DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Sekolah Gratis; Bab lll Larangan; Bab lV Sanksi; Bab V Monitoring dan Evaluasi; Bab Vl Pembinaan dan Pengawasan; Bab Vll Pedanaan; Bab Vlll Ketentuan Lain-Lain; Bab lX Ketentuan PEnutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka berperan mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah perlu menyusun pedoman pemerataan kesempatan sekolah bagi masyarakat Banten di sekolah swasta pada tingkat menengah dan sederajat serta sekolah khusus;
c.bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan program Sekolah Gratis bagi murid di sekolah tingkat menengah swasta dan sederajat, serta sekolah khusus swasta, perlu regulasi sebagai pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah Gratis Bagi Murid di Sekolah Tingkat Menengah Swasta dan Sederajat serta Sekolah Khusus Swasta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SEKOLAH GRATIS BAGI MURID DI SEKOLAH TINGKAT MENENGAH SWASTA DAN SEDERAJAT SERTA SEKOLAH KHUSUS SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
8.Biro adalah Biro yang memfasilitasi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
9.Kepala Biro adalah Kepala Biro yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Satuan Pendidikan adalah sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, sekolah khusus swasta, dan madrasah aliyah swasta, dan pendidikan diniyah formal ulya di Daerah.
12.Sekolah Menengah Swasta dan Sederajat adalah sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, madrasah aliyah swasta, dan pendidikan diniyah formal ulya.
13.Sekolah Khusus Swasta yang selanjutnya disebut SKhS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
14.Murid adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah swasta dan sederajat serta SKhS di Daerah dan memiliki nomor induk kependudukan Daerah.
15.Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya pendidikan bagi Murid yang diperuntukan untuk menunjang kebutuhan Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan.
16.Program Sekolah Gratis yang selanjutnya disebut Sekolah Gratis adalah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan melalui pembiayaan kepada Murid di tingkat sekolah menengah swasta dan sederajat serta sekolah khusus swasta.
17.Biaya Pendidikan adalah biaya yang diperlukan oleh Satuan Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar dan operasional.
18.Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
19.Education Management Information System Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Emispendis adalah suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
20.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
21.verifikasi mandiri adalah suatu kegiatan untuk melakukan kesesuaian permohonan sekolah gratis yang dilaksaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam pelaksanaan Sekolah Gratis di Daerah.

Pasal 3

Sekolah Gratis bertujuan:

a.mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat Banten;dan
c.meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Daerah;

Pasal 4

Sekolah Gratis memiliki sasaran program yang terdiri atas:

a.meningkatkan angka partisipasi sekolah di tingkat Sekolah menengah dan sederajat;
b.meningkatkan standar pelayanan minimal Satuan Pendidikan di Daerah; dan/atau
c.meningkatkan pemerataan Pendidikan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

BAB II

SEKOLAH GRATIS

Pasal 5

(1)Gubernur menyelenggarakan Sekolah Gratis di Daerah.
(2)Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Murid yang mulai memasuki Sekolah Menengah Swasta dan Sederajat serta Sekolah Khusus Swasta sejak tahun ajaran 2025/2026.
(4)Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk Biaya Pendidikan Murid yang meliputi:
1. a.biaya pendaftaran;
2. b.biaya SPP;
3. c.biaya bangunan sekolah;
4. d.biaya lembar kerja siswa; dan
5. e.biaya daftar ulang.
(5)Gubernur dapat merubah peruntukan penggunaan Biaya Pendidikan Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Pembiayaan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada:
1. a.Dinas, untuk sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, dan sekolah khusus swasta; dan
2. b.Biro, untuk madrasah aliyah swasta dan pendidikan diniyah formal ulya.
(2)Dinas atau Biro dalam menganggarkan Pembiayaan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada dokumen perencanaan yang meliputi:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.rencana kerja pemerintah daerah; dan
3. c.rencana kerja perangkat daerah.
(3)Penganggaran sekolah gratis dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.untuk satu tahun anggaran, yakni pada semester genap dan ganjil dalam APBD tahun anggaran berikutnya, paling cepat pada minggu pertama bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Mei;
2. b.untuk semester ganjil dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, paling cepat pada minggu pertama bulan Maret dan paling lambat Minggu kedua bulan Juni.

Pasal 7

Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan kepada Murid yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a.terdaftar sebagai penduduk di Daerah berdasarkan kartu keluarga;
b.tercatat dalam Dapodikdasmen atau Emispendis; dan
c.memiliki nomor induk siswa nasional.

Pasal 8

(1)Satuan Pendidikan yang mengajukan Sekolah Gratis, memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional;
2. b.tercatat dalam Dapodikdasmen atau Emispendis; dan
3. c.terakreditasi.
(2)Petunjuk teknis Satuan Pendidikan untuk mengajukan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekolah Gratis dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.usulan;
b.verifikasi;
c.daftar penerima Sekolah Gratis;
d.penyaluran; dan
e.pertanggungjawaban.

Pasal 10

(1)Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disampaikan Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui:
1. a.Dinas, untuk sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, dan sekolah khusus swasta; dan
2. b.Biro, untuk madrasah aliyah swasta dan pendidikan diniyah formal ulya.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui www.dindikbud.bantenprov.go.id. atau laman resmi lainnya yang ditetapkan dalam petunjuk teknis Kepala Dinas atau Kepala Biro, dengan melampirkan sebagai berikut:
1. a.surat pengantar dari Kepala Satuan Pendidikan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas;
2. b.salinan dokumen pembentukan atau pendirian sekolah/satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pakta integritas dari Kepala Satuan Pendidikan;
4. d.surat pernyataan tidak memungut biaya yang termasuk dalam pembiayaan Sekolah Gratis kepada Murid dan orang tua/wali Murid penerima Sekolah Gratis bermaterai;
5. e.daftar Murid yang memenuhi kriteria Sekolah Gratis; dan
6. f.surat pertanggungjawaban mutlak terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan.
(3)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…