktivitas perekonomian sudah mendekati kondisi pra pandemi CO VID-19. • Momen cuti bersama dan perayaan Tahun Baru Imlek dan Hari Suci Nyepi turut menopang beberapa aktivitas perekonomian, diantaranya pada sektor transportasi dan pariwisata. • Momen persiapan dan minggu pertama Bulan Ramadhan di triwulan 1-2023 turut mendorong konsumsi masyarakat. • Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) secara nasional pada triwulan 1-2023 mencapai 50,75%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan masih berada pada fase ekspansi (indeks > 50%). Perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan Lapangan Usaha Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Dibandingkan Triwulan 1-2022, ekonomi Banten pada Triwulan 1-2023 tumbuh sebesar 4,68% (y-on-y). • Pertumbuhan tertinggi menurut Lapangan Usaha terjadi pada kategori: Transportasi dan Pergudangan 19,42%, Jasa Lainnya 9,98%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,91%. • Pertumbuhan tertinggi menurut Pengeluaran terjadi pada komponen: Total Net Ekspor 19,19%, PKP8,85%, dan PMTB 5,47%,_______________________________________ Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi TW 1 2023 Sumber:BPS Prouinsi Banten 5.06 EE0BED 5,17 9,06 4.62 5,60 5,63 Q1 Q2 Persentase Penduduk MiskinC. 652,36 6,63 5,925,905,895,74 5,595.51 5,455,365,35 5,24 4,94 -o- 5,25 -O- 5,09 Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten pada Juli 2023, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 6,17 person, menurun dibanding periode September 2022 0,07 poin. Gambar 2. 3 Perkembangan Kemiskinan Tabun 2013-2023 Sumber:BPS Provinsi Banten -o- 5,75 5.42 677,51 622,84 triwulan 1-2022. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan serta Akomodasi 8s Makan Minum yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan. Beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Banten pada triwulan 1-2023 adalah sektor industry sebesar 30,22%, Perdagangan besar 12,56% dan konstruksi 11,84%. Untuk sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar pada TW 1 adalah transportasi pergudangan 19,42% dan penyediaan akomodasi 9,91%. Pertumbuhan didorong terutama oleh kinerja positif Industri Makanan Minuman, Industri Logam Dasar; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; serta Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik. Perdagangan tumbuh lebih cepat dengan ditopang oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan pasca pandemi COVID-19 dan pencabutan kebijakan PPKM. Informasi Penjelas Konstruksi tumbuh melambat, Pertumbuhan Konstruksi didukung oleh keberlanjutan proyek konstruksi pemerintah, seperti Jalan Tol Serang-Panimbang, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pengembangan kawasan bisnis dan pemukiman. 2013 2013 (Mar) (Sep) iki Slkidl ia£ffiu2, jlBB, M, SHE Ou 2014 201f 2015 2016 201f 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 CL: 2022 2023 (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mat) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) |--------1 Jumlah Penduduk Miskin — Persentase Penduduk (Ribu) Miskin(%) 658,11 657.74 675'04 857,64 867,23 852,28 ■Mill '-0—0------ 0 6,16 6.24 6 17 702,40 690,67 649,19 6.66 6,50 775,99 661,36 668,74 654,46 641.42 1. 2. 3. 4. 5. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 826,13 ribu orang, menurun 3,53ribu orang terhadap September 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan naik sebanyak 36,99 ribu orang (dari 586,21 ribu orang pada September 2022 menjadi 623,19 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 40,52 ribu orang (dari 243,45 ribu orang pada September 2022 menjadi 202,93 ribu orang pada Maret 2023). . Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat Rp618.721,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 448.240,- (72,45 person dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 170.481,- (27,55 person). Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2022-Maret 2023 antara lain adalah: Terjadi pengurangan tenaga kerja di beberapa industri padat karya pada akhir 2022; Inflasi umum periode September 2022-Maret 2023 sebesar 1,05 persen lebih rendah dibandingkan inflasi umum periode Maret 2022- September 2022 sebesar 3,08 persen; Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2022-triwulan I 2023 turun sebesar 0,87 persen, dibandingkan dengan triwulan I 2022-triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 2,72 persen; Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2023 sebesar 102,47 meningkat dibanding September 2022 sebesar 99,97; Pada Februari 2023, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,97 persen. Dimana di daerah perkotaan sebesar 8,06 persen, lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan sebesar 7,73 persen. Provinsi Banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2).Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3).Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Daerah/TahunNo Perkotaan1 Perdesaan2 Total Tingkat PengangguranD. Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Provinsi Banten. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Membaiknya kondisi perekonomian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 212 ribu orang, dan berkurangnya pengangguran 17,9 ribu orang, jumlah pengangguran pada Februari 2023sekitar sebanyak 486,35 ribu orang atau 7,97%. Dimana TPT tertinggi pada tingkat pendidikan SMA dan TPT terendah pada tingkat pendidikan SD ke bawah. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Februari 2023 memperlihatkan Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 6,1 juta orang, naik 194,1 ribu orang dibanding Februari 2022. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,86 person poin menjadi 65,94%. 523504 486487 Feb-23 TPT Menurut Wilayah. Februari 2020-2023 (%) 8,44 8,768,16 7.57 Feb 2020 Agt2020 Feb 2021 Agt2021 Feb 2022 Agt?022 Feb 2023 Feb-23Feb-20 10,64 9.01 8.98 8,53 8.097,9? 7,97 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang) Persentase Penduduk Miskin Tabel 2. 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022 - Maret 2023 Feb-22 1 Perempuan TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUN Keadaan ketenagakerjaan semakin mernbaik seinng dengan penguatan ekonomi ______________________Maret 2022 ____________________ September 2022 ______________________ Maret 2023 Sumber: BPS Provinsi Banten Maret 2022 September 2022 Maret 2023 Maret 2022 September 2022 Maret 2023 566,49 586,21 623,19 247,54 243,45 209,93 814,02 829,66 826,13 6,16 6,24 6,17 5,73 5,89 6,00 7,46 7,29 6,79 0 8.06 7.73 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Februari 2020 - Februari 2023 563 562 Gambar 2. 4 Perkembangan Tingkat Pengagguran 2020-2023 Sumber:BPS Provinsi Banten c 10 7.57 ' 0.UO7.73 I I W K Feb-21 Feb-22 ■ Perkotaan Perdesaan TPT Menurut Jenis Kelamln, Februari 2020-2023 (%) 8-81 8'86m 7,70^2 I I I ' IL Feb-20 Feb-21 ■ Laki-Laki Pengangguran (Ribu Orang) -OTPT (%) E. Gini Ratio • Gin Ratio 0,385 0,38 0,375 0,37 0,365 0,36 0,355 0,35 2017 0,379 2018 0,367 2020 0,365 2021 0,363 2022 0,377 2019 0,361 Tahun Q OD C ra Indeks Gini Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (people prosperity) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (income disparity). Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode September Tahun 2022 mencapai sebesar 0,377 poin yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0,014 poin dibanding periode Maret 2022 yaitu 0,363 poin, perubahan angka pada satu tahun terakhir. Tercatat bahwa pengeluaran perkapita perbulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2022 mengalami peningkatan 1,49 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,51 poin persen. Dengan adanya kenaikan pengeluaran berpengeluaran tinggi dan penurunan pendapatan dari kelompok pengeluaran rendah maka ketimpangan penduduk periode September ini naik menjadi 0,377. Berdasarkan target perubahan RKPD perubahan dimana gini ratio ditargetkan 0,370 dan terealisasi 0,377 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,45%. Gambar 2. 5 Perkembangan Gini Ratio Tahun 2017-2022 Sumber: BPS Provinsi Banten Basil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Banten2.1.2. Triwulan II Tahun 2023 11/2023 disampaikan sebagai berikut. Tujuan / SasaranMisiNo 1 7,978,67 73,27 73,32 58,13 52,83 Keluarga 0,665 0,6803 7,717,74 65,9465,19 9,139,11 Kualitas 13,75 15 realisasi yang telah mencapai target di semester II ini dan ada yang masih berprogress untuk mencapai target di Tahun 2023. Selanjutnya secara rinci realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan akhir Triwulan Data capaian IKU yang tersedia pada tabel dibawah ini merupakan data terakhir realisasi yang didapat dari BPS, Kementerian,Lembaga yang diterbitkan di tahun 2022 dan 2023. Dari 33 indikator ini ada beberapa Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas Tabel 2. 4 Capaian IKU Daerah Tahun 2023 (sd TW II) Meningkatnya Kualitas Sejahtera dan Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan Meningkatnya Pelayanan Sosial Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Meningkatnya Pemerataan Akses Indikator tujuan/ Sasaran Tingkat Kemiskinan Target Tahun 2023 5,58 Realisasi Tahun 2023 6,24 Tingkat Pengangguran Terbuka________ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai) Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indeks Desa Membangun (satuan: nilai) Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: person) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: person) Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun) Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun) Tujuan / SasaranMisiNo 2023,50 92,7993,07 dan 52,6355,03 48,6749,42 4,684,44%2 dandan 0,6200,625 0,3770,363Indeks Gini 5,473,97 4,684,99sektor 4,232,44 4,344,39 3,380,68 tinggitinggiDay a dan Meningkatnya pembangunan pemberdayaan berbasis gender Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Terwujudnya Pemerataan pembangunan kualitas pertumbuhan ekonomi Meningkatnya Kontribusi Industri Perdagangan Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkatnya Kontribusi Pertanian Kelautan Sektor dan Sektor dan Indikator tujuan/ Sasaran Angka Harapan Hidup (satuan: tabun) Indeks Williamson Indeks Saing Infrastruktur (satuan: level) Target Tabun 2023 70,40 Realisasi Tabun 2023 70,96 Mewujudkan Perekonomian yang Maju Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai) Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha LPE Sektor Perdagangan (satuan: person) LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen) LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen) Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)_________ Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)___________ Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai) Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen) LPE industri (Satuan: persen) Tuj uan / SasaranMisiNo Day a Ribu 14,4817 3 63,5262,99 Sumber 144,51147,37Risiko dan 66,11664 67,2069,77 55,8982,20 2,52-3 3,993,47 Sumber: basil olahan Bappeda indikator berprogress mencapai target. Hasil olahan penghitungan sampai dengan triwulan II diperoleh gambaran sementara pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2023, yaitu sebanyak 17 indikator telah mencapai target dan sebanyak 16 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa Meningkatnya Beli Masyarakat Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Indeks Bencana (satuan: nilai) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai) Indeks Reformasi Birokrasi Cukup Tangguh Cukup Tangguh Target Tahun 2023 12,168 Realisasi Tahun 2023 12.216 Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai) _______ Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai) Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai) Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level) Hidup mendukung yang Indikator tuj uan/ Sasaran Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Rupiah) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Daya Alam Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat Bencana_____________ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten 2.2. dihitung pada semester I ini. SATUANINDIKATORNO BIDANG PENDIDIKAN 93,92 Progress100Persen1 69,08 Progress71,34Persen2 Progres18,1163,04Persen3 7,9712,7Persen progres 4 BIDANG KESEHATAN 40Persen5 69,61 Progres76,92Persen6 81Kasus7 4,7Kasus8 100100Persen9 BIDANG KEBUDAYAAN 3,20Nilai10 5Persen11 Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan dan Program 2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tw II 2023 Pada capaian kinerja urusan sampai dengan Triwulan II, total indikator sebanyak 92 indikator, dimana ada 13 yang telah mencapai target dan sisanya sebanyak 79 indikator masih berprogres dan belum dapat Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Urusan Triwulan II Tahun 2023 TARGET ' KINERJA TAHUN 2023 REALISASI KINERJA S/DTW II 2023 KET. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SATUANINDIKATORNO BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 40Persen12 32,42Persen13 277,63HaLuas Permukiman Kumuh14 BIDANG SOSIAL Tercapai6,985,40Persen15 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100Persen16 19,76Persen17 0,87Persen18 100Persen19 62,81PersenPersentase Luas Layanan Irigasi20 43,86Persen21 94Persen22 tercapai0,590,55IndeksIndeks Ketahanan Daerah (IKD)23 100Persen24 100Persen25 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 74,18Indeks Kualitas Udara (IKU)26 a. Nilai 54,4427 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSD Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tingkat Kernantapan Jalan dan Jembatan Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TARGET KINERJA TAHUN 2023 REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 KET. KINERJA Persentase Penanganan Jumlah PMKS

b.Indeks Kualitas Air (IKA) ______________________________ SATUANINDIKATORNO 80,1028 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2,112,38Nilai29 BIDANG PENANAMAN MODAL 60,0030 86,22Nilai31 BIDANG KEARSIPAN TercapaiBBBBNilaiIndeks Basil Pengawasan Kearsipan32 BIDANG PERSANDIAN Tercapai583273NilaiIndeks Keamanan Informasi (KAMI)33 BIDANG PANGAN Tercapai73,7870,73NilaiIndeks Ketahanan Pangan Daerah34 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 91,70 Progress91,80Nilai35 3,03 Progress3,25Nilai36 BIDANG TENAGA KERJA 57 Progress68,26Nilai37 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,45 Progress0,50Nilai38 50 49 ProgressIndeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nilai39 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 69,09 Progress69,26NilaiIndeks Pemberdayaan Gender (IDG)40 62,9274,55NilaiIndek Perlindungan Anak41 progress BIDANG PERPUSTAKAAN 14,32 ProgressNilai 1342 67,30 65,70 ProgressNilai43 Angka Kelahiran Total TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Pembangunan Ke tenagakerj aan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat Triliun Rupiah TARGET KINERJA TAHUN 2023 REALISASI KINERJA S/DTW II 2023 KET. KINERJA Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
c.Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) SATUANINDIKATORNO BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100 Progress100Persen44 BIDANG STATISTIK Progress100100Persen45 BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 16,05 Progress25Persen46 Progress35Persen47 BIDANG PERHUBUNGAN 19,70Persen48 0,70 Progress0,72PersenRasio Konektivitas Provinsi49 Progress79,6082,00Nilai50 BIDANG PERTANAHAN 100Persen51 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 18,98 Progress14,22Persen52 12,8613,49Persentase Desa Kategori Maju Persen progres53 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 55,25 26,08Persen54 progres 2,46 Progress5Persen55 Tercapai99,9998,2PersenRasio Elektrifikasi56 BIDANG KEHUTANAN Tercapai39,0635,10Indeks57 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan Persentase Koperasi yang Berkualitas Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klister Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan TARGET KINERJA TAHUN 2023 REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 KET. KINERJA Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) SATUANINDIKATORNO Progress100,19102POIN58 246.569TonTingkat Produksi Sektor Perikanan59 BIDANG PARIWISATA Progress8.483.86120.060.922Orang60 BIDANG PERDAGANGAN tercapai33,3513,48Persen61 BIDANG PERINDUSTRIAN tercapai13,216,43Persen62 BIDANG PERTANIAN 225.907TonProduksi Peternakan63 23.714TonProduksi Hortikultura64 2.051.611TonProduksi Tanaman Pangan65 50.855TonProduksi Perkebunan66 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 41 - 60NilaiIndeks Kelembagaan67 60NilaiIndeks Kualitas Kebijakan68 Pengadaan Progress64,580,80Nilai69 67,18 Progress81,81NilaiKepatuhan Pelayanan Publik70 Progress10,0510,77Nilai71 11,17 Progres100Persen72 Progres25,33100Persen73 Progress10100Persen74 48 Progress100Persen75 Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan Persentase realisasi perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah TARGET KINERJA TAHUN 2023 REALISASI KINERJA S/DTW II 2023 KET. KINERJA Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa SATUANINDIKATORNO 100Persen76 Progress2,704,2477 SEKRETARIAT DPRD 100Persen78 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH 0 Progress179 3,04 ProgressNilai 3,14Maturitas SPIP80 Tercapai15,3014Nilai81 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN TercapaiWTPWTPOpiniOpini BPK82 63,55PersenKemandirian Keuangan83 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ProgressLevelIndeks Inovasi Daerah84 (60.01) KEPEGAWAIAN Tercapai321,5 321,5NilaiIndeks Merit Sistem85 Tercapai31,2924,48NilaiIndeks Profesionalitas ASN86 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10,23Persen87 PERENCANAAN 41,85 Progress4588 PENGHUBUNG Capaian Pelayanan Penghubung Indeks 489 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 75,93Nilai 77,55 ProgressIndeks Demokrasi Indonesia Banten90 Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kategori/ Nilai Skor/ Nilai Unit Kerja TARGET KINERJA TAHUN 2023 Sangat Inovatif REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 KET. KINERJA Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD Persentase realisasi pelayanan SETDA Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI Inovatif (50,41) SATUANINDIKATORNO 100100Persen91 NON URUSAN 70-80Nilai92 Sumber: Data olahan Bappeda 2023 2.2.2. sebesar RpPaguIPada semester sebesar Rprealisasi11.547.460.023.771 dan Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah TARGET KINERJA TAHUN 2023 REALISASI KINERJA S/D TW II 2023 KET. KINERJA Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023 dari Pagu pendapatan terdapat realisasi pendapatan 5.379.335.291.804 atau tercapai 46,58 persen. Pada belanja dari pagu 11.774.651.290.735 terdapat realisasi belanja Rp 4.476.502.028.519 atau terealisasi sebesar 38,02 persen. Beberapa OPD masih kecil penyerapannya terutama yang menangani pelayanan Dasar, seperti Dinas Perumahan rakyat dan Permukiman, Dinas PUPR dan Dinas Sosial sehingga dengan realisasi yang belum optimal ini memberikan dampak terhadap rendahnya serapan anggaran pada semester I 2023. Adapun kendala pada lelang dan e katalog yang masih belum semua barang tersedia. Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2023 pada triwulan II untuk penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan program prioritas daerah agar diupayakan Perangkat daerahnya untuk fokus pada pencapaian target kinerja dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu. Basil evaluasi pelaksanaan urusan program RKPD Tahun 2023 Provinsi Banten sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan dalam Tabel berikut ini. Pagu AnggaranUraian 832 46,698.544.574.336.460 4.555.299.828.8383.989.274.507.622 47,487.944.849.811.619Pajak Daerah 4.172.549.497.4953.772.300.314.124 6,05120.886.373.105Retribusi Daerah 113.571.946.5257.314.426.580 80,5667.712.793.358Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.162.903.43554.549.889.923 37,73411.125.358.378Lain-Iain PAD yang Sah 256.015.481.383155.109.876.995 46,512.989.040.250.000PENDAPATAN TRANSFER 1.598.979.465.8181.390.060.784.182 46,512.989.040.250.000Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.598.979.465.8181.390.060.784.182 013.845.437.311LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.845.437.311 013.845.437.311Pendapatan Hibah 13.845.437.311 46,5811.547.460.023.771JUMLAH PENDAPATAN 6.168.124.731.9675.379.335.291.804 36,476.835.097.862.719 4.342.262.889.3202.492.834.973.399 39,892.397.488.403.632Belanja Pegawai 1.441.194.885.218956.293.518.414 32,363.807.571.997.487Belanja Barang dan Jasa 2.575.569.761.8111.232.002.235.676 01.285.894.000Belanja Bunga 1.285.894.000 50,88598.567.367.600Belanja Hibah 294.028.148.291304.539.219.309 030.184.200.000Belanja Bantuan Sosial 30.184.200.000 5,861.794.289.757.043BELANJA MODAL 1.689.177.160.450105.112.596.593 0,23204.135.392.749Belanja Modal Tanah 203.657.241.975478.150.774 15,3457.101.967.091Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.154.898.36969.947.068.722 PENDAPATAN DAERAH__________ PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Rp.) 7 = 6-3 Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Urusan Triwulan II Tahun 2023 Realisasi S / D Triwulan II 6 DAERAH_________ BELANJA DAERAH BELANJA OPERAS! Lebih / (Kurang) % Pagu AnggaranUraian (Rp.) 640.954.120.722Belanja Modal Gedung dan Bangunan 621 449.858.66019.504.262.062 0,94455.365.049.471Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 451.080.674.6704.284.374.801 29,8336.364.988.110Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 25.518.547.87610.846.440.234 14,2368.238.900Belanja Modal Aset Lainnya 315.938.90052.300.000 0,4479.042.715.378BELANJA TIDAK TERDUGA 78.691.990.218350.725.160 0,4479.042.715.378Belanja Tidak Terduga 78.691.990.218350.725.160 61,253.066.220.955.595BELANJA TRANSFER 1.188.017.222.2281.878.203.733.367 63,792.866.940.955.595Belanja Bagi Hasil 1.038.237.222.2281.828.703.733.367 24,84199.280.000.000Belanja Bantuan Keuangan 149.780.000.00049.500.000.000 38,0211.774.651.290.735JUMLAH BELANJA DAERAH 7.298.149.262.2164.476.502.028.519 -397,39227.191.266.964SURPLUS / (DEFISIT) 1.130.024.530.249902.833.263.285 76,17615.689.000.000 146.746.971.215468.942.028.785 76,17615.689.000.000Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 146.746.971.215468.942.028.785 52,97388.497.733.036PENGELUARAN PEMBIAYAAN 182.707.388.765205.790.344.271 50250.000.000.000Pembentukan Dana Cadangan 125.000.000.000125.000.000.000 0Penyertaan Modal Daerah 58,33138.497.733.036Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 57.707.388.76580.790.344.271 115,83227.191.266.964PEMBIAYAAN NETTO 35.960.417.550263.151.684.514 0SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 1.165.984.947.7991.165.984.947.799 Sumber: BPKAD Provinsi Banten 2023 PEMBIAYAAN DAERAH___ PENERIMAAN PEMBIAYAAN Realisasi S/D Triwulan II Lebih / (Kurang)______ I % 3,04 Realisasi AnggaranUrusan / Bidang Urusan / Program (%)Rp 1.666.246.853.6886.106.935.122.088 27,28 390.943.111.3771.155.420.581.657URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 33,84 1.160.614.7503.117.082.500PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARARAT BIDANG KESEHATAN 37,23 213.164.147.850543.026.669.853 39,25 12.499.637.59777.138.856.700 16,20 163.820.447.180531.302.032.604 30,83 298.264.000835.940.000 35,68 32.425.223.11092.190.000.000 35,17 4.699.314.85317.463.344.000PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 26,91 456.900.0007.775.000.000 5,88 1.644.122.0407.752.396.000PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21,21 25.624.886.21759.199.260.000 43,29 123.773.189.1941.105.636.866.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11,19 5.084.305.893124.880.150.000PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 4,07 9.926.163.80963.750.000.000PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 15,57 450.000.000 46.070.000.000 711.706.941 1,54 20.770.452.192128.756.359.291PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 16,13 708.372.1405.435.407.600PROGRAM PENGEMBANGAN J ASA KONSTRUKSI 13,03 4.500.000.000 2.830.000.000 127.741.779.660 51.740.336.450 40,50 Tabel 2. 7 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan 11-2023 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARARAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA ____________ KESEHATAN______________________________________________________ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ____________ PROVINSI________________________________________________________ PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN ____________ ~ | MINUMAN________________________________________________________ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH_______________________________________________ _______ PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL_________________________________ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - Oiz - ge'se ooo-gwtQze6z,e'z,£goo8 ooozzeseesio058Z92;9200eS os‘iz avisos isvxniavHSH moiooHdoooh6rcet/6OOOizTZZSOT; 8871 avisos mvniwvp Nva NvoNnaNiaHSd wvhoomcI008T08 i/gOTS00r86£’6St<6 S0‘98 00r688gi8’9h608Z6^9Z89I OOOOOO'SZ 8^95 VMVONSa NVNVONVMSd WVHOOHd008‘898’66ri89606972,9 98‘68 aVISOS NWAVOHSaiAISd HVHOOddooGogz/et^i9^-688791 61/9?; avisos owvaia NVHviNiaajMSd Nvsnan000 000’8?9?IIS6T 0698086?; 2,9'9? 00009078888066’889’998’6 9?‘O 000096’9?9’62,88I9’6Z6’886 000000009 2.07 NVHvwaaad NVONvawaoNad wvaooad000000009 I?t788'6i78izi7h 90'1 Mvwranwdad mvsvmvx wvaoodd000000’862.08008’988098 887 MWDiQwaad nvsvmvx biva NVHvwndad obivaia NvaviNiaawad Nvsnan000000712.0S92.89’1702, ^I’?I 69'98 698’0?87T97l8’l88I’lt7l’9i7l?8t’ 000000 00? 2.9'8 wmnxiafix NvoNvawaoNSd wvdooad000’000’008’8000’009’6?8 89'88 bivNiaiawad NwaoasoNSd wvaooad?Z9’898’608’689’I966’86l’8I0’699 817'8? NvxiaiciNadaM vovusi nvg Miaiawad wvaooad000 000’0?9’60I000’000’699’9? ?9‘i78 NVHiaiaNSd ONvaia NvaviNiaawad bivsnanl8i7i7Z,97t7t’0?I’88?I ’986’ I9I72.0’ I 2.9‘?I ONvna NwivNSd NwavooNaasANad wvaoodd000’000’09Z’8i78Z’9Z?’IZt7 979 Nvavr NwavooNaaaANSd wvaooad6i7t7’69I ’82.17769980’9Z9098’^8 (%) uiB-iSo-id / uBsnjfi Strepig / LresnjQubjbSSuv ispsifea^i aidis NVlVIVONSd nvq Nv^nanaNadSN isvaisiuiwav ONvaia NvaviNiaawad bivsnan avsva NVNVAvasd NvoNsa NviivMaaa avail onva aiPVM NvavihiiaaiAiad Nvsnan ISNIAOdd avaava NVHviNidawad Nvsiaaa ONvrNnNad wvaooad Nvaiaiawad Mvwiziaad NviovaNaoNad wvaooad ISNIAOdd avaava NvaviNidawad mvs nan ONVPNnhiad wvaooad (nsd) wnwa sviniin Nva vnvhvs 'VNvavsvad NvivaoNiNad wvaooad MvwianiAiaad nvsvmvm nvq NVHvwnaad ONvaia isvaisioan nvq ‘isvaiaisvaa 'isvaianvnx ‘isvaiauaas NvwvAvaad NvivaoNiNSd pvvaooad ISNIAOdd Hvaava NVHviNiaawad Nvsnan oNVPNnNad wvaooad Nvsvaaxax xvawii Nvaaoa hivaoiw vavoau voavM NVhivoNVhiad wvaooad Realisasi AnggaranUrusan / Bidang Urusan / Program (%)Rp 154.756.702750.000.000PROGRAM PENCATATAN SIPIL 20,63 501.753.202850.000.000PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 59,03 106.168.256560.000.000 18,96 37.859.219104.915.000PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 36,09 312.888.9833.233.763.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 9,68 281.432.9832.233.915.000PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 12,60 31.456.000999.848.000PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 3,15 1.579.380.3577.450.000.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 21,20 87.527.0501.650.000.000PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 5,30 109.173.8001.280.000.000PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 8,53 1.240.477.8904.100.000.000PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 30,26 142.201.617420.000.000 33,86 38.659.063.33689.008.000.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 43,43 28.061.548.94561.024.245.600PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAI NG KEOLAHRAGAAN 45,98 952.224.9685.200.000.000 18,31 1.030.460.8341.581.902.250PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 65,14 8.614.828.58921.201.852.150 40,63 22.966.472.87065.000.178.900URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 35,33 8.716.884.73228.509.955.389PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 30,57 5.589.767.20012.686.573.000PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 44,06 8.659.820.93823.803.650.511 36,38 10.467.972.41927.394.781.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 38,21 491.305.6561.310.474.100PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 37,49 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ______________________________________________ Realisasi AnggaranUrusan / Bidang Urusan / Program (%)Rp 804.908.8112.892.154.000 27,83 231.435.550584.160.000PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERAS1AN 39,62 1.331.734.5413.499.874.000PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 38,05 347.249.1271.073.763.000PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 32,34 7.261.338.73418.034.355.900 40,26 29.064.405.03966.490.552.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 43,71 92.239.400916.000.000 10,07 107.348.400468.000.000PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 22,94 384.546.000 49.083.900551.000.000PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 8,91 5.723.458.6007.819.445.000PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 73,20 60.090.000128.419.200 46,79 548.243.9621.901.057.000 28,84 331.323.985735.000.000 45,08 29.400.000744.000.000 3,95 21.979.452.18152.068.584.800 42,21 143.764.611774.500.000PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 18,56 9.450.435.22950.389.000.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 18,75 24.135.0001.700.000.000PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1,42 152.575.500977.000.000PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 15,62 32.918.0001.320.000.000 2,49 1.382.071.26024.292.579.300 5,69 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)____________________________________________ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN__________________________ PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT ______________________________ PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP________________________________________________ PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT_______________________________________________________ PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI _______________________________________ Realisasi AnggaranUrusan / Bidang Urusan / Program (%)Rp 7.858.735.46922.099.420.700 35,56 9.845.116.66332.129.000.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARARAT DAN DESA 30,64 600.031.3002.424.040.000PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 24,75 2.948.427.00011.630.888.000 25,35 96.827.000500.000.000PROGRAM PENATAAN DESA 19,37 57.252.0001.535.000.000PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 3,73 6.142.579.36316.039.072.000 38,30 16.372.297.77236.237.885.000 45,18 168.847.930880.000.000PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAR (PHA) 19,19 3.978.209.3737.548.424.000 52,70 42.249.000200.000.000PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAR 21,12 1.010.785.5132.494.955.000PROGRAM PENINGRATAN RUALITAS RELUARGA 40,51 9.773.300.80221.545.590.000 45,36 310.086.5691.251.728.000PROGRAM PERLINDUNGAN RHUSUS ANAR 24,77 1.088.818.5852.317.188.000PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 46,99 12.124.029.97735.549.844.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 34,10 242.550.7001.250.000.000PROGRAM RELAYANAN PENANAMAN MODAL 19,40 151.393.100350.000.000 43,26 913.587.6115.920.000.000PROGRAM PENGEMBANGAN IRLIM PENANAMAN MODAL 15,43 458.226.4001.774.600.000PROGRAM PENGENDALIAN PELARSANAAN PENANAMAN MODAL 25,82 9.109.628.36621.477.000.000 42,42 1.248.643.8004.778.244.000PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 26,13 3.108.160.0786.883.400.000 45,15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ____________ PROVINSI__________________________________________________ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUR DAN RELUARGA BERENCANA ____________________________________ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA REMASYARARATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARARAT HURUM ADAT PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI _______________________ Realisasi AnggaranUrusan / Bidang Urusan / Program (%)Rp 2.550.117.8045.194.400.000 49,09 504.996.5741.124.000.000PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 44,93 53.045.700565.000.000PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 9,39 30.955.896.96672.735.000.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 42,56 275.351.0001.580.000.000PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 17,43 280.348.2101.050.000.000PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 26,70 16.448.621.50938.355.695.000 42,88 13.951.576.24731.749.305.000 43,94 9.696.444.90925.762.237.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 37,64 963.686.2893.881.664.300PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 24,83 8.732.758.62021.880.572.700 39,91 255.212.9192.750.278.500URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 9,28 255.212.9192.750.278.500 9,28 500.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 277.462.2001.055.542.600URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 26,29 277.462.2001.055.542.600PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 26,29 34.090.490.72487.498.000.000URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 38,96 1.622.594.0253.567.060.000PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 45,49 4.850.832.30014.996.136.300PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 32,35 452.949.0003.400.000.000PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 13,32 409.285.0001.149.341.000PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 35,61 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN ____________ INFORMASI__________________________________________________________ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN _____ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRQVINSI_________________________ ____________________________ PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH_____________________________ PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Realisasi Anggaran Urusan / Bidang Urusan / Program (%)Rp 26.754.830.39964.292.623.700 41,61 92.839.000 99.593.121.460423.517.118.000 23,52 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.927.174.44144.158.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 24,75 83.578.9492.340.000.000 3,57PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 15.921.000606.695.000 2,62PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 806.478.23017.299.549.000 4,66PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 188.481.530579.237.000 32,54 9.832.714.73223.332.519.000 42,14 2.238.633.66711.169.448.000 20,04 704.666.6002.996.540.000 23,52 175.748.000703.650.000 24,98 304.108.220958.788.000 31,72 1.054.110.8476.510.470.000 16,19PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 19.054.337.777109.162.670.000 17,45 60.174.000700.000.000 8,60 326.798.7001.995.000.000 16,38 155.401.4008.937.286.000 1,74PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 270.660.10035.565.006.200 0,76PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 292.779.6001.613.405.900 18,15 17.948.523.97760.351.971.900 29,74 14.789.948.47449.641.000.000 29,79URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.355.140.5605.295.355.000 25,59PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI _____ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI__________________________________________________ PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI _________________________ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN _______________ PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ______________________________________ PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MVINVIHad NVHmnANSd NVHOOHd000008Z9CZ-00e‘8SA'£6S'S 98‘ei NVINVlHSd VNVHVS NVONVawaONSd NVQ NWIGSANSd WVHOOHd006‘800S6ZS£Ti7e‘9i768Zb^ V8‘9 009T9S‘8Z0*8OOL'^LO^ SZ,‘Ob OOS'980’989‘99S06T6898TZS 9Z/9Z ooo shsezeeW,80£Z/S06 Z.Z/8T 00000000IT0090ZS‘90Z; 9o‘oe NVINVIHGd ONVdia NVHVINIHSWad NVSHHnoooooosGoenozz/ezd/sos'se Z9‘8T raiSnaNI NVNnONVawad NVa ueBueouajaa WVdOOHd000 S6C'09S’98Z.i/Z£S‘89ri i?6‘Zl 00i7*I6r 398’82.810 >86’8i73’8T 96‘6l IdLLSnaNI VHVSn MIZI NVnVCINSDNSd PMVHOOHd000000009982/2.69'611 avNOisvN laisnaNi isvwaoaNi waxsis NvvicnsoNSd wvaooad000000008 176*2.1 NviaisnaNiaad ONvaia NvaviNidswad tivsnan00^i789’330l8183 V93’2.89’171 98‘03 wawfiSNOM NVONfiaNnaad nvq isvsiaavawvis wvaooad009’918'8t78’8t7l9’98V882. 63‘08 000’000'003’38176’82.17’999 98*61 NWHVsnasd Nvaviavawad nvq MVNiziaad wvaooad000’000’091712.6’2.90’68 917*81 NVONvovaaad isnaiaisia vnvhvs NvivnoNiNad wvaooad000’000’096169’898’2.31 99* AT 000’000’012.880'8l79’t73I 08*017 HOdsaa NvohivawsoNSd wvaooadOOO’OOO’OOI’I882.’892.’8l7t7 2.1*173 NvoNvovaaad owvaia NtvaviNiaawad Nvsmin009’9l8’893’600l’663’0i73’3 317*117 000’063’089’6I3176’989’011’8 99*03 VIVSIMiaVd ISVNUSSa XIHVl VAVa NVlVXONINSd WVHOOHd000’998’9T9’8lZ,88’Zl76’9l78’8 13*63 000’000’098’8981’139’1731’1 88*91 000’000008’3006’108’898 (%) uiBjSojd / uBsnjfi Sirepig / iresrun upjbSSuv ispsipeoH dllVSaM IWONOMG nvq vivsiMidVd VAva daawQS NVQNvawaoNad wvaooad ivnixsaaiNi nwavnsn mvh NVONnaNndad nvq NviwaNvwad imvaaw aiivaaM iwonoxs NvoNvawaoNQd wvaaoad ONLLNQd ONVava NVQ XOXOd oegrungaM- DNVdVa VOdVH ISVSHiaVlS WVHOOHd IHSOSN iNvava Mnaoad Nvavsywad nvq NWNnooNad iNvaooad ISNIAOdd Hvaava NVHViNiaawsd Nvsnan oNVPNfiNad wvaooad ISNIAOdd Hvaava NVHViNiaawad hivsnan ONVPNfiNad wvaooad NVINViaGd VNVHVSVHd NVONVaWQONQd NVQ NWIQQANQd INVHOOad ISNIAOHd avaava NvaviNiaawaa Nvsaan ONVPNPiNad wvaooad asNiaaiSA ivavavASvw NvivHQsaa nvq nvmqh NvivHQsaa NvnvQNQONad wvaooad NVINViaad VNVONaa NVONVdPlOONVNQd NVQ NvnvQNaoNad wvapoad Realisasi Anggaran Urusan / Bidang Urusan / Program (%)Rp 56.850.000250.000.000PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 22,74 68.357.329.661106.425.621.000 64,23 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 68.357.329.661106.425.621.000 64,23KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 366.218.2201.560.000.000 23,48 1.626.166.8262.923.996.300 55,61 654.970.0006.212.583.055 10,54 29.993.500.53235.621.423.828 84,20 28.436.709.00038.172.070.000 74,50 7.279.765.08321.935.547.817 33,19 300.364.572.888748.705.000.000 40,12 95.948.946.106259.793.000.000 36,93SEKRETARIAT DAERAH 863.010.2003.265.727.200PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 26,43 55.510.9901.000.000.000PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 5,55 738.903.0791.950.224.285 37,89 12.296.428.02819.480.000.000 63,12PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 727.490.6953.350.000.000PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 21,72 577.470.9282.819.183.000 20,48PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 80.535.904.436226.736.795.264 35,52 154.227.7501.191.070.251PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 12,95 204.415.626.782488.912.000.000 41,81SEKRETARIAT DPRD 111.027.360.470248.784.775.000PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 44,63 93.388.266.312240.127.225.000 38,89 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ______________ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI______________ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN _ ________________________________________ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SQSIAL, DAN BUDAYA___________________________________ PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SQSIAL____________________ _________________________________________ PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK____________________________________ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - St7 - 88‘ZC NWNVONSHSdOOO'OOO'116'OSIZ,Z/£t7Z’S8r6I I9‘9£ 0£T'809'0Z.9'6i788 S9S0^S8 171'91 DNfianHONSd NVNVAVdSd WVHOOHd088l68C89’8t-igC99’Si79 I8‘0£ ONaanHONSd NwicnaDNSdooooootszeT868'9?;6280t7 9T‘I5 avaava NVOMvawaowad nvq NVunsNSd wvaooad000000099 8gC2-828-0SZ. gi'is MvoNvawaoNSd wva MviinaNadoooooooggggss’sss'ogz 9t/£t7 0090806£Tb££I9££S££8i7l I6‘IS visnNvw vavq nsawns NVONvawaoNad wvdooddOOfGIG^SGl £g‘g£ NVHiivaad nvq NvxicnciNad000000T86£gig0£9fr08r6I 96'117 3S0‘8A98669S£og8-ggo'O6T-££i Z6‘02 HVHSVa NVlVdVaNSd NW'IOiaONHd WVHOOHd599 TZ9’890£Z950-5£i7-8£8tz 179'69 Hvaava ntonvush NwaoiaoNSd wvdoodd£Z6’559 099‘99T £588'69£'9A96Z8I 99‘Z HVHSVa MHIFI ONVHVa NWHOlSONad WVHDOMd000’65T’l760 I Ig3£'9l7l7'8l78 6i/‘zg MVONVfiaXZl79590’5l8AI9£580’l70££gt7-550-5 005‘56£‘Z£8’99gorit79Ol£’9I 99‘6£ Hvaava NvivMvoadsx wvaooad008 A09'9l7Z-69£l7Z£Z’998‘£ 55‘65 MVIVMVDSdZH000000^89 990l7l’6Z£’99l6I ZZ‘99 Z,l79’590£60‘90A£Z9I ^IzI■6l6 t’80'5 00‘9 0000l75‘l786OOO’OOS'OV 617'01 MVSVMVDNSd NWHVOONSdaANad WVHOOdd000'586'682,’Z0g9’8£Ill8 179'117 000’8£Z'898'59989Z80VII-95 99‘Z.£ HVdSVa IVdOlNSdSNI000000£t79IZ9£r95l7086‘95 99‘Z£ 000000£l79lZ9£U95l7086’95 dH(%) urejSojj / uBsnjfi Surepig / iresnifiubjbSSuv ISBSljBOy ISNIAOHd Hvaava NVHviNiaaiAiad Nvsnan OMVPbJQNad wvaoodd ISNIAOdd HVdava NVHviNiaaiAiad Nvsnan ONvrNnNad wvdOQHd ISNIAOdd HVHava MVHviNiaawad uvsnan ObJVPNfiNad wvaoodd ISNIAOHd HVdsva NVHViNidawad Nvsndn oNVPNnNad wvaooad ISN3JLSISV Nva NVONidwvaNSd 'NVMVPiaax Nvsnwnaad wvaooad ISNIAOdd Hvasva NVHViNiaawsd bivsnan oNVPNPiNad wvHOQdd NVHVlNIdSWad Mvsnan NvsvMvoNSd ansNn MVHViNiaawad NVSflHn ONVPNflNad HflSNn Realisasi Anggaran Urusan / Bidang Urusan / Program (%)Rp 543.974.8032.431.516.300 22,37 16.821.503.70840.079.483.800 41,97 1.919.765.2608.399.999.900 22,85 4.476.487.715.82111.774.651.290.735 38,02 Grand Total Sumber: BPKAD 2023 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH___________________________________ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI __________________________________________ PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH___________________________________ RPD 3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa, bahan analisis produktivitas secara sektoral serta alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dari angka PDRB kita bisa melihat bahwa ekonomi Banten selalu tumbuh bahkan pertumbuhannya cukup akseleratif salah satu tandanya adalah pertumbuhan ekonomi Banten selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya Banten merupakan Provinsi yang mampu tumbuh dengan baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang mungkin saja perlu usaha lebih agar ekonominya tumbuh. 3.1. Arab Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2018-2022 Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2023 sesuai dengan 2023-2026 adalah dalam rangka pemantapan daya saing perekonomian dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. PDRB PROVINSI BANTEN TA HUN 2018-2022 4k 2018 433782,71 613804,41 2020 441148,58 625895,38 2021" 460963,02 665887,47 —♦—PDRB ADHK —•—PDRB ADHB I__ _ 2022"" 484141,83 747250,29 2019 456620,03 661321,34 Gambar 3. 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Banten Tabun 2018-2022 (SIPD Provinsi Banten, 2023) Perhitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010. Dalam menghitung PDRB, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan berbeda. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Tabel 3.1 PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (LU) merupakan perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa dari sisi produksi yang terdiri dari 17 LU, industri pengolahan merupakan LU dengan PDRB terbesar di Provinsi Banten. Maka tidak salah jika Provinsi Banten dikatakan sebagai provinsi industri karena proporsi terbesar PDRB berasal dari industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, real estate, dan transportasi. LU pertanian baru mampu duduk di peringkat 6 penyumbang PDRB Provinsi Banten salah satu penyebabnya adalah masih terlalu pendeknya rantai pasok LU pertanian sehingga nilai tambah yang dihasilkan lebih rendah daripada nilai tambah potensial yang sebenarnya dimiliki. 20222021202020192018Lapangan Usaha/Industry 227675,91209815,06195331,62203249,81191862,88C Industri Pengolahan/ Manufacturing 93547,2985898,9983240,6184199,7476660,79 91202,8082113,9571551,7673327,2565452,94F Konstruksi/ Construction 71165,3641693,8840458,2271188,5667325,20 60289,4056397,2154258,2052186,1646579,27L Real Estate/ Real Estate Activities 44050,6840199,7538998,2737018,3535573,82 28218,2426574,7525200,7423278,1421695,57 25307,2922323,3420300,4219713,7218929,68 24581,0624346,2024495,9323716,2721129,74P Jasa Pendidikan/ Education 17447,4615890,8315154,3415852,9614632,81 15227,2214457,8714210,4813657,2212301,12 13016,3012140,4210504,20D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas 12035,5712770,04 12163,4511163,4710861,69R,S,T,U Jasa Lainnya/ Other Services Activities 10018,08 10687,9810298,339183,127444,37 7914,757329,427325,217492,686674,14M,N Jasa Perusahaan/ Business Activities 4658,86 4142,444269,644375,914272,13 612,68585,16550,95509,83481,83 747250,29665887,47625895,38661321,34613804,41 Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2023 Dilihat lebih dalam ke sektor industri pengolahan, maka dari tabel di bawah bisa dilihat bahwa sektor industri di Banten terutama berasal dari Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional. Pada tahun 2017, Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik masih setara dengan industri kimia, tetapi pada Tahun 2021, industri kimia sudah jauh melesat meninggalkan industri barang logam. Angka ini menunjukan bahwa ke depan Provinsi Banten bisa menyiapkan lebih banyak daya dukung terhadap industri kimia yang pertumbuhannya luar biasa. Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities 1 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycle Tabel 3. 1 PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (LU) di Provinsi Banten (miliar rupiah), Tahun 2018-2022 11149,97 ______ L 8369,18 2022202120192018Lapangan Usaha/ Industry 160615,99155027,99147538,56154760,72149425,06C Industri Pengolahan/ Manufacturing 64030,6761595,3460481,9862297,0758614,23 51954,7749561,8444727,3146048,0042363,00Konstruksi/ ConstructionF 44509,2442634,9041391,7140521,4737260,63L Real Estat/ Real Estate Activities 33161,9031371,5329735,8227244,3324998,29 27949,9622064,0420871,0229256,3829068,52 26485,8125416,5825275,0824408,3323880,77 14912,0614243,5213491,8513134,1212873,62 13992,8614140,8314299,3714111,9113103,71PJasa Pendidikan/ Education 12249,5811333,2110865,7911449,0010664,40 8129,367990,338056,838109,267517,97 7198,006812,516716,947102,436535,99 6857,866735,466125,815698,345249,40 4732,954565,194627,214841,094458,98M.NJasa Perusahaan/ Business Activities 4639,694318,933832,074317,964480,41 2208,482656,622640,632871,46 2881,66 512,65494,19470,59437,98416,27 484141,83441148,58 460963,02456620,03433782,71 Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022 Pada Gambar 3.2 menunjukan bahwa dominasi sektor industri pengolahan di Provinsi Banten belum tergoyahkan dalam hal kontribusinya transportasi dansektorBahkanProvinsiterhadap PDRB Banten. ini sebenarnya memiliki potensi negatif karena ekonomi Banten bisa dikatakan terlalu bergantung pada sektor industri pengolahan. Jika makatidak diinginkan,pengolahan mengalami hal yangindustri dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian Banten. Sehingga perlu R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities IPenyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycle Tabel 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan di Provinsi Banten (miliar rupiah), Tahun 2017-2021 2020 pergudangan kontribusinya menurun dalam dua tahun terakhir. Kondisi ♦ 2022" 12,52%12,73%12,49% 12,21%12,33%11,09%10,66% 9,52%6,26%6,46%10,76%10,97% 8,07%8,47%8,67%7,89%7,59% 2018 31,26% 2019 30,73% 2020 31,21% 202 lx 31,51% 30,47% Sektor yang memiliki kontribusi terendah bagi perekonomian Banten adalah sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Padahal pada tingkat nasional, terdapat gerakan ekonomi sirkular yang bisa jadi meningkatkan kontribusi sektor ini. Penerapan ekonomi sirkular mencakup pengelolaan sumber daya alam pada lima sektor prioritas (Elektronik, Makanan dan Minuman, Tekstil, Konstruksi, dan Retail), yang berfokus pada kemasan plastik) berpotensi meningkatkan PDB pada kisaran Rp 593 triliun hingga Rp 638 triliun, menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. • C Industri Pengolahan »-■ G Perdagangan Besar dan Eceran F Konstruksi < • H Transportasi dan Pergudangan —L Real Estat 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% upaya dari pemerintah Provinsi Banten agar terjadi diversifikasi kontributor lapangan usaha di Provinsi Banten sehingga jika terjadi hal yang buruk terhadap sektor industri, sektor lainnya bisa membackup perekonomian Banten. 13,30% 12,90% 11,43% Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten Tahun 2018- 2022 (Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022) s 1,43%1,55%1,47%1,27%1,21% 1,06%1,10%1,17%1,13%1,09% 0,70%0,68%0,66%0,70% 0,08%0,09%0,08%0,08% manusia. 73,32 72,72 72,4572,44 72 91 71,95 72 29 71,42 71 9471.92 71.39 2022202120182017 2019 — N d si o nal—— Banten * -e I 2020 2022" 1,63% "1 202 lx 1,68% 2020 1,74% 2018 1,63%■■■<»— R,S,T,U Jasa Lainnya q jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial M,N Jasa Perusahaan • B Pertambangan dan Penggalian < E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Water Supply Gambar 3. 3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022} 2019 1,69% 70 81 Gambar 3. 4 IPM Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2017-2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022} 3.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM Banten secara umum dalam beberapa tahun terakhir selalu meningkat yang artinya terjadi peningkatan kualitas hidup di Provinsi Banten dan mengindikasikan adanya perbaikan capaian pembangunan 0,55% 1____ 0,09% PENINGKATAN IPM BANTEN 2 0 2 22 02 0 A. Gambar 3. 5 Peningkatan Nilai IPM Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) T—1 o’ s o' o' 2? § »» III 2017 2018 2019 IPM Aspek Kesehatan IPM aspek kesehatan dapat dilihat dari angka Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH di Provinsi Banten pada Tahun 2022 adalah 70,39 yang artinya bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup hingga 70,30 Tahun. Akan tetapi, peningkatan IPM di Provinsi Banten tidak begitu akseleratif karena dari tahun ke tahunnya hanya tumbuh di bawah satu poin, bahkan pada tahun 2020 tercatat hanya meningkat 0,01 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pengungkit dalam hal peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Banten sehingga kualitas hidup masyarakat Banten dapat meningkat. IPM Provinsi Banten juga belum mampu menembus kategori sangat tinggi. 72,47 71,60 69,93 66,69 64,7664,79 <^> ——— UHH ProvinsiUHH KabKota 71,85 71,47 71,57 70,59 70,40 70,20 70,01 69,81 69,84 69,64 68,86 68,68 68,50 —e— UHH Rata-rata NasionaliL-e— UHH Provinsi Banten 67,33 Gambar 3. 7 Perbandingan UHH Provinsi Banten dan Rata-rata Nasional Tahun 2010-2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) - UHH di Provinsi Banten dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan yang artinya terjadi perbaikan terutama di aspek kesehatan sehingga bayi yang baru lahir memiliki peluang bertahan hidup semakin panjang. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan UHH rata-rata nasional yang mencapai angka 71,85 tahun, maka Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan kerja ekstra agar bayi yang baru lahir di Provinsi Banten setidaknya memiliki peluang bertahan hidup di atas rata-rata nasional. - • 69,43 69.46 69,49 69,04 O' 4.° - ’ 70,39 69,96 70,02 Gambar 3. 6 UHH Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) y 4/ s 4rO z 2^ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 71 06 71,20 71'34 70,78 70<90 B. 13,10 13,05 11,29 11,02 HIS Rata-rata Nasional—' HLS Provinsi Banten Gambar 3. 8 HLS Provinsi Banten dan HLS Rata-rata Nasional Tahun 2010-2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 IPM Aspek Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Banten pada tahun 2022 sebesar 13,05 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun atau setara dengan Diploma I. ------- RLS Rata-rata Nasional------- RLS Banten C. Gambar 3. 9 RLS Provinsi Banten dan Rata-rata Nasional Tahun 2010-2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) 7 92-7 95-8,06-8,17-8,19^8,272:8 37^^-8:i7' ^|_?:I|-7,59-7,61-7,73-7-84 IPM Aspek Pengeluaran IPM aspek pengeluaran dilihat dari Pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya bell. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan, sementara tahun rujukan adalah 2012. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Banten pada tahun 2022 sebesar 9,13 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Banten yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,13 tahun atau hampir menamatkan kelas X. -8,74=8,89=:|,93=f;l| 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 12,216 10,777 11,479 9,437 == Pengeluaran per Kapita Provinsi Banten —- Pengeluaran per Kapita Rata-rata Nasional Gambar 3. 10 Pengeluaran Per Kapita Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2010-2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita Banten pada tahun 2022 sebesar Rp 12.216.000 artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Banten selama setahun adalah Rp 12.216.000. Inflasi Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi yang rendah terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak Pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan an tar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Inflasi yang terjaga bahwa sejauh ini inflasi di Provinsi Banten relatif terjaga. 5.86 5.64 4,88 4.62 3,77 Gambar 3.11 Inflasi Bulan Januari-November Tahun 2020-2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) 5.34 I 4,58 3.1.4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap basil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Semakin kecil nilai koefisien ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu. Dari gambar dapat dilihat bahwa secara umum, dalam lima tahun terakhir, ICOR Banten memiliki kecenderungan terus meningkat. Ada sejumlah faktor yang menjadi pemicu tingginya ICOR, antara lain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tingginya biaya logistik, reformasi birokrasi berjalan belum optimal. Pada tahun 2020, ICOR Banten negatif terjadi karena output pada tahun 2020 lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. i iii adalah di kisaran 3-4%. Dalam beberapa bulan terakhir di Tahun 2022, inflasi Banten sudah melewati angka 4%. Hal ini menjadi alarm agar Pemerintah Provinsi Banten segera melakukan langkah-langkah untuk menekan laju inflasi agar tidak jauh melebihi 4%. Di beberapa Provinsi lain di Indonesia, inflasi sudah jauh melewati angka 4% yang menandakan 3.82 itifih ■ 2020 ■2021 2022 6,34 2O22XX2 02 IX202 020192018 Gambar 3. 12 Perkembangan ICOR Banten, 2017-2021 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022] tahun dan 2022 adalah 3.1.5. Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 lebih. Penduduk usia kerja di Provinsi Banten pada Agustus sebanyak 9.987.060 orang atau meningkat 172.730 orang dibandingkan setahun yang lalu. Peningkatan penduduk usia kerja ini adalah sebuah sinyal positif bahwa penduduk usia produktif di Provinsi Banten terus bertambah guna mendorong kebutuhan tenaga kerja di Provinsi Banten. Dari 9 juta orang yang termasuk ke dalam penduduk usia kerja, terbagi lagi ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. TPT Provinsi Banten — DKI Jakarta ' — Jawa Barat —"Jawa Tengah - ■ DI Yogyakarta ... -—Jawa Timur ■ Banten — Nasional Agt 2020 10,95 10,46 6,48 4,57 5,84 10,64 7,07 Feb-21 8,51 8,92 5,96 4,28 5,17 9,01 6,26 Feb-22 8,00 8,35 5,75 3,73 4,81 8,53 5,83 Agt 2022 7,18 8,31 5,57 4,06 5,49 8,09 5,86 Agt 2021 8,50 9,82 5,95 4,56 5,74 8,98 6,49 Angkatan kerja di Provinsi Banten pada Agustus 2022 adalah sebanyak 6.463.630 orang atari meningkat 202.980 orang dibandingkan tahun lain. Peningkatan yang luar biasa ini di satu sisi merupakan hal positif karena tersedianya tenaga kerja guna salah satu faktor produksi dalam kegiatan perekonomian. Akan tetapi, di sisi lain, peningkatan ini juga memunculkan tantangan apakah pasar lapangan kerja siap untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Sejauh ini pertumbuhan angkatan kerja tersebut masih tertangani salah satunya tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja dan di saat yang bersamaan berkurangnya penduduk yang menganggur. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk Banten yang bekerja pada Agustus 2022 adalah sebanyak 5.940.620 orang atau bertambah 242.270 orang, sedangkan penduduk Banten yang menganggur adalah sebanyak 523.010 orang atau berkurang sebanyak 39.300 orang. Gambar 3. 13 Perkembangan TPT Provinsi Banten Dibandingkan dengan TPT di Pulau Jawa dan TPT Rata-rata Nasional, Agustus 2020-Agustus 2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) rH rn fN o un Gambar 3.14 Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bekerja, Pengangguran, dan Bukan Angkatan Kerja di Provinsi Banten Tabun 2021 dan 2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) CD m' m nS m CO Ch co '.JD o") lH in cn iD O CO cn II li li Penduduk Usia Angkatan Kerja - Bekerja Kerja .o rn (N m -Pengangguran Bukan Angkatan Kerja ■ Agustus 2021 ■ Agustus 2022 3.1.6. Kemiskinan Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-Pl), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. 10,49 9,57 4,61 OKI Jakarta Persentase voia&nti Gambar 3.15 Penduduk Miskin di Provinsi Banten dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa dan Rata-rata Nasional Tabun 2022 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) Gambar 3.14 menunjukan bahwa dari waktu ke waktu GK terus meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan baik makanan atau non makanan. Usaha untuk menekan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena harus berusaha untuk menaikan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang terus meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga agar penduduk yang hanya berada sedikit di atas GK untuk tidak jatuh ke bawah GK. Gambar 3.14 juga memperlihatkan bahwa jarak GK antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan semakin menjauh. Hal ini terutama disebabkan karena biaya non makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Biaya.-biaya tersebut misalnya perbedaan harga perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya di perkotaan dengan perdesaan yang cukup signifikan. 11,49 10,98 illll DI Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Banten HUH Sep-2.2 ——Nasional Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) 587768 521311 ■ *5^ - 'O Gambar 3.16 Garis Kemiskinan dan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Banten Tabun 2014- 2021 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022) Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Provinsi Banten memiliki tantangan yang cukup berat karena berdasarkan data pada gambar 3.15 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin sejak September 2019 mengalami peningkatan yang luar biasa di mana sebelum September 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten masih di angka 600-an ribu sedangkan dari September 2019 hingga sekarang, jumlah penduduk miskin sudah mencapai angka 852 ribu. Peningkatan yang luar biasa ini diperparah dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang memiliki dampak negatif ke berbagai sektor di Provinsi Banten. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten terutama disumbangkan oleh penduduk miskin yang tinggal di perkotaan. Di saat jumlah penduduk miskin di perdesaan memiliki tren positif, jumlah penduduk di perkotaan malah sebaliknya. V ■- — Perkotaan ——— Perdesaan Jumlah Penduduk Miskin (ribu) 247,54 Persentase Penduduk Miskin Perk ot aa rt* Per desaan—— Perdesaan- Perkotaan 3.1.7. Ketimpangan Regional 814,02 566,49 Gam bar 3.17 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2014-2022 {Stimbcv: SIPD Provinsi Bcmtcn, 2022] Gambar 3.18 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2022 (Sumber: SIPD Prouinsi Banten, 2022) —7,46
1. 2.j6,16 5,73 -2^ Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kegunaan angka ini adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskm. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Dilihat dari gambar 3.16, persentase kemiskinan Provinsi Banten juga sedang di angka yang tidak terlalu menggembirakan karena berada di angka 6% di mana di tahun-tahun sebelumnya berada di angka 5%. Ada yang menarik terkait dengan angka kemiskinan di Provinsi Banten di manajika melihat angka penduduk miskin, maka yang terbanyak adalah di perkotaan, tetapi jika melihat angka persentase, maka angka tertinggi ada di perdesaan. & < <<• Perdesaan *5^ x *2^ <4 ■X .. " ■ P et k or aan •“ X c>«- - Perdesaan —— O* •X'* V/ v 0,62 20212020201920182017 3.1.8. Ketimpangan Pendapatan 0,68 0,63 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,6 Gambar 3.19 Indeks Williamson Tabun 2017-2021 (Su mb er: SIPD Provinsi Bcinten, 2022] 0,65 0,65 Mulai beroperasinya jalan Tol Serang-Panimbang seksi 1 yakni Serang-Rangkasbitung serta mulai dibangunnya seksi 2 (Rangkasbitung- Cileles) diharapkan mampu menumbuhkan minat investor menanamkan modalnya untuk membuka usaha ekonomi di wilayah Rangkasbitung dan Pandeglang. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi di kedua wilayah tersebut, diharapkan kontribusi PDRB meningkat sehingga dapat menurunkan indeks williamson di Provinsi Banten. Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara gans besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah. Indeks Williamson berkisar antara 0< IW <1, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Dalam penghitungan ini, ketimpangan dilihat berdasarkan perbandingan PDRB sebagai proxy produksi yang dihasilkan suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Angka Indeks Williamson dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun yang artinya ketimpangan berkurang dari tahun ke tahunnya walaupun memang belum begitu sigmfikan. Pada tahun 2020 angka Indeks Williamson bahkan sempat meningkat akibat dari dampak Pandemi Covid-19. Gini secara 0.435 J,411 0,40;0,402 i,42‘ 0,390 0,401 0,399 0,395 0,386 0.303 0,294 0.2920,294 0,287 0,280 0,267l,269 0,261 2013 -o Perkolaan+Perdesaan-O-Perdesaan-oPeckotaan A37^ o5o 0,386 0,38? oST 02 0j60 0.367 0,365' 0.387 o.384 Gambar 3.20 Rasio Gini Provinsi Banten Tabun 2012-2022 (Stirriber: SIPD Provinsi Banten, 2022) Penanganan Pandemi Covid-19 serta cakupan vaksinasi yang tinggi terbukti mampu mengendalikan pandemi covid-19 baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan berangsur membaiknya kondisi perekonomian, 0,296 0,296 0,278 Sept Maret Sept Maret Sept Maret 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks atau rasio ini digunakan untuk mehhat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Rasio Gini Provinsi Banten yang digambarkan dengan garis merah menunjukan stagnasi dalam beberapa tahun terakhir di mana rasio gini Provinsi Banten berkisar antara 0,35-0,36. hal ini mengindikasikan bahwa perlu program kegiatan yang lebih kuat dalam menekan angka rasio gini sehingga dalam beberapa tahun ke depan, rasio gini bisa turun secara lebih signifikan. Jika dilihat perbedaan antara rasio gini di perkotaan dan perdesaan, maka bisa dilihat bahwa ketimpangan terjadi lebih besar di perkotaan sehingga program kegiatan untuk menekan angka ketimpangan bisa difokuskan di daerah perkotaan. Maret Sept Maret Sept Maret 2012 2012 2013 2013 2014 MW 0,361 T »65 0,363 °-365 0,365 0,363 0,363 0,299 0,283/^ 0.270 0,308 ■^XO.287 0,276 Sept Maret Sept Maret 2017 2018 2018 0,402 0,399 ^O—0,380 0,394 0,392 ^0------ o- 0,382 o,379 0,264 -<< 0,248, Sept Maret Sept Maret Sept Maret 2014 2015 2015 2016 2016 2017 pendapatan masyarakat dapat diharapkan penurunan ketimpangan terwujud. bisa lebih buruk mengingat Provinsi Banten tidak mendapatkan keuntungan dari hadirnya “booming” harga komoditas karena Banten bukan penghasil komoditas seperti Kalimantan misalnya. Range nya puna semakin melebar karena kondisi ketidakpastian global semakin meningkat. Bahkan proyeksi LPE rata-rata duma hanya 2,8% saja akibat dari tidak pastinya kondisi ekonomi dunia. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih optimis berdasarkan capaian Tahun 2022 yang cukup positif di angka 8,09. Oleh karena itu TPT diproyeksikan turun ke angka 7,9 ditopang oleh daya scrap tenaga kerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu usaha nyata adalah hadirnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata ke Indonesia (BBWI). Proyeksi Persentase Penduduk Miskin dinaikkan berdasarkan capaian Tahun 2022 yang tidak terlalu menggembirakan di mana persentase penduduk miskin hanya mencapai angka 6,16% sehingga proyeksi disesuaikan menjadi 6,10%. Hal ini sejalan dengan adanya scarring effect pasca Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor terutama daya beli masyarakat. Selain itu, tingginya inflasi dalam beberapa tahun terakhir menekan daya beli masyarakat yang berada tipis di atas garis kemiskinan. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditingkatkan karena capaian IPM pada Tahun 2022 sudah cukup baik dan melampaui proyeksi sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan berbagai Upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan sisi Kesehatan dengan meningkatkan pelayanan Rumah Sakit serta pembangunan rumah sakit baru. Dan sisi Pendidikan, Pemprov Banten juga mendorong sisi Pendidikan dengan menghadirkan unit-unit sekolah baru serta peningkatan sarana prasarana 3.1.9. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 pada P-RKPD Tahun 2023 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diturunkan batas bawah/pesimisnya di angka 4,70-5,20 dimana sebelumnya di angka 5,02- 5,15. Hal mi sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional atau IMF yang memprediksi LPE nasional Tahun 2023 yang lebih rendah atau terjadi perlambatan jika dibandingkan dengan LPE pada tahun 2022. Bahkan untuk Provinsi Banten perlambatan Satuan .Indikator 2023202220232022 4,70-5,205,035,02 - 5,15Persen 7,9 8,098,67 Persen 6,16 T 6,10 5,58 Persen 73,5973,3273,2773,0Indeks 0,3650,3630,3540,370**Indeks 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. peningkatan; Pemulihan kinerja korporasi; TPT lebih rendah dibandingkan periods sebelum Covid-19; Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2022 dan Tabun 2023 ------------ - RKPD 2023 P-RKPD 2023 - ** RKPD 2023 9,7-9,2** Faktor Pendorong: Peningkatan daya sai: pencabutan kebijakan Mulai 4,99 - 5,4** 5,0-5,6** Pendidikan lainnya. Dari sisi daya beli masyarakat, Pemprov Banten merupakan salah satu Provinsi terbaik dalam hal penanganan mflasi. Proyeksi Rasio Gim ditingkatkan karena profil rasio gini yang fluktuatif setiap tahunnya. Berbeda dengan indikator lain yang memihki kecenderungan linear tertentu, gini rasio cenderung fluktuatif. Salah satu penyebabnya adalah fluktuasi pengeluaran penduduk pengeluaran rendah, menengah, dan tinggi yang relatif sulit diprediksi. Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi. A.
a.Pertumbuhan Ekonomi
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) _
c.Persentase Penduduk Miskin
d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
e.Rasio Gini Sumber: Analisis Bappeda, 2023 ing untuk produk baja olahan domestik seiring tax rebate Tiongkok untuk komoditas baja; beroperasinya sejumlah pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi besar pada industri baja dan petrokimia di Provinsi Banten; Berlanjutnya pembangunan beberapa PSN di wilayah Banten, seperti proyek jalan tol dan bendungan; Akselerasi penjualan ekspor untuk produk baja berupa Hot Rolled Coil dengan level margin yang lebih baik ke negara non tradisional; Konsumsi RT berpotensi meningkat sejalan dengan menguatnya daya beli masyarakat dan mobilisasi, serta didukung oleh berlanjutnya stimulus serta relaksasi perekonomian yang melanjutkan tren dialog untuk 8. 9. 10. 11. 12. kualitas hidupmembangun 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Memastikan ketersediaan lapangan kerja dan mempertahankan industri padat karya di Banten; Sektor Pertanian potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian. Langkah yang ditempuh pemda melalui pembangunan Jalan Usaha Tam dan Ingasi Pertanian, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi - Pro Job, yaitu penguatan efektivitas MOU Pendidikan Vokasi; Banten penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah; Insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung investasi lainnya; Adanya kemajuan dalam upaya masyarakat di Provinsi Banten; Di Pulau Jawa, IPM Provinsi Banten pada tahun 2022 berada di posisi tertinggi ketiga. Secara nasional, berada di posisi delapan dan selalu tercatat lebih tinggi dari angka nasional; Upaya meningkatkan RLS antara lain penggratisan biaya pendidikan sekolah dasar, menengah, dan khusus, pembangunan USB, RKB, dan pemberian BOSDA; Upaya mendorong AHH dengan memberikan dukungan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan Rumah Sakit beserta infrastrukturnya (RSUD Banten, RSUD Labuan, RSUD Cilograng, RS Jiwa dan Ketergantungan Obat), pembentukan tematik holistik penanggulangan stunting, dan pembentukan tim penanggulangan stunting; Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan; Mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas; Ekspektasi inflasi yang semakin terkendali pasca penetapan berbagai kebijakan pendukung; 20. 2. 3. dikarenakan 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. 1. Sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang terjaga dengan baik berbagai kebijakan dan program nyata Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga harga di level stabil. Faktor Penahan: Krisis energi yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku; Penerapan berbagai kebijakan dalam negeri di tengah ketidakpastian global dapat mendorong peningkatan harga bahan baku komoditas dunia dan berpotensi menahan konsumsi masyarakat; Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat dari kebutuhan leisure ke non- leisure serta kecenderungan masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan konsumsi; Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain Upah Minimum Regional yang lebih rendah; Belum optimalnya penyelarasan (matching) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM; Perbedaan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Industri dengan kompetensi para pencari kerja; Rendahnya daya saing pekerja Banten (mayoritas pekerja yang berpendidikan SD ke bawah); Besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); Dari 729 SMK (81 Negeri dan 648 Swasta), hanya 281 sekolah yang berorientasi industry; Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran; Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten; 12. 13. 3.2. a. 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran; Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten. Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah 3.2.1. Pendapatan Daerah Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekamsme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain: Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah; Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah; Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah; Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi), Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD; Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah; Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah; 8) 9) 10) 11) mendukung peningkatan 12) 1) 2) 3) 4) b. Dana Transfer Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Basil Pajak/Bukan Pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan an tar daerah. Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima; Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait; Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah; Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah; Peningkatan sarana dan prasarana yang pendapatan daerah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut: Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Provinsi Banten, Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2023; Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Provinsi Banten; dan Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian. 1) 2) 3) 4) c. 3.2.2. Belanja Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan Bagi Basil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu: Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Ban ten untuk setiap objek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota; Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten; dan Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19. a. b. c. d. a. b. c. d. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut: Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan optimisme prediksi Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19; Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan; Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya. 3.2.3. Pembiayaan Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: Penggunaan SILPA tahun 2023 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya; Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah; Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan. Realisasi tahun 2022, tahun 2023 (per Maret 2023) Tahun, Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut: URAIANKODE (8.051.237.311)5.794.200.00013.845.437.3114.3 (8.051.237.311)5.794.200.00013.845.437.3114.3.01 (96.607.676.310)544.346.444.412640.954.120.7225.2.03 25.646.481.688481.011.531.159455.365.049.4715.2.04 (152.182.300)36.212.805.81036.364.988.1105.2.05 400.039.210.789388.497.733.036 0250.000.000.000250.000.000.0006.2.01 6.2.03 6.3 000 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 11.547.460.023.771 8.544.574.336.460 __________ 0 11.541.477.753 6.1.02 6^2 11.792.408.786.460 8.797.574.336.460 244.948.762.689 253.000.000.000 4 4.1 4.1.01 4.1.02 4.1.03 4.1.04 4,2 4.2.01 5____ 5.1 5.1.01 5.1.02 5.1.03 5.1.05 5.1.06 5.2 5.2.01 5.2.02 6___ 6.1__ 6.1.01 11.774.651.290.735 6.835.097.862.719 2.397.488.403.632 3.807.571.997.487 1.285.894.000 598.567.367,600 30.184.200.000 1.794.289.757.043 204.135.392.749 457.101.967.091 7.944,849.811.619 120.886.373.105 67.712.793.358 411.125.358.378 2.989.040.250.000 2.989.040.250.000 368.238.900 79.042.715.378 79.042.715.378 3.066.220.955.595 2.866.940.955.595 199.280.000.000 (227.191.266.964) 227.191.266.964 615.689.000.000 615.689.000.000 ___________ 0 138.497.733.036 11.861.311.604.456 6.831.524.854.624 2.445.500.257.951 3.757,161.461.473 1.285.894.000 598.123.271.200 29.453.970.000 1.564.800.206.725 77.944.449.299 423.409.932.545 8.287.205.993.432 16.724.030.580 60.755.038.425 432.889.274.023 2.989.040.250.000 2.989.040.250.000 1,875.043.500 64.042.715.378 64.042.715.378 3.400.943.827.729 3.201.663.827.729 199.280.000.000 (68.902.817.996) 68.902.817.996 468.942.028.785 468.942.028.785 ___________ 0 150.039.210.789 342.356.181.813 (104,162.342.525) (6.957.754.933) 86.660.313.721 (3.573.008.095) 48.011.854,319 (50.410.536.014) ________________ 0 (444.096.400) (730.230.000) (229.489.550.318) (126.190.943.450) (33.692.034.546) 1.506.804.600 (15.Q00.Q00.0Q0) (15.00Q.000.000) 334.722.872.134 334,722.872.134 ____________ 0 158.288.448.968 (158.288.448.968) (146.746.971.215) (146.746.971.215) 21.763.915.645 __________ 0_ 0 __________ 0 11.541.477.753 5.2.06 5.3 5.3.01 5.4 5.4.01 5.4.02 BELANJA____________________ BELANJA OPERASI__________ Belan) a Pegawai______________ Belan)a Barang dan Jasa Belan)a Bunga________________ Belan)a Hibah_______________ Belanja Bantu an Sosial______ BELANJA MODAL___________ Belanja Modal Tanah________ Belanja Modal Peralatan dan Me sin_______________________ Belanja Modal Gedung dan Bangunan___________________ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi_________ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya_____________________ Belanja Modal Aset Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga_______ BELANJA TRANSFER________ Belanja Bagi Hasil___________ Belanja Bantu an Keuangan Total Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya_________________ Pencairan Dana Cadangan PENGELUARAN PEMBIAYAAN_______________ Pembentukan Dana Cadangan_________________ _ Penyertaan Modal Daerah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) _______________ Pajak Daerah_______________ Retribusi Daerah___________ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat__________ LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH________ Pendapatan Hibah__________ Tabel 3.4 Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Pada Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun | Berkenaan 1. 2. 3. 4. Pemerintah2020-2024,Tahun telah2023-2026TahunProvinsi BantenDaerah SasaranTujuanMisiNo 1 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas yang Lestari; Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Merata dan Berkeadilan; Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Memngkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera Indeks Pembangunan Keluarga (satuan : nilai) Sehat dan Cerdas; Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara 2021 (Awal) 52,83 Indikator Tujuan Tingkat Kemiskinan 6,50% (2021) menjadi 5,37% (2026) Target Tahun 2023 58,13 2026 (Akhir) 71,06 Pembangunan menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut: Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA'’ Indikator Sasaran Berwibawa. Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2017-2022 serta memperhatikan RPJMN Provinsi Banten dalam Rencana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Dimana RPJMD ke-5 atau RPD arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, SasaranTujuanMisiNo 0,644 7,797,747,71 66,2465,1964,48 9,409,118,93 14,3013,7513,02 70,8370,4070,02 22,0023,5024,50 93,9193,0791,67 58,6355,0352,63 51,6749,4248,67 6,823,973,87 2 5,41 5,694,994,93 Meningkatnya Pelayanan Sosial Indikator Tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan Meningkatnya Pemerataan Akses Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender Angka H arap an Hidup (satuan: tahun) Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen) Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai) Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai) 2021 (Awal) Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIR1, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN FAQWA Indikator Sasaran 2026 (Akhir) 0,695 Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)_______ Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun) Target Tahun 2023 0,665 Tingkat Pengangguran Terbuka 8,98% (2021) menjadi 8,20% (2026) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai) Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,44% (2021) menjadi 5,27

(2026)Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen) Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)______ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen) Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai) Indeks Desa Membangun (satuan: nilai) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan dan Kualitas Pendidikan Masyarakat LPE sektor industri (Satuan: persen) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya SasaranTujuanMisiNo 4,241,84 4,664,394,30 1,040,680,56 TinggiDaya Tinggi dan 12.57312.16812.033 63,1462,9962,94 3 140,02147,37149,08 80,0069,7765,88 4 87,6082,2055,89 2-32-32 3,533,473,45 Tangguh Indikator Tujuan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan Meningkatnya Stabilitas Retail an an Nasional Indeks Saing Infrastruktur (satuan: level) Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai) Indikator Sasaran 2021 (Awal) Cukup Tangguh Cukup Tangguh Sangat tinggi 2026 (Akhir) Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan Indeks Williamson 0,625 (2021) menjadi 0,618
(2026)Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai) Indeks Persepsi Anti- Korupsi (satuan: nilai) Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (satuan: nilai) Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level) Target Tahun 2023 2,44 Meningkatnya Kualitas Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis________ Meningkatnya Daya Beli Masyarakat di Provinsi Banten VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana________ Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)______ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai) Indeks Reformasi Birokrasi 61 (2021) menjadi 81
(2026)LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen) LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen) LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,48% (2021) menjadi 20%
(2026)Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa Indeks Gini 0,363 (2021) menjadi 0,336
(2026)Provinsi Banten untuk Tahun 2023 sasaran sasaran pembangunan tabel 4.2 sebagai berikut: Sasaran Dae rahTujuan a. Kerja dan 1.2. Meningkatnya pelayanan sosial 1.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial penerima layanan dasar sosial 1.5.1. Mengembangkan kebijakan pendidikan vokasi dasar bagi dan saing calon kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa Peningkatan pemberdayaan pemenuhan bidang sosial Peningkatan kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa Peningkatan : dan prasarana pengembangan Latihan Kerja Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek akses dan dengan sarana . serta Balai dan SPM Arab Kebijakan Visi : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA _____ Misi 1 : Mewi

1.Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia 1.3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan 1.4. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) 1.5. Meningkatnya pemerataan akses < kualitas pendidikan masyarakat 1.4.1. Meningkatkan kompetensi daya pelatihan tenaga kerja Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arab Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 | Strategi 1.5.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 1.5.3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah_______ 1.3.1. Meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa Tujuan dan Sasaran RPD tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disajikan pada rujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas dnya l-l- Meningkatnya 1.1.1. Meningkatkan - Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah

b.Peningkatan pendidikan pelatihan memperhatikan penyandang disabilitas_______ _ - Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan vokasi Sasaran DaerahTujuan upaya a. dan dan dan sarana prasarana 1.6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 1.7. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender 1.7.1. Meningkatkan kesetaraan gender 1.7.2. Meningkatkan perlindungan anak perempuan lingkungan keluarga masyarakat dan daerah sarana dan medis, dan dan di Kolaborasi program kebudayaan Peningkatan preventif dengan upaya stunting pendekatan lintas sektor Pelembagaan pada pemerintah Daerah Provinsi program- pemajuan layanan yang PUG lembaga tingkat
a.Peningkatan dan kesehatan
b.Peningkatan penanggulangan pandemi covid-19 1.5.5. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, sejarah melalui pendidikan festival budaya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/ Kota. Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat | Strategi________ 1.5.4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus Arab Kebijakan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus 1.6.1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengoptimalkan ketersediaan tenaga sarana, prasarana ______ kesehatan 1.6.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan ______ masyarakat______ 1.6.3. Menurunkan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor
c.Penguatan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten / Kota
b.Penyediaan bagi anak memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi. Sasaran DaerahTujuan dan 1.8. Terbentuknya karakter dan jati diri yang mulia berbudaya 2.1.2. Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan 2.1.4. Meningkatkan Omset UMKM Kolaborasi program kebudayaan Peningkatan Kemudahan inovasi Pembiayaan Pemasaran Optimalisasi Layanan Terpadu Peningkatan pembinaan terhadap digital program- pemajuan Akses produk, dan melalui Pusat Usaha Akses produk, dan melalui Pusat Usaha UMKM pemasaran secara 2.1.1. Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan Pangan Daerah dan daerah sarana dan festival budaya masyarakat berakhlak dan 1.8.2. Menguatkan karakter pemuda melalui prestasi olahraga dan non- olahraga 2.2. Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha Peningkatan Kemudahan inovasi Pembiayaan Pemasaran Optimalisasi Layanan Terpadu Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO 2.1.3. Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital Pangan didukung oleh | Strategi_________ 1.7.3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak 2.2.1. Meningkatkan Nilai Investasi dengan Promosi Potensi Daerah Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda pengembangan prestasi olahraga _______ Tingkat Nasional______ Merata dan Berkeadilan______
a.Peningkatan Ketersedian yang Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi
b.Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sektor pangan Arab Kebijakan Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi. 1.7.4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan 1.8.1. Mengembangkan kebudayan, kesenian, sejarah melalui pendidikan Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing
1. 2.Terwujudnya 2.1. Meningkatnya Pemerataan Daya Beli pembangunan Masyarakat dan kualitas pertumbuhan ekonomi Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Sasaran Dae rahTujuan dan dan dan dan Pasca jalan air 2.4. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata < Ekonomi Kreatif 2.3.2. Meningkatkan Stabilitas Barang Pokok 2.3.3. Mengembangkan sektor industri 2.5.1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap 2.5.2. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan Peternakan 2.6.2. Meningkatkan ketersediaan jaringan Provinsi 2.6.3. Percepatan penyediaan baku dari sumber air terlindung Peningkatan Infrastruktur Penunjang optimalisasi pengelolaan Panen (offfarm) Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan jalan Pembangunan untuk pusat Provinsi Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan jalan, kelengkapan jalan mendukung kegiatan Penguatan Manajemen Pusat Distribusi Perdagangan Arab Kebijakan Meningkatkan layanan investasi dengan Kemudahan Perizinan sesuai UU Cipta Kerja 2.3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan 2.5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Kelautan 2.3.1. Meningkatkan Pangsa Pasar Ekspor Non Migas Komoditas Unggulan Daerah (Luar daerah dan Luar negeri) Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset Penembangan kualitas produk industri Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah | Strategi_______ 2.2.2. Meningkatkan Pelayanan dengan Optimal 2.6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis 2.4.1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Kreatif Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten 2.6.1. Meningkatkan kualitas jalan provinsi Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya Sasaran DaerahTujuan air dan 2.6.6. Meningkatkan profesionalisme badan usaha jasa konstruksi 2.6.8. Membangun TPA Regional 2.6.9. Penangan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana 2.6.10. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah 2.6.11. Membangun SPAL-D Regional Pengelolaan prasarana pengendalian banjir Peningkatan kapasitas penyelenggara minum. Perencanaan pembangunan Regional berkualitas Perencanaan pembangunan Pengelolaan Limbah Regional Peningkatan Pelayanan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan sistem publik penyediaan Air Domestik sumber usaha Kinerja melalui TPA yang Peningkatan daya badan jasa konstruksi dan untuk keperluan terpadu untuk Arab Kebijakan Pemanfaatan bendungan embung berbagai secara irigasi Penataan perumahan melalui rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik______ Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh | ~ Strategi________ 2.6.4. Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi 2.6.13. Meningkatkan sarana, prasarana, dan Penyelenggaraan Perhubungan 2.6.12. Meningkatkan pembangunan dan pengelola gedung sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi Pembangunan peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi 2.6.5. Meningkatkan prasarana sistem drainase dalam WS Provinsi dan pencegahan bencana tsunami di wilayah Provinsi 2.6.7. Meningkatkan prasarana akses air bersih Sasaran DaerahTujuan Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestart 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang Meningkatkan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral dan sub Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan dan peningkatan pengelolaan Tahura Banten serta perhutanan sosial Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan__________ Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi, Pembinaan dan pengawasan
2. 3.Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan | Strategi 2.6.14. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, koordinasi pelayanan sektor energi dan ketenagalistrikan 3.1.1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat Arab Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan Tujuan 4.1.1.4.1. a. b. c. d. e. 4.1.2. 4.1.3. a. dan b. dan Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Meningkatkan pelayanan publik Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi pencapaian kinerja pemerintahan dan serta Peningkatan pembinaan pengawasan pelayanan berbasiskan government Peningkatan manajemen profesionalisme aparatur Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah internal Perangkat publik e- Arah Kebijakan Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana, dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan Sasaran Daerah Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana Strategi______ Meningkatkan mitigasi dan pengurangan resiko bencana Peningkatan kualitas evaluasi SAKIP Daerah 3.2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pendapatan daerah Peningkatan kualitas lintas yang 1 3.1.5. hubungan fungsi mendukung pencapaian kinerja Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa 4.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa StrategiSasaran DaerahTujuan dan 4.1.4. Prioritas pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2023 tidak mengalami perubahan masih merujuk pada dokumen RKPD Tahun 2023. Tema RKPD Tahun 20234.2. RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen pembangunan nasional. Penyusunan RKPDperencanaan mempedomani RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2023 dan tema RKP Tahun 2023, adalah aMemperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisas?. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2023-2026 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 disajikan dalam diagram berikut. 4.3. Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten 4.3.1. Meningkatkan ketahanan sosial budaya ideologi dan kerukunan sosial
a.Peningkatan budaya politik yg demokratis, jujur dan bertanggung jawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
b.Penurunan kerawanan konflik masyarakat Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
c.Peningkatan kualitas demokrasi melalui dukungan pelaksanaan PEMILU-PILKADA Langsung Arah Kebijakan Peningkatan kualitas kajian implementasi kebijakan, inovasi publik prinsip Perangkat Daerah struktur kaya fungsi serta pelayanan berdasarkan Organisasi Kerja hemat Tema tersebut 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 yang 1. 1. Tema RKPD Tahun 2023 Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan. Tema RKP Tahun 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan telah dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah: Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
1. 2.Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan;
2. 3.Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
3. 4.Implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal. Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah tahun 2023 adalah: Daya saing Sumber Daya Manusia;
4. 2.Daya saing perekonomian;
5. 3.Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. 4.Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023. Pada Bab II, yang keterkaitan 3. kelolaBirokrasi danReformasi tata Untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas, dilakukan pembobotan melalui diskusi kelompok terpumpun. Basil dari diskusi tersebut dianalisis dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi. Variabel yang digunakan untuk menilai prioritas adalah: ketersediaan anggaran dan SDM, keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, akselerasi pencapaian indikator makro daerah, kondisi lingkungan strategis untuk menunjang pencapaian kinerja, sinergitas dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keterlibatan aktor pembangunan, serta keterkaitan dengan RPJPD. Partisipan dalam diskusi kelompok memilih isu pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, disusul oleh peningkatan daya saing SDM, diikuti oleh isu lingkungan dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, hierarki prioritas pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil analisis adalah:
7. 1.Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
8. 2.Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM; Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
9. 4.Meningkatkan kualitas pemerintahan. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut: Isu StrategisPermasalahan PembangunanNo 1 Daya saing SDM2 3 4 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten SasaranMisiNo 58,131 0,665 7,74 65,19 9,11 Banten yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sehingga menghasilkan program prioritas tahun 2023 sebagai berikut : Selanjutnya, rumusan tahun 2023 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim Implementasi Reformasi Birokrasi yang belum optimal Tabel 4. 3 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis dan Prioritas Daerah Daya saing perekonomian Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan Meningkatnya Pelayanan Sosial Indeks Pembangunan Keluarga (satuan : nilai) Indeks Desa Memban gun (satuan: nilai) Indikator Sasaran Target Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Penin gkatan kualitas keluarga sejahtera Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan Peningkatan Pelayanan Sosial Program Pembangunan Daerah Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja Ar ah Kebijakan Pembangunan Daerah Peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus Peningkatan akses dan kualitas Prioritas 2 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim_______ Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia______________ Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim Prioritas Daerah Tahun 2023____ Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Prop or si penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)______ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)______ Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun) Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Desa Peningkatan Pemberdayaan dan Pemenuhan SPM Bidang Sosial Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)________ Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)_______ Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat Tabel 4. 4 Prioritas Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 SasaranMisiNo 13,75 70,40 23,50 93,07 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun) Angka Harapan Hidup (satuan: tahun) Indikator Sasaran Target Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Program Pembangunan Daerah Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting Ar all Kebijakan Pembangunan Daerah pendidikan vokasi Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Penyediaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif_________ - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat • Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)______ Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai) SasaranMisiNo 55,03 49,42 12.1682 3,97 4,99 Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Terbentuknya Karakter dan Jail Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Meningkatnya Daya Bell Masyarakat Meningkatnya Iklim Investasi dan U sail a Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai) Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai) LPE sektor industri (Satuan: persen) Indikator Sasaran Target Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Program Pembangunan Daerah Kolaborasi program program pemajuan kebudayaan • Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO • Peningkatan pelayanan investasi dengan Kemudahan Perizinan sesuai UU Cipta Kerja • Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten • Pengembangan kualitas produk industri Arab Kebijakan Pembangunan Daerah khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi. Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen) Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah) Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya_____ Peningkatan Daya Beli Masyarakat Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga tingkat nasional • Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital • Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Lay an an Usaha Terpadu • Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Lay an an Usaha Terpadu • Peningkatan Keter sedian Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi Misi SasaranNo 2,44 4,39 0,68 Tinggi Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen) Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level) Indikator Sasaran Target Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan Program Pembangunan Daerah • Penguatan Manajemen Pusat Distribusi • Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah Arab Kebijakan Pembangunan Daerah Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset______________ • Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (off farm) • Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)______ LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen) • Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan • Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan provinsi • Pengelolaan Air Tan ah dan Air Baku Aman Berkelanjutan • Pemanfaatan Bendung dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limb ah Domestik Regional • Perencanaan pembangunan TPA Regional yang berkualitas • Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi MisiNo Sasaran 3 62,99 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Day a Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai) Indikator Sasaran Target Kinerja Prioritas 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya al am Program Pembangunan Daerah • Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, p engembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten • Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui • Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, • Peningkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi • Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik • penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh • Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan • Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan Ar ah Kebijakan Pembangunan Daerah SasaranMisiNo 147,37 4 69,77 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai) Indikator Sasaran Target Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas 4 Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Peningkatan Penan ggulangan Kebencanaan yang Efektif Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi Program Pembangunan Daerah ■ Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan • Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan • Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah • Peningkatan mitigasi, penan ggulangan bencana • Penurunan titik terdampak bencana melalui si stem informasi kebencanaan Arab Kebijakan Pembangunan Daerah Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai) Penguatan Regulasi • Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limb ah B3 dan Pengendahan Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan • Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan • Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perizin an, pengendahan pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral Misi SasaranNo 82,20 2-3 3,47 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai) Indeks Persepsi Anti- Korupsi (satuan: nilai) Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level) Indikator Sasaran Cukup Tangguh Target Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten Program Pembangunan Daerah • Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah * Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja • Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah • Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insen tif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD • Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasiskan e- government • Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, Kajian dan Inovasi pelayanan publik • Peningkatan manajemen dan profesionalisme Aparatur • Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal Ar ah Kebijakan Pembangunan Daerah Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten • Peningkatan budaya politik yang demokratisjujur dan bertanggung jawab berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa • Penurunan kerawanan konflik masyarakat Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (satuan: nilai) Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam RKP 2023 sebagai berikut.
10. 1.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
11. 2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
12. 3.Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
13. 4.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan dilaksanakan aktivitas serta birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan. pembangunan kebudayaan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
14. 5.Memperkuat infrastmktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
15. 6.Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.
16. 7.Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan Basil penyelarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas sebagai berikut: Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dan sumber daya pelatihanpendidikan dan dan pemasaran Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi Tabel 4. 5 Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS _______________________ (PP)_______________________ PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan berkeadilan Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)______________________________ Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi PRIORITAS DAERAH/PROGRAM Prioritas-1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi Program pengelolaan energi terbarukan Program pengelolaan hutan Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)_______________________________ Program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat______ Program penanganan kerawanan pangan Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Program pengawasan keamanan pangan Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian__________________________ Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian________________________ Program perizinan usaha pertanian Program penyuluhan pertanian Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner_______ Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil______ Program pengawasan kelautan dan perikanan Program pengelolaan perikanan tangkap Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan_________________________________ Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi__________________________________ Program perkoperasian_____________________________ Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi__________________________________ Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)_____ Program pengembangan umkm Program perizinan dan pendaftaran perusahaan___________ Program peningkatan perdagangan__________ Program standardisasi dan perlindungan konsumen_____________ Program penggunaan produk dalam negeri Program perencanaan dan pembangunan industri___________________________________ Program pengendalian izin usaha industri Program pengelolaan sistem informasi industri nasional sarana distribusi daya sistem informasi Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP) Program pengembangan kurikulum Program pengembangan kurikulum PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing________________________________ Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan Program pengendalian penduduk Program pembinaan keluarga berencana (kb)_______________________________________ Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)____________________ Program pendaftaran penduduk Program pencatatan sipil Program pengelolaan administrasi kependudukan Program pengelolaan profil kependudukan Program pemberdayaan sosial Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan__________________ Program rehabilitasi sosial Program perlindungan dan jaminan sosial Program penanganan bencana Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat_______________________________ Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan_________________________________ Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan__________________ Program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman___________________ Program pengelolaan pendidikan Priori tas-1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi_______ Program penataan desa Program peningkatan kerjasama desa Program administrasi pemerintahan desa Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat__________________ Prioritas 2 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) PN-2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan____________ Pembangunan wilayah Jawa Bali PRIORITAS DAERAH/PROGRAM Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata_________________________________ Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata_________________________________ Program pemasaran pariwisata Program pemasaran pariwisata Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual_________________ Program pengembangan sumber pariwisata dan ekonomi kreatif_______ Program pelayanan penanaman modal Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal________________ Program pengelolaan data dan informasi penanaman modal______ Program pengembangan iklim penanaman modal_____________________________________ Program promosi penanaman modal Program pengembangan ekspor saing kapasitas Program pengembangan kebudayaan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS _______________________ (PP)_______________________ Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan________________________ Program pengelolaan arsip Program perlindungan dan penyelamatan arsip______________________________________ Prioritas-1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi Program pengembangan perumahan Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)___________________ Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Program pengembangan permukiman PRIORITAS DAERAH/PROGRAM Program pendidik dan tenaga kependidikan Program pengendalian perizinan pendidikan________________________________ Program pemenuhan hak anak (pha) PN-5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Infrastruktur Pelayanan Dasar Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan________________ Program peningkatan kualitas keluarga Program perlindungan perempuan Program pengelolaan sistem data gender dan anak_________________________________ Program perlindungan khusus anak Program pengembangan daya keolahragaan_____________________ Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan__________ Program pengembangan kepramukaan_______________ Program perlindungan dan jaminan sosial Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan________________________ Program penelitian dan pengembangan daerah ________________________________ Program perencanaan tenaga kerja Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja_______________________________ Program penempatan tenaga kerja Program hubungan industrial Program pengawasan ketenagakerjaan PN-4 Prioritas 2 Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan_______ Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Program penguatan ideologi pancasila dan untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan karakter kebangsaan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter____________________________________ Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arab Perkembangan Peradaban Dunia Program pengelolaan permuseuman Program pelestarian dan pengelolaan cagar ______________________________________________________ budaya___________________________________ Memperkuat Moderasi Beragama untuk Program kesejahteraan rakyat Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial___________________________________________________________________________________________ Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Program pembinaan perpustakaan Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter__________________________________ _________ Infrastruktur Ekonomi pengelolaan keanekaragaman pengaduan PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP) PRIORITAS DAERAH/PROGRAM Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum_____________________ Program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Program penatagunaan tanah____________ Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum____________ Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional_______ Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah_______________________ Program penyelenggaraan jalan Program penyelenggaraan jalan Program pengembangan jasa konstruksi Program pengelolaan pelayaran Program pengelolaan perkeretaapian Program penyelenggaraan lain lintas dan angkutan jalan (LLAJ)___________________ Program kawasan permukiman Program penataan bangunan gedung_____ Program penataan bangunan dan lingkungannya Energi dan ketenagalistrikan Program pengelolaan ketenagalistrikan Transformasi Digital Program pengelolaan aplikasi informatika PN-6 Prioritas 3 Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Dan Perubahan Iklim______________________________ketahanan bencana dan perubahan iklim Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)____________________________ Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)_______ Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat______________________ Program hayati Program perencanaan lingkungan hidup Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH___________________ Program penanganan lingkungan hidup________ Program pengelolaan persampahan Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat____________________________ Program pengelolaan hutan Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya_________________ Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan_________ Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)__________________________________ Program penyelenggaraan penataan ruang Program pengelolaan aspek kegeologian Program pengelolaan mineral dan batubara Dan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten dalam lingkup4.4. Kewilayahan Nasional Tahun 2023 Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian integral dari pembangunan nasional, diarahkan untuk mendukung 7 agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sesuai urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah berdasarkan Undang- Undang Pemerintahan Daerah. PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS ______________________(PP)___________ Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim PRIORITAS DAERAH/PROGRAM Program penanggulangan bencana Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Prioritas 4 Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik_____________________ Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah_______ Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah_______ Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah Program penyelenggaraan statistik sektoral Program penataan organisasi Program penyelenggaraan pengawasan Program pengelolaan keuangan daerah Program pengelolaan barang milik daerah Program pengelolaan pendapatan daerah Program kepegawaian daerah___________ Program pengembangan sumber daya manusia____________________________ Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa____________ Program fasilitasi dan koordinasi hukum Program pengelolaan arsip Program pengelolaan informasi komunikasi publik_________________ Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Program pengelolaan aplikasi informatika Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik______________________ Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum_______________________ Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan______________ Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Transformasi Pelayanan Publik____________ Konsolidasi Demokrasi A. No 1 7,007,307,707,808,002 3,483,654,004,504,803 * 75,5474,7774,0173,2672,514 0,376-0,3780,3855 B. Kabupaten Pandeglang Koridor Pertumbuhan Secara lebih spesifik, Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 juga memperhatikan Target Pembangunan Wilayah, Prioritas Pembangunan Wilayah, dan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu: Prioritas Pembangunan Wilayah Lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan untuk Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah: Kota Cilegon dan Kota Serang termasuk dalam Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW. 0,375 - 0,377 0,374- 0,376 0,377 - 0,382 2020 5,40 2021 5,50 Koridor Pemerataan _____________ _ Target Pembangunan Wilayah Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, target pembangunan yang ditetapkan untuk Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut: Tabel 4. 6 Target Pembangunan Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMN Tahun 2020-2024 ________ Target___________________________ ______ 2022_________ 2023________ 2024 5,60 5,7 5,8 Indikator Pembangunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)* Tingkat Pengangguran Terbuka* Tingkat Kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** Indeks Gini** Kota Cilegon* Kabupaten Serang Kota Serang* Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dalam RPJMN Tahun 2020-2024, akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan;

(4)pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Adapun untuk Provinsi Banten adalah:

1.Pengembangan Sektor Unggulan Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan pada tahun 2020-2024 adalah pengembangan komoditas unggulan, yang untuk Provinsi Banten adalah kopi, lada, pala, dan perikanan budidaya. Sedangkan untuk sentra produksi pertanian dan perkebunan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) adalah komoditas jagung.
2.Pengembangan Kawasan Strategis Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut: 1) Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang untuk Provinsi Banten, di KEK Tanjung Lesung; 2) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, yang untuk Provinsi Banten, adalah Pembangunan Jalan Tol Serang -Panimbang, Jalur Ganda KA Rangkasbitung- Merak, Reaktivasi KA Rangkasbitung- Labuan/Bayah; 3) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 4) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi:

a.Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
b.Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi 4. tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung);
c.Penanganan anak tidak sekolah.
1. 3.Pengembangan Kawasan Perkotaan Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan, untuk Provinsi Banten, di Kota Cilegon dan Kota Serang. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Tertinggal 1) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah entas, di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang; 2) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; 3) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama, yang untuk Provinsi Banten, di KPPN Pandeglang; 4) Penanganan stunting; 5) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat; 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang untuk Provinsi Banten ditujukan pada Pemantapaan pemulihan pasca bencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.
2. 5.Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut: 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2) Percepatan kemudahan berusaha, perizinan, terutama investasi. 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan reformasi pelayanan a. c. e. f. i. J- g- h. dalam dan 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7) Peningkatan kualitas belanja daerah; 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak. HJPerluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang; 13) Penataan Ruang dan Lahan Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
b.Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
d.Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadaster; Penetapan deliniasi batas wilayah adat; Pembentukan bank tanah; Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan. 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
a.Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan; c. e. f. g- Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial4.5. Sedangkan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di Provinsi Banten untuk mendorong percepatan pembangunan Wilayah, adalah Pembangunan Kota Baru Maj a, dan Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda.
b.Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;
d.Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi: a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi; d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci; Pengembangan energi baru terbarukan; Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
h.Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Hal ini diatur pada Bab mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah- atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik- tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor a. c. - Ill -
1. 1.Ketahanan Pangan Daerah Tematik ketahanan pangan daerah diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan : Peningkatan produksi pangan ■ Irigasi Primer dan Sekunder ■ Irigasi Tersier ■ Jalan Usaha Tani ■ Revitalisasi Pelabuhan ■ Sentra Produksi Pertanian ■ Sentra Produksi Peternakan ■ Komoditas perikanan budidaya ■ Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan
b.Ketersediaan dan distribusi pangan ■ Pemenuhan Cadangan Pangan Provinsi ■ Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Keterjangkauan dan Keamanan Pangan ■ Akses Pangan Masyarakat ■ Keamanan Pangan Pendekatan tematik pada Perubahan RKPD Provinsi Banten 2023 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam Perubahan RKPD 2023 adalah sebagai berikut: potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Strategi dan fokus penanganan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: Strategi dan dan J al an DKP DKP (Kab. Sarana Peningkatan Produksi Pangan Jalan Usaha Tani Komoditas perikanan budidaya Irigasi Tersier Sentra Produksi Peternakan Revitalisasi Pelabuhan Sentra Produksi Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Ternak Pakan Pakan, Pakan, Kewenangan Lokasi serta Pelabuhan dan Sistem Mutu Kab Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang Kab Pandeglang Kab. Lebak Kab Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota. Serang, Kota Cilegon Kab Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kab. Tangerang Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dan (Kab Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Cimanuk, Cigorondong Pdg) Binu angeun / Cikeu sik (Kab. Lebak/Kab.Pdg) dan Labuan (Kab. Pdg) OPD Pelaksana DPUPR* Malingping, Cibadak Cimenteng jaya Wanasalam Lebak) * Kadujajar, Bojong, Cisata dan Kondang Jaya (Kab. Pdg) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten / Kota • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Penataan Prasarana Pertanian • Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani_________ Penataan Prasarana Pertanian • Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan Usaha Tani Penetapan Pembangunan Pengelolaan Perikanan Provinsi • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Tabel 4. 7 Integrasi Program pada Tematik Ketahanan Pangan Daerah Fokus Program Kegiatan/sub Kegiatan Lokasi Penanganan Irigasi Primer dan Sekunder Peningkatan Ketersediaan Mutu Benih/Bibit dan Tanaman Ternak, Bahan serta Pakan Kewenangan Provinsi Pengembangan Pelaksanaan Manajemen Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Provinsi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut • Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut • Penjaminan Ketersediaan LokasiKegiatan/sub KegiatanProgramStrategi Lantai Curug (Kota Serang) dan dan dan dan Kopo (Kab . Srg) Pangan Pangan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan Pemenuhan Cadangan Pangan Provinsi Fokus Penanganan Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Stok, Harga Curug, Cisauk Dinas Ketapang Dinas Ketapang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Kosambi, Pagedangan, (Kab Tgr) OPD Pelaksana Ketersediaan dan Distribusi Pangan Provinsi Stabilisasi Harga Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Pembudidayaan Ikan di Laut Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi • Penyediaan Infrastruktur demur • Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya • Penyusunan Rencana dan Peta J al an Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandinan Pangan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Pasokan Pangan • Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Distribusi Pokok dan Lainnya • Koordinasi Sinkronisasi Pemantauan Pasokan dan Pangan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional Rangkasbitung (Kab Dinas Lebak), Pandeglang Ketapang (Kab. Pdg), Pontang (Kab. Srg) Jayanti (Kab. Tgr), Kasemen (Kota Srg) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi • Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabu paten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi LokasiKegiatan/sub KegiatanProgramStrategi Tgr), vokasi danpendidikanmelaluiPengangguran2. Pengurangan Kewirausahaan Tematik pengurangan pengangguran diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan : Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerjaa. kelembagaan SMK,melaluiRevitalisasi SMK penguatan Penguatan pengelolaan keuangan SMK dan Penguatan Manajerial SMK Negeri dan SMK Swasta; ■ Modernisasi BLKI Serpong dan Pembangunan BLKI Baru; ■ Penempatan Tenaga Kerja; Kontribusi Ekonomi Sektor■ Peningkatan Pertumbuhan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
b.Peningkatan Kuantitas Permintaan Tenaga Kerja Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam MoU SMK/Vokasi; ■ Implementasi Super Deductive Tax; ■ Keterlibatan UKM dalam menyerap angkatan kerja; ■ Evaluasi Pasar Kerja mengenai efektivitas MoU SMK/Vokasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri; dan Pusat Distribusi Provinsi Keterj angkauan dan Keamanan Pangan Akses Pangan Masyarakat Keamanan Pangan Fokus Penanganan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan (Kab Pandeglang OPD Pelaksana Rangkasbitung Lebak), (Kab. Pdg), Cikande (Kab. Srg) Tigaraksa Serang Srg), (Kota (Kota (Kab. (Kota Bandungan Cig), Cikokol Tgr), Pamulang Barat (Kota Tangsei) Provinsi Stabilisasi dan Harga Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten / Kota • Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Pasokan Pangan • Pengembangan Kelembagaan Jaringan Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Rangkasbitung (Kab Lebak), Pandeglang (Kab. Pdg), Cikande (Kab. Srg) Tigaraksa (Kab. Tgr), Serang (Kota Srg), Ciwedus (Kota Cig), Batu Ceper (Kota Tgr), Serpong (Kota Tangsei) ■ Peningkatan Investasi Industri dan Dunia Usaha; EkstensifikasidanIndustriIntensifikasi Utilitas Kawasan Kawasan Industri. Penciptaan Wirausahac. ■ Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT); Pembinaan dan pengembangan UKM; ■ Pengembangan Ekonomi Kreatif; ■ Kewirausahaan Pemuda; ■ Kewirausahaan Perempuan; ■ Pembinaan dan Pengembangan IKM. Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik Pengurangan Pengangguran dijelaskan pada tabel berikut: LokasiKegiatan/Sub KegiatanProgramStrategi BPSDMKompetensi Daya Kota Tangerang Disnaker Kota Serang Disnaker Dispar Tabel 4. 8 Integrasi Program pada Tematik Pengurangan Pengangguran melalui Penguatan Pendidikan Vokasi dan Kewirausahaan Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Penempatan Tenaga Kerja Pengelolaan Pendidikan Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pengembangan Sumberdaya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Serang Kab. Tangerang OPD Pelaksana Dindikbud Program Pengembangan Sumber Manusia Pengembangan SDM Pariwisata Fokus Penanganan Revitalisasi SMK melalui penguatan kelembagaan SMK, Penguatan pengelolaan keuangan SMK dan Penguatan Manajerial SMK Negeri dan SMK Swasta Modern!sasi BLKI Serpong dan Pembangunan BLKI Baru Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan Pengembangan Teknis ■ Pelatihan Akuntansi Keuangan Bagi Guru SMK; ■ Pelatihan Pengelolaan Dana BOS Bagi Bendahara SMA/SMK dan SKh_________ Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ■ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi • Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja______________________ Pelayanan An tar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Pelayanan Antar Kerja • Perluasan Kesempatan Kerja LokasiKegiatan/Sub KegiatanProgramStrategi Kompetensi Peran Sertifikasi DPMPTSPKota Serang Dindik Disnaker Peningkatan Kuantitas Permintaan Tenaga Kerja Implementasi Super Deductive Tax Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Pengembangan Kurikulum Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Data serta Provinsi Informasi Serta Dal am Kemitraan Program Pengembangan UMKM Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei OPD Pelaksana Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinkop KUKM Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kota Serang Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kota Serang Kawasan Data Lain melalui Industri Keterlibatan UKM dalam menyerap angkatan kerJa Evaluasi Pasar Kerja mengenai efektivitas MoU SMK/Vokasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah • Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pemberian di bidang Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam MoU SMK/Vokasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan • Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan ■ Peningkatan Masyarakat Pengembangan Pariwisata ■ Fasilitas Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata • Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif ■ Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif • Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif____________ Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Fokus Penanganan dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) • Fasilitasi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Industri Lingkup Sistem Nasional (SIINas) Penetapan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal * Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan________________ Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah • Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi LokasiKegiatan/Sub KegiatanProgramStrategi Disperindag Dinkop UKM Dinkop UKM DisparEkosistem dan Dispora Dispora DP3AKKB Disperindag Penciptaan wirausaha Intensifikasi Utilitas Kawasan Industri dan Ekstensifikasi Kawasan Industri Pengembangan Ekonomi Kreatif Kewir au sahaan Pemuda Kewirau sahaan Perempuan Layanan Terpadu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pengaru su tamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Penyelenggaraan Promo si Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi • Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Pemuda Kewenangan Pengembangan Pusat Usaha (PLUT) Program Promosi Penanaman Modal Kapasitas Lembaga Layanan Perempuan Program Pengembangan UMKM Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Kota Cilegon Fokus Penanganan Peningkatan Investasi Industri dan Dunia Usaha Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsei OPD Pelaksana DPMPTSP Pengembangan Ekonomi Kreatif ■ Fasilitasi Pendanaan Pembiayaan Pembinaan dan pengembangan UKM Pembinaan dan Pengembangan IKM Akses Pasar, Pembiayaan, Manajemen, dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Perluasan Akses Penataan Standarisasi, Restrukturisasi Usaha______ Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah) • Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi ■ Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Provinsi • Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda ____ Provinsi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia U sail a______________________ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi • Peningkatan Sumberdaya Penyedia Pemberdayaan Kewenangan Provinsi Penerapan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual LokasiProgramStrategi Kota Tangerang TimTentang terkait. c. Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik Percepatan Penurunan Stunting dijelaskan pada tabel berikut: Fokus Penanganan OPD Pelaksana Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
b.Peningkatan kualitas pelaksanaan • Intervensi kelompok sasaran 1000 HPK; • Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; ■ Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan; ■ Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan ■ Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Banten; ■ Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi di Provinsi Banten.
d.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ■ Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten; ■ Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS; ■ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa; • Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam percepatan penurunan stunting.
1. 3.Percepatan Penurunan Stunting Tematik Percepatan Penurunan Stunting diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :
a.penguatan perencanaan dan penganggaran ■ Pembentukan Surat Keputusan Gubernur Percepatan Penurunan Stunting (SK TPPS); ■ Verifikasi dan Evaluasi Renstra dan Renja 2023 Perangkat Daerah Kegiatan/Sub KegiatanProgramStrategi Tim (SK BAPPEDAKota Serangdan DPMD 1000 DP3AKKB Dindikbudpendidikan Prasarana Bakat dan pendidikan PSUpenyediaan Penguatan perencanaan dan penganggaran peningkatan kualitas pelaksanaan; Peningkatan Penyediaan Minum Sanitasi Air dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pengelolaan pendidikan Program Kawasan Permukiman dan Umum Perencanaan Permukiman Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman Kab. Lebak, Kab Pandeglang Semua Kab/kota Semua kab/kota dan 2023 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Dinas PRKP Intervensi kelompok sasaran HPK Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ■ Penyediaan kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1.000 HPK • Pelaksanaan Fasilitasi Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1.000 HPK Dinas PRKP SMK 1 Wanasalam SMK Pertanian Kota Serang Semua kab/kota OPD Pelaksana Dindikbud Tabel 4. 9 Integrasi Program pada Tematik Percepatan Penurunan Stunting Fokus Prnpram Keeiatan/Sub Kegiatan Lokasi Penanganan Pembentukan Surat Keputusan Gubernur Tentang Percepatan Penurunan Stunting TPPS) Verifikasi Evaluasi Ren str a Renja Perangkat Daerah terkait Kab. Lebak, Pandeglang dan Kab. Tangerang Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota ■ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Koordinasi Pemerintahan Manusia • Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha ■ Penyusunan rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyediaan dan utilitas Kegiatan Pengelolaan Menengah Kejuruan - Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMA 17 Pandeglang Perencanaan Bidang dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Menengah Atas ■ Pembangunan Sarana, dan Utilitas Sekolah ■ Pembinaan Minat Kreativitas Siswa LokasiProgramStrategi Dinkes Kesehatan Dinkes Kota Serang Dinsos Sosial dan Pangan Fokus Penanganan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Semua kab/kota Semua kab/kota Semua kab/kota Semua kab/kota Kab. Pandeglang dan Lebak Dinas Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Penyediaan Lay an an Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ■ Pengelolaan Pelayanan Lingkungan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat OPD Pelaksana RSUD Banten Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat_____ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kab Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsei Semua Kab / Kota Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan • Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi • Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan /berbasis Sumber Day a Lokal ■ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Peningkatan Akses Pangan dan Gizi Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman "Pengawasan Mutu, ■ Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan Sinkronisasi Kerawanan Pangan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi ■ Fasilitasi Bantu an Kesejahteraan Keluarga Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan/Sub Kegiatan (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) Ha Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremaj aan / Permukima n Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) ha Perbaikan rumah tidak layak huni dal am kawasan permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) Ha Pelaksanaan Pembangunan pemugaran/peremaj aan permukiman kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan Penanganan Kerawanan Kewenangan Provinsi • Koordinasi dan Penanganan Provinsi Lokasi ProgramStrategi 1 dan DP3AKKB BAPPEDAKota Serang di BAPPEDAKota Serang dan aan dan Tim Dinkes peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Fokus Penanganan Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan Kemitraan, Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ■ Sosialisasi dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi • Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan bah an Semua kab/kota Semua kab/kota Semua kab/kota Semua kab/kota Kab. Tangerang Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan OPD Pelaksana Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS Ko ordin asi Pemerintahan Manusia • Koordinasi Harmonisasi Pembangunan Pembangunan Manusia daerah (satu) daerah provinsi Perencanaan Bidang Pembangunan Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Provinsi Banten Peningkatan Kapasitas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Kegiatan/Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hortikultura Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi di Provinsi Banten Koordinasi Pemerintahan Manusia • Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Peningkatan Kesadaran, Komitmen Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi - pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ Distribusi ikan lintas kabupaten/kota dalam Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Advokasi, Pemberdayaan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ■ Peningkatan Kesehatan, Penggalangan Upaya Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi * Penyelenggaraan Promo si Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rapat Koordinasi teknis Perencanaan bidang pembangunan manusia Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia Sinergitas dan Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Bidang dan Pembangunan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia Koordinasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah LokasiProgramStrategi Kab. Lebak kesehatan DPMD DPMD Desa Tematik pengendalian pencemaran diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan : ■ Penanganan Lahan Kritis
b.Pengelolaan limbah ■ Penanganan Limbah Industri dan Limbah Medis; ■ Penanganan Air Limbah Domestik; c. Ruang ■ Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Ciban ten; ■ Penegakan Hukum; ■ Pemantauan Kualitas Air dan Pengujian Kualitas Air; ■ Pemberian atau Perpanjangan Perizinan.
d.Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Normalisasi DAS Cibanten; ■ Pembangunan Tembok Penahan Tanah; ■ Pengendalian Banjir Sungai Cibanten; ■ Pengelolaan Sumber Daya Air.
1. 4.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cibanten dan kerusakan DAS Cibanten ■ Pengelolaan Sampah. Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penertiban Pemanfaatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur dal am percepatan penurunan stunting. Fokus Penanganan Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - Pengelolaan pelayanan khusus RSUD Malingping OPD Pelaksana Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat_____ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
a.Penurunan Sedimentasi di DAS Cibanten dengan Pengurangan erosi Kab. Pandeglang, Lebak dan Kab. Tangerang Kab. Pandeglang, Lebak dan Kab. Tangerang Kegiatan/Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan Edukasi dan Sosialisasie. ■ Edukasi dan sosialisasi Kepada industri, institusi pendidikan dan masyarakat sekitar DAS Ciban ten; Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Provinsi; ■ Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana; Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam. Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cibanten dijelaskan pada tabel berikut: Lokasi DAS Cibanten DLHK Penetapan Kota Serang DLHK dan Kab. Serang Kab. Serang dan Tabel 4.10 Integrasi Program pada Tematik Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cibanten Pengelolaan Limb all Penanganan Air Limb ah Domestik Pengelolaan Sampah Penanganan Limb ah Industri ( Limbah Medis Program Pengelolaan Persampahan Lokasi Hulu DAS Cibanten (Ciomas/Gunung Sari) Lokasi Hulu DAS Cibanten (Ciomas / Gunung Sari) DLHK Kab. Serang DLHK Kota Serang DPKPTB Kab Serang Program Program Pengelolaan Hutan Strategi Penurunan Sedimentasi di DAS Cibanten dengan Pengurangan erosi Kegiatan/Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara • Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat_____ Program Pengendalian Bah an Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bah an Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Fokus Penanganan Penanganan Lahan Kritis OPD Pelaksana DLHK Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penyusunan dan Rencana Pengelolaan DAS - Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan DLH Kab Serang Kab. Serang, Kota Serang Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan • Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik * Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta LokasiStrategi Program Kota Serang DAS DAS Cibanten Sinkronisasi Kota Serang Normalisasi DAS Cibanten Pemberian atau Perpanj angan Perizinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Cibanten Penegakan Hukum Fokus Penanganan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Peru m ah an Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) DPUPR Prov Banten OPD Pelaksana DLHK Provinsi Banten Dinas PRKP Dinas PUPR Kab. Serang Dinas PUPR Kota Serang dan Ban gun an pada Wilayah Daerah Pemantauan Kualitas Air dan Pengujian Kualitas Air dan Sinkronisasi Prasarana dan Pengelolaan Kab. Serang, Kota Serang Sarana dan Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota • Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota ■ Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota ■ Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali__________ Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Pemerintah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota * Koordinasi Pemberian Disin sentif Ruang * Koordinasi Penertiban Kegiatan/Sub Kegiatan - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan • Koordinasi < Penyediaan Sarana Persampahan • Penyediaan Prasarana Sinkronisasi Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang • Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang______________ Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tan ah, Air, Udara, dan Laut Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup____________ Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi • Koordinasi dan Pengawasan dan • Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Pengelolaan SDA Pengaman Pantai Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Sinkronisasi Insentif dan Bidang Penataan LokasiProgramStrategi Kab. Serang Bangunan Banjir Kota Serang Banjir Kota Serang Kab. Serang dan DindikbudSekolah Kab.dan Bakat dan Sekolah Bakat dan Dasar Tanggap Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Pembangunan Tembok Penahan Tan ah Fokus Penanganan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Pendidikan Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Kabu paten Serang Kota Serang dan Kabupaten Serang Kota Serang dan Kabupaten Serang Kota Serang dan Kabupaten Serang Dinas PUPR Prov. Banten SDA Pantai BPBD Provinsi Banten OPD Pelaksana Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) SDA Pantai Kementeria n PUPR DPUPR Kab. Serang PUPR Kab Serang Dinas PUPR Kab. Serang BPBD Provinsi Banten BPBD Provinsi Banten Pengendalian Banjir Sungai Cibanten. dan Bangunan pada Wilayah Daerah Kota dan Serang Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan RencanaTeknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Provinsi_______ Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana______ Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas • Pembinaan Minat, Kreativitas Siswa Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan • Pembinaan Minat, Kreativitas Siswa Pengelolaan Pendidikan Khusus • Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa______________ Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi • Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)________________ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana • Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Penataan Sistem Penanggulangan Bencana • Pelatihan Keluarga Bencana Alam Dokumen Pembangunan Banjir Sungai Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya • Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai • Pembangunan Embung Penampung Air Lainnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Normalisasi/Restorasi Sungai Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Pembangunan Perkuatan Tebing Pembangunan Pengendali Sungai Cibanten. • Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten; • Penyusunan Lingkungan Pengendali Cibanten; • Pengadaan Tan ah Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten. Pengelolaan SDA Pengaman Pantai Sungai Lintas Kabupaten/Kota • Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Edukasi sosialisasi Kepada industri, institusi pendidikan dan masyarakat sekitar DAS Cibanten Kinerja Keuangan penerapan sistem profesionalisme dalam komponenaparatur Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik manajemen kinerja pemerintahan dijelaskan pada label berikut:
1. 5.Manajemen Kinerja Pemerintahan Tematik manajemen kinerja pemerintaha diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :
a.Penguatan Akuntabilitas Kinerja ■ Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan; ■ Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah; ■ Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP.
b.Penguatan Akuntabilitas Keuangan ■ Penguatan inventarisasi aset daerah; ■ Peningkatan Kualitas Penatausahaan Pemerintah Daerah; ■ Peningkatan Pendapatan Daerah.
c.Penguatan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN ■ Penguatan indeks pengelolaan barang dan jasa; ■ Penguatan zona integritas.
d.Penguatan kualitas pelayanan publik ■ Peningkatan manajemen aparatur melalui merit; ■ Peningkatan kompetensi; ■ Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Publik berbasis e-Gov; ■ Penguatan inovasi daerah. Kegiatan/Sub Kegiatan LokasiStrategi Program danPerencanaan Kota dan Data Informasi dan Perencanaan Kota Bappeda dan (RPJPD, RPJMD Bidang dan Kota Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah Penataan Organisasi Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Pendanaan ■ Koordinasi Penetapan Perencanaan Daerah Provinsi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA (Sumber Penyusunan Perencanaan Penyusunan Perencanaan KP3B Serang KP3B Serang KP3B Serang Biro Organisasi dan RB OPD Pelaksana Bappeda Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ■ Koordinasi Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan RKPD) • Koordinasi Dokumen Pembangunan Kewilayahan dan RKPD) Evaluasi dan Perencanaan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja • Monitoring dan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Koordinasi Perekonomian Daya Alam) • Koordinasi Dokumen Pembangunan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) * Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pemerintahan Manusia * Koordinasi Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Analisis Data dan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang (RPJPD, RPJMD Pengendalian, Pelaporan Bidang Pembangunan Daerah ■ Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Tabel 4. 11 Integrasi Program pada Tematik Manajemen Kinerja Pemerintahan Fokus Penanganan Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian efektifitas dan efisiensi program kegiatan LokasiProgramStrategi Kota Kota BPKAD Milik Kota BPKAD Pengelolaan BapendaKota Kota Biro Barjas dan Pengadaan InspektoratKota dan dan Evaluasi Kinerja Kota BKD Penguatan Akuntabilitas Keuangan Penguatan Pemerintahan Bersih Bebas Penguatan kualitas pelayanan publik Penguatan inventarisasi aset daerah Peningkatan Kualitas Penatau sahaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Peningkatan Pendapatan Daerah Penguatan indeks pengelolaan barang dan jasa Penguatan zona integritas Peningkatan manajemen aparatur melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Pengelolaan Barang Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Kepegawaian Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah ■ Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah • Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah • Penagihan Pajak Daerah * Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa • Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Penilaian Aparatur * Evaluasi Disiplin ASN * Pembinaan Disiplin ASN Perencanaan Daerah Asistensi, Penilaian KP3B Serang KP3B Serang KP3B Serang KP3B Serang yang dan KKN KP3B Serang KP3B Serang KP3B Serang OPD Pelaksana Inspektorat Fokus Penanganan Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Kegiatan/Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal • Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendampingan dan Asistensi - Koordinasi, Monitoring Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi • Pendampingan, Verifikasi dan Reformasi Birokrasi Koordinasi dan Perbendaharaan Daerah • Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatau sahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran • Pembinaan ] Penganggaran Pemerintah Provinsi Pengelolaan Lay an an Secara Elektronik ■ Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa ■ Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Strategi Kegiatan/Sub KegiatanProgram Lokasi dan Pelaksanaan Kota BPSDM Daya Kompetensi Kota Diskominfo Data Kota Diskominfo dan Opini Kota Diskominfo Penin gkatan profesionalisme aparatur dalam komponen kompetensi Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Publik berbasis e-Gov Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Teknologi Komunikasi Sistem Pemerintah KP3B Serang KP3B Serang OPD Pelaksana Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik KP3B Serang KP3B Serang Fokus Penanganan penerapan sistem merit Sistem Pemerintah Program Pengembangan Sumber Manusia Pengembangan Kompetensi Teknis * Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Pengembangan Proses Bisnis Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Monitoring ' dan Aspirasi Publik • Pelayanan Informasi Publik • Manajemen Komunikasi Krisis • Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik • Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah • Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas Pengadaan, Pemberhentian Informasi Kepegawaian ASN ■ Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pengadaan ASN Pusat Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Komunikasi Intra Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Aplikasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengembangan dan Pengelolaan Daya dan Sumber Informasi Pemerintah Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Pengelolaan Nam a Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ■ Penyelenggaraan Jaringan Intra Daerah ■ Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi • Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik • Pengelolaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan • Pengembangan Manajemen LokasiProgramStrategi DiskominfoKota Kota Laksana PelayananPeningkatan Kota dan Kota dan KotaPelaksanaan Kinerja Kota DPAD BappedaKotaPengembangan Inovasi dan Teknologi Penguatan inovasi daerah Fokus Penanganan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengam an an Informasi Program Penataan Organisasi Program Fasilitasi Koordinasi Hukum Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Program Pengelolaan Arsip Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Fasilitasi Penyusunan Perundang- undangan • Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Fasilitasi Kerjasama Daerah • Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kapasitas Daerah Mutu Biro Hukum Biro Pemkesra Biro Ekbang SDM dalam Statistik KP3B Serang KP3B Serang OPD Pelaksana KP3B Serang KP3B Serang KP3B Serang KP3B Serang KP3B Serang Biro organisasi dan RB Kegiatan/Sub Kegiatan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Peningkatan Pemerintah Peningkatan Daerah yang Terintegrasi Membangun Metadata Statistik Sektoral Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Program Pemerintah an dan Otonomi Daerah Pelaporan Pembangunan Daerah • Anahsis Capaian Pembangunan Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah • Pengembangan Otonomi Penataan Urusan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi • Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan J ar ing Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi • Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik • Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi • Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Fasilitasi Publik • Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerj • Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja • Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja • Pengelolaan Tata Pemerintahan LokasiStrategi Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD4.6. Menyusun Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya hams mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Pembangunan Daerah.Perencanaan Usulan Program yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang menjadi kewenangan Provinsi untuk selanjutnyaurusan yang diintegrasikan dengan program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 4.12 Urusan Usulan Permasalahan Keterangan Pendidikan Tabel 4. 12 Rumusan Usulan Program/kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Fokus Penanganan Perangkat Daerah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rekomendasi: Agar diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 2 RKB Anggaran : 800000000 Rekomendasi: Diusulkan melalui E- Hibah Koefisien : 3 RKB Anggaran : 1200000000 OPD Pelaksana Rekomendasi: Agar diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 2 RKB Anggaran : 800000000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Al-gina Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan As-saadah Belum Optimalnya Sarana Pendidikan, Sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e- Kegiatan/Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KeteranganPermasalahanUsulanUrusan Dinas KesehatanKesehatan Dinas Kesehatan masih banyaknya anak putus sekolah tingkat SLTA di Kota Serang Perangkat Daerah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Meminta Pembangunan Sekolah SMK Negeri masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS kesehatan atau Jamsostek Belum optimalnya Fasilitas Pelayanan ,Sarana Prasarana dan alat kesehatan. Ketersediaan alat kesehatan/medis kurang memadai Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan terutama kepada balita masyarakat kurang mampu belum memiliki kartu kesehatan dan merasakan manfaatnya (program KIS) kurang optimalnya pelayanan terhadap pengguna bpjs Rekomendasi: setiap tahun Dinas Kesehatan dan BPJS telah melaksanakan kegiatan rekredensialing perjanjian kerjasama antara RSdengan BPJS dalam rangka meningkatkan pelayanan Koefisien : 987 orang Anggaran : 0 Rekomendasi: telah dianggarkan pengadaan alat kesehatan dan penunjang medik untuk RS Labuan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan di wilayah Banten Selatan Koefisien : 1 unit Rumah Sakit Anggaran : 0 UPT RSUD Banten UPT RSUD Malingping Rekomendasi: Akan dikoordinasikan dengan dinas sosial melalui bappeda Koefisien : 15 Meter persegi Anggaran : 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi_________ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelola Sekolah Swasta Atas kekurangan mebeler meja kursi sehingga membutuhkan bantuan Perlunya pengembangan lahan di SMAN 2 Muncang Rekomendasi: Pembiayaan SMA Negeri Gratis, SMA Swasta dibantu dengan Hibah BOSDA Swasta Koefisien : 202979 Siswa Anggaran : 250000000000_____________________ Rekomendasi: Agar diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 50 Set Meja Kursi Anggaran :2000000000_____________ Rekomendasi: Pengadaan Lahan Sudah dianggarkan di tahun 2022 Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 1000000000 Rekomendasi: Usulan diproses untuk dilanjutkan pada verifikasi selanjutnya Koefisien : 1 Unit Anggaran : 50000000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan_________ Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi__________ Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Belum adanya Pembangunan Rumah Singgah Bagi Penunggu Pasien dari Keluarga Tidak Mampu mengakibatkan teras rumah sakit sering dijadikan tempat tidur sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Banten perlu menyediakan pembangunannya.__________ Belum adanya Pembangunan Rumah Singgah Bagi Penunggu Pasien dari Keluarga Tidak Mampu mengakibatkan teras rumah sakit sering dijadikan tempat tidur sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Banten perlu menyediakan pembangunannya Rekomendasi: kekurangan alat kesehatan/medis di kabupaten/kota dapat dibantu melalui mekanisme bantuan keuangan Koefisien : 7 Unit Anggaran : 0_______________________ Rekomendasi: pelayanan kesehatan UKP mulai dari Puskesmas/Klinik lalu ke UKM dan UKM Rujukan yaitu RS baik RSUD maupun RS Swasta Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 0_____________ Rekomendasi: Dinas Kesehatan sudah menganggarkan untuk pembayaran premi BPJS, SKTM untuk warga Miskin di Provinsi Banten Koefisien : 400 Orang Anggaran : 0________________ Rekomendasi: setiap tahun Dinas Kesehatan dan BPJS telah melaksanakan kegiatan rekredensialing perjanjian kerjasama antara RS dengan BPJS dalam rangka meningkatkan pelayanan Koefisien : 1 Orang Anggaran : 0______________________ Rekomendasi: Akan dikoordinasikan dengan Dinsos melalui bappeda Koefisien : 15 Meter persegi Anggaran : 1 KeteranganPermasalahanUsulanUrusan Rekomendasi: Perlu dilakukan survey untuk lebih memastikan lokasi Koefisien : 500 meter Anggaran : 0 Rekomendasi: Jalan JaIan Provinsi Jalan Sudirman Kota Tangerang Koefisien : 1 km Anggaran : 0 Rekomendasi: Jalan adalah Jalan Provinsi Koefisien : 7 km Anggaran : 0 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perangkat Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Belum Optimalnya/Pemerataan di Desa Belum Optimalnya kondisi irigasi yang ada sehingga kurang efektif untuk mengaliri persawahan warga untuk itu diperlukan untuk pembangunan dan perbaikan irigasi Kerusakan jembatan penghubung antar desa mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat belum adanya SPAL masyarakat menyebabkan membuang air limbah rumah tangga ke saluran drainase Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik/regional Rekomendasi: Jalan dalam Proses Menjadi Jalan Provinsi Rencana Akan dibuatkan DED nya dulu Koefisien : 10 Km Anggaran : 0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional kemacetan jalan karena adanya lintasan kereta api. Masyarakat mengharapkan di bangun Flyover di Porsi Stasion untuk dapat______________________ Rusaknya jalan akses utama masyarakat, yang sudah lama tidak adanya perbaikan, yang diketahui jalan tersebut sudah dilimpahkan / menjadi jalan provinsi dan perlu adanya pembangunan/perbaikan jalan sering terjadi kerusakan jalan yang menghambat aktivitas warga (pemeliharaan jalan) Kerusakan jembatan gantung mengganggu aktivitas masyarakat Belum optimalnya Pengelolaan Drainase, Sehingga Masyarakat Membutuhkan Drainase_______ dibutuhkan perbaikan dan perawatan Drainase di Pertigaan Papanggo Cijoro Pasir Permasalahan KeteranganUsulanUrusan Perangkat Daerah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Masyarakat mengharapkan perbaikan jalan lingkungan agar Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Perencanaan Masyarakat meminta pemasangan SPAL U-Ditch agar sistem keamanan dan kecelakaan di jalan dapat teratasi._____________________ Masyarakat meminta pemasangan U-Ditch agar sistem irigasi, saluran saluran dan genangan air dapat teratasi, Perbaikan Drainase/saluran air di sepanjang aliran sungai, agar tidak terjadi banjir ketika musim hujan tiba, karena jika musim hujan sering terjadi banjir______ saluran air kotor/ gorong- gorong di jalan raya (jin provinsi ) kondisinya sudah kurang layak perlunya peningkatan dan pembangunan prasarana (jalan) pariwisata___________________ Belum terpasangnya jaringan pipanisasi menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan layanan air bersih Masyarakat mengharapkan sarana air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Irigasi. Selain itu warga berharap agar jalan lingkungan juga ditingkatkan permohonan bantuan pengembangan pamsimas (penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat) Masyarakat mengharapkan Pemerintah Provinsi Banten meninjau tanah di desa pengarengan karena tanah tidak subur lagi, air tercemar oleh polusi adanya petani tidak kebagian air sehingga masyarakat mengharapkan sarana air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Irigasi. Selain itu warga berharap agar jalan lingkungan juga ditingkatkan belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan kelurahan se kecamatan cipocok jaya kondisi jalan desa gunung kencana rusak, kurang layak dilalui kendaraan____________ Terjadinya pendangkalan dan penyempitan pada saluran air mengakibatkan kawasan permukiman strategis sering mengalami kebanjiran________ warga mengharapkan pengaspalan di lingkungan komplek maupun lingkungan kampung___________________ belum optimalnya pelaksanaan program rumah tidak layak huni Permasalahan KeteranganUsulanUrusan Perangkat Daerah lebih baik di Kelurahan Poris Gaga Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan belum optimalnya pemeliharaan aliran saluran air (normalisasi saluran air) Belum optimalnya/pemerataan jalan Poros Desa Rekomendasi: Perlu dilakukan Feasibility Study (FS) pembangunan JPO Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 100000000 Rekomendasi: Akan dilakukan kajian kelayakan (FS) fasilitas penyeberangan orang Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan_____ Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah______ Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Belum adanya pembangunan Turap Dinding Penahan Tanah menyebabkan kawasan permukiman sering terjadi longsor dan banjir_____________ belum optimalnya penerangan jalan di lingkungan desa Sukasari.(PJU)________________ Belum Optimalnya pengelolaan normalisasi saluran air, sarana dan irigasi___________________ Infrastruktur jalur Kec. Cimarga - Kec. Leuwidamar_____________ Kondisi penerangan jalan umum (PJU) kurang memadai sehingga berpotensi pada rawan tindak kejahatan____________________ perbaikan jembatan rawan longsor, sering terjadi banjir meminta agar dibangunkan TPT_____________ Revitalisasi/Perbaikan jalan poros_______________________ Tidak adanya lembok penahan tanah kawasan permukiman terancam longsor_____________ Belum Optimalnya Penyelenggaraan PSU sehingga Masyarakat Membutuhkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) didepan Hypermarket/Giant Pasar Kreo, Larangan____________________ Belum Optimalnya penyelenggaraan PSU, sehingga Masyarakat membutuh Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) didepan SMPPGRI dan Depan CBD Pasar Ciledug Kec. Ciledug_____________________ kondisi jalan di Kp Cireundeu sampai Kp Cilograng kondisinya kurang layak dilalui kendaraan diharapkan adanya pengaspalan/betonisasi jalan tersebut____________________ Bangunan MCKyang kondisinya kurang layak serta fasilitas yang sudah rusak terutama untuk penyedotan air (jet pam) Permasalahan KeteranganUsulanUrusan Dinas SosialSosial Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kepemudaan dan Olahraga administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Si pi I Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Perangkat Daerah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Peningkatan Reran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah belum maksimalnya pemeliharaan fasilitas bagi panti jompo di Kota Serang pelaku usaha kecil kesulitan mengembangkan usahanya ( bantuan modal usaha) Belum optimalnya penyelenggaraan PSU permukiman sehingga masyarakat membutuhkan pembangunan jalan BELUM OPTIMALNYA KEGIATAN IPSI BANTEN SEHINGGA MEMBUTUHKAN UNTUK KEGIATAN FESTIVAL SENI Kurangnya pengetahuan menyebabkan sebagai pemuda kesulitan mengembangkan bakat kewirausahaan pelayanan kependudukan diberikan support dan pelayanan yang jauh lebih baik lagi, seperti pembuatan KTP, KK, akte lahir dan Iain-Iain nya Minimnya pengetahuan menyebabkan Ibu-ibu rumah tangga kesulitan meningkatkan pendapatan keluarga Rekomendasi: pelaksanaan fasilitasi pendaftaran kependudukan sesuai lokasi Koefisien : 1 laporan Anggaran : 30000000 Rekomendasi: Bimtek peningkatan pendapatan keluarga di lokasi usulan Koefisien : 40 orang Anggaran : 40000000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi_________ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Rekomendasi: Sudah dianggarkan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti untuk Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), sejumlah Rp. 500.000,- x 75 Orang per- Kabupaten/Kota (8 Kabupaten/Kota) Koefisien : 600 Orang Anggaran : 300000000________________________ Rekomendasi: Sudah dianggarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sejumlah Rp. 2.500.000,-x 90 Orang (8 Kabupaten/Kota) Koefisien : 720 Orang Anggaran : 1800000000_____________ Rekomendasi: Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial yang Belum Memadai bagi Panti Jompo Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Koefisien : 60 Orang Anggaran : 500000000 bantuan pembangunan (SPAL) Karena merusak lingkungan. Belum adanya balai warga pembinaan masyarakat tingkat RT dan RW tidak optimal______ belum adanya MCK untuk warga Rekomendasi: Usulan diproses dengan kegiatan mengaktifkan ruang publik berkreasi secara berkelanjutan kepada IPSI dengan tujuan berdampak secara ekonomi pada pelaku seni/ padepokan dan masyarakat sekitar. Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 500000000______ Rekomendasi: 0 Koefisien : 1 Lembaga Anggaran : 50000000 Belum optimal nya saluran air yang berdampak banjir di saat musim hujan tiba agar kiranya pemerintah provinsi banten membantunya.(Saluran Air Uditch)_____________________ Masyarakat lanjut usia kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga membutuhkan santunan dari Pemerintah Provinsi Banten Permasalahan KeteranganUsulanUrusan Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangkat Daerah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah MENGUSULKAN AGAR PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BISA MAJU DAN BERKEMBANG belum optimalnya bantuan untuk kaum perempuan warga mengharapkan bantuan subsidi modal usaha kecil menengah serta bantuan alat- alat produksi dan akses pemasaran produk Perlu Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan bagi masyarakat prakerja dan UMKM serta membangun pelatihan dan pembiayaan kemitraan bersama dinas terkait, Koperasi, dan dari Per-bankan warga membutuhkan pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha kecil menengah dan bantuan alat-alat produksi Lebih Mengoptimalkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Agar Bisa Maju Dan Berkembang Rekomendasi: pelaksanaan peningkatan industri rumahan perempuan di lokasi usulan Koefisien : 40 orang Anggaran : 40000000 Rekomendasi: pelaksanaan peningkatan industri rumahan perempuan di lokasi usulan Koefisien : 40 orang Anggaran : 30000000 belum optimalnya pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM Rekomendasi: Dalam renja 2023 telah direncanakan untuk kegiatan sosialisasi Fasilitasi Akses permodalan melalui perbankan dan non perbankan dan terkait dengan permodalan mengacu pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koefisien : 50 orang Anggaran : 100000000 Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga_________ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi_________ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi_________ Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rekomendasi: Dengan Catalan UKM Mengacu Pada PP No 7 Tahun 2021 Dim Renja 2023 tlh di rencanakan u/ Keg. pelatihan dan pemberdayaan sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 Kewenangan Provinsi adalah Usaha Kecil yang Omsetnya 2 M s.d 15 M dan Modal Usaha 1 M s.d 10 M Koefisien : 50 orang Anggaran : 100000000________________________ Rekomendasi: Dengan Catalan UKM Mengacu Pada PP No 7 Tahun 2021 Dim Renja 2023 tlh di rencanakan u/ Keg. pelatihan dan pemberdayaan sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 Kewenangan Provinsi adalah Usaha Kecil yang Omsetnya 2 M s.d 15 M dan Modal Usaha 1 M s.d 10 M Koefisien : 200JUTA Anggaran : 200000000________________________ Rekomendasi: Dengan Catalan UKM Mengacu Pada PP No 7 Tahun 2021 Dim Renja 2023 tlh di rencanakan u/ Keg. pelatihan dan pemberdayaan sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 Kewenangan Provinsi adalah Usaha Kecil yang Omsetnya 2 M s.d 15 M dan Modal Usaha 1 M s.d 10 M Koefisien : 70 Orang Anggaran : 100000000______ Rekomendasi: Dalam renja 2023 telah direncanakan untuk kegiatan sosialisasi Fasilitasi Akses permodalan melalui perbankan dan non perbankan dan terkait dengan permodalan mengacu pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koefisien : 250 orang Anggaran : 100000000 KeteranganPermasalahanUsulanUrusan Pangan bantuan pemerintah tidak tepat sasaran Semakin langka dan mahalnya harga kebutuhan pokok Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Ketahanan Pangan Perangkat Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi________ Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Masyarakat meminta alat kebersihan berupa Tong Sampah karena lingkungan yang padat penduduk Harga Padi yang tidak menentu, Menghambat Perekonomian Petani terganggunya lalu lintas jalan warga. Masyarakat mengharapkan penataan tiang listrik yang berdiri yang mengganggu aktivitas warga belum Optimalnya Penyediaan Prasarana Program Ketahanan Pangan petani kurang mampu membutuhkan rumah ketahanan pangan Rekomendasi: Jumlah SDM dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Koefisien : 2 Lembaga bank sampah Anggaran :50000000 Rekomendasi: Sudah diakomodir untuk pembuatan lantai jemur untuk Kabupaten Pandeglang Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 49532000 Rekomendasi: Lokasi akan di survey untuk menentukan jenis dan jumlah pohon untuk penghijauan lingkungan Koefisien : 1000 meter Anggaran : 20000000 Rekomendasi: Tiang listrik dan jaringannya merupakan kewenangan PT. PLN, jadi PT. PLN yang akan menanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. PLN. Koefisien : 5 tiang Anggaran : 2500000 Rekomendasi: Bisa, Masuk dalam kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk KWT atau Kelompok Tani Koefisien : 2 Unit Anggaran : 32500000 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional________ Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi Terjadi pendangkalan dan penyempitan menyebabkan fungsi drainase lingkungan tidak optimal__________________ banyaknya polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, dan mulai punahnya pepohonan, masyarakat menginginkan adanya ruang terbuka hijau________________ Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan hidup menyebabkan kondisi lingkungan tidak terjaga dengan baik Rekomendasi: Jumlah SDM dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Koefisien : 25 Orang Anggaran : 50000000________________________ Rekomendasi: diakomodir pada program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat Koefisien : 30 buah tong sampah Anggaran : 40000000_______ Rekomendasi: Bisa, Untuk pemberian bantuan pangan langsung kepada masyarakat dengan beberapa kriteria yang diatur dalam Pergub No 13 Tahun 2020 Koefisien : 300 orang Anggaran : 37500000________________________ Rekomendasi: Bisa, Masuk kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah) Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 9000000 KeteranganPermasalahanUsulanUrusan Perhubungan belum optimalnya pembangunan lampu penerangan jalan Belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan kriminal Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Perangkat Daerah Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah_______ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi keterbatasan modal bagi pelaku usaha kecil sangat mengharapkan subsidi dari pemerintah provinsi baik langsung melalui data desa maupun bantuan melalui pinjaman Bank kesulitan mengurus dokumen perizinan bagi pelaku usaha Belum optimalnya sarana dan prasarana penerangan jalan umum Belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan kriminal belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan kriminal (PJU) Belum Optimalnya Penyediaan Perlengkapan Penerangan Jalan, Sehingga masyarakat Membutuhkan Penerangan Jalan Umum Rekomendasi: Dapat ditindaklanjuti, kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan Koefisien : 50 orang Anggaran :150000000 Rekomendasi: Dapat ditindaklanjuti berupa kegiatan fasilitasi mempertemukan usaha kecil dengan pelaku usaha/BUMD Banten (Jamkrida) Koefisien : 120 orang Anggaran : 250000000 Penetapan Pemberian Fasilitas/lnsentif di bi dang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Rekomendasi: Akan dilakukan survei pendahuluan kebutuhan PJU pada ruas jalan Provinsi yang berdekatan dengan lokasi yang diusulkan (jika dimungkinkan dapat dilakukan pemasangan PJU pada lokasi dimaksud) Koefisien : 5 titik Anggaran : 200000000_______________________ Rekomendasi: Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 15 unit Anggaran : 60000000 Rekomendasi: Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 20 unit Anggaran : 260000000_______________________ Rekomendasi: Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 5 Meter Anggaran : 30000000________________________ Rekomendasi: Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 260 titik Anggaran : 3380000000_____________________ Rekomendasi: Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 20 unit Anggaran : 260000000 KeteranganPermasalahanUsulanUrusan Tenaga Kerja belum optimalnya pembinaan dan pelatihan belum optimalnya pembinaan pemuda yang masih produktif Dinas Perhubungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Perangkat Daerah Dengan minimnya fasilitas Penerangan jalan khususnya pada malam hari, Warga masyarakat berharap adanya bantuan untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayahnya untuk menunjang kegiatan warga pada malam hari serta meminimalisirtindak kejahatan dan juga untuk terhindar dari kecelakaan. Dengan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), yang menyulitkan warga untuk beraktivitas terutama pada malam hari yang juga rawan akan kegiatan masyarakat yang melintasi jalan tersebut warga meminta dipasang PJU sepanjang jalan lingkungan kelurahan cigoong pembangunan / penambahan Balai Latihan Kerja belum optimalnya penanganan penambahan pengangguran banyaknya orang pribumi yang masih menganggur sehingga warga meminta lapangan pekerjaan Rekomendasi: Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 100 orang Anggaran : 0 Rekomendasi: Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0 Rekomendasi: Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0 Rekomendasi: Akan Disesuaikan dengan Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0 Rekomendasi: Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 100 orang Anggaran : 0 Pembuatan Zona selamat sekolah (ZOSS) di SD 1 Warunggunung Rekomendasi: Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 105 Titik Anggaran : 1470000000 Rekomendasi: Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 20 Titik Anggaran : 260000000_______________________ Rekomendasi: Usulan sedang dalam proses pelaksanaan pada APBD tahun 2022 Koefisien : 300 meter Anggaran : 268299680 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi________ Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Banyaknya pengangguran sehingga salah satu cara mengatasinya perlu diadakan pelatihan - pelatihan dan pembinaan_________________ belum optimalnya lapangan Pekerjaan Sehingga Masyarakat Masih Banyak yang membutuhkan Pekerjaan. Belum Optimalnya Pelatihan Kerja sehingga Warga meminta ada pelatihan khusus ibu-ibu Belum Optimalnya Pembinaan dan Pelatihan kepada sehingga masyarakat membutuhkan Pelatihan pelatihan khusus Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran Rekomendasi: Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 0 Anggaran : 0_______ Rekomendasi: Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang___________ Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah_______ Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rekomendasi: Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 100 Peserta Anggaran : 0 Rekomendasi: Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 50 Orang Anggaran : 0 Rekomendasi: Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 5 UNIT Anggaran : 0 Rekomendasi: Akan Disesuaikan dengan Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2023 Koefisien : 250 jiwa Anggaran : 0 KeteranganPermasalahanUsulanUrusan Urusan Pilihan Kurang optimalnya penanganan Calo yang semakin banyak di lingkungan pabrik. Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Perangkat Daerah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat masalah pengangguran yang semakin meningkat di tengah pandemi covid-19 dan menyediakan lapangan kerja secara luas dan sistematis. belum optimalnya pembinaan dan bantuan alat untuk mempermudah nelayan Kurangnya alat tangkap ikan menyebabkan para nelayan mengalami kesulitan meningkatkan basil tangkapan ikan laut sehingga membutuhkan bantuan Pemerintah Provinsi Banten Kurangnya alat tangkap ikan menyebabkan para nelayan mengalami kesulitan meningkatkan basil tangkapan ikan laut sehingga membutuhkan bantuan Pemerintah Provinsi Banten permohonan pengembangan peningkatan produksi home industri Nelayan mengeluhkan kondisi tempat pelelangan ikan yang sudah rusak Rekomendasi: Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 20 Nelayan Anggaran : 175000000 Rekomendasi: Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten [Sub Kegiatan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan] Koefisien : 100 meter Anggaran : 150000000 Rekomendasi: Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 180000000 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rehabilitasi Pelelangan Ikan Masyarakat meminta mempermudah pelayanan terhadap penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan, izin usaha pembudidayaan ikan, dan surat izin penangkapan ikan belum optimalnya pasokan ikan Rekomendasi: Direncanakan di Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Koefisien : 10TITIK Anggaran : 0 Rekomendasi: Akan Disesuaikan dengan Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2023 Koefisien : 50 orang Anggaran : 0 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil____________ Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar___________ Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan bantuan budidaya ikan lele___________ permohonan bantuan budidaya ikan Rekomendasi: Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 50 buah Anggaran : 250000000_______________________ Rekomendasi: Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 20 Nelayan Anggaran : 175000000 Rekomendasi: Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 155000000_____________________ Rekomendasi: Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 1500 Bibit Lele Anggaran : 100000000 Rekomendasi: Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 50 kg Anggaran : 100000000______________________ Rekomendasi: Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 20 unit Anggaran : 175000000 KeteranganPermasalahanUsulanUrusan Dinas PariwisataPariwisata Perdagangan Dinas PertanianPertanian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas Penataan Prasarana Pertanian Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penguatan pemberdayaan ekonomi khususnya perempuan pada desa wisata Belum tertata dengan baik, destinasi belum secara optimal dimanfaatkan perlu adanya revitalisasi Situ Hiang Cikamunding tempat yang bagus dan strategis tetapi sarana dan prasarana tidak memadai sehingga kurangnya daya tarik masyarakat Belum Optimanya Pengelengaraan PSU Pemukiman sehingga masyarakat membutuhkan Pelebaran Jembatan Masyarakat mengharapkan bantuan untuk kelompok Tani berupa Traktor untuk meninjang kegiatan pertanian Ketersediaan Jalan Usaha Tani (JUT) kurang memadai Rekomendasi: Program dan Kegiatan yang diusulkan akan diakomodir sesuai kebutuhan Koefisien : 50 orang Anggaran : 50000000 Rekomendasi: Dalam Rencana Kerja TA. 2023 dapat diakomodir dalam Rancangan Pengembangan Tematik Siteplan Kec. Cllograng Kab. Lebak Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 200000000 Rekomendasi: Program dan Kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 200000000 Tidak adanya taman bermain, Masyarakat mengharapkan adanya taman yang asri di wilayah Kelurahan Poris Gaga Irigasi yang sudah rusak menyebabkan sistem pengairan belum optimal sehingga perlu diperbaiki untuk mengaliri persawahan yang mayoritas penduduknya bertani Masyarakat masih menggunakan alat tradisional dalam bertani Para petani belum mampu menyediakan prasarana pertanian sehingga membutuhkan bantuan mesin potong rumput_______________ persawahan yang datarannya lebih tinggi / tak terjangkau oleh aliran air (kering) membutuhkan Alkon penyedot air____________ petani masih menggunakan alat seadanya untuk membajak sawah sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama (bantuan hand tractor) Sulitnya untuk mendapatkan bibit yang kualitasnya baik, agar petani mendapatkan hasil panen yang baik agar para petani tidak merasa kecewa dalam hasil panennya yang kurang baik juga ditambah dengan kurangnya benih padi di pesawahan Rekomendasi: - perlu di Verifikasi Kembali - Perlu ditambahkan Data Kelompok Tani Koefisien : 1 unit Anggaran : 30000000 Rekomendasi: - perlu verifikasi lapangan ulang - Perlu ditambahkan kelompok tani Koefisien : 1 buah Anggaran : 30000000 Rekomendasi: - perlu di Verifikasi Kembali - Perlu ditambahkan Data Kelompok Tani Koefisien : 3 unit Anggaran : 6600000_________________________ Rekomendasi: - perlu verifikasi lapangan ulang - Perlu ditambahkan kelompok tani Koefisien : 1 unit Anggaran : 29200000 Rekomendasi: - perlu di Verifikasi Kembali - Perlu ditambahkan Data Kelompok Tani Koefisien : 1 unit Anggaran : 30000000________________________ Rekomendasi: bantuan berbasis Kelompok Tani dengan volume 7.500 Kg dengan kebutuhan benih 25 kg per ha maka luasan yang dibutuhkan sekitar 300 ha lahan padi sawah dengan format Demfarm Padi sawah disesuaikan dengan alokasi anggaran Koefisien : 7500 Kg Anggaran : 112500000 KeteranganPermasalahanUsulanUrusan Urusan Penunjang Pemerintahan Majlis Ta'lim kurang memadai bantuan rehabilitasi mushola Sekretariat Daerah Perangkat Daerah Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan sehingga mengusulkan bantuan dari pemerintah untuk memberikan bibit ternak bebek telur (Bibit ternak bebek telur) Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan bantuan bibit ternak kambing,ayam, bebek Masyarakat Membutuhkan Bibit Palawija, Bibit manggis, Bibit Petai, dan Bibit Durian________ Bantuan Dana Hibah untuk Sarana dan Prasarana tempat Ibadah, baik Masjid, Mushola, maupun Majlis Ta'lim, terkait bantuan anggaran dari pemkab mengenai pengajuan proposal dapat dipermudah secara pengadministrasiannya, oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun Pemerintah Provinsi Banten Rekomendasi: 500 bibit petai 500 bibit durian Koefisien : 1000 bibit Anggaran : 150000000 Rekomendasi: ditindaklanjuti Koefisien : 150 Bibit Anggaran : 20000000 Rekomendasi: ditindaklanjuti Koefisien : 14 Bibit Kambing Anggaran : 40000000 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar masyarakat mengharapkan adanya pemberdayaan peternak bebek______________ Ketersediaan Bibit jeruk serat madu kurang memadai belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan pondok pesantren dan kesejahteraan guru p kurangnya insentif untuk para guru madrasah dan ponpes (bantuan kesejahteraan guru madrasah) mengharapkan bantuan berupa keranda dan tenda serta tempat pemandian jenaz tidak adanya sarana pendidikan baik majlis maupun madrasah ibtidaiyah tidak layaknya bangunan majelis taklim (reno Rekomendasi: ditindaklanjuti Koefisien : 50 ekor Anggaran : 30000000________________________ Rekomendasi: dikembalikan, komoditi tidak sesuai Koefisien : 4000 bibit Anggaran : 1 Pj. GUBERNUR BANTEN, AL MUKTABAR Perubahan RKPD 2023 terkait dengan penyesuaian arah kebijakan, target, dan perubahan pagu indikatif dalam kerangka keuangan daerah juga telah memperhitungkan dan memasukkan basil dan pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan basil penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah Provinsi Banten dan kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK Pemerintah Pusat) Tahun Anggaran 2023. Perubahan RKPD tahun 2023 ini juga disusun sebagai dasar didalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…