DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Pemilihan Dan Pengembangan Penetapan IKU; 4. Penggunaan Indikator Kinerja Utama; 5. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010 );

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 );
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
15.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
16.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
17.Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
18.Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 86). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
8.Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9.Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran PD sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2017-2022, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
10.Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
11.Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13.Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
14.Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2017-2022.
15.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16.Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
18.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
19.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
20.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
21.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik pada tingkat Provinsi Banten.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

a.untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b.untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan PD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup IKU terdiri atas:
1. a.IKU Pemerintah Provinsi; dan
2. b.IKU PD.
(2)IKU Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

(1)IKU Pemerintah Provinsi dengan IKU PD harus selaras dan sinkron.
(2)IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.IKU Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (outcome); dan
2. b.IKU PD sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (ouput).

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

a.dokumen RPJMD dan/atau Renstra PD, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
b.bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
c.kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
d.kebutuhan data statistik Pemerintah; dan
e.kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU digunakan untuk:

a.perencanaan jangka menengah;
b.perencanaan tahunan;
c.penganggaran;
d.menyusun dokumen penetapan kinerja;
e.pelaporan akuntabilitas kinerja;
f.evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
g.pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan PD sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi dan PD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
(2)Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
(2)Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
(3)Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 April 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 18 April 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan

1.Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun) Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan.
2.Harapan lama sekolah (Satuan: Tahun) Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Adapun rumus untuk penghitungan HLS adalah sebagai berikut: Dimana: HLS = Harapan Lama Sekolah 7 7 n i i i E HLS P  7 7 n i i i E HLS P   NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan Pemerintah yaitu program wajib belajar. Ei = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah Pi = Jumlah seluruh penduduk usia i i = Usia (7, 8,…,n)
3.Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (Satuan: %) Proporsi penduduk Banten yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam rangka Universal Health Coverage (UHC). Alasan pemilihan indikator Untuk memetakan penduduk Banten yang mendapat Jaminan pelayanan kesehatan =  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒 𝑕𝑎𝑡𝑎𝑛  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑥100
4.Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/1000 KH) Dimana: D0−≤1th = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu AKB = D0−≤1th ∑Lahir Hidup x 1000
5.Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH) Ibu yang meninggal pada masa kehamilan, bersalin dan nifas bukan karena kecelakaan atau sakit di wilayah tertentu selama satu tahun Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar =  𝑖𝑏𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑛 𝑕𝑎𝑚𝑖𝑙 ,𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛 ,𝑛𝑖𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎 𝑕 𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 1 𝑡𝑕𝑛  𝑘𝑒𝑙𝑎 𝑕𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑕𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎 𝑕 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑥100 NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
6.Angka Harapan Hidup (Satuan: Tahun) Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
7.Persentase Penanganan Jumlah PMKS (Satuan: %) Cakupan Penanganan Jumlah PMKS Persentase Penanganan Jumlah PMKS yang mendapat Pelayanan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat
8.Index Gini (Satuan: %) Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama G = 1 - 𝑃𝑖 𝑘 𝑖=𝐼 (𝑄𝑖 + 𝑄𝑖−𝐼) dimana: Pi: persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
9.LPE Sektor Perindustrian (Satuan: %) Menunjukan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang industri, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. < Kemenperin 2014> LPE Sektor Perindustrian 𝐺𝑖 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖1 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖0 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖0 𝑥 100% Keterangan: Gi = adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PDRBit = PDRB Sektor Perindustrian pada tahun t PDRBi0 = PDRB Sektor Perindustrian tahun dasar.
10.Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan: %) Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran: 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑝 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑥100% - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
11.Persentase pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %) Cakupan luas penanganan banjir di Provinsi Banten termasuk kesiapsiagaan satgas siaga banjir Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Uumum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air Alasan Pemilihan Indikator: Di Provinsi Banten masih banyak terdapat wilayah yang mengalami banjir, perlu ada upaya penanganan banjir baik pemulihan maupun pencegahan. Formulasi Pengukuran: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎𝑕 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑥100%
12.Pemenuhan tingkat layanan irigasi (Satuan: hektar) Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Formulasi Pengukuran: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝑥100%
13.Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %) Cakupan rumah layak huni di Provinsi Banten. Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tidak layak huni di Provinsi Banten (tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni). Formulasi Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑟𝑢𝑚𝑎𝑕 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑕𝑢𝑛𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥100% NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
14.Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik (Satuan: %) Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi Banten dengan baik dan memenuhi persyaratan. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Formulasi Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑔𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎𝑕 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑔𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑠 𝑥100%
15.Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Hektar) Cakupan luas penataan kawasan kumuh Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur luas kawasan kumuh di Provinsi Banten = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢 𝑕 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎 𝑕 𝑥100
16.cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional (Satuan: %) Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan Alasan Pemilihan Indikator: Masih belum terkelolanya penangana sampah perkotaan di Provinsi Banten Formulasi Perhitungan: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑕 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑕 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑥100%
17.Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan: %) Capaian Poin Demokrasi Katori Baik dan Berkualitas pada Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi KATEGORI/ KRITERIA DEMOKRASI INDEKS KOMPOSIT POIN VARIABEL IDI (DEMOKRASI YANG BAIK Kebebasan Sipil 10 10 10 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan POIN INTERVAL KATEGORI PERSEPSI ASPEK DEMOKRASI 80 - 100 BAIK BERKUALITAS Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik Institusi Demokrasi 60 - 79 CUKUP 50-59 KURANG BAIK DAN BERKUALITAS) 100 Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak-Hak Politik 10 10 10 Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Institusi Demokrasi 10 10 10 10 Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD dan Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Peradilan yang Independen NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
18.Rasio Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah (Satuan: %) Prosentase penegakan peraturan perundang- undangan daerah Provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Alasan Pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Formulasi Perhitungan: 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑚, 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎, 𝑙𝑖𝑛𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 4 𝑥100
19.Indeks Resiko Bencana (Satuan: Nilai) Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain- lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem Risk= 𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑 𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.
20.Angka Kriminalitas (Satuan: jumlah) Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi) Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur tingkat kriminalitas di Provinsi Banten =  𝑇𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘 𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎𝑕𝑢𝑛  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑕 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥10.000
21.Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Satuan: Nilai) IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif dan holistik.‖ ―Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama kn  Wun 100 Wsn Dimana : - Koefisien Indikator Utama ke-n - Bobot Indikator Utama ke-n - Bobot Sub Indikator dari Indikator Utama ke-n NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar. Indikator Utama tersebut adalah:
1.Perencanaan tenaga kerja;
2.Penduduk dan tenaga kerja;
3.Kesempatan kerja;
4.Pelatihan kerja;
5.Produktivitas tenaga kerja;
6.Hubungan Industrial;
7.Kondisi lingkungan kerja;
8.Pengupahan dan kesejahteraan pekerja;
9.Jaminan sosial tenaga kerja.
22.Indeks pembangunan gender (IPG) (Satuan: Nilai) Indeks yang mengukur ukuran tingkat pencapaian tiga indikator utama pembangunan sumber daya manusia dibidang kesehatan, perdidikan, dan pendapatan per = 𝐼𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝐼𝑃𝑀 𝑙𝑎𝑘𝑖 −𝑙𝑎𝑘𝑢 NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan kapita/pengeluaran dengan memperhitungkan ketimpangan jender (untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki–laki dan perempuan
23.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Satuan: Nilai) Indeks untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan IDG = 1/3 (I(par) + I(DM)+I(inc-dis)
24.Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: %) Kemampuan Daerah untuk memenuhi kecukupan pangan masyarakatnya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari IKPRT = 100 — (H (G+(1-G) I) + 0,5 Q (1-H (G + (1-G) I) ) 100 dimana: IKPRT = Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga H = head-count ratio, proporsi penduduk yang kekurangan pangan G = food-gaps, proporsi kekurangan energi/protein dengan kebutuhannya = ukuran ketimpangan dari distribusi food-gaps Q = koefisien variasi dari ketersediaan untuk konsumsi energi/protein
25.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Satuan: %) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang IKLH Provinsi = (IPA×30%) + (IPU×30%) + (ITH×40%) Keterangan: IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat Provinsi IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan mencakup udara, air, dan hutan. ITH = indeks tutupan hutan
26.Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (Satuan: %) Angka yang menunjukan kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu Angka Rata-Rata kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu
27.Persentase Desa Mandiri (Satuan: %) Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk melihat tingkat perkembangan desa di Indonesia. Selain itu, IPD dimaksudkan sebagai instrumen:(a) perencanaan pembangunan desa diIndonesia; (b) monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa; dan (c) pengukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional

a.Penghitungan bobot tiap indicator dalam faktor dengan formula: B= LF RSSL RLF Keterangan: B =nilai bobot, LF =nilai loading factor, RLF =rata-rata loading factor dalam satu faktor, RSSL= nilai rotation sumsof squared loading (% of variance).
b.Penghitungan kontribusi tiap indikator dengan formula: b= B JB Keterangan: NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan tahun 2015–2019 di Indonesia. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75. b =nilai kontribusi, B =nilai bobot, JB =jumlah semua bobot.
1. 28.Laju pertumbuhan penduduk (Satuan: Nilai) Angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu r={(𝑃𝑡𝑃0 ) X ( 1 𝑡 ) - 1} x 100 r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo) Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t 8
2. 29.Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Satuan: %) Perhitungan terhadap penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut. Formulasi Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑕𝑢𝑛 𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑕𝑢𝑛 𝑛 − 1 𝑥100%
3. 30.Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi (Satuan: %) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan kewenangan Provinsi Alasan Pemilihan Indikator: sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran transportasi dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.. Formulasi Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢𝑕𝑘𝑎𝑛 𝑥100%
4. 31.Persentase Pelayanan e- Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai) E-Government (e-Gov) merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan Alasan Pemilihan Indikator: Masih diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan dengan perkembangan teknologi dapat menggunakan pelayanan secara elektronik. Formulasi Perhitungan: Masyarakat yang terlayani e-Gov ∑ X 100 % Permohonan Pelayanan e-Gov NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat.
5. 32.Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan: %) Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas Alasan Pemilihan Indikator: Masih perlunya peningkatan keterbukaan informasi publik dari perangkat daerah di Provinsi Banten. Formulasi Perhitungan: Perangkat Daerah yang membuka akses atas informasi publik ∑ Perangkat Daerah
6. 33.Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi (Satuan: %) Peningkatan persentasi koperasi aktif, Bankable, dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina persentasi koperasi aktif, Bankable, dan Implemantasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina 𝐾𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓, 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑑𝑎𝑛 Implemantasi Penerapan Pelatihan Koperasi 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑘𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑛𝑎
7. 34.Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil (Satuan: %) Persentase Peningkatan Omset, asset dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina Persentase Omset, asset dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑢𝑠𝑎𝑕𝑎 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑢𝑠𝑎𝑕𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎𝑕 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑈𝑠𝑎𝑕𝑎 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑛𝑎 X 100 % NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
8. 35.Jumlah Nilai Investasi (Satuan: triliun) Jumlah realisasi PMDN dan realisasi PMA. Tujuannya untuk menghitung realisasi penanaman modal (PMDN + PMA). Rumus Perhitungan: Jumlah Realiasi PMA+ Realisasi PMDN
9. 36.Indeks Kepuasan Pelayanan Investor (Satuan: %) Penilaian atas kualitas layanan DPMPTSP dari aspek publik yang menggunakan layanannya. Tujuannya untuk melihat tingkat kualitas layanan DPMPTSP kepada publik, semakin tinggi nilai IKM, semakin baik, artinya semakin banyak masyarakat yang merasakan profesionalitas DPMPTSP Rumus Perhitungan: =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑕 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐷𝑃𝑀𝑃𝑇𝑆𝑃 𝑏𝑎𝑖𝑘  𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑃𝑀𝑃𝑇𝑆𝑃 𝑥100
10. 37.Indeks Pembangunan Kepemudaan (Satuan: Nilai) Untuk mengidentifikasi dalam pengembangan dan pemberdyaan kepemudaan Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur jumlah potensi dalam pengembangan dan pemberdyaan kepemudaan. 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 = 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑑𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑑𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑎𝑖𝑛𝑔 NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
11. 38.Indeks Pembangunan Olahraga (Satuan: Nilai) Untuk mengidentifikasi dalam peningkatan olahraga prestasi, pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan olahraga. Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur jumlah atlet berprestasi pada tingkat nasional dan internasional 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 (𝑂𝑙𝑎𝑕𝑟𝑎𝑔𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖) = 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑜𝑙𝑎𝑕𝑟𝑎𝑔𝑎 (𝑂𝑙𝑎𝑕𝑟𝑎𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛) 𝑂𝑙𝑎𝑕𝑟𝑎𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 (𝑃𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑢𝑑𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛)
12. 39.Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah (Satuan: %) mengukur keberlanjutan pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah di Provinsi Banten Alasan pemilihan indikator: mengukur keberlanjutan pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah di Provinsi Banten  𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑢𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛  𝑏𝑢𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎𝑕 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎
13. 40.Persentase peningkatan minat baca masyarakat (Satuan: %) Meningkatnya sikap positif dan ketertarikan masyarakat terhadap aktifitas membaca melalui indikator : frekuensi membaca per minggu, lama membaca perhari, dan banyak buku yang ditamatkan dalam 1 (satu) tahun. Minat baca = 𝑟𝑎𝑡𝑎2 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑐𝑎 3 Skoring minat baca:
a.Sangat rendah (skor ≤= 20)
b.Rendah (skor 20,1 – 40)
c.Sedang (skor 40,1 – 60)
d.Tinggi (skor 60,1 – 80)
e.Sangat tinggi (skor 80,1 – 100) NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
1. 41.Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan (Satuan: %) Tersedianya record centre di Perangkat Daerah Provinsi Banten % Perangkat Daerah = 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎𝑕 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎𝑕 𝑥100
2. 42.Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Satuan: %) Proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun Laju pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007): G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya
3. 43.Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (Satuan: %) Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam hal ini adalah sektor akomodasi makan dan minum baik dalam PDRB ADHK. (Kontribusi sektor akomodasi makan dan minum dalam PDRB ADHK tahun n) dikurangi (Kontribusi sektor akomodasi makan dan minum PDRB ADHK tahun n-1) di bagi (PDRB Kontribusi sektor akomodasi makan dan minum ADHK tahun n-1) NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan kontribusi sektor akomodasi makan dan minum pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun peningkata LPE sektor pariwisata (akomodasi makan dan minum ini) tidak sepenuhnya menunjukkan kinerja sektor ini sesungguhnya, sebab peningkatan kontribusi dapat disebabkan oleh kinerja sektor akomodasi makan dan minum yang meningkat atau sektor diluar sektor akomodasi makan dan minum kontribusinya yang menurun. Sehingga untuk membuktikan kinerja sektor pariwisata yang meningkat perlu didukung oleh indikator kinerja kunci seperti jumlah kunjungan wisatawan NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
4. 43.Pertumbuhan Sektor Pertanian (Satuan: %) Proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun Laju pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007): G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya
5. 44.Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan: %) Perbandingan Luas Kawasan Hutan ditambah dengan Tutupan Hutan diluar Kawasan Hutan yang memiliki kerapatan (vegetasi) diatas 50% dibagi Luas Provinsi Banten 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑇𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛 = 𝐾𝐻 + 𝑇𝐻 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑎𝑟 𝐾𝐻 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 𝑥 100% Keterangan: KH = Kawasan Hutan TH = Tutupan Hutan Catatan:
6. 1.Identifikasi kerapatan vegetasi menggunakan metode/Teknik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dari Citra Landsat 8 Tahun 2016
7. 2.Luas Provinsi Banten menggunakan sumber data dari BPS/Banten dalam angka NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
8. 45.Rasio elektrifikasi (Satuan: %) Rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau Negara Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah penduduk di Provinsi Banten yang telah terlayani aliran listrik. Formulasi Perhitungan: penduduk yang telah mendapat listrik  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑥100%
9. 46.Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (Satuan: %) Perhitungan terhadap pertumbuhan sektor-sektor di bidang sumber daya mineral. Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut. Formulasi Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑆𝐷𝑀 𝑡𝑎𝑕𝑢𝑛 𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑑𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑆𝐷𝑀 𝑡𝑎𝑕𝑢𝑛 𝑛 − 1 𝑥100%
10. 47.Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting (Satuan: %) Tingkat inflasi menunjukan persentase tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang pokok (beras, rokok, gula, jagung kedelai, minyak goreng, daging beku, bawang merah) dan bahan galian srategis (aspalt, bijih besi, minyak bumi, dan bahan tambang) < Bregman EM , Feses EJ . 2003> Tingkat inflasi 𝐿𝑎𝑗𝑢 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 = 𝐼𝐻𝐾𝑛 − 𝐼𝐻𝐾0 𝐼𝐻𝐾0 𝑥 100% Keterangan: IHKn = Indeks Harga Konsumen pada tahun n IHK0 = Indeks Harga Konsumen pada tahun 0 NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
11. 48.LPE Sektor Perdagangan (Satuan: %) Menunjukan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. <David, FR. 2014. Strategi Management > LPE sektor perdagangan 𝐺𝑖 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖1 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖0 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖0 𝑥 100% Keterangan : G = adalah tingkat pertumbuhan sektor Perdagangan yang dinyatakan dalam persen. PDRB it = PDRB Sektor Perdagangan pada tahun t PDRB 0 = pendapatan daerah pada tahun dasar.
12. 49.Capaian Pelayanan Publik (Satuan: %) Kepuasan pelayanan badan penghubung sebagai wakil dari Pemerintah Daerah terhadap lembaga dan masyarakat, 1) Indikator: jumlah lembaga yang dilayani dibagi jumlah lembaga: =  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑥 100% 2) Capaian Masyarakat yang dilayani (Orang) Nilai Persepsi Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang) Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 >1000 A Sangat Baik 2 501-999 B Baik 3 <500 C Cukup NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
13. 50.Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
14. 51.Capaian Program- program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD Capaian Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD pada tahun berkenaan Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian pelayanan penunjang pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐷𝑃𝑅𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐷𝑃𝑅𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑥100 NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan maupun Dokumen RKPD (Satuan: %)
15. 52.Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai) Untuk menentukan kualitas dalam konteks maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan Level Keterangan 1 (belum ada) Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal 2 (Rintisan) Praktik pengendalian internal bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan 3 (Berkembang) Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya 4 (Terdefinisi) Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai 5 (Terkelola dan Terukur) Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi 6 ( Optimum) Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis
16. 53.Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan: Peringkat) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan (RKPD) dengan parameter penilaian Pangripta 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎𝑕 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑔𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑟𝑖𝑝𝑡𝑎 𝑥100 NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan
17. 54.Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) (Satuan: %) Capaian Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pendapatan daerah Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah = pendapatan asli daerah  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑕 𝑥100
18. 55.Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (Satuan: Opini) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern Level Keterangan 1 Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 2 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 3 Tidak Wajar (Adverse Opinion) 4 Tidak Menyatakan Pendapat (Discleamer)
19. 56.Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (Satuan: %) Pencapaian kinerja dan kedisiplinan ASN Pemerintah Provinsi Banten yang diukur melalui pencapaian kinerja yang berkategori baik ASN pada setiap bulan Indeks Profesionalisme= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑕 𝐴𝑆𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑕 𝐴𝑆𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑥 100 NO Indikator Kinerja Utama Pemerintah Definisi Operasional Rumus Perhitungan diimbangi/sinergi dengan ketentuan terhadap peraturan yang berlaku
20. 57.Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (Satuan: Nilai) Kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek skill, knowledge dan attitude yang dibuktikan dari sertifikat kelulusan mengikuti kegiatan Pengembangan SDM Aparatur (kegiatan pendidikan dan pelatihan) Indeks Kompetensi = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑕 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑕 𝐴𝑆𝑁 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑥 100
21. 58.Cakupan Penelitian dan pengembangan (Satuan: %) Capaian penelitian yang dihasilkan dan dimanfaatkan Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka evidence based policy  𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛  𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 x 100 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH.M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Kinerja Utama (esselon II)
22. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
23. 2.Rata-rata lama sekolah Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
24. 3.Harapan lama sekolah Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Adapun rumus untuk penghitungan HLS adalah sebagai berikut: Dimana: HLS = Harapan Lama Sekolah Ei = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah Pi = Jumlah seluruh penduduk usia i i = Usia (7, 8,…,n)
25. 4.Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah Alasan pemilihan indikator: mengukur keberlanjutan pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah di Provinsi Banten ݊݅ ݅ݏܽݒ݋ܾ ܽݕܽ݀ݑ ݃݊ܽݕ݈݁݅݀ ݊ܽ݇݅ݎܽݐݏ ܾ ܽݕܽ݀ݑ݁ܽ݀ ܽݎ ℎ ݃݊ܽݕܽ݀ܽ Indikator Kinerja Program (esselon III) 7 7 n i i i E HLS P  7 7 n i i i E HLS P   NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
26. 1.Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
27. 2.Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah menengah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang sekolah menengah (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. APK th = ா ௧ ௛ ௉ ௧ ௛.௔ ݔ100 Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E t h = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h Ph,a t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h
28. 3.Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah menengah Proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah di Sekolah Menengah terhadap penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun. APM th = ா ௧ ௛.௔ ௉ ௧ ௛.௔ ݔ100 dimana: h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun Eh, a t = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t Ph,a t = jumlah penduduk kelompok usia a NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
29. 4.Angka Putus Sekolah SMA Proporsi penduduk usia sekolah menengah yang tidak bersekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah yang bersekolah Alasan Pemilihan Indikator: untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada jenjang SMA APS SMA=  ௖௔௣௔௜௔௡ ௞௜௡௘௥௝௔ ஺௉ௌ ௌெ஺ ௦௘ ௄௔௕ ௗ௔௡ ௄௢௧௔  ௦௘௟௨௥௨௛ ஺௉ௌ ௌெ஺ ௦௘ ௄௔௕ ௗ௔௡ ௄௢௧௔ ݔ100
30. 5.Angka Putus Sekolah SMK Proporsi penduduk usia sekolah menengah yang tidak bersekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah yang bersekolah Alasan Pemilihan Indikator: untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada jenjang SMK APS SMK=  ௖௔௣௔௜௔௡ ௞௜௡௘௥௝௔ ஺௉ௌ ௌெ஺ ௦௘ ௄௔௕ ௗ௔௡ ௄௢௧௔  ௦௘௟௨௥௨௛ ஺௉ௌ ௌெ஺ ௦௘ ௄௔௕ ௗ௔௡ ௄௢௧௔ ݔ100
31. 6.Angka kelulusan SMA Proporsi kelulusan siswa SMA pada Ujian Nasional Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur pencapaian peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada satuan pendidikan tersebut. AKL SMA=  ௞௘௟௨௟௨௦௔௡ ௣௔ௗ௔ ௝௘௡௝௔௡௚ ௌெ஺  ௦௜௦௪௔ ௧௜௡௚௞௔௧ ௧௘௥௧௜௡௚௚௜ ௝௘௡௝௔௡௚ ௌெ஺ ௣ௗ ௧௛௡ ௦௘௕௘௟௨௠௡௬௔ ݔ100
32. 7.Angka kelulusan SMK Proporsi kelulusan siswa SMK pada Ujian Nasional Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur pencapaian peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada satuan pendidikan tersebut. AKL SMK=  ௞௘௟௨௟௨௦௔௡ ௣௔ௗ௔ ௝௘௡௝௔௡௚ ௌெ஺  ௦௜௦௪௔ ௧௜௡௚௞௔௧ ௧௘௥௧௜௡௚௚௜ ௝௘௡௝௔௡௚ ௌெ஺ ௣ௗ ௧௛௡ ௦௘௕௘௟௨௠௡௬௔ ݔ100
33. 8.Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA Nilai rata-rata Ujian dibandingkan mata pelajaran yang diberikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Rata-rata =  ே௜௟௔௜ ௎௝௜௔௡  ெ௔௧௔ ௉௘௟௔௝௔௥௔௕ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
34. 9.Nilai Rata-rata Ujian SMK Nilai rata-rata Ujian dibandingkan mata pelajaran yang diberikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rata-rata =  ே௜௟௔௜ ௎௝௜௔௡  ெ௔௧௔ ௉௘௟௔௝௔௥௔௕ ݔ100
35. 10.Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS Nilai rata-rata Ujian dibandingkan mata pelajaran yang diberikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Rata-rata =  ே௜௟௔௜ ௎௝௜௔௡  ெ௔௧௔ ௉௘௟௔௝௔௥௔௕ ݔ100
36. 11.Persentase SMK yang menerapkan link and match Perbandingan SMK yang menerapkan pengembangan untuk meningkatkan relevansi Sekolah Menengah Kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha serta dunia industri khususnya =  ௌெ௄ ௬௔௡௚ ௠௘௡௘௥௔௣௞௔௡ ௟௜௡௞ ௔௡ௗ ௠௔௦௧௖௛  ் ௢௧௔௟ ௌெ௄ ݔ100
37. 12.Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus
38. 1.Perbandingan antara jumlah anak berkebutuhan khusus yang masih bersekolah (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun. APK th = Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E t h = adalah jumlah anak berkebutuhan khusus yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h Ph,a t = adalah jumlah anak berkebutuhan khusus yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
39. 2.Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Yang Sudah Terlayani Pendidikannya
40. 3.Cakupan Pembinaan Terhadap Sekolah Khusus dan Layanan Khusus = ∑ siswa sekolah khusus (Pendidikan Khusus)+ ∑ siswa Sekolah Inklusif (Pendidikan Layanan Khusus) ∑ Populasi Anak Usia Sekolah yang berkebutuhan khusus Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur Ketercapaian Pelayanan Pendidikan di Sekolah Khusus dan Layanan Khusus di Provinsi Banten. ݇݁ܵ ݈ܽ݋ ℎ ݏݑݏݑℎܭ݊ܽ݀ ݊ܽ݊ܽݕܽܮ ݏݑݏݑℎܭ ݃݊ܽݕܾܽ݊݅݅݀ ݇݁ܵ ݈ܽ݋ ℎ ݏݑݏݑℎܭ݊ܽ݀ ݊ܽ݊ܽݕܽܮ ݏݑݏݑℎܭ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ܽ݇ܽݐ݁݌ (݃݊݅ݐݏ݅ݔܧ )
41. 13.Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK Mengukur profesionalisme guru SMK secara akademis
42. 1.Tujuannya untuk mengetahui level kompetensi individu guru dan peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi professional;
43. 2.UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan professional;
44. 3.Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru.
45. 14.Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA Mengukur profesionalisme guru SMA secara akademis
46. 1.Tujuannya untuk mengetahui level kompetensi individu guru dan peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi professional;
47. 2.UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan professional;
48. 3.Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru.
49. 15.Persentase guru SMA yang bersertifikat Proporsi guru SMA yang telah lulus ujian sertifikasi dibandingkan jumlah total guru =  ீ ௨௥௨ ௌெ஺ ௬௔௡௚ ௟௨௟௨௦ ௌ௘௥௧௜௙௜௞௔௦௜  ் ௢௧௔௟ ௚௨௥௨ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
50. 16.Persentase guru SMK yang bersertifikat Proporsi guru SMK yang telah lulus ujian sertifikasi dibandingkan jumlah total guru =  ீ ௨௥௨ ௌெ௄ ௬௔௡௚ ௟௨௟௨௦ ௌ௘௥௧௜௙௜௞௔௦௜  ் ௢௧௔௟ ௚௨௥௨ ݔ100
51. 17.Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran Proporsi akses dan mutu media pembelajaran =  ௌ௘௞௢௟௔௛ ௬௔௡௚ ௠௘௠௜௟௜௞௜ ௔௞௦௘௦ ௗ௔௡ ௠௘௡௜௡௚௞௔௧௞௔௡ ௠௨௧௨ ௠௘ௗ௜௔ ௣௘௠௕௘௟௔௝௔௥௔௡  ் ௢௧௔௟ ௦௘௞௢௟௔௛ ݔ100
52. 18.Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten Jumlah event budaya yang dipentaskan Alasan pemilihan indikator: mengukur keberlanjutan pelestarian event budaya di Provinsi Banten ݁ ݐ݊݁ݒܾ ܽݕܽ݀ݑ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ܽ݇ݏܽݐ݊݁݌ ݁ ݐ݊݁ݒܾ ܽݕܽ݀ݑ ݈݅ݏܽℎ ݊ܽ݅ݎܽݐݏ݈݁݁݌
53. 19.Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) Cakupan pembinaan terhadap organisasi kesenian seperti : Sanggar Seni di Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SKh), Dewan Kesenian Banten (DKB), Komunitas Seni yang dibina oleh Perguruan Tinggi (PT)/SKPD/Lembaga Pemerintah, dan Sanggar Seni yang dikelola oleh Masyarakat. Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan pembinaan organisasi kesenian di Provinsi Banten. Indeks Cakupan (IC) =  ௢௥௚௔௡௜௦௔௦௜ ௞௘௦௘௡௜௔௡ ௬௔௡௚ ௗ௜௕௜௡௔  ௢௥௚௔௡௜௦௔௦௜ ௞௘௦௘௡௜௔௡ ௬௔௡௚ ௗ௜௣௘௧௔௞௔௡ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
54. 20.Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya Tingkat cakupan fasilitasi dan apresiasi seni di Sanggar Seni di Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SKh), Dewan Kesenian Banten (DKB), Komunitas Seni di PT/SKPD/Lembaga Pemerintah, dan Sanggar Seni yang dikelola oleh Masyarakat. Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan apresiasi dan kreatifitas karya budaya di Provinsi Banten. Indeks Cakupan Apresiasi (ICA) =  ௞௔௥௬௔ ௕௨ௗ௔௬௔ ௬௔௡௚ ௗ௜௔௣௥௘௦௜௔௦௜  ௞௔௥௬௔ ௕௨ௗ௔௬௔ ௬௔௡௚ ௗ௜௣௘௧௔௞௔௡
55. 21.Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya Tingkat cakupan pelestarian nilai-nilai sejarah dan warisan budaya di Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SKh), Komunitas Sejarah dan Budaya di lingkungan PT, dan Komunitas Sejarah dan Budaya di Masyarakat. Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan pelestarian nilai-nilai sejarah dan warisan budaya di Provinsi Banten. Indeks Pelestarian Warisan Budaya (IPW) =  ௐ௔௥௜௦௔௡ ஻௨ௗ௔௬௔ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௘௦௧௔௥௜௞௔௡  ௐ௔௥௜௦௔௡ ஻௨ௗ௔௬௔ ௬௔௡௚ ௗ௜௣௘௧௔௞௔௡
56. 22.Cakupan Pelayanan Museum
57. 1.Tingkat pemenuhan sarana/ prasarana dan koleksi museum.
58. 2.Prosentase pengunjung museum . Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat pemenuhan sarana/prasaran dan koleksi museum di Provinsi Banten.  Indeks Prasarana Museum (IPM) =  ௌ௔௥௔௡௔ ௗ௔௡ ௄௢௟௘௞௦௜ ௬௔௡௚ ௧௘௥௣௘௡௨௛௜  ௌ௔௥௔௡௔ ௗ௔௡ ௄௢௟௘௞௦௜ ௬௔௡௚ ௗ௜௣௘௥௟௨௞௔௡  Indeks Pengunjung Museum (IP) =  ௉௘௡௚௨௡௝௨௡௚ ெ௨௦௘௨௠  ௐ௔௥௚௔ ௉௢௧௘௡௦௜ ௉௘௡௚௨௡௝௨௡௚ ெ௨௦௘௨௠ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
59. 23.Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tingkat cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan terhadap jumlah kawasan cagar budaya yang tercatat. Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan pelestarian kawasan cagar budaya (CB) di Provinsi Banten. Indeks Pelestarian Kawasan CB (IPKCB) =  ஼௔௚௔௥ ஻௨ௗ௔௬௔ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௘௦௧௔௥௜௞௔௡  ஼௔௚௔௥ ஻௨ௗ௔௬௔ ௬௔௡௚ ௧௘௥௖௔௧௔௧
60. 24.Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya Tingkat cakupan benda cagar budaya yang dilestarikan terhadap jumlah benda cagar budaya yang tercatat. Alasan pemilihan indikator: untuk memetakan tingkat cakupan pelestarian benda cagar budaya (CB) di Provinsi Banten. Indeks Pelestarian Benda CB (IPBCB) =  ஻௘௡ௗ௔ ஼௔௚௔௥ ஻௨ௗ௔௬௔ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௘௦௧௔௥௜௞௔௡  ஻௘௡ௗ௔ ஼௔௚௔௥ ஻௨ௗ௔௬௔ ௬௔௡௚ ௧௘௥௖௔௧௔௧ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
61. 2.Dinas Kesehatan Indikator Kinerja Utama (esselon II)
62. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
63. 2.Angka Harapan Hidup Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
64. 3.Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) Dimana: D0−≤1th = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu AKB =D0−≤1th ∑Lahir Hidup x 1000 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
65. 4.Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) Ibu yang meninggal pada masa kehamilan, bersalin dan nifas bukan karena kecelakaan atau sakit di wilayah tertentu selama satu tahun Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar =  ௜௕௨ ௬௔௡௚ ௠௘௡௜௡௚௚௔௟ ௞௥௡ ௛௔௠௜௟,௕௘௥௦௔௟௜௡ ,௡௜௙௔௦ ௗ௜ ௦௨௔௧௨ ௪௜௟௔௬௔௛ ௧௧௧ ௦௘௟௔௠௔ ଵ ௧௛௡  ௞௘௟௔௛௜௥௔௡ ௛௜ௗ௨௣ ௗ௜ ௪௜௟௔௬௔௛ ௧௘௥௦௘௕௨௧ ௗ௔௡ ௣௔ௗ௔ ௞௨௥௨௡ ௪௔௞௧௨ ௬௔௡௚ ௦௔௠௔ ݔ100
66. 5.Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Proporsi penduduk Banten yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam rangka UHC (Universal Health Coverage). Alasan pemilihan indikator Untuk memetakan penduduk Banten yang mendapat Jaminan pelayanan kesehatan =  ௣௘௡ௗ௨ௗ௨௞ ௬௔௡௚ ௠௘௡ௗ௔௣௔௧ ௝௔௠௜௡௔௡ ௣௘௟௔௬௔௡௔௡ ௞௘௦௘௛௔௧௔௡  ௧௢௧௔௟ ௣௘௡ௗ௨ௗ௨௞ ஻௔௡௧௘௡ ݔ100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
67. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – B Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 81,25 4 3,26 – 4,00 81,26 – 100 A Sangat Baik
68. 2.Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Perbandingan Jumlah Persalinan yang ditolong di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan total persalinan Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar =  ௣௘௥௦௔௟௜௡௔௡ ௬௔௡௚ ௗ௜௧௢௟௢௡௚ ௗ௜ ௙௔௦௜௟௜௧௔௦ ௣௘௟௔௬௔௡௔௡ ௞௘௦௘௛௔௧௔௡  ௧௢௧௔௟ ௣௘௥௦௔௟௜௡௔௡ ݔ100
69. 3.Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani Jumlah balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani dibandingkan seluruh kasus gizi buruk Alasan pemilihan indikator: Untuk mengevaluasi kualitas pelayanan terhadap gizi buruk =  ௕௔௟௜௧௔ ௚௜௭௜ ௕௨௥௨௞ ௬௔௡௚ ௗ௜௥௔௪௔௧ ௗ௔௡ ௗ௜௧௔௡௚௔௡௜  ௦௘௟௨௥௨௛ ௞௔௦௨௦ ௚௜௭௜ ௕௨௥௨௞ ݔ100
70. 4.Persentase Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat Capaian Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur keberhasilan program kesehatan masyarakat (Preventif dan Promotif) ܾܽ݇ ݇ ܽݐ݋ ݃݊ܽݕܽܿ݊݁݉ ݅ܽ݌ ݐ݁݃ݎܽݐܽ݇݅݀݊݅ ݎ݋ݐ݁݇ ݁ݏ ݊ܽݐܽℎܽ݉ ݐܽ݇ܽݎܽݕݏ  ݈ܽݐ݋ݐ ܾܽܭ ܽݐ݋ܭ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
71. 5.Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan Proporsi penduduk Banten yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam rangka UHC (Universal Health Coverage). Alasan pemilihan indikator Untuk memetakan penduduk Banten yang mendapat Jaminan pelayanan kesehatan =  ௣௘௡ௗ௨ௗ௨௞ ௬௔௡௚ ௠௘௡ௗ௔௣௔௧ ௝௔௠௜௡௔௡ ௣௘௟௔௬௔௡௔௡ ௞௘௦௘௛௔௧௔௡  ௧௢௧௔௟ ௣௘௡ௗ௨ௗ௨௞ ஻௔௡௧௘௡ ݔ100
72. 6.Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKTL, Laboratorium) Capaian pelayanan kesehatan yang terakreditasi Alasan pemilihan indikator: untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan =  ௦௔௥௔௡௔ ௣௘௟௔௬௔௡௔௡ ௞௘௦௘௛௔௧௔௡ ௬௔௡௚ ௧௘௥௔௞௥௘ௗ௜௧௔௦௜  ௧௢௧௔௟ ௝௨௠௟௔௛ ௦௔௥௔௡௔ ௣௘௟௔௬௔௡௔௡ ௞௘௦௘௛௔௧௔௡ ݔ100
73. 7.Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat Capaian pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui tahapan pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat. =  ௧௔௛௔௣௔௡ ௣௘௠௕௔௡௚௨௡௔௡ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௔௞௦௔௡௔௞௔௡  ௧௔௥௚௘௧ ௗ௔௟௔௠ ௦௔௧௨ ௧௔௛௨௡ ݔ100
74. 8.Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan:%) Capaian pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui tahapan pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan. =  ௧௔௛௔௣௔௡ ௣௘௠௕௔௡௚௨௡௔௡ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௔௞௦௔௡௔௞௔௡  ௧௔௥௚௘௧ ௗ௔௟௔௠ ௦௔௧௨ ௧௔௛௨௡ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
75. 9.Persentase Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan Capaian Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur keberhasilan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan. ܾܽ݇ ݇ ܽݐ݋ ݃݊ܽݕܽܿ݊݁݉ ݅ܽ݌ ݐ݁݃ݎܽݐܽ݇݅݀݊݅ ݎ݋ݐܲ 2ܲ  ݈ܽݐ݋ݐ ܾܽܭ ܽݐ݋ܭ ݔ100
76. 10.Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang di Rekrut dan di tingkatkan Kompetensinya Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut, ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan di daerah terpencil Alasan pemilihan indikator: Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Banten. Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut
77. 11.Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk menghitung Rasio Pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan Alasan pemilihan indikator: sebagai penunjang pelayanan kesehatan. Rasio Pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan =  ௣௘௠௘௡௨௛௔௡ ௢௕௔௧ ௣௨௕௟௜௞ ௗ௔௡ ௣௘௥௕௘௞௔௟௔௡ ௞௘௦௘௛௔௧௔௡  ௧௔௥௚௘௧ ௗ௔௟௔௠ ௦௔௧௨ ௧௔௛௨௡ ݔ100
78. 12.Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian Capaian Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dibandingkan jumlah sarana kefarmasian yang ada Alasan pemilihan indikator: sebagai penunjang pelayanan kefarmasian. =  ௦௔௥௔௡௔ ௞௘௙௔௥௠௔௦௜௔௡ ௬௔௡௚ ௗ௜௕௜௡௔  ௦௔௥௔௡௔ ௞௘௙௔௥௠௔௦௜௔௡ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
79. 13.Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani Capaian Jenis Pemeriksaan pelayanan Laboratorium yang dilaksanakan dibandingkan dengan seluruh jenis pemeriksaan Alasan pemilihan indikator: untuk meningkatkan fungsi pelayanan di Laboratorium kesehatan. =  ௝௘௡௜௦ ௣௘௠௘௥௜௞௦௔௔௡ ௟௔௕௢௥௔௧௢௥௜௨௠ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௔௞௦௔௡௔௞௔௡  ௧௢௧௔௟ ௝௨௠௟௔௛ ௝௘௡௜௦ ௣௘௠௘௥௜௞௦௔௔௡ ݔ100
80. 14.Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM Capaian Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja di wilayah kerja BKKM dibandingkan seluruh Perusahaan di wilayah kerja BKKM Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan kerja BKKM =  ௣௘௥௨௦௔௛௔௔௡ ௬௔௡௚ ௠௘௡ௗ௔௣௔௧ ௣௘௟௔௬௔௡௔௡ ௞௘௦௘௛௔௧௔௡ ௞௘௥௝௔  ௧௢௧௔௟ ௝௨௠௟௔௛ ௣௘௥௨௦௔௛௔௔௡ ௪௜௟௔௬௔௛ ௞௘௥௝௔ ஻௄௄ெ ݔ100
81. 15.Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (satuan :%) Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Medis RSUD Banten yang terpenuhi Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian penunjang pelayanan medis di RSUD Banten. =  ௌ௉ெ ௉௘௟௔௬௔௡௔௡ ெ௘ௗ௜௦ ோௌ௎ ஻௔௡௧௘௡ ௬௔௡௚ ௧௘௥௣௘௡௨௛௜  ௌ௧௔௡ௗ௔௥ௌ௉ெ ௉௘௟௔௬௔௡௔௡ ெ௘ௗ௜௦ ݔ100
82. 16.Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (satuan :%) Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Keperawatan RSUD Banten yang terpenuhi Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian penunjang pelayanan keperawatan di RSUD Banten. =  ௌ௉ெ ௉௘௟௔௬௔௡௔௡ ௄௘௣௘௥௔௪௔௧௔௡ ோௌ௎ ஻௔௡௧௘௡ ௬௔௡௚ ௧௘௥௣௘௡௨௛௜  ௌ௧௔௡ௗ௔௥ௌ௉ெ ௉௘௟௔௬௔௡௔௡ ௄௘௣௘௥௔௪௔௧௔௡ ݔ100
83. 17.Capaian pemenuhan standar sarana dan prasarana RSUD Banten (Satuan:%) Capaian Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui capaian pemenuhan standar sarana dan prasarana RSUD Banten =  ௦௔௥௔௡௔ ௣௥௔௦௔௥௔௡௔ ௬௔௡௚ ௧௘௥௣௘௡௨௛௜  ௝௨௠௟௔௛ ௦௧௔௡ௗ௔௥ ௦௔௥௔௡௔ ௣௥௔௦௔௥௔௡௔ ோ௨௠௔௛ ௌ௔௞௜௧ ݔ100
84. 18.Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping Capaian Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui daya tampung pasien di ruang perawatan RSUD Malingping. Formulasi Pengukuran : Bed Occupancy Ratio (BOR) Rata-rata jumlah pasien keluar * jumlah kapasitas tempat tidur * 100%. Angka yang menunjukkan presentase tempat tidur yg digunakan dalam satu tahun, BOR ideal = 75–85 %
85. 19.Indeks kepuasan Pernyataan Puas oleh Pernyataan Puas oleh pelanggan kepada rumah sakit sesuai standar pelayanan NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan pelanggan RSUD Malingping pelanggan kepada rumah sakit sesuai standar pelayanan minimal, dilaksanakan melalui survey minimal, dilaksanakan melalui survey
86. 20.Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM RSUD Malingping (Satuan:%) Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan RSUD Malingping yang terpenuhi Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur capaian Standar pelayanan Minimal di RSUD Malingping. =  ௌ௉ெ ௉௘௟௔௬௔௡௔௡ ௬௔௡௚ ௧௘௥௣௘௡௨௛௜  ௌ௧௔௡ௗ௔௥ௌ௉ெ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
87. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Indikator Kinerja Utama (esselon II)
88. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja yang dilaporkan, output, outcome dan kinerja lainnya TOTAL 100
89. 2.Tingkat Kemantapan Jalan Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penilikan Jalan Alasan Pemilihan Indikator: untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran: ݆݈݆݃݊ܽ݊ܽܲ݊ܽܽ ݈݉ܽܽ݀ ݇ ݅ݏ݅݀݊݋݊ܽ݉ ܶ݌ܽݐ ݈ܽݐ݋ ݆݃݊ܽ݊ܽ݌݈݆݊ܽܽ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ݌ ݔ100% - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
90. 3.Persentase pemulihan dan pencegahan banjir Cakupan luas penanganan banjir di Provinsi Banten termasuk kesiap siagaan satgas siaga banjir Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 13/PRT/M/2015 tentang Penaggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Air Rusak Alasan Pemilihan Indikator: Di Provinsi Banten masih banyak terdapat wilayah yang mengalami banjir, perlu ada upaya penanganan banjir baik pemulihan maupun pencegahan. Formulasi Pengukuran: ݏܽݑܮܽ ܽ݁ݎ ݃݊ܽݕ ݈ܽ݁ݐ ℎ݅݀ ݅݊ܽ݃݊ܽݐ ݏܽݑܮܽ ܽ݁ݎ ݊ܽݓܽݎܾܽ݊ܽܿ݊݁ ݔ100%
91. 4.Pemenuhan tingkat layanan irigasi Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Formulasi Pengukuran: ݏܽݑܮܽ ܽ݁ݎ݅ ݅ݏܽ݃݅ݎ ݃݊ܽݕ ܶ݅݊ܽݕ݈ܽݎ݁ݐ ݈ܽݐ݋݈ ݏܽݑܽ ܽ݁ݎ݅ ݅ݏܽ݃݅ݎ ݔ100%
92. 5.Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang Prosentase kesesuaian ruang terhadap pelaksanaan pembangunan Alasan Pemilihan Indikator: dalam mendukung dan mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, pengendalian ini efektif apabila 4 aspek pengendalian terpenuhi indikator yaitu Penetapan zonasi, pemberian insetif dan disinsentif, perijinan dan penegakan sanksi Formulasi Pengukuran: ݊ܽ݅ܽݑݏ݁ݏ݁ܭ ݊ܽݐ݂ܽܽ݊ܽ݉݁݌ ݃݊ܽݑݎ ݌ܽ݀ܽℎ ݎ݁ݐ ܽ݊ܽܿ݊݁ݎ ݊ܽ݇ݑݐ݊ݑݎ݁݌ ݃݊ܽݑݎ ݏܽݑܮ݈ܽ ݊ܽℎ ݊ܽ݇ݑݐ݊ݑݎ݁݌ ݔ100% Indikator Kinerja Program (esselon III) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
93. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 – 100 A Sangat Baik
94. 2.Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %) Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. FormulasiPengukuran : ݆݈݆݃݊ܽ݊ܽܲ݊ܽܽ ݈݉ܽܽ݀ ݇ ݅ݏ݅݀݊݋݊ܽ݉ ܶ݌ܽݐ ݈ܽݐ݋ ݆݃݊ܽ݊ܽ݌݈݆݊ܽܽ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ݌ ݔ100% - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan
95. 3.Persentase Jalan Provinsi yang Belum Memenuhi Standar Teknis Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi yang sudah memenuhi standar atau Alasan Pemilihan Indikator :untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi ruas jalan dapat berfungsi optimal dan memenuhi SPM jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan. Formulasi Pengukuran: NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan (Satuan: %) persyaratan teknis. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan ݆݃݊ܽ݊ܽܲ ݈݆݊ܽܽ ݃݊ܽݕ݈ܾ݁ ݉ݑ݊݁݉݁݉ ݑ ݅ℎ ܶݎܽ݀݊ܽݐݏ ݈ܽݐ݋ ݆݃݊ܽ݊ܽ݌݈݆݊ܽܽ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ݌ ݔ100%
96. 4.Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %) Persentase dari jumlah jembatan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi jembatan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : ݈ܽ݉ݑܬ ℎܾ݆ܽ݉݁ ݊ܽݐ݈݉ܽܽ݀ ݇ ݅ݏ݅݀݊݋݊ܽ݉ ܶ݌ܽݐ ݈ܽ݉ݑ݆݈ܽݐ݋ ℎܾ݆ܽ݉݁ ݊ܽݐ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ݌ ݔ100% - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan
97. 5.Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %) Persentase dari tersusunnya Peraturan Daerah tentang RDTR pada 8 Kawasan Strategis Provinsi Banten Alasan Pemilihan Indikator: Dalam mewujudkan pembangunan sektoral pada kawasan strategis Provinsi yang terintegrasi di Provinsi Banten diperlukan rencana tata ruang yang baik. Untuk 5 Tahun direncanakan disusun 8 Peraturan Daerah pada 8 kawasan strategis Provinsi. Formulasi Pengukuran: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݁ܲ ܽ݀ݎܴܴܶ ܲܵܭ 8 ݔ100%
98. 6.Persentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %) Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di Provinsi Banten yang memenuhi standar yang berlaku (K3, standar kompetensi kerja, standar remunerasi minimal, Alasan Pemilihan Indikator: Dalam mewujudkan pelaksanaan jasa konstruksi yang baik, diperlukan badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar dan mampu bersaing dengan BUJK dari wilayah lain. Formulasi Pengukuran: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܭܬܷܤ ݃݊ܽݕ݊݁݉݁݉ ݑ ݅ℎ ݎܽ݀݊ܽݐݏ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܭܬܷܤ݅݀ ܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݊݁ݐ݊ܽܤ ݔ100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan mutu material dan peralatan, dll) Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi
99. 7.Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %) Cakupan luas penanganan banjir di Provinsi Banten termasuk kesiapsiagaan satgas siaga banjir Sumber: Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Alasan Pemilihan Indikator: Di Provinsi Banten masih banyak terdapat wilayah yang mengalami banjir, perlu ada upaya penanganan banjir baik pemulihan maupun pencegahan. FormulasiPengukuran: ݏܽݑܮܽ ܽ݁ݎ ݃݊ܽݕ ݈ܽ݁ݐ ℎ݅݀ ݅݊ܽ݃݊ܽݐ ݏܽݑܮܽ ܽ݁ݎ ݊ܽݓܽݎܾܽ݊ܽܿ݊݁ ݔ100%
100. 8.Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar) Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Sumber: Peraturan Meneri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Formulasi Pengukuran: ݏܽݑܮܽ ܽ݁ݎ݅ ݅ݏܽ݃݅ݎ ݃݊ܽݕ ܶ݅݊ܽݕ݈ܽݎ݁ݐ ݈ܽݐ݋݈ ݏܽݑܽ ܽ݁ݎ݅ ݅ݏܽ݃݅ݎ ݔ100%
101. 9.Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %) Cakupan panjang pantai dalam kondisi baik. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur panjang pantai kondisi rusak yang telah ditangani. Formulasi Pengukuran: ݆݃݊ܽ݊ܽܲ݅ܽݐ݊ܽ݌݇ ݅ݏ݅݀݊݋ܾܶ݇݅ܽ ݈ܽݐ݋ ݆݃݊ܽ݊ܽ݌ ݅ܽݐ݊ܽ݌ ݔ100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
102. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Utama (esselon II)
103. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
104. 2.Persentase Rumah Layak Huni Cakupan rumah layak huni di Provinsi Banten. Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tidak layak huni di Provinsi Banten (tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni). Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽ݉ݑݎ ℎ݈ܽ ݇ܽݕ ݅݊ݑℎ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݇ݑ݀ݑ݀݊݁݌ ݔ100%
105. 3.Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani Cakupan luas penataan kawasan kumuh Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur luas kawasan kumuh di Provinsi Banten = ௅௨௔௦ ௄௔௪௔௦௔௡ ௄௨௠௨௛ ௅௨௔௦ ௐ௜௟௔௬௔௛ ݔ100
106. 4.Cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan Alasan Pemilihan Indikator: Masih belum terkelolanya penanganan sampah perkotaan di Provinsi Banten NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Formulasi Perhitungan: ܸ݁݉ݑ݈݋ ܽ݌݉ܽݏ ℎ ݃݊ܽݕ݈݁݇݅݀ ݈ܽ݋ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݁݉ݑ݈݋ݒ ܽ݌݉ܽݏ ℎ ݊ܽܽݐ݋݇ݎ݁݌ ݔ100%
107. 5.Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi Banten dengan baik dan memenuhi persyaratan. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݀݁݃ ݃݊ݑ ݏ݅݃݁ݐܽݎݐݏ ݃݊ܽݕ ݈ܽ݁ݐ ℎ݈݁݇݅݀ ݈ܽ݋݊ܽ݃݊݁݀ ܾ݇݅ܽ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݀݁݃ ݃݊ݑ ݏ݅݃݁ݐܽݎݐݏ ݔ100% Indikator Kinerja Program (esselon III)
108. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ்௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayan an 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
109. 2.Luas Kawasan Kumuh yang ditata Cakupan luas penataan kawasan kumuh. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Alasan Pemilihan Indikator: dalam rangka meningkakan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat dibutuhkan penataan/peningkatan kualitas kawasan kumuh. Formulasi Perhitungan: Jumlah luas kawasan kumuh yang telah ditata dari total luas kawasan kumuh.
110. 3.Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani Cakupan penanganan rumah tidak layak huni. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tidak layak huni di Provinsi Banten (tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni). Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽ݉ݑݎ ℎ ݇ܽ݀݅ݐ݈ܽ ݇ܽݕ ݅݊ݑℎ ݃݊ܽݕ݅݀ ܶ݅݊ܽ݃݊ܽݐ ݈ܽݐ݋݆ ݈ܽ݉ݑ ℎ ܽ݉ݑݎ ℎ ݇ܽ݀݅ݐ݈ܽ ݇ܽݕ ݅݊ݑℎ ݔ100%
111. 4.Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi Banten dengan baik dan memenuhi persyaratan. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݀݁݃ ݃݊ݑ ݏ݅݃݁ݐܽݎݐݏ ݃݊ܽݕ ݈ܽ݁ݐ ℎ݈݁݇݅݀ ݈ܽ݋݊ܽ݃݊݁݀ ܾ݇݅ܽ ݈ܽ݉ݑܬ ℎܾ݃݊ܽ ݊ܽ݊ݑ ݏ݅݃݁ݐܽݎݐݏ ݔ100%
112. 5.Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di 8 (delapan) kawasan strategis Provinsi. Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki 8 (delapan) kawasan strategis Provinsi uang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Banten. Perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di 8 kawasan tersebut. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎܽ݇ ݊ܽݏܽݓ ݏ݅݃݁ݐܽݎݐݏ ݃݊ܽݕ ݈ܽ݁ݐ ℎ݈݇ܽ݅݀ ݊ܽ݇ݑܲ ܮܤ ݈ܽ݉ݑܬ ℎܽ݇ ݊ܽݏܽݓ ݏ݅݃݁ݐܽݎݐݏ ݔ100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
113. 6.Cakupan Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih Cakupan pelayanan air bersih dalam rangka menjamin rumah tangga atas akses air bersih. Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tangga di Provinsi Banten yang terlayani, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses air bersih. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽ݉ݑݎ ℎ ܽ݃݃݊ܽݐܾ݁ ݏ݁ݏ݇ܽݎ݅ܽ ݎܾ݁ ݅ݏݎ ℎ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽ݉ݑݎ ℎ ܽ݃݃݊ܽݐ ݔ100%
114. 7.Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi Cakupan pelayanan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi, dalam rangka menjamin hak masyarakat sanitasi lingkungan dan memenuhi target 100-0-100. Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tangga di Provinsi Banten yang belum terlayani akses sanitasi lingkungan layak, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses sanitasi lingkungan layak. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽ݉ݑݎ ℎ ܽ݃݃݊ܽݐܾ݁ ݏ݁ݏ݇ܽݎ ݅ݏܽݐ݅݊ܽݏ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽ݉ݑݎ ℎ ܽ݃݃݊ܽݐ ݔ100%
115. 8.Cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan Alasan Pemilihan Indikator: Masih belum terkelolanya penanganan sampah perkotaan di Provinsi Banten Formulasi Perhitungan: ܸ݁݉ݑ݈݋ ܽ݌݉ܽݏ ℎ ݃݊ܽݕ݈݁݇݅݀ ݈ܽ݋ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݁݉ݑ݈݋ݒ ܽ݌݉ܽݏ ℎ ݊ܽܽݐ݋݇ݎ݁݌ ݔ100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
116. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja Utama (esselon II)
117. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
118. 2.Rasio Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah Prosentase penegakan peraturan perundang-undangan Daerah Provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Alasan Pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturanperundang- undangan tingkat Provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Formulasi Perhitungan: ݊ܽ݌ݑ݇ܽܥ∑ ݊ܽݕ ݉ݑܾ݅ݐ݊ܽݎݐ , ݊ܽ݇ܽ݃݁݊݁݌݁ܲ ܽ݀ݎ ,݈ܽ݉݊݅ ݏ݊ܽ݀ ݇ ݅ݏܽ݊݅݀ݎ݋݋ܾܽ݇ܽ݁݇ ݊ܽݎ 4 ݔ100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
119. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai IKM = ்௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan dasar 25 IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
120. 2.Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum Daerah Provinsi Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum ݈ܽ݃݃݊ܽ݁ܲ ݊ܽݎ ܭ3 ݃݊ܽݕ ݊ܽ݇݅ܽݏ݈݁݁ݏݎ݁ݐ ݈ܽ݃݃݊ܽ݁ܲ ݊ܽݎ ܭ3 ݃ݕ݈ܽ݅݀ ݊ܽ݇ݎ݋݌ܽ݉ ݐܽ݇ܽݎܽݕݏ݊ܽ݀ ݅ݏ݂ܽ݇݅݅ݐ݊݁݀݅ݎ݁ݐ ݈݁݋ ℎܽܵ ݈݋݌ݐܲܲ ݔ100
121. 3.Presentase Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah Prosentase penegakan peraturan perundang-undangan Provinsi Alasan pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang- undangan tingkat Provinsi ݊ܽ݇ܽ݃݁݊݁ܲ ݊ܽݎݑݐܽݎ݁݌ ݊ܽ݃݊ܽ݀݊ݑݎ݁݌ ݊ܽ݃݊ܽ݀݊ݑ − ݈ܽ݃݃݊ܽ݁ܲ ݊ܽݎ ݊ܽݎݑݐܽݎ݁݌ ݊ܽ݃݊ܽ݀݊ݑݎ݁݌ ݊ܽ݃݊ܽ݀݊ݑ − ݔ100
122. 4.Cakupan perlindungan masyarakat Prosentase penanganan perlindungan masyarakat Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja penanganan perlindungan masyarakat 100 ݃݊ܽݎ݋ ݏܽ݃ݑݐ݁݌ ݏܽ݉݊݅ܮ݅݀ ݊݁ݐܽ݌ݑܾܽܭ /ܽݐ݋ܭ݁ܽ݀ ܽݎ ℎ ݊ܽݎܽ݇݁݉݁݌ܾܽ ݑݎ 1 ܽݕ݈ܽ݅ݓ ℎ݁݇ ݆ܽݎܾܽ݇ ݊݁ݐܽ݌ݑ /݇ ܽݐ݋ ݔ100
123. 5.Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran Prosentase koordinasi penanganan bencana kebakaran Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja pelayanan bencana kebakaran ݊ܽݑܽ݇݃݊ܽܬ݈ ݏܽݑ ܽݕ݈ܽ݅ݓ ℎ݆݊݁݉݁ܽ݊ܽ݉ ܾܽ݇ܽ݁݇ ݊ܽݎ ݏܽݑܮ ܽݕ݈ܽ݅ݓ ℎܾܽ݇ ݊݁ݐܽ݌ݑ /݇ ܽݐ݋ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
124. 6.Badan Penanggulang an Bencana Indikator Kinerja Utama (esselon II)
125. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
126. 2.Indeks Risiko Bencana Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, Risk= ݀ݎܽݖܽܪ ݔ ௏௨௟௡௘௥௔௕௜௟௜௧௬ ஼௔௣௔௖௜௧௬ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan system kesiapsiagaan. Indikator Kinerja Program (esselon III)
127. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ்௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
128. 2.Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana Capaian prosentase relisasi pencegahan dan kesiapsiagaan yang direncanakan terhadap target direncanakan dalam pencegahan bencana Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui realisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana =  ௥௘௔௟௜௦௔௦௜ ௣௘௡௖௘௚௔௛௔௡ ௗ௔௡ ௞௘௦௜௔௣௦௜௔௚௔௔௡ ௕௘௡௖௔௡௔  ௧௔௥௚௘௧ ௣௘௡௖௘௚௔௛௔௡ ௕௘௡௖௔௡௔ ݔ100
129. 3.Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana Capaian prosentase realisasi ketersediaan peralatan logistic prabencana dan tanggap darurat yang dibutuhkan terhadap Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui realisasi ketersediaan peralatan dan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana =  ௥௘௔௟௜௦௔௦௜ ௞௘௧௘௥௦௘ௗ௜௔௔௡ ௣௘௥௔௟௔௧௔௡ ௗ௔௡ ௟௢௚௜௦௧௜௞  ௧௔௥௚௘௧ ௣௔ௗ௔ ௦௔௔௧ ௕௘௡௖௔௡௔ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan dan Tanggap Darurat Bencana target yang direncanakan saat bencana terjadi
130. 4.Presentase Pemulihan Kondisisosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana Capaian prosentase realisasi rehabilitasi Pemulihan kondisi social ekonomi sarana dan prasarana dan terhadap target yang direncanakan saat pasca bencana Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui realisasi rehabilitasi pemulihan kondisi sosial ekonomi dan sarana prasarana =  ௥௘௔௟௜௦௔௦௜ ௥௘௛௔௕௜௟௜௧௔௦௜ ௣௘௠௨௟௜௛௔௡ ௞௢௡ௗ௜௦௜ ௦௢௦௜௔௟ ௘௞௢௡௢௠௜  ௧௔௥௚௘௧ ௣௔ௗ௔ ௦௔௔௧ ௕௘௡௖௔௡௔ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
131. 7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indikator Kinerja Utama (esselon II)
132. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
133. 2.Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten Capaian Poin Demokrasi Katori Baik dan Berkualitas pada Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi PO IN IN TE RV AL KA TE GO RI PE RS EP SI ASPE K DEM OKR ASI 80 - 10 0 BA IK BE RK UA LIT AS Kebe basa n Sipil Hak- Hak Politi k Insti tusi Dem okra si 60 - 79 CU KU P 50 - 59 KU RA NG BAI K KATEGORI/KRITERIA DEMOKRASI INDEKS KOMPOSIT POIN VARIABEL IDI (DEMOKRASI YANG BAIK DAN BERKUALITAS) Kebebasa n Sipil 10 0 10 10 10 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak-Hak Politik 10 10 10 Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan InstitusiD emokrasi 10 10 10 10 Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD dan Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Peradilan yang Independen
134. 3.Angka Kriminalitas Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideology radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi) Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur tingkat kriminalitas di Provinsi Banten =  ் ௜௡ௗ௔௞ ௞௥௜௠௜௡௔௟ ௬௔௡௚ ௧௘௥௧௔௡௚௔௡௜ ௗ௔௟௔௠ ଵ ௧௔௛௨௡  ௃௨௠௟௔௛ ௉௘௡ௗ௨ௗ௨௞ ݔ10.000 Indikator Kinerja Program (esselon III) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
135. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
136. 2.Cakupan Pembinaan dan Penguatan 4 (empat) Konsesnus Dasar Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) Pembinaan terhadap Jumlah Kelompok Masyarakat Demokrasi: Sipil, Ormas, Pelajar, Mahasiswa, Aparatur, Instansi Demokrasi dan Partai Politik melalui Penguatan Materi 4 (empat) Konsensus Dasar Kebangsaan. Jumlah yang mendapatkan pembinaan (4 Konsesnsus Dasar Jumlah Kelompok Masyarakat Demokrasi ݔ100
137. 3.Angka Partisipasi Pilleg Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota yang memliki Hak Memilih dan Hak Dipilih dalam Pileg Kabupaten/Kota dan Provinsi Jumlah Partisipasi Politik dalam Pesta Demokrasi PILEG Jumlah Hak Memilih ݔ100
138. 4.Angka Partisipasi Pilgub Jumlah PendudukKabupaten/Kota se- Provinsi yang memiliki Hak Jumlah Partisipasi Politik dalam Pesta Demokrasi PILGUB Jumlah Hak Memilih ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Memilih dan Hak Dipilih dalam PILGUB
139. 5.Angka Partisipasi Pilpres Jumlah Penduduk Provinsi yang memiliki Hak Memilih dan Hak Dipilih dalam PILPRES Jumlah Partisipasi Politik dalam Pesta Demokrasi PILPRES Jumlah Hak Memilih ݔ100
140. 6.Angka Partisipasi Pilkada Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota yang memliki Hak Memilih dan Hak Dipilih dalam Pilkada Kabupaten/Kota. Jumlah Partisipasi Politik dalam Pesta Demokrasi PILKADA KAB/KOTA Jumlah Hak Memilih ݔ100
141. 7.Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam Daerah Penurunan gangguan keamanan di Provinsi Banten (ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi) Alasan pemilihan indikator: mengukur kinerja mitigasi gangguan keamanan ݊ܽݑ݃݃݊ܽܩ݊ܽ݊ܽ݉ܽ݁݇ ݁݀݋݅ݎ݁݌ ݐܽܽݏ݅݊݅ ݊ܽݑ݃݃݊ܽܩ݊ܽ݊ܽ݉ܽ݁݇ ݁݀݋݅ݎ݁݌ ܽݕ݊݉ݑ݈ܾ݁݁ݏ
142. 8.Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan Jumlah ormas Provinsi Banten yang mendapatkan pembinaan Konsensus Dasar Kebangsaan. (Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) Jumlah yang mendapatkan pembinaan (4 Konsensus Dasar Jumlah Ormas Provinsi yang Terdaftar ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
143. 8.Dinas Sosial Indikator Kinerja Utama (esselon II)
144. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
145. 2.Index Gini Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama G = 1 - ܲ∑ ௜ ௞ ௜ୀூ (ܳ ௜ +ܳ ௜ି ூ) dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentasekumulatif total pendapatanataupengeluaransampaikelaske-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi
146. 3.Persentase Penanganan Jumlah PMKS Persentase Penanganan Jumlah PMKS Persentase Penanganan Jumlah PMKS yang mendapat Pelayanan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Program (esselon III)
147. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ்௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
148. 2.Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial Capaian PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial dibandingkan PMKS yang ada Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PMKS yang direhabilitasi =  ௉ெ௄ௌ ௬௔௡௚ ௠௘௡ௗ௔௣௔௧ ௥௘௛௔௕௜௟௜௧௔௦௜ ௦௢௦௜௔௟  ௉ெ௄ௌ ݔ100
149. 3.Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasi sosialnya Capaian PSKS yang mengalami peningkatan dalam berpartisipasi Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PSKS yang meningkat partisipasinya dibandingkan Jumlah PSKS =  ௉ௌ௄ௌ ௬௔௡௚ ௠௘௡௜௡௚௞௔௧ ௣௔௥௧௜௦௜௣௔௦௜௡௬௔  ௉ௌ௄ௌ ݔ100
150. 4.Cakupan Updating Data PMKS Cakupan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS Terintegrasi yang dikelola Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui cakupan data Kemiskinan, PMKS dan PSKS terintegrasi yang dikelola NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
151. 5.Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan Capaian korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan dibandingkan korban bencana alam Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui korban bencana alam yang mendapat perlindungan =  ௞௢௥௕௔௡ ௕௘௡௖௔௡௔ ௔௟௔௠ ௬௔௡௚ ௠௘௡ௗ௔௣௔௧ ௣௘௥௟௜௡ௗ௨௡௚௔௡  ௞௢௥௕௔௡ ௕௘௡௖௔௡௔ ௔௟௔௠ ݔ100
152. 6.Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial Capaian masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan social dibandingkan total masyarakat miskin Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan sosial =  ௠௔௦௬௔௥௔௞௔௧ ௠௜௦௞௜௡ ௬௔௡௚ ௠௘௡ௗ௔௣௔௧ ௝௔௠௜௡௔௡ ௦௢௦௜௔௟  ௧௢௧௔௟ ௠௔௦௬௔௥௔௞௔௧ ௠௜௦௞௜௡ ݔ100
153. 7.Persentase PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial yang mengalami peningkatan kesejahteraan Capaian PMKS penerima fasilitas pemberdayaan sosial yang mengalami peningkatan kesejahteraan dibandingkan PMKS penerima fasititas pemberdayaan sosial Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PMKS yang meningkat kesejahteraannya =  ௉ெ௄ௌ ௣௘௡௘௥௜௠௔ ௙௔௦௜௟௜௧௔௦ ௬௔௡௚ ௠௘௡௜௡௚௞௔௧ ௞௘௦௘௝௔௛௧௘௥௔௡௡௬௔  ௉ெ௄ௌ ௣௘௡௘௥௜௠௔ ௙௔௦௜௟௜௧௔௦ ௣௘௠௕௘௥ௗ௔௬௔௔௡ ௦௢௦௜௔௟ ݔ100
154. 8.Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Capaian PMKS yang mendapat bimbingan sosial keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PMKS yang meningkat kesejahteraannya dibandingkan PMKS yang dikembangkan =  ௉ெ௄ௌ ௣௘௡௘௥௜௠௔ ௙௔௦௜௟௜௧௔௦ ௬௔௡௚ ௠௘௡௜௡௚௞௔௧ ௞௘௦௘௝௔௛௧௘௥௔௡௡௬௔  ௉ெ௄ௌ ௬௔௡௚ ௗ௜௞௘௠௕௔௡௚௞௔௡ ݔ100
155. 9.Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial Capaian PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial dibandingkan total PMKS pada Balai Perlindungan Sosial Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah PMKS yang dilayani dan dilindungi =  ௉ெ௄ௌ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௔௬௔௡௜ ௗ௔௡ ௗ௜௟௜௡ௗ௨௡௚௜ ௣௔ௗ௔ ஻௔௟௔௜ ௉௘௥௟௜௡ௗ௨௡௚௔௡ ௌ௢௦௜௔௟  ௧௢௧௔௟ ௉ெ௄ௌ ௣௔ௗ௔ ஻௔௟௔௜ ௉௘௥௟௜௡ௗ௨௡௚௔௡ ௌ௢௦௜௔௟ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
156. 9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja Utama (esselon II)
157. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
158. 2.Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif dan holistik.” “Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat kn Wun 100 Wsn Dimana : - Koefisien Indikator Utama ke-n - Bobot Indikator Utama ke-n - Bobot Sub Indikator dari Indikator Utama ke-n NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan mendasar. Indikator Utama tersebut adalah:
159. 1.Perencanaan tenaga kerja;
160. 2.Penduduk dan tenaga kerja;
161. 3.Kesempatan kerja;
162. 4.Pelatihan kerja;
163. 5.Produktivitas tenaga kerja;
164. 6.Hubungan Industrial;
165. 7.Kondisi lingkungan kerja;
166. 8.Pengupahan dan kesejahteraan pekerja;
167. 9.Jaminan sosial tenaga kerja. Indikator Kinerja Program (esselon III)
168. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ்௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayan an 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
169. 2.Capaian Produktivitas Tenaga Kerja Nilai aktual tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja
170. 3.Capaian Hubungan Industrial
a.Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan Nilai aktual tingkat LKS Bipartit di perusahaan dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan menengah dan besar yang wajib lapor dan memiliki LKS Bipartit dengan total perusahaan menengah dan besar yang wajib lapor.
b.Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Untuk menghitung tingkat perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan membandingkan total perselisihan hubungan industrial dengan total NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan perusahaan wajib lapor.
c.Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan Nilai aktual tingkat peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib lapor yang telah memiliki PP dengan total perusahaan wajib lapor.
d.Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan Untuk menghitung tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan adalah dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib lapor yang telah memiliki PKB dengan total perusahaan wajib lapor
1. 4.Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Proporsi Besaran Upah Minimum terhadap KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Tingkat besaran UMP terhadap KHL dihitung dengan cara membandingkan besaran UMP dengan kebutuhan hidup layak (KHL) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
2. 5.Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja
a.Tingkat Pekerja/Buruh yang Menjadi Anggota BPJS Aktif Untuk menghitung tingkat perusahaan yang menjadi peserta jamsostek dilakukan dengan cara membandingkan total perusahaan yang menjadi peserta jamsostek aktif dengan total perusahaan wajib jamsostek.
b.Tingkat Perusahaan yang menjadi Anggota BPJS Untuk menghitung tingkat perusahaan yang menjadi peserta jamsostek dilakukan dengan cara membandingkan total perusahaan yang menjadi peserta jamsostek aktif dengan total perusahaan wajib jamsostek a.Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja a.Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Provinsi Dihitung dengan membandingkan antara jumlah perusahaan wajib lapor dengan total NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan perusahaan kecil, menengah dan besar
b.Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan Dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan yang diaudit penerapan SMK3 dengan total perusahaan wajib lapor
c.Tingkat Kecelakaan Kerja Penghitungan tingkat kecelakaan kerja dilakukan dengan membandingkan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan wajib lapor dengan total tenaga kerja di perusahaan wajib lapor
d.Capaian Kesempatan Kerja Tingkat Kesempatan Kerja Nilai aktual tingkat kesempatan kerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
e.Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja
a.Tingkat Kapasitas Pelatihan Nilai aktual tingkat kapasitas pelatihan merupakan perbandingan antara daya tampung BLK dengan penganggur terbuka yang berpendidikan SMTP dan SMTA dikalikan dengan perbandingan kabupaten/kota yang memiliki BLK dengan jumlah kabupaten/kota.
b.Tingkat Lulusan Pelatihan Tingkat lulusan pelatihan dihitung dengan membandingkan total lulusan peserta pelatihan dengan penganggur terbuka yang berpendidikan SMTP dan SMTA.
c.Tingkat Lembaga Latihan Terakreditasi Nilai aktual tingkat lembaga latihan terakreditasi dihitung dengan membandingkan jumlah lembaga latihan (pemerintah dan swasta) yang terakreditasi dengan jumlah keseluruhan lembaga latihan milik pemerintah dan swasta NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
1. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Indikator KinerjaUtama (esselon II)
2. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
3. 2.Capaian Tertib Administrasi Kependudukan Angka yang menunjukan kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu Angka Rata-Rata kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu
4. 3.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks yang mengukur ukuran tingkat pencapaian tiga indikator utama pembangunan sumber daya manusia dibidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan per kapita/pengeluaran dengan memperhitungkan ketimpangan jender (untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki–laki dan perempuan = ூ௉ெ ௉௘௥௘௠௣௨௔௡ ூ௉ெ ௟௔௞௜ି ௟௔௞௨
5. 4.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki- laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan IDG = 1/3 (I(par) + I(DM)+I(inc-dis)
6. 5.Laju pertumbuhan penduduk Angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu r={(ܲ ܲݐ 0 ) X ( 1 ݐ ) - 1} x 100 r = laju pertumbuhan penduduk Pt=Jumlah penduduk pada tahun t Po=Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo) Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po=Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo=Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi =Jumlah migrasi masuk selama periode 0-t 8 Indikator Kinerja Program (esselon III)
7. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
8. 2.Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Angka yang menunjukan pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan =  ஽௔௧௔ ௧௔௛௨௡ ௣௘௡௚௛௜௧௨௡௚௔௡  ஽௔௧௔ ௧௔௛௨௡ ௦௘௕௘௟௨௠௡௬௔ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak
9. 3.Cakupan Perencanaan Responsif Gender Angka yang menunjukan jumlah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan =  ஽௢௞௨௠௘௡ ௣௘௥௘௡௖௔௡௔௔௡ ௉௎ீ  ஽௢௞௨௠௘௡ ௣௘௥௘௡௖௔௡௔௔௡ ௉௎ீ ௬௔௡௚ ௦௘௛௔௥௨௦௡௬௔ ݔ100
10. 4.Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah Angka yang menunjukan peran perempuan dalam bidang politik, eksekutif dan swasta dalam meningkatan kualitas hidup I =∑{EDEP(par+pem+dm)}/50 atau Indeks Keterwakilan di Parlemen + Keterwakilan di Pemerintahan + KeterwakilanTenagaProfesional = Indeks Proporsi Jumlah Perempuan dan Laki–laki dibagi 50
11. 5.Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender Angka yang menunjukan keberadaan Lembaga Sadar Gender di Kabupaten/Kota =  ௅௘௠௕௔௚௔ ௌ௧௔௡ௗ௔௥ ீ ௘௡ௗ௘௥ ௬௔௡௚ ௗ௜௕௜௡௔  ் ௢௧௔௟ ௅௘௠௕௔௚௔ ௌ௧௔௡ௗ௔௥ ீ ௘௡ௗ௘௥ ௗ௜௄௔௕௨௣௔௧௘௡/௄௢௧௔ ݔ100
12. 6.Indeks Ketahanan Keluarga Merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisk-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, dimensi Ketahanan Fisik, dimensi Ketahanan Ekonomi, dimensi =  ௡௜௟௔௜ ௦௘௧௜௔௣ ௜௡ௗ௜௞௔௧௢௥ ௬௔௡௚ ௗ௜௞௔௟௜௞௔௡ ௗ௘௡௚௔௡ ௕௢௕௢௧ ௠௔௦௜௡௚ି ௠௔௦௜௡௚ ௜௡ௗ௜௞௔௧௢௥  ௕௢௕௢௧ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Ketahanan Sosial-Psikolog dan dimensi Ketahanan Sosial Budaya.
13. 7.Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT Angka yang menunjukan penyelesaian penanganan dari setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan =  ௄஽ோ் ௬௔௡௚ ௗ௜௦௘௟௘௦௔௜௞௔௡  ௄௔௦௨௦ ௄஽ோ் ௬௔௡௚ ௗ௜௟௔௣௢௥௞௔௡ ݔ100
14. 8.Cakupan Penyelesaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak Angka yang menunjukan penyelesaian penanganan dari setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak anak =  ௄௔௦௨௦ ௄௘௞௘௥௔௦௔௡ ் ௘௥ ௛௔ௗ௔௣ ஺௡௔௞ ௬௔௡௚ ௗ௜௦௘௟௘௦௔௜௞௔௡  ௄௔௦௨௦ ௄௘௞௘௥௔௦௔௡ ் ௘௥ ௛௔ௗ௔௣ ஺௡௔௞ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௔௣௢௥௞௔௡ ݔ100
15. 9.Rasio Perlindungan Khusus Anak Angka yang menunjukan perlindungan anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran =  ஺௡௔௞ ௕௘௥௞௘௕௨௧௨௛௔௡ ௞௛௨௦௨௦ ௬௔௡௚ ௠௘௡ௗ௔௣௔௧ ௣௘௥௟௜௡ௗ௨௡௚௔௡  ் ௢௧௔௟ ஺௡௔௞ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
16. 10.Rasio bayi berakte kelahiran Angka yang menunjukan perbandingan jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah bayi yang lahir per waktu =  ஻௔௬௜ ௕௘௥ି ௔௞௧௔ ௞௘௟௔௛௜௥௔௡  ஻௔௬௜ ௬௔௡௚ ௟௔௛௜௥ ݔ100
17. 11.Rasio Pasangan berakte nikah Angka yang menunjukan perbandingan jumlah pasangan nikah ber-Akta Nikah terhadap jumlah pasangan yang nikah per satuan waktu =  ௉ୟୱୟ୬୥ୟ୬ ୷ୟ୬୥ ୫ୣ୬୧୩ୟ୦ ୠୣ୰ି ୅୩୲ୟ ୒୧୩ୟ୦  ௉௔௦௔௡௚௔௡ ௬௔௡௚ ௠௘௡௜௞௔௛ ݔ100
18. 12.Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK Angka yang menunjukan jumlah penduduk ber KTP berbasis NIK = ୮ୣ୬ୢ୳ୢ୳୩ ୠୣ୰ି ୏୘୔ିୣ ୪ ୔ୣ୬ୢ୳ୢ୳୩ ୛ୟ୨୧ୠ ୠୣ୰ି ୏୘୔ିୣ ୪ ݔ100
19. 13.Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Angka yang menunjukan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap per 1000 jumlah penduduk per satuan waktu = ୎୳୫୪ୟ୦ ୮ୣ୬ୢ୳ୢ୳୩ ୷ୟ୬୥ ୫ୣ୫୧୪୧୩୧ ୟ୩୲ୟ ୩ୣ୪ୟ୦୧୰ୟ୬ ଵ଴଴଴ ௣௘௡ௗ௨ௗ௨௞
20. 14.Cakupan data dan informasi kependudukan Keterangan kualitatif yang menunjukan ketersediaan data dan informasi kependudukan per satuan waktu Ada/Tidak Ada
21. 15.Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) Angka yang menunjukan rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (dengan asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tersentu) TFR = 5 Σ ASFRi Atau Tingkat Fertilitas Total = 5 x JumlahAngkaFertilitasmenurutUmur
22. 16.Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence Persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu = ୔ୣୱୣ୰୲ୟ ୏୆ ୅୩୲୧୤ ୔ୟୱୟ୬୥ୟ୬ ୙ୱ୧ୟ ୗ୳ୠ୳୰ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan rate/CPR)
23. 17.Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase yang menunjukan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tapi tidak terlayani terhadap seluruh jumlah pasangan usia subur = ୔୙ୗ ୷ୟ୬୥ ୧୬୥୧୬ ୠୣ୰ି ୏୆ ୲ୣ୲ୟ୮୧ ୲୧ୢୟ୩ ୲ୣ୰୪ୟ୷ୟ୬୧ ୔ୟୱୟ୬୥ୟ୬ ୙ୱ୧ୟ ୗ୳ୠ୳୰ ݔ100
24. 18.Tingkat putus pakai kontrasepsi Angka yang menunjukan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap seluruh jumlah akseptor KB = ୔ୟୱୟ୬୥ୟ୬ ୙ୱ୧ୟ ୗ୳ୠ୳୰ ଢ଼ୟ୬୥ ୘୧ୢୟ୩ ୐ୟ୥୧ ୑ୣ୬୥୥୳୬ୟ୩ୟ୬ ୏୭୬୲୰ୟୱୣ୮ୱ୧ ୎୳୫୪ୟ୦ ୅୩ୱୣ୮୲୭୰ ୏୆ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
25. 11.Dinas Ketahanan Pangan Indikator KinerjaUtama (esselon II)
26. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
27. 2.Indeks Ketahanan Pangan Daerah Indikator Kinerja Program (esselon III)
28. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik TD = O –  St + M – X – (F + S + I + W) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
29. 2.Ketersediaan pangan Suatu kondisi penyediaan pangan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan berikut turunannya bagi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu Keterangan : (TD = ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk; O = Produksi masukan/keluaran;  St = Perubahan stok; M = Impor; X = Ekspor; F = Pakan; S = Bibit; I = Industri (makanan dan bukan makanan); W = Tercecer
30. 3.Keterjangkauan/ak ses pangan Kemampuan rumah tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang cukup, melalui berbagai sumber atau kombinasi cadangan pangan yang dimiliki, hasil produksi pangan, pembelian/barter, pemberian, pinjaman dan bantuan pangan. Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan 1) Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K) 2) Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3 Keterangan : a) Ki = Ketersediaan informasi menurut i Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses b) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu c) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu Target komoditas, target lokasi (Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing Daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing Daerah. n ∑ Ki i-1 K = NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
31. 4.Pemanfaatan Pangan Jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu, yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH) Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok Pangan Skor PPH Prosentase (%) AKG = Energi masing-masing komoditas x 100 % Angka Kecukupan Gizi NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
32. 12.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indikator Kinerja Utama (esselon II)
33. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
34. 2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, dan hutan. IKLH Provinsi = (IPA×30%) + (IPU×30%) + (ITH×40%) Keterangan : IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat Provinsi IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara ITH = indeks tutupan hutan
35. 3.Rasio Cakupan Tutupan Hutan Perbandingan Luas Kawasan Hutan ditambah dengan Tutupan Hutan diluar Kawasan Hutan yang memiliki kerapatan (vegetasi) diatas 50% dibagi luas Provinsi Banten ܴܽ݋݅ݏܶ ݊ܽ݌ݑݐݑ ݊ܽݐݑܪ = ܪܭ +ܶ ܪ݈݅݀ ݎܽݑ ܪܭ ݏܽݑܮܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ + ݔ 100% Ketetangan : KH = Kawsan Hutan TH = Tutupan Hutan NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Catatan:
36. 1.Identifikasi kerapatan vegetasi menggunakan metode/Teknik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dari Citra Landsat 8 Tahun 2016
37. 2.Luas Provinsi Banten menggunakan sumber data dari BPS/Banten dalam angka Indikator Kinerja Program (esselon III)
38. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ்௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayan an 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
39. 2.Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat (kondisi) kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40. 3.Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat- sifat unsur pembentuknya dan diuji berdasarkan parameter- parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ܷܲܫ = ܷܲܫ ேைଶ + ܷܲܫ ௌைଶ 2 IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO2 = Indeks Pencemar NO2 IPSO2 = Indeks Pencemar SO2
41. 4.Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. JumlahKelompok atau Lembaga seperti: - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat IPj = indeks pencemaran bagi peruntukan j, Ci = konsentrasi parameter kualitas air i, Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j, M = maksimum, R = rerata. NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
42. 5.Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman vegetative maupun sipil teknis (embung, turap, sumur resapan dll) Jumlah Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jumlah Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha
43. 6.PersentasePeningka tanfungsihutanbag imasyarakat Rasio peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat dihitung dari produksi kayu ܴܲܲ ܭ = ௉௥௢ௗ௨௞௦௜ ௄௔௬௨ (ெଷ) ௄௔௣௔௦௜௧௔௦ ் ௘௥௣௔௦௔௡௚ ெ௘௦௜௡ ூ௡ௗ௨௦௧௥௜ x 100% RPPK = Rasio Peningkatan Produksi Kayu NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
44. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indikator KinerjaUtama (esselon II)
45. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
46. 2.Persentase Desa Mandiri Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk melihat tingkat perkembangan desa di Indonesia. Selain itu, IPD dimaksudkan sebagai instrumen:(a) perencanaan pembangunan desa di
a.Penghitungan bobot tiap indikator dalam faktor dengan formula: B= LF RSSL RLF Keterangan: B =nilai bobot, LF =nilai loading factor, RLF =rata-rata loading factor dalam satuf aktor, RSSL= nilai rotation sums of squared loading (% of variance).
b.Penghitungan kontribusi tiap indikator dengan formula: b= B JB Keterangan: NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indonesia; (b) monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa; dan (c) pengukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2015–2019 di Indonesia. Desa Mandiri adalah desa yang Mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/ transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan b =nilai kontribusi, B =nilai bobot, JB =jumlah semua bobot. NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan desa dengan nilai IPD lebih dari 75. Indikator Kinerja Program (esselon III)
1. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
2. 2.Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang Capaian desa tertinggal menjadi desa berkembang Desa Tertinggal yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Secara teknis, desa tertinggal merupakan desa yang memiliki nilai IPD(b1*V1 +b2*V2 +b3*V3 + … +b42*V42)*20 Keterangan: IPD = Nilai IPD setiap desa (bernilai 0-100) V1 =Skor indikator ke-1 V2 =Skor indikator ke - 2 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan IPD kurang dari atau sama dengan 50. V3 =Skor indikator ke - 3 V42 =Skor indikator ke - 42 b1 =Penimbang/pembobot indikator ke- 1 b2 =Penimbang/pembobot indikator ke- 2 b3 =Penimbang/pembobot indikator ke- 3 b42 =Penimbang/pembobot indikator ke- 42
3. 3.Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri Capaian desa berkembang menjadi desa mandiri Desa Berkembang yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. Secara teknis, desa berkembang merupakan desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75. IPD (b1*V1 +b2*V2 +b3*V3 + … +b42*V42)*20 Keterangan: IPD = Nilai IPD setiap desa (bernilai 0-100) V1 =Skor indikator ke-1 V2 =Skor indikator ke - 2 V3 =Skor indikator ke - 3 V42 =Skor indikator ke - 42 b1 =Penimbang/pembobot indikator ke- 1 b2 =Penimbang/pembobot indikator ke- 2 b3 =Penimbang/pembobot indikator ke- 3 b42=Penimbang/pembobot indikator ke- 42 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
4. 4.Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik Capaian lembaga kemasyarakatan desa dalam kategori baik dibandingkan total lembaga kemasyarakatan desa =  ௅௘௠௕௔௚௔ ௄௘௠௔௦௬௔௥௔௞௔௧௔௡ ஽௘௦௔ ௗ௔௟௔௠ ௄௔௧௘௚௢௥௜ ஻௔௜௞ ୘୭୲ୟ୪ ୐ୣ୫ୠୟ୥ୟ ୏ୣ୫ୟୱ୷ୟ୰ୟ୩ୟ୲ୟ୬ ୈୣୱୟ ݔ100
5. 5.Cakupan Kerjasama Desa yang menigkatkan Jumlah Desa Mandiri Capaian kerjasama desa yang meningkatkan menjadi desa mandiri =  ௄௘௥௝௔௦௔௠௔ ஽௘௦௔ ௬௔௡௚ ௠௘௡௜௡௚௞௔௧ ௠௘௡௝௔ௗ௜ ஽௘௦௔ ெ௔௡ௗ௜௥௜ ୘୭୲ୟ୪ ୏ୣ୰୨ୟୱୟ୫ୟ ୈୣୱୟ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
6. 14.Dinas Perhubungan Indikator KinerjaUtama (esselon II)
7. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
8. 2.Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas Perhitungan terhadap penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݈݊ܽܽ݇ܽ݁ܿ݁݇ ݊ݑℎ ܽݐ݊ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݈݊ܽܽ݇ܽ݁ܿ݁݇ ݊ݑℎ ܽݐ݊ − 1 ݔ100%
9. 3.Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan kewenangan Provinsi Alasan Pemilihan Indikator: sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran transportasi dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽ݊ܽݎܽݏ݊ܽ݀ ܽ݊ܽݎܽݏܽݎ݌ ݃݊ܽݕ ܽ݅݀݁ݏݎ݁ݐ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽ݊ܽݎܽݏ݊ܽ݀ ܽ݊ܽݎܽݏܽݎ݌ ݃݊ܽݕܾ݅݀ ݑݐݑ ݊ܽ݇ℎ ݔ100% Indikator Kinerja Program (esselon III) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
10. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ்௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
11. 2.Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan Capaian regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan Alasan Pemilihan Indikator: untuk meningkatkan pelayanan dibidang transportasi, perlu diketahui seberapa banyak regulasi dan pelayanan transportasi yang ada dan yang telah diterapkan. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݃݁ݎ ݅ݏ݈ܽݑ݊ܽ݀ ݊ܽ݉݋݀݁݌ ݎܽ݀݊ܽݐݏ ݊ܽ݊ܽݕ݈ܽ݁݌ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ܽ݇݌ܽݎ݁ݐ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݅ݏ݈ܽݑ݃݁ݎ݊ܽ݀ ݊ܽ݉݋݀݁݌ ݎܽ݀݊ܽݐݏ ݊ܽ݊ܽݕ݈ܽ݁݌ ݃݊ܽݕܽ݀ܽ ݔ100%
12. 3.Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum Cakupan wilayah Provinsi Banten yang sudah terlayani oleh angkutan umum. Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak wilayah di Provinsi Banten yang belum terlayani oleh angkutan umum. Untuk itu diperlukan upaya pengembangan pelayanan angkutan umum, konektvitas dan jaringan trayek yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Formulasi Perhitungan: ݏܽݑܮ ܽݕ݈ܽ݅ݓ ℎ ݃݊ܽݕ ݅݊ܽݕ݈ܽݎ݁ݐ݇݃݊ܽ ݊ܽݐݑ ݉ݑ݉ݑ ݏܽݑܮ ܽݕ݈ܽ݅ݓ ℎܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݊݁ݐ݊ܽܤ ݔ100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
13. 4.Persentase pengaturan rekayasa lalu lintas di ruas jalan Provinsi Cakupan pengaturan rekayasa lalu lintas di seluruh ruas jalan Provinsi Alasan Pemilihan Indikator: Masih sering terjadinya kemacetan akibat masih belum seimbangnya rasio jalan dan kendaraan yang ada ataupun karena adanya kegiatan yang memanfaatkan ruas jalan Provinsi sehingga perlu pengaturan rekayasa lalu lintas Formulasi Perhitungan: ݆ ݈ܽ݉ݑ ℎ ݏܽݑݎ݈݆݊ܽܽ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ݌ ݃݊ܽݕ݈݇ܽ݅݀ ݊ܽ݇ݑ ݊ܽݎݑݐܽ݃݊݁݌ ܽݏܽݕܽ݇݁ݎ݈݈ܽ ݏܽݐ݈݊݅ݑ ݏܽݑݎ݈݆݊ܽܽ ܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݊݁ݐ݊ܽܤ ݔ100%
14. 5.Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi Pemenuhan kebutuhan Terminal Type B yang merupakan kewenangan Provinsi Alasan Pemilihan Indikator: sebagai upaya pemenuhan terminal type B untuk mendukung kelancaran transportasi dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݈ܽ݊݅݉ݎ݁ݐ݅ܶ ݁݌ ܤ ݃݊ܽݕܾ݁ ݅ݏܽݎ݁݌݋ݎ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݁ܶ ݈ܽ݊݅݉ݎ݅ܶ ݁݌ ܤ ݃݊ܽݕܾ݅݀ ݑݐݑ ݊ܽ݇ℎ ݔ100%
15. 6.Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan Cakupan ketersediaan rambu- rambu lalu lintas terhadap kebutuhan Alasan Pemilihan Indikator: untuk meningkatkan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Provinsi. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݑܾ݉ܽݎ݈݈ܽ ݑ݈݊݅ ݏܽݐ ݃݊ܽݕ ܽ݅݀݁ݏݎ݁ݐ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݑܾ݉ܽݎ݈݈ܽ ݏܽݐ݈݊݅ݑ ݃݊ܽݕܾ݅݀ ݑݐݑ ݊ܽ݇ℎ ݔ100%
16. 7.Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian Cakupan pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai upaya menurunkan kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang antar ajalan raya dengan jalan keretaapian. Formulasi Perhitungan: ݆ ݈ܽ݉ݑ ℎ ݊ܽݏܽݐ݈݊݅ݎ݁݌ ݃݊ܽݕ ݈ܽ݁ݐ ℎ ܾ݃݊ܽ݅݀ ݊ݑ݊ܽ݀ ݅݀ ݈݅݁݌ ܽݎܽℎ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݊ܽݏܽݐ݈݊݅ݎ݁݌ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ܽ݇ݑ݈ݎ݁݌ ݔ100%
17. 8.Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional Beroperasinya seluruh pelabuhan pengumpan regional yang dibutuhkan Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak wilayah di Provinsi Banten yang belum terlayani oleh angkutan umum. Untuk itu diperlukan peningkatan cakupan wilayah pelayanan angkutan umun. Formulasi Perhitungan: NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݑܾ݈ܽ݁݌ ݊ܽℎ ݊ܽ݌݊ݑ݃݊݁݌ ݈ܽ݊݋݅݃݁ݎ ݃݊ܽݕܾ݁ ݅ݏܽݎ݁݌݋ݎ ݈ܽ݉ݑܬ ℎܾ݈ܽ݁ܲ ݑ ݊ܽℎ ݊ܽ݌݉ݑ݃݊݁݌ ݈ܽ݊݋݅݃݁ݎ ݃݊ܽݕܾ݅݀ ݑݐݑ ݊ܽ݇ℎ ݔ100%
18. 9.Persentase Pengendalian Penertiban dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Cakupan pengendalian penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan dalam mendukung pergerakan barang, orang, dan jasa. Alasan Pemilihan Indikator: dalam penyelenggaraan angkutan perlu dilakukan pengendalian penertiban dan pengawasan baik terhadap sarana angkutan maupun pengemudi. Formulasi Perhitungan: ݆ ݈ܽ݉ݑ ℎ ݏܽݑݎ݈݆݊ܽܽ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ݌ ݃݊ܽݕ݈݇ܽ݅݀ ݊ܽ݇ݑ ݈݊ܽ݅ܽ݀݊݁݃݊݁݌ ܾ݊ܽ݅ݐݎ݁݊݁݌݊ܽ݀ ݊ܽݏܽݓܽ݃݊݁݌ ݏܽݑݎ݈݆݊ܽܽ ܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݊݁ݐ݊ܽܤ ݔ100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
19. 15.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Indikator KinerjaUtama (esselon II)
20. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
21. 2.Persentase Pelayanan e- Government Pemerintah ProvinsiBanten E-Government (e-Gov) merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. Alasan Pemilihan Indikator: Masih diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan dengan perkembangan teknologi dapat menggunakan pelayanan secara elektronik. Formulasi Perhitungan: Masyarakat yang terlayani e-Gov ∑ X 100 % Permohonan Pelayanan e-Gov
22. 3.Indeks Keterbukaan Informasi Publik Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik Alasan Pemilihan Indikator: Masih perlunya peningkatan keterbukaan informasi public dari perangkat daerah di Provinsi Banten. Formulasi Perhitungan: NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan tersebut untuk masyarakat luas Perangkat Daerah yang membuka akses atas informasi publik ∑ X 100 % Perangkat Daerah IndikatorKinerja Program (esselon III)
23. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ்௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
24. 2.Persentase ketersediaan perangkat TI Persentase jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian pelaksanaan e-government di Provinsi Banten terhadap jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada Persentaseketersediaanperangkat TI : Perangkat teknologi informasi yang mendukung e-gov ∑ X 100 % Ketersediaan perangkat TI yang ada NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
25. 3.Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase capaian pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang mendukung pencapaian Nilai pemeringkatan keterbukaan informasi badan public terhadap capaian pengelolaan komunikasi dan informasi. Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik: Pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan ∑ X 100 % Capaian pengelolaan komunikasi dan informasi
26. 4.Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana persandian dan keamanan informasi Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana tata kelola persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan pengamanan informasi di Provinsi Banten terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana persandian dan keamanan informasi: Ketersediaan Sarana dan Prasarana tata kelola persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ∑ X 100 % Ketersediaan sarana dan prasarana
27. 5.Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi Persentase data dan informasi pembangunan dalam penyajian statistik yang dipergunakan oleh masyarakat terhadap prosentase data dan informasi pembangunan Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi: data dan informasi pembangunan dalam penyajian statistik yang di pergunakan oleh masyarakat ∑ X 100 % data informasi pembangunan dalam penyajian statistik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
28. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indikator Kinerja Utama (esselon II)
29. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
30. 2.Persentase Peningkatan Omset and asset Usaha Kecil Persentase Peningkatan Omset, asset, dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina Persentase Omset, asset dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽℎ ܽݏݑ݈݅ܿ݁݇ ݃݊ܽݕ݆݅݀ܽ݊݁݉ ܽℎ ܽݏݑܽ݃݊݁݊݁݉ ℎ ݈ܽ݉ݑܬ ℎܷ ܽݏ ܽℎ݈݅ܿ݁݇ ݃݊ܽݕ݅݀ ܾܽ݊݅
31. 3.Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Omset Koperasi Peningkatan persentasi koperasi aktif, Bankable dan Implemantasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina persentasi koperasi aktif, Bankable dan Implemantasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina ݅ݏܽݎ݁݌݋ܭ݇ܽ ݂݅ݐ , ݈ܾ݁ܽ݇݊ܽܤ݊ܽ݀ Implemantasi Penerapan Pelatihan Koperasi ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݇ ݅ݏܽݎ݁݌݋ ݃݊ܽݕ݅݀ ܾܽ݊݅ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Program (esselon III)
32. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
33. 2.Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra dengan dunia usaha terhadap usaha kecil yang dibina Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ܽℎ ܽݏݑ݈݅ܿ݁݇ ݃݊ܽݕ bermitra dengan dunia usaha ݈ܽ݉ݑܬ ℎܷ ܽݏ ܽℎ݈݅ܿ݁݇ ݃݊ܽݕ݅݀ ܾܽ݊݅
34. 3.Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil Peningkatan Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %) Persentase Penyelangaraan Pelatihan usaha kecil: ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݅ݏܽݐ݈݊݁݉݁݌݉ܫ ݈݅ݏܽܪ ݅ݐ݈ܽ݁݌ ݊ܽℎܷ ܽݏ ܽℎ ݈݅ܿ݁ܭ ݈ܽ݉ݑܬ ℎܶ ݈ܽݐ݋ ܽݐݎ݁ݏ݁݌ ܽℎ ܽݏݑ݈݅ܿ݁݇
35. 4.Capaian Koperasi Aktif -Peningkatan persentase realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP, KSPPS, USPPS terhadap koperasi yang -Persentase peningkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS/USPPS terhadap jumlah koperasi yang dibina NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan dibina. -Peningkatan koperasi aktif cukup berkualitas terhadap total koperasi yang dibina ݅ݏܽݎ݁݌݋ܭ ݐܽℎ ݁ݏ ( ܲܵܭ ,ܷܲܵ , ܵܲܲܵܭ ,ܷܵܲܲܵ ) ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݇ ݅ݏܽݎ݁݌݋ ݃݊ܽݕ݅݀ ܾܽ݊݅ -Persentase realisasi koperasi aktif cukup berkuaitas terhadap terhadap koperasi yang dibina : ݅ݏܽݎ݁݌݋ܭ݇ܽ ݂݅ݐܿ ݑ݇ݑ ݌ܾ݁ ݏܽݐ݈݅ܽݑ݇ݎ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݇ ݅ݏܽݎ݁݌݋ ݃݊ܽݕ݅݀ ܾܽ݊݅
36. 5.Persentase Koperasi yang Bankable Peningkatan persentase koperasi yang meningkat (volume usahanya,kapasitas produksi,asset dan keuntungan) terhadap total koperasi yang dibina persentase realisasi koperasi yang meningkat (volume usahanya, kapasitas produksi, asset dan keuntungan) terhadap total koperasi yang dibina ݅ݏܽݎ݁݌݋ܭ yang meningkat (volume usahanya, kapasitas produksi, asset dan keuntungan) ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݇ ݅ݏܽݎ݁݌݋ ݃݊ܽݕ݅݀ ܾܽ݊݅
37. 6.Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Koperasi terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %) Peningkatan Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Koperasi terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %) persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Koperasi terhadap total peserta pelatihan Koperasi ݈ܽ݉ݑܬ ℎ ݅ݏܽݐ݈݊݁݉݁݌݉ܫ ݈݅ݏܽℎ ݅ݐ݈ܽ݁݌ ݊ܽℎ ݅ݏܽݎ݁݌݋ܭ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݁ܲ ܽݐݎ݁ݏ ݅ݐ݈ܽ݁݌ ݊ܽℎ ݅ݏܽݎ݁݌݋ܭ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
38. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indikator Kinerja Utama (esselon II)
39. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
40. 2.Jumlah Realisasi Investasi (PMA+PMDN) Jumlah realisasi PMDN dan realisasi PMA. Tujuannya untuk menghitung realisasi penanaman modal (PMDN+PMA). Rumus Perhitungan : Jumlah Realiasi PMA+Realisasi PMDN
41. 3.Indeks Kepuasan Pelayanan Investor Penilaian atas kualitas layanan DPMPTSP dari aspek publik yang menggunakan layanannya. Tujuannya untuk melihat tingkat kualitas layanan DPMPTSP kepada publik, semakin tinggi nilai IKM, semakin baik, artinya semakin RumusPerhitungan : =  ௃௨௠௟௔௛ ௠௔௦௬௔௥௔௞௔௧ ௬௔௡௚ ௠௘௡௜௟௔௜ ௞௜௡௘௥௝௔ ஽௉ெ௉்ௌ௉ ௕௔௜௞  ௠௔௦௬௔௥௔௞௔௧ ௬௔௡௚ ௠௘௡௚௚௨௡௔௞௔௡ ௟௔௬௔௡௔௡ ஽௉ெ௉்ௌ௉ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan banyak masyarakat yang merasakan profesionalitas DPMPTSP Indikator Kinerja Program (esselon III)
42. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
43. 2.Nilai Realisasi Investasi PMDN Jumlah nilai uang yang dibelanjakan oleh perusahaan PMDN untuk memulai usaha sampai siap melakukan produksi komersil Rumusannya: Jumlah nilai investasi PMDN
44. 3.Nilai Realisasi Investasi PMA Jumlah nilai uang yang dibelanjakan oleh perusahaan PMA untuk memulai usaha sampai siap melakukan produksi komersil Rumusannya: Jumlah nilai investasi PMA
45. 4.Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal Rasio jumlah dan jenis data/informasi terkait dinamika ekonomi dan penanaman modal Rumusannya: Jumlah lembaga yang menerima data dan informasi dibagi jumlah data yang disediakan (159 jenis data) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan yang disebar kepada publik terkait. Tujuannya untuk menyebarkan data dan informasi ekonomi dan penanaman modal kepada publik/pengambil keputusan. Semakin tinggi nilainya semakin baik. Artinya semakin banyak publik yang memperoleh data dan informasi terkait ekonomi dan penanaman modal
46. 5.Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan Adalah alat ukur dari NSPK (SOP), dimana nilai yang diambil adalah jumlah berijinan yang ditindaklanjuti sesuai SOP, semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik, artinya semakin banyak ijin yang diselesaikan sesuai dengan SOP. Alasan pemilihan indikator: jumlah berijinan yang ditindaklanjuti sesuai SOP, semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik, artinya semakin banyak ijin yang diselesaikan sesuai dengan SOP = ∑௣௘௡௚௔௝௨௔௡ ௜௝௜௡ ௬௔௡௚ ௗ௜௧௜௡ௗ௔௞௟௔௡௝௨௧௜ ௦௘௦௨௔௜ ௌை௉ ∑௣௘௡௚௔௝௨௔௡ ௜௝௜௡ ௞௘௦௘௟௨௥௨௛௔௡ ݔ100
47. 6.Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi Adalah indikator untuk mengukur jumlah potensi investasi yang diwujudkan dalam bentuk realisasi investasi. Artinya semakin tinggi nilai cakupannya, berarti semakin banyak potensi investasi yang diakses penanam modal. Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur jumlah potensi investasi yang diwujudkan dalam bentuk realisasi investasi. Artinya semakin tinggi nilai cakupannya, berarti semakin banyak potensi investasi yang diakses penanam modal. = ∑௥௘௔௟௜௦௔௦௜ ௜௡௩௘௦௧௔௦௜ ௕௘௥ௗ௔௦௔௥௞௔௡ ௄஻௅ூ ∑௦௘௟௨௥௨௛ ௄஻௅ூ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
48. 18.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Indikator Kinerja Utama (esselon II)
49. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
50. 2.Indeks Pembangunan Kepemudaan Untuk mengidentifikasi dalam pengembangan dan pemberdyaan kepemudaan Alasan pemilihan indikator : untuk mengukur jumlah potensi dalam pengembangan dan pemberdyaan kepemudaan. ݉݁ܲܽ݀ݑ݅݀݊ܽ݉ ݅ݎ = ݉݁ܲ ܽ݀ݑ ݃݊ܽݕܾ݁ ݎ݁ݐ݇ܽݎܽ݇ݎܲ ݂݉݁ܲ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ ܽ݀ݑ ݃݊ܽݕܾ݁ ܽݕܽ݀ݎ ݃݊݅ܽݏ
51. 3.Indeks Pembangunan Olahraga Untuk mengidentifikasi dalam peningkatan olahraga prestasi, pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan olahraga. Alasan pemilihan indikator : untuk mengukur jumlah atlet berprestasi pada tingkat nasional dan internasional ܲ݅ݏܽݐݏ݁ݎ (݈ܱܽ ܽ݃ܽݎℎܲ ݅ݏܽݐݏ݁ݎ ) = ݅ܵܽݓݏ ݈ܽ݋ݎ݁ܤ ܽ݃ܽݎℎ (݈ܱܽ ܽ݃ܽݎℎ݊ܽ݇݅݀݅݀݊݁ܲ ) ݈ܱܽܽ݃ܽݎℎ ݐܽ݇ܽݎܽݕݏܽܯ (ܽ݉݁ܲ ݈݊ܽܽݏ݊ܽ݀ ܾ݉݁ܲ ݊ܽܽݕܽ݀ݑ ) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Program (esselon III)
52. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
53. 2.Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri Adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama dalam kemandirian dan keterampilan dalam berwirausaha Alasan Pemilihan indikator : untuk mengukur kelompok/organisasi yang berperan dalam kemandirian pemuda. Pemuda mandiri = Organisasi Kepemudaan ܽݏݑܽݎ݅ݓ݁ܭ ݊ܽܽℎ݉݁ܲ ܽ݀ݑ
54. 3.Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi Segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran untuk menuju prestasi olahraga yang lebih baik. Alasan pemilihan indikator : Mengukur partisipasi Provinsi Banten pada event-event olahraga. ܲ ݅ݏܽݐݏ݁ݎ (݈ܱܽ ܽ݃ܽݎℎܲ ݅ݏܽݐݏ݁ݎ ) = ݅ܵܽݓݏ ݈ܽ݋ݎ݁ܤ ܽ݃ܽݎℎ (݈ܱܽ ܽ݃ܽݎℎ݊ܽ݇݅݀݅݀݊݁ܲ ) ݈ܱܽܽ݃ܽݎℎ ݐܽ݇ܽݎܽݕݏܽܯ (ܽ݉݁ܲ ݈݊ܽܽݏ݊ܽ݀ ܾ݉݁ܲ ݊ܽܽݕܽ݀ݑ ) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
55. 4.Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga Segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran untuk menuju prestasi olahraga yang lebihbaik. Alasan pemilihan indikator : Mengukur partisipasi Provinsi Banten pada event-event olahraga. ܲ ݅ݏܽݐݏ݁ݎ (݈ܱܽ ܽ݃ܽݎℎܲ ݅ݏܽݐݏ݁ݎ ) = ݅ܵܽݓݏ ݈ܽ݋ݎ݁ܤ ܽ݃ܽݎℎ (݈ܱܽ ܽ݃ܽݎℎ݊ܽ݇݅݀݅݀݊݁ܲ ) ݈ܱܽܽ݃ܽݎℎ ݐܽ݇ܽݎܽݕݏܽܯ (ܽ݉݁ܲ ݈݊ܽܽݏ݊ܽ݀ ܾ݉݁ܲ ݊ܽܽݕܽ݀ݑ )
56. 5.Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional Partisipasi Provinsi Banten pada event-event olahraga Alasan pemilihan indicator : Mengukur partisipasi Provinsi Banten pada event-event olahraga
57. 6.Cakupan Pembinaan Olahraga Pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar guna mendukung olahraga prestasi. Alasan pemilihan indikator : Mengukur partisipasi Provinsi Banten dalam pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar. ܲ ݅ݏܽݐݏ݁ݎ (݈ܱܽ ܽ݃ܽݎℎܲ ݅ݏܽݐݏ݁ݎ ) = (ܾ݈ܱ݊ܽܽ݊݅݉݁ܲܽ ܽ݃ܽݎℎ ) (݈ܽ݁ܲ݅ݐ ݊ܽℎ݈ܱܽ ܽ݃ܽݎℎ ) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 19 . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indikator Kinerja Utama (esselon II)
58. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, danefisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
59. 2.Persentase peningkatan minat baca masyarakat Meningkatnya sikap positif dan ketertarikan masyarakat terhadap aktifitas membaca melalui indikator : frekuensi membaca per minggu, lama membaca perhari, dan banyak buku yang ditamatkan dalam 1 (satu) tahun. Minat baca = ܽݐܽݎ ∑ 2 ݌ܽ݅ݐܽ݇݅݀݊݅ ݎ݋ݐܽ݊݅݉ ݐܾܽܿܽ 3 Skoring minat baca:
a.Sangat rendah (skor ≤= 20)
b.Rendah (skor 20,1 – 40)
c.Sedang (skor 40,1 – 60)
d.Tinggi (skor 60,1 – 80)
e.Sangat tinggi (skor 80,1 – 100)
1. 3.Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip Daerah sesuai standar Tersedianya record centre di Perangkat Daerah Provinsi Banten % OPD = ܦ ܱܲ∑ ݃݊ܽݕ݈݅݇݅݅݉݁݉ ݀ݎ݋ܿ݁ݎ݊݁ܿ ݎ݁ݐ ݈ܽݐ݋ ܶ∑ܱܲ ܦ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Program (esselon III)
2. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ்௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
3. 2.Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus Peningkatan kapasitas perpustakaan Provinsi dan perpustakaan Perangkat Daerah % Cakupan Pemb. Perpus = ݏݑ݌ݎ ݁ܲ∑ܽܿ݊݁݉ ݅ܽ݌ ݐݎܽ݀݊ܽݐݏ݈ܽ݉݅݊݅݉ ݏݑ݌ݎ݁݌ ܦ ܱܲ∑ ݃݊ܽݕ݈݅݇݅݅݉݁݉ ݊ܽܽ݇ܽݐݏݑ݌ݎ݁݌ ݔ100
4. 3.Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan Optimalisasi pelaksanaan standar minimal perpustakaan % Cakupan Pelay Perpust = ݊ܽ݊ܽݕܽܮ ∑ ݏݑ݌ݎ݁݌ܽܿ݊݁݉ ݅ܽ݌ ݐݎܽ݀݊ܽݐݏ݈ܽ݉݅݊݅݉ ݊ܽܽ݇ܽݐݏݑ݌ݎ ݁ܲ∑݈݇݃݊݅ ݌ݑ ݃݊ܽ݊݁ݓ݁ݓܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݔ100
5. 4.Persentase Digitalisasi Arsip Teralih mediakannya arsip statis bernilai sejarah di depo arsip % Digitalisasi Arsip Statis = ݌݅ݏݎܣ ∑ ݏ݅ݐܽݐݏ ݅ݏܽݏ݈݅ܽݐ݅݃݅݀ݎ݁ݐ ݌݅ݏݎܣ ∑ܾ݁ ݈݅ܽ݅݊ݎ ܽݎ݆ܽ݁ݏ ℎ ܽ݀ܽ݌݁݀ ݋݌ܽ ݌݅ݏݎ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Statis Daerah Banten
6. 5.Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan digitalisasi arsip dinamis % Digitalisasi Arsip Dinamis = ܦ ܱܲ∑ ݃݊ܽݕ݈݇ܽ݁݉ ݊ܽ݇ܽ݊ܽݏ݅݃݅݀ ݅ݏܽݏ݈݅ܽݐ ݈ܽݐ݋ ܶ∑ܱܲ ܦ ݔ100
7. 6.Persentase Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah sesuai Standar Tersedianya record centre di Perangkat Daerah Provinsi Banten % Pengelolaan Arsip OPD = ܦ ܱܲ∑ ݃݊ܽݕ݈݅݇݅݅݉݁݉ ݀ݎ݋ܿ݁ݎ݊݁ܿ ݎ݁ݐ ݈ܽݐ݋ ܶ∑ܱܲ ܦ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
8. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja Utama (esselon II)
9. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
10. 2.Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) Proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun Laju pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007): G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya Indikator Kinerja Program (esselon III) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
11. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
12. 2.Persentase Produksi Perikanan Pengertian kegiatan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa adalah menghasilkan barang dan jasa yang belum ada sehingga bertambah jumlahnya atau memperbesar ukurannya. Jumlah Produksi Ikan (Ton) X 100 % Target Daerah (Ton)
13. 3.Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %) Capaian target area laut wilayah Provinsi Banten yang dapat terawasi dan dijangkau dengan kapal inspeksi pengawas perikanan Jangkauan Operasional Kapal Pengawas Perikanan X 100 % Target luas laut yang terawasi (Km2)
14. 4.Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI dari Jumlah Usaha Perikanan yang ada di wilayah Provinsi Banten Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI X 100 % Target Usaha Perikanan (Unit)
15. 5.Nilai Tukar Nelayan Nilai tukar nelayan (NTN) merupakan angka yang menunjukkan perbandingan NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). NTN=100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. Indeks yang diterima nelayan (IT) X 100 Indeks yang dibayar nelayan (IB) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
16. 21.Dinas Pariwisata Indikator Kinerja Utama (esselon II)
17. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
18. 2.Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam hal ini adalah sektor akomodasi makan dan diminum baik dalam PDRB ADHK. Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun peningkatan LPE sektor pariwisata (akomodasi makan dan minum ini) tidak sepenuhnya menunjukkan kinerja sektor ini (Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum dalam PDRB ADHK tahun n) dikurangi (Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum PDRB ADHK tahun n-1) di bagi (PDRB Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum ADHK tahun n-1) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan sesungguhnya, sebab peningkatan kontribusi dapat disebabkan oleh kinerja sektor akomodasi makan dan minum yang meningkat atau sektor diluar sektor akomodasi makan dan minum kontribusinya yang menurun. Sehingga untuk membuktikan kinerja sektor pariwisata yang meningkat perlu didukung oleh indikator kinerja kunci seperti jumlah kunjungan wisatawan Indikator Kinerja Program (esselon III)
19. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
20. 2.Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif Nilai (value) numeric atas jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dikembangkan (N) pada (tahun n). Semakin banyak nilai yang N yang dihasilkan maka semakin banyak Pusat Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dikembangkan. JumlahPusat Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dikembangkan di (Kabupaten/Kota) di Provinsi Banten oleh Dinas Pariwisata (N) pada (tahun n)
21. 3.Persentasi Pengembangan Destinasi Wisata Jumlah Pengembangan Destinasi wisata dengan target 2 destinasi unggulan Provinsi Banten pertahun (target 10 destinasi unggulan selama 5 tahun) Jumlah Destinasi Unggulan pertahun 2 Destinasi di bagi target selama 5 Tahunnya itu 2/10 sehingga muncul target sebesar 20 % pertahun
22. 4.Jumlah KunjunganWisataw an Adalah total kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Banten, baik domestik maupun mancanegara Alasan pemilihan indikator : untuk mengetahui total kunjunganwisatawan di Provinsi Banten
23. 5.Rata-Rata Lama Kunjungan Nilai (value) numeric atas rata- rata lama kunjungan (N) wisatawan mancanegara dan/atau wisatawan nusantara ke Provinsi Banten (tahun n). Semakin besar nilai yang N yang dihasilkan maka semakin lama wisatawan berada Provinsi Banten. Rata-rata dari Jumlah lamanya wisatawan menginap di Provinsi Banten dalam berbagai jenis dan klasifikasi akomodiasi di setiap harinya komulatif pada tahun n
24. 6.Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Nilai (value) numeric atas pengeluaran/belanja wisatawan mancanegara dan/atau nusantara (N) ke Provinsi Banten (tahun n). Semakin Rata-rata dari Jumlah pengeluaran wisatawan dalam berbagai bentuk pengeluaran di setiap harinya komulatif pada tahun n NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan besar nilai yang N yang dihasilkan maka semakin banyak uang yang dikeluarkan wisatawan di Provinsi Banten pada tahun n.
25. 7.Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih per tahun 300 Orang (target 1500 Orang selama 5 Tahun) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
26. 22.Dinas Pertanian Indikator Kinerja Utama (esselon II)
27. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
28. 2.Pertumbuhan Sektor Pertanian Proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ketahun Laju pertumbuhan sector perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007): G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya Indikator Kinerja Program (esselon III) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
29. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
30. 2.Capaian Produksitivitas Tanaman Padi Nilai Produktivitas tanaman padi adalah produksi padi per satuan luas lahan dan diukur dalam satuan Kw/Ha. Perhitungan produktivitas Padi dengan metode Ubinan. Luas Ubinan 2,5 m X 2,5 m. ܲ ݏܽݐ݅ݒ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ = ݈݅ݏܽܪ ݐܽݎ݁ܤܾܷ݊ܽ݊݅ ݔ 1 ܽܪ ݊ܽℎ ܽܮ ݏܽݑܮܾܷ݊ܽ݊݅
31. 3.Capaian produksi tanaman padi Produksi Padi adalah jumlah output atau hasil panen padi dari luas lahan selama satu kali musim tanam dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) yang diukur dalam satuan Ton ܲ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ = ݏܽݑܮ݊݁݊ܽܲ ݔܲ ݏܽݐ݅ݒ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ
32. 4.Capaian produksi tanaman jagung Produksi Jagung adalah jumlah output atau hasil panen Jagung dari luas lahan selama satu kali musim tanam dalam bentuk Pipilan Kering Jagung yang ܲ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ = ݏܽݑܮ݊݁݊ܽܲ ݔܲ ݏܽݐ݅ݒ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan diukur dalam satuan Ton
33. 5.Capaian produksi tanaman kedelai Produksi Kedelai adalah jumlah output atau hasil panen Kedelai dari luas lahan selama satu kali musim tanam dalam bentuk Biji Kering yang diukur dalam satuan Ton ܲ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ = ݏܽݑܮ݊݁݊ܽܲ ݔܲ ݏܽݐ݅ݒ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ
34. 6.Capaian produksi tanaman cabai Merupakan jumlah total produksi cabai dari luas lahan tersedia pada masa tanam cabai (9-12 bulan). Diukur dengan satuan Ton ܲ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ = ݏܽݑܮ݊݁݊ܽܲ ݔܲ ݏܽݐ݅ݒ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ
35. 7.Capaian produksi tanaman bawang Merupakan jumlah total produksi Bawang dari luas lahan tersedia selama satu musim tanam. Diukur dengan satuan Ton ܲ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ = ݏܽݑܮ݊݁݊ܽܲ ݔܲ ݏܽݐ݅ݒ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ
36. 8.Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao Nilai Produktivitas Kakao adalah produksi kakao per satuan luas lahan dan diukur dalam satuan ton/Ha. ܲݏܽݐ݅ݒ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ = ܲ ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ ݏܽݑܮ݊݁݊ܽܲ
37. 9.Capaian produksi tanaman aren Merupakan jumlah total produksi aren dari luas lahan tersedia dalam satu tahun dan diukur dengan satuan Ton ܲ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ = ݏܽݑܮ݊݁݊ܽܲ ݔܲ ݏܽݐ݅ݒ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ
38. 10.Capaian produksi tanaman kelapa Merupakan jumlah total produksi kelapa dari luas lahan tersedia dalam satu tahun dan ܲ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ = ݏܽݑܮ݊݁݊ܽܲ ݔܲ ݏܽݐ݅ݒ݅ݐ݇ݑ݀݋ݎ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan diukur dengan satuan Ton
39. 11.Peningkatan Produksi Daging Merupakan jumlah daging yang dihasilkan dari setiap ekor/unit ternak yang di potong pada RPH maupun diluar RPH. Produksi daging pada setiap ekornya sangat dipengaruhi oleh jumlah karkas yang dihasilkan. Karkas adalah hasil pemotongan ternak dikurangi kaki, organ dalam, kepala, kulit ekor dan darah. ܲ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ ݃݊݅݃ܽܦ = % ݏܽ݇ݎܽܭ ݔ ݈ܽ݉ݑܬ ℎ݁ܶ ݇ܽ݊ݎ ݃݊ܽݕ݅݀ ݃݊݋ݐ݋݌
40. 12.Persentase sarana produksi pertanian Merupakan capaian penyediaan sarana produksi pertanian (traktor dan Pompa air) dibandingkan dengan kebutuhan sarana produksi pada tahun berjalan FormulasiPerhitungan : ݈ܴ݅ܽ݁݅ݏܽݏ݊݁ܲ ݊ܽܽ݅݀݁ݕܽܵ ܽ݊ܽݎܲ ܴܽ݊ܽܿ݊݁݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ ݑݐݑܾ݁ܭ ݊ܽℎܽܵ ܽ݊ܽݎܲ ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ ݔ 100 %
41. 13.Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Merupakan capaian pengendalian dan Pengujian PHM (Rabies, Brucellosis, AI, dan Gangrep) yang dilakukan pada Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner serta Bidang Keswan dan Kesmavet dan diukur dengan satuan sampel FormulasiPerhitungan : ݈ܴ݅ܽ݁݅ݏܽݏ݈݊ܽ݅ܽ݀݊݁݃݊݁ܲ ݊ܽ݀ ݃݊݁ܲ ݆݊ܽ݅ݑܲ ܴܽ݊ܽܿ݊݁ܯܪ ݈݊ܽ݅ܽ݀݊݁݃݊݁ܲ ݊ܽ݀ ݃݊݁ܲ ݆݊ܽ݅ݑܲ ܯܪ ݔ 100 % NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
42. 23.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator Kinerja Utama (esselon II)
43. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
44. 2.Rasio elektrifikasi Rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau Negara Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah penduduk di Provinsi Banten yang telah terlayani aliran listrik. Formulasi Perhitungan: penduduk yang telah mendapat listrik ݀݊݁ܲ ݇ݑ݀ݑܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݊݁ݐ݊ܽܤ ݔ100%
45. 3.Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral Perhitungan terhadap pertumbuhan sektor-sektor di bidang sumber daya mineral. Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut. Formulasi Perhitungan: ݈ܽ݉ݑܬ ℎܲ ܤܴܦܾ݃݊ܽ݀݅݅݀ ܵ ܯܦ ݊ݑℎ ܽݐ݊ ݈ܽ݉ݑܬ ℎܲ ܤܴܦܾ݃݊ܽ݀݅݅݀ ܵ ܯܦ ݊ݑℎ ܽݐ݊ − 1 ݔ100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Program (esselon III)
46. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
47. 2.Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi terhadap perijinan yang telah dikeluarkan harus berjalan dengan baik dan optimal. Alasan pemilihan indikator: Untuk pelayanan REKOMTEK air tanah dan MINERBA. Formulasi Perhitungan: Permohonan REKOMTEK Air Tanah dan MINERBA Terlayani dan Terawasi  ݋݉ݎ݁݌ ݊ܽ݊݋ℎܴ ܭܧܶܯܱܭܧ ݔ100%
48. 3.Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standard Seluruh badan usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Banten harus memenuhi standard Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi standard. Formulasi Perhitungan: NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Ijin Usaha Pertambangan sesuai standar  ݆݊݅ܫܷ ܽݏ ܽℎ݁ܲ ܾ݊ܽ݃݊ܽ݉ܽݐݎ ݔ100%
49. 4.Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan Terpenuhinya pelayanan listrik di seluruh desa di Provinsi Banten Alasan pemilihan indikator: Masih terdapat beberapa desa yang belum teraliri listrik melalui program PLN. Formulasi Perhitungan: Jumlah Rumah Tangga di Perdesaan yang mendapatkan bantuan Energi Listrik Rumah Tangga
50. 5.Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standard Tersedianya pelaku usaha ketenaga listrikan yang memenuhi standard Alasan pemilihan indikator: Masih banyaknya pelaku usaha ketenagalistrikan yang belum memenuhi standard. Formulasi Perhitungan: Pelaku Usaha Ketenagalistrikan sesuai standar Pelaku Usaha Ketenagalistrikan ݔ100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 24 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indikator Kinerja Utama (esselon II)
51. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
52. 2.LPE Sektor Perindustrian Menunjukkan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang industri, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. < Kemenperin 2014> LPE Sektor Perindustrian ݅ܩ = ܲ ܤܴܦ ௜ଵ ܤܴܦ ܲ− ௜଴ ܲܤܴܦ ௜଴ ݔ 100% Keterangan : Gi = adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PDRBit = PDRB Sektor Perindustrian pada tahun t PDRBi0 = PDRB Sektor Perindustrian tahun dasar.
53. 3.Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis Tingkat inflasi menunjukan persentase tingkat harga rata- rata tertimbang untuk barang pokok (beras, rokok, gula, jagung kedelai, minyak goreng, daging beku, bawang merah) Tingkat inflasi ݑ݆ܽܮ ݅ݏ݈݂ܽ݊ܫ = ܭܪܫ௡ ܭܪܫ −଴ ܭܪܫ଴ ݔ 100% Keterangan: IHKn= Indeks Harga Konsumen pada tahun n IHK0 = Indeks Harga Konsumen pada tahun 0 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan dan bahan galian srategis (aspalt, bijih besi, minyak bumi, dan bahan tambang ) <Bregman EM, Feses EJ. 2003>
54. 4.LPE Sektor Perdagangan Menunjukan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. <David, FR. 2014. Strategi Management > LPE sektor perdagangan ݅ܩ = ܲ ܤܴܦ ௜ଵ ܤܴܦ ܲ− ௜଴ ܲܤܴܦ ௜଴ ݔ 100% Keterangan: G = adalah tingkat pertumbuhan sektor Perdagangan yang dinyatakan dalam persen. PDRB it = PDRB Sektor Perdagangan pada tahun t PDRB 0 = pendapatan Daerah pada tahun dasar. Indikator Kinerja Program (esselon III)
55. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
56. 2.Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah Persentase Akumulatif harga kebutuhan bahan pokok yang diharapakan tidak lebih kurang dari 5% ܪܸܭ = − ݐ (− ݐ 1) (− ݐ 1) ݔ 100% Keterangan: t = Tahun Berjalan NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan t-1 = Tahun yang lalu
57. 3.Pertumbuhan Omset Pedagang Persentase pendapatan keuntungan pedagang dalam periode tertentu dihitung dengan growt percentage over one years. <David, FR. 2014. Strategi Management > ܱܲܩ = ܸܨ ܸܸܵܵ− ݔ 100 Keterangan GPO = growt percentage over one years FV = final value SV= start value
58. 4.Capaian stabilitas harga barang pokok Penghitungan yang menunjukkan tingkat pencapaian stabilitas harga pada tingkat tertentu dari laju inflasi yang berjalan. Hasil akan berbentuk persentase. <Industrial and regional Cluster Concept> ܵܪ = − ݐ (− ݐ 1) (− ݐ 1) ݔ 100% Keterangan: t = Tahun Berjalan t-1 = Tahun yang lalu
59. 5.Neraca ketersediaan barang pokok Penjelasan dalam angka yang menunjukan ketersediaan barang pokok (beras, gula, jagung, minyak goreng, daging beku, ayam ras, rokok, bawang merah) yang keluar masuk Negara/Daerah. <David, FR. 2014. Strategi Management > ݔ = ݑݐݑܾ݁ܭ ݊ܽℎ݁ܲ ݊ܽܽ݅݀݁ݏݎ ݃݊ܽݎܽܤܲ ݁ܶ݇݋݇݋ ܽݕ݊ܽ݅݀݁ݏݎ ݃݊ܽݎܽܤܲ ݇݋݇݋ ݔ 100%
60. 6.Surplus Neraca Perdagangan (ess III) Perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu Negara pada periode tertentu diukur menggunakan mata uang yang berlaku akan menjadi surplus atau kelebihan jika ekspor X= Jumlah Ekspor – Jumlah Impor NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan melebihi impor. <David, FR. 2014. Strategi Management >
61. 7.Indeks Tendensi Konsumen Indeks yang dapat memberikan gambaran mengenai situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut pendapatan konsumen yang didasarkan pada persepsi konsumen mengenai keadaan bisnis dan perekonomian
62. 8.Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standardisasi yang sesuai dengan standard pelayanan Menunjukkan Kesiapan pelayanan dalam pengujian dan mengeluarkan Sertifikasi serta standardisasi sesuai standard pelayanan ݔ = ܽܶ ݐ݁݃ݎ݁ܲ ܽݐݎ ܽܶ݊ݑℎ ݐ݁݃ݎ݈ܽ݁ܲ ݊ܽ݊ܽݕ 5ܽܶ ݊ݑℎ ݔ 100% Keterangan: t = Tahun Berjalan t-1 = Tahun yang lalu
63. 9.Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan Perhitungan dengan menggunakan metode survey atau data sekunder yang menunjukkan persentase struktur industri di suatu Daerah dan mengidentifikasi industri unggulan mana yang telah mendapatkan kebijakan. ݅ݎݐݏݑ݀݊ܫ ∑ܷ݃݃݊ ݈݊ܽݑ ݃݊ܽݕ ݈ܽ݁ݐ ℎ݅݀ ݅ݏܽݐ݈݅݅ݏܽܨ ݅ݎݐݏݑ݀݊ܫ ∑ܷ݃݃݊ ݈݊ܽݑ ݔ 100%
64. 10.Rasio Pertumbuhan industry kreatif Membandingkan angka–angka pertumbuhan dalam persentase di bidang industri yang mengandalkan bakat kreatifitas sebagai modal utama. ܴܲܭܫ = ܽܶ ݐ݁݃ݎܽܶ ݊ݑℎ ݈݆ܽܶ݊ܽܽݎ݁ܤ ݐ݁݃ݎ 5ܽܶ ݊ݑℎ ݔ100 %
65. 11.Jumlah Kerja sama SDM Penjelasan bagaimana para tenaga kerja yang memiliki X = Jumlah Target Yang Terkerjasama NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Berkompetensi Industri yang Aktif keahlian di bidang industri atau menempuh pendidikan di bidang pengolahan telah diterima di perusahaan yang bergerak di sektor industri.
66. 12.Jumlah Produk Industri Kecil Berstandard dan bersertifikasi Menunjukkan produk yag sudah memiliki standard tertentu untuk diperjualkan ke pasar seperti kemasan, kebersihan, bebas bakteri, dan hak cipta. Jumlah Fasilitasi Produk Industri Kecil yang berstandard dan bersertifikasi NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
67. 25.Biro Organisasi Indikator Kinerja Utama (esselon II)
68. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
69. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
70. 2.Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai LAKIP B Prosentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang memiliki nilai Laporan Kinerja B Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah yang memiliki nilai Lakip B ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ܽܶ ݐ݁݃ݎ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
71. 26.Biro Pemerintahan Indikator KinerjaUtama (esselon II)
72. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
73. 2.Predikatpenilaian LPPD Provinsi Banten (tingkat) Penilaian atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat Level Keterangan 1 1. Tataran Pengambil Kebijakan terdiri atas:
a.13 aspek;
b.35 fokus;
c.44 IKK.
1. 2.Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri atas:
a.8 aspek;
b.17 fokus;
c.21 IKK.
1. 3.Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan terdiri atas:
a.24 urusan wajib terdiri dari 75 IKK;
b.8 urusan pilihan terdiri dari 11 IKK. 2 3 4 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Program (esselon III)
1. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
2. 2.Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan Merumuskan keselarasan kebijakan perangkat daerah bidang pemerintahan ܱݐݑ݌ݐݑ ݊ܽݐܽ݅݃݁ܭ /݆ܾ݊ܽ݇ܽ݅݁ܭ ܱ ݁݉݋ܿݐݑ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
3. 27.Biro Perekonomian Indikator Kinerja Utama (esselon II)
4. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
5. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
6. 2.Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi Merumuskan kebijakan dan mensinergikan kelembagaan perangkat daerah bidang perekonomian dengan melakukan penataan serta pengendalian perekonomian masyarakat yang akan dicapai dan membangun perekonomian masyarakat yang ditargetkan ܱݐݑ݌ݐݑ ݊ܽݐܽ݅݃݁ܭ /݆ܾ݊ܽ݇ܽ݅݁ܭ ܱ ݁݉݋ܿݐݑ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
7. 28.Biro Hukum Indikator Kinerja Utama (esselon II)
8. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
9. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
10. 2.Persentase realisasi target Prolegda Tercapainya target Prolegda (Program legislasi Daerah) = ∑ ௅௘௚௜௦௟௔௦௜ ஽௔௘௥௔௛ ௬௔௡௚ ௗ௜௦௔௛௞௔௡ ∑ ௅௘௚௜௦௟௔௦௜ ஽௔௘௥௔௛ ௬௔௡௚ ௗ௜௦௨௦௨௡ ݔ 100%
11. 3.Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional Keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional = ∑ ௉௘௥௔௧௨௥௔௡ ௉௘௥௨௡ௗ௔௡௚௔௡ ஽௔௘௥௔௛ ௬௔௡௚ ௦௘௟௔௥௔௦ ௗ௚ ோ௘௚௨௟௔௦௜ ௛௨௞௨௠ ௡௔௦௜௢௡௔௟ ∑ ௉௘௥௔௧௨௥௔௡ ௉௘௥௨௡ௗ௔௡௚௔௡ ஽௔௘௥௔௛ ݔ 100%
12. 4.Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik Raperda inisiatif harus memiliki naskah akademik sehingga pembentukan Perda dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui penelitian dan pengkajian hukum = ∑ ோ௔௣௘௥ௗ௔ ூ௡௜௦௜௔௧௜௙ ௬௔௡௚ ௠௘௠௜௟௜௞௜ ௡௔௦௞௔௛ ௔௞௔ௗ௘௠௜௞ ∑ ோ௔௣௘௥ௗ௔ ூ௡௜௦௜௔௧௜௙ ݔ 100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
13. 29.Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Indikator Kinerja Utama (esselon II)
14. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
15. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 43,76 – C Kurang NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 2,50 62,50 Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
16. 2.Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur Prosentase capaian kinerja kebijakan infrastruktur Alasan pemilihan indikator : mengukur capaian kinerja kebijakan infrastruktur ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ܽܶ ݐ݁݃ݎ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
17. 30.Biro Kesejahteraan Rakyat Indikator Kinerja Utama (esselon II)
18. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
19. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – B Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 81,25 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
20. 2.Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Prosentase capaian kinerja perumusan kebijakan, koordinasi dan evaluasi bidang Kesejahteraan Rakyat = ஼௔௣௔௜௔௡ ௄௢௡௦௘௣ ௄௘௕௜௝௔௞௔௡ ௄௢௢௥ௗ௜௡௔௦௜/ ா௩௔௟௨௔௦௜் ௔௥௚௘௧ ௄௢௡௦௘௣ ௄௘௕௜௝௔௞௔௡/௄௢௢௥ௗ௜௡௔௦௜/ா௩௔௟௨௔௦௜ ݔ 100% NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
21. 31.Biro Administrasi Pembangunan Indikator Kinerja Utama (esselon II)
22. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
23. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – B Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 81,25 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
24. 2.Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan Prosentase capaian kinerja perumusan kebijakan, koordinasi dan evaluasi bidang Administrasi Pembangunan = ஼௔௣௔௜௔௡ ௄௢௡௦௘௣ ௄௘௕௜௝௔௞௔௡ ௄௢௢௥ௗ௜௡௔௦௜/ ா௩௔௟௨௔௦௜் ௔௥௚௘௧ ௄௢௡௦௘௣ ௄௘௕௜௝௔௞௔௡/௄௢௢௥ௗ௜௡௔௦௜/ா௩௔௟௨௔௦௜ ݔ 100%
25. 3.Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Prosentase capaian kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pembinaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ܽܶ ݐ݁݃ݎ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
26. 32.Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Indikator Kinerja Utama (esselon II)
27. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
28. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – C Kurang NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 62,50 Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
29. 2.Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan Prosentase capaian kinerja pelayanan rumah tangga pimpinan Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pelayanan rumah tangga pimpinan ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ܽܶ ݐ݁݃ݎ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ݔ100
30. 3.Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan Prosentase capaian kinerja pelayanan tata usaha pimpinan Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pelayanan tata usaha pimpinan ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ܽܶ ݐ݁݃ݎ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ݔ100
31. 4.Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan Prosentase capaian kinerja pelayanan keprotokolan Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pelayanan keprotokolan ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ܽܶ ݐ݁݃ݎ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
32. 33.Biro Umum Indikator Kinerja Utama (esselon II)
33. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
34. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
35. 2.Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian sarana penunjang kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ܽܶ ݐ݁݃ݎ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
36. 34.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indikator Kinerja Utama (esselon II)
37. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
38. 2.Capaian Program- program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk MelaksanakanFungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Capaian Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD pada tahun berkenaan Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian pelayanan penunjang pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ ݉ܽݎ݃݋ݎ݌݁݇ ݆ܽݎ ܦܴܲܦ ݃݊ܽݕ݈݇ܽ݅݀ ܽܶ݊ܽ݇ܽ݊ܽݏ ݐ݁݃ݎ ݉ܽݎ݃݋ݎ݌݁݇ ݆ܽݎ ܦܴܲܦ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ܽ݇݌ܽݐ݁ݐ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Program (esselon III)
39. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
40. 2.Capaian % Kinerja Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prosentase capaian kinerja fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian pelayanan penunjang pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ ݉ܽݎ݃݋ݎ݌݁݇ ݆ܽݎ ܽܶܦܴܲܦ ݐ݁݃ݎ ݉ܽݎ݃݋ݎ݌݁݇ ݆ܽݎ ܦܴܲܦ ݔ100
41. 3.Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Proporsi ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dan Sumber Daya Manusia Aparatur Alasan pemilihan indikator: untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ܽܵ ݏܽݎ݌ݎ݊ܽ݀ ܵ ܯܦ ݃݊ܽݕ ܽܵܽ݅݀݁ݏݎ݁ݐ ݏܽݎ݌ݎ݊ܽ݀ ܵ ܯܦ ݃݊ܽݕܾ݅݀ ݑݐݑ ݊ܽ݇ℎ
42. 4.Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan Prosentase capaian kinerja pelayanan keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian kinerja pelayanan penunjang pelaksanaan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ݊ܽ݅ܽ݌ܽܥ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ܽܶ݊ܽ݊ܽݕ݈ܽ݁݌ ݐ݁݃ݎ݁݊݅݇ ݆ܽݎ ݊ܽ݊ܽݕ݈ܽ݁݌ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NO Perangkat Daaerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
43. 35.Badan Penghubung Indikator Kinerja Utama (esselon II)
44. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
45. 2.Capaian pelayanan publik Kepuasan pelayanan Badan Penghubung sebagai wakil dari Pemerintah Daerah terhadap lembaga dan masyarakat, 1) Indikator : jumlah lembaga yang dilayani dibagi jumlah lembaga : =  ௟௘௠௕௔௚௔ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௔௬௔௡௜  ௟௘௠௕௔௚௔ ݔ 100% 2)Capaian Masyarakat yang dilayani (Orang) Nilai Persepsi Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang) Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 >1000 A Sangat Baik 2 501-999 B Baik 3 <500 C Cukup NO Perangkat Daaerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Program (esselon III)
46. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
47. 2.Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis Prosentase Koordinasi Badan Penghubung terhadap K/L, Kedutaan Besar, Perangkat Daerah, Badan Penghubung Perwakilan dan Swasta Jumlah yang dikoordinasikan: Jumlah Persentase = ௃௨௠௟௔௛ ௄/௅ ,௄௘ௗ௨௧௔௔௡ ஻௘௦௔௥,ை௉஽,஻௔ௗ௔௡ ௉௘௡௚௛௨௕௨௡௚ ௉௘௥௪௔௞௜௟௔௡ ௗ௔௡ ௌ௪௔௦௧௔ ௬௔௡௚ ௗ௜௞௢௢௥ௗ௜௡௔௦௜௞௔௡ ௃௨௠௟௔௛ ௄/௅,௄௘ௗ௨௧௔௔௡ ஻௘௦௔௥,ை௉஽,஻௔ௗ௔௡ ௉௘௡௚௛௨௕௨௡௚ ௉௘௥௪௔௞௜௟௔௡ ௗ௔௡ ௌ௪௔௦௧௔ ݔ 100 % NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
48. 36.Inspektorat Indikator Kinerja Utama (esselon II)
49. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
50. 2.Capaian Maturitas SPIP Untuk menentukan kualitas dalam konteks maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan Level Keterangan 1 (belum ada) Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal 2 (Rintisan) Praktik pengendalian internal bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan 3 (Berkembang) Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya 4 (Terdefinisi) Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan evaluasinya tanpa dokumentasi memadai 5 (Terkelola dan Terukur) Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi 6 ( Optimum) Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis Indikator Kinerja Program (esselon III)
51. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
52. 2.Capaian nilai SAKIP Untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIPnya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
53. 3.Indek Integritas Pengukuran dilakukan pada 2 (dua) dimensi integritas, yaitu internal dan eksternal. Dimensi internal diukur dari penilaian yang dilakukan oleh para pegawai, kepada instansinya. Sementara integritas eksternal diukur melalui penilaian pihak luar instansi. Pihak luar ini yang akan memberikan penilaian kepada sebuah instansi, baik melalui persepsi maupun pengalaman mereka dalam mengakses layanan Indeks Integritas = Integritas Internal + Integritas Eksternal
54. 4.Capaian Leveling Kapabilitas APIP Setiap level penilaian terdiri dari 6 (enam) elemen, yaitu : Perandan layanan Pengawas intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola Level Keterangan 1 Initial 2 Infrastructure 3 Integrated 4 Managed 5 Optimizing
55. 5.Capaian OPINI Laporan Keuangan Merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, Level Keterangan 1 Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 2 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 3 Tidak Wajar (Adverse Opinion) 4 Tidak Menyatakan Pendapat (Discleamer) NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
56. 37.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Utama (esselon II)
57. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
58. 2.Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan Daerah Persentase kesesuaian dokumen perencanaan (RKPD) dengan parameter penilaian Pangripta ݊݁݉ݑ݇݋݀∑ ݊ܽܽ݊ܽܿ݊݁ݎ݁݌݁ܽ݀ ܽݎ ℎ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ݑݏݑݏ ݊݁݉ݑ݇݋݀∑ ݊ܽܽ݊ܽܿ݊݁ݎ݁݌ ݃݊ܽݕ ݅ܽݑݏ݁ݏ݊݃݀ ݎ݁ݐ݁݉ܽݎܽ݌ ݈݊ܽ݅ܽ݅݊݁݌݃݊ܽܲ ܽݐ݌݅ݎ ݔ100
59. 3.Cakupan Penelitian dan pengembangan Capaian penelitian yang dihasilkan dan dimanfaatkan Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka evidence based policy  ு௔௦௜௟ ௣௘௡௘௟௜௧௜௔௡ ௬௔௡௚ ௗ௜௠௔௡௙௔௔௧௞௔௡  ு௔௦௜௟ ௣௘௡௘௟௜௧௜௔௡ ௬௔௡௚ ௗ௜௟௔௞௦௔௡௔௞௔௡ x 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
60. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
61. 2.Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Capaian dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ݊݁݉ݑ݇݋݀∑ܴܲ ܦܲܬ ,ܹܴܴܶ݊ܽ݀ ܴܲ ܦܯܬ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ݑݏݑݏ ݊݁݉ݑ݇݋݀∑ܴܲ ܦܲܬ ,ܹܴܴܶ݊ܽ݀ ܴܲ ܦܯܬ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ܽ݇݌ܽݐ݁ݐ݊ܽ݃݊݁݀ ݁ܲ ܽ݀ݎ ݔ100
62. 3.Persentase dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Capaian dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ݊݁݉ݑ݇݋݀∑ܴ ܦܲܭ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ݑݏݑݏ ݊݁݉ݑ݇݋݀∑ܴ ܦܲܭ݅݀ ݊ܽ݇݌ܽݐ݁ݐ݊ܽ݃݊݁݀ ݁ܲ ܽ݀ܽ݇ݎ ݔ100
63. 4.Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Capaian proporsi penjabaran program RPJMD yang konsisten ke dalam RKPD ݉ܽݎ݃݋ݎ݌ ∑ܴ ܦܲܭܽܶ ݊ݑℎܾ݁ ݊ܽܽ݊݁݇ݎ ݉ܽݎ݃݋ݎ݌∑ܴܲ ܦܯܬ ݃݊ܽݕ ݏݑݎܽℎ݈݇ܽ݅݀ ݊ܽ݇ܽ݊ܽݏ ݊ݑℎ ܽݐܾ݁ ݊ܽܽ݊݁݇ݎ ݔ100
64. 5.Persentase kesesuaian rencana pembangunan Proporsi kesesuaian program terhadap pola struktur ruang dengan RTRW ݊ܽ݅ܽݑݏ݁ݏ݁ܭ ݉ܽݎ݃݋ݎ݌ /ܽ݅݃݁݇݊ܽݐ ݊ܽ݊ݑܾ݃݊ܽ݉݁݌ ݀ℎݐ ݈ܽ݋݌ & ݎݑݐ݇ݑݎݐݏ ݃݊ܽݑݎ ݊݁݉ݑ݇݋ܦܹܴܴܶ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan dengan RTRW
65. 6.Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Capaian proporsi penjabaran program RKPD yang konsisten kedalam Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Ekonomi ݉ܽݎ݃݋ݎܲ∑ /݈ܽ݅݃݁݇݉ܽܽ݀݊ܽݐ݆ܴܽ݊݁ ݉ܽݎ݃݋ݎܲ∑ /݈ܽ݅݃݁݇݉ܽܽ݀݊ܽݐܴ ܦܲܭ ݔ100
66. 7.Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Capaian proporsi penjabaran program RKPD yang konsisten kedalam Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan ݉ܽݎ݃݋ݎܲ∑ /݈ܽ݅݃݁݇݉ܽܽ݀݊ܽݐ݆ܴܽ݊݁ ݉ܽݎ݃݋ݎܲ∑ /݈ܽ݅݃݁݇݉ܽܽ݀݊ܽݐܴ ܦܲܭ ݔ100
67. 8.Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Capaian proporsi penjabaran program RKPD yang konsisten kedalam Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ݉ܽݎ݃݋ݎܲ∑ /݈ܽ݅݃݁݇݉ܽܽ݀݊ܽݐ݆ܴܽ݊݁ ݉ܽݎ݃݋ݎܲ∑ /݈ܽ݅݃݁݇݉ܽܽ݀݊ܽݐܴ ܦܲܭ ݔ100
68. 9.Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan Proporsi hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka evidence based policy  ݈݅ݏܽܪ ݊ܽ݅ݐ݈݅݁݊݁݌ ݃݊ܽݕ݂ܽܽ݊ܽ݉݅݀ ݊ܽ݇ݐ  ݈݅ݏܽܪ ݊ܽ݅ݐ݈݅݁݊݁݌ ݃݊ܽݕ݅݀ ݈݊ܽ݇݅ݏܽℎ
69. 10.Persentase inovasi yang diadopsi Proporsi inovasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan Alasan pemilihan indikator: mengukur inovasi yang dilaksanakan dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka evidence based policy  ݈݅ݏܽܪ݊݅ ݅ݏܽݒ݋ ݃݊ܽݕ݂ܽܽ݊ܽ݉݅݀ ݊ܽ݇ݐ  ݈݅ݏܽܪ݊݅ ݅ݏܽݒ݋ ݃݊ܽݕ݅݀ ݈݊ܽ݇݅ݏܽℎ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
70. 38.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Indikator Kinerja Utama (esselon II)
71. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
72. 2.Capaian opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Proporsi Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah ܱ݅݊݅݌ ܭܲܤ ݊ܽݎ݋݌ܽܮ݁݇ ݊ܽ݃݊ܽݑ ܽݐ݊݅ݎ݁݉݁݌ ℎ݁ܽ݀ ܽݎ ℎ ݔ100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
73. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
74. 2.Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang- undangan di Bidang Keuangan Cakupan kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang- undangan di bidang keuangan. Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah Perangkat Daerah yang patuh melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Formulasi Perhitungan: OPD yang patuh ܱܲ ܦ݅݀ ܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݊݁ݐ݊ܽܤ ݔ100
75. 3.Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Cakupan kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah laporan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Formulasi Perhitungan: Laporan yang sesuai SAP  ݊ܽݎ݋݌ܽܮ ݔ100
76. 4.Capaian tertib Administrasi Aset Daerah Seluruh asset Daerah telah sesuai tertib administrasi Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah asset Daerah yang telah tertib administrasi Formulasi Perhitungan:  ݐ݁ݏܣ݁ܽ݀ ܽݎ ℎ ݃݊ܽݕ ݈ܽ݁ݐ ℎ ܾ݅ݐݎ݁ݐ݅݊݅݉݀ܽ ݅ݏܽݎݐݏ  ݐ݁ݏܣ݁ܽ݀ ܽݎ ℎ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
77. 39.Badan Pendapatan Daerah Indikator Kinerja Utama (esselon II)
78. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
79. 2.Rasio PAD terhadap pendapatan Daerah Capaian Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pendapatan Daerah Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui pendapatan asli Daerah dibandingkan pendapatan Daerah = ୮ୣ୬ୢୟ୮ୟ୲ୟ୬ ୟୱ୪୧ ୢ ୟୣ୰ୟ୦  ௣௘௡ௗ௔௣௔௧௔௡ ௗ௔௘௥௔௛ ݔ100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
80. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
81. 2.Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Peningkatan dari jumlah kontribusi Pajak Daerah akan sangat berperan dalam rencana kemandirian Pemerintah Daerah di dalam peningkatan pendapatan Daerah. Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui peningkatan jumlah kontribusi pajak Daerah = ୮ୟ୨ୟ୩ ୢ ୟୣ୰ୟ୦ ୮ୟୢୟ ୲ୟ୦୳୬ ୧୬୧  ௣௘௡ௗ௔௣௔௧௔௡ ௗ௔௘௥௔௛ ௣௔ௗ௔ ௧௔௛௨௡ ௬௔௡௚ ௦௔௠௔ ݔ100
82. 3.Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah Peningkatan dari jumlah kontribusi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain akan sangat berperan dalam rencana kemandirian Pemerintah Daerah di dalam peningkatan pendapatan daerah. Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui peningkatan jumlah kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain = ୮ୟ୨ୟ୩ ୢ ୟ୬ ୰ୣ୲୰୧ୠ୳ୱ୧ ୢ ୟୣ୰ୟ୦ ୮ୟୢୟ ୲ୟ୦୳୬ ୧୬୧  ௉஺஽ ௣௔ௗ௔ ௧௔௛௨௡ ௬௔௡௚ ௦௔௠௔ ݔ100
83. 4.Persentase potensi tunggakan pajak Daerah yang dapat diselesaikan Proporsi tunggakan pajak Daerah yang dapat diselesaikan =  ௣௢௧௘௡௦௜ ௧௨௡௚௚௔௞௔௡ ୮ୟ୨ୟ୩ ୢ ୟୣ୰ୟ୦ ୷ୟ୬୥ ୢ ୟ୮ୟ୲ ୢ ୧ୱୣ୪ୣୱୟ୧୩ୟ୬  ௣௢௧௘௡௦௜ ௧௨௡௚௚௔௞௔௡ ௣௔௝௔௞ ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
84. 40.Badan Kepegawaian Daerah Indikator Kinerja Utama (esselon II)
85. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
86. 2.Prosentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Pencapaian kinerja dan kedisiplinan ASN Pemerintah Provinsi Banten yang diukur melalui pencapaian kinerja yang berkategori baik ASN pada setiap bulan diimbangi/sinergi dengan ketentuan terhadap peraturan perundang- undangan Indeks Profesionalisme= ௃௨௠௟௔௛ ஺ௌே ௬௔௡௚ ௕௘௥௞௜௡௘௥௝௔ ௗ௔௡ ௕௘௥ௗ௜௦௜௣௟௜௡ ௕௔௜௞ ௃௨௠௟௔௛ ஺ௌே ௉௥௢௩ ஻௔௡௧௘௡ ݔ 100 Indikator Kinerja Program (esselon III)
87. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
88. 2.Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan Proporsi pegawai yang didistribusikan sesuai kebutuhan dan kompetensinya berdasarkan hasil pemetaan Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kinerja perencanaan dan mutasi pegawai  ܰܵܣ ݃݊ܽݕ݅݀݅݀ ݊ܽ݇݅ݏݑܾ݅ݎݐݏ ݅ܽݑݏ݁ݏ݇ ݅ݏ݊݁ݐ݁݌݉݋ ܰܵܣ ݃݊ܽݕܾ݅݀ ݑݐݑ ݊ܽ݇ℎ ݅ܽݑݏ݁ݏ ݈݅ݏܽℎ ݊ܽܽݐ݁݉݁݌
89. 3.Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai Proporsi ASN yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai dibandingkan jumlah seluruh ASN Provinsi Banten Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur hasil pembinaan disiplin dan kinerja pegawai  ܰܵܣ ݃݊ܽݕ ݇ܽ݀݅ݐ݈ܽ݃݃݊ܽ݁݉ ݎ݅݀ ݈݊݅݌݅ݏ݊ܽ݀ ݇ ݁݀݋݁ ݇݅ݐ  ܰܵܣܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݊݁ݐ݊ܽܤ ݔ100
90. 4.Prosentase akurasi data kepegawaian Proporsi jumlah file data base pegawai yang akurat dan update Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kinerja pemutakhiran data dan informasi kepegawaian ݈݂݁݅ ܽ݀ ܽݐܾܽ ݁ݏ ܰܵܣ ݃݊ܽݕ ݁ݐ ܽ݀− ݋ݐ − ݌ݑ݊ܽ݀ ݇ܽ ݐܽݎݑ ܰܵܣܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݊݁ݐ݊ܽܤ
91. 5.Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya Proporsi pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kinerja pengembangan kompetensi pegawai  ܰܵܣ ݃݊ܽݕ݅݀ ݊ܽ݇ݐܽ݌݉݁ݐ ݅ܽݑݏ݁ݏ݇ ݅ݏ݊݁ݐ݁݌݉݋ ܰܵܣܲ ݅ݏ݊݅ݒ݋ݎ ݊݁ݐ݊ܽܤ NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan
92. 41.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Indikator Kinerja Utama (esselon II)
93. 1.Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien ASPEK PENILAIAN KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 2 Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3 Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi 5 Pencapaian Kinerja 20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya TOTAL 100
94. 2.Prosentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN Kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek skill, knowledge dan attitude yang dibuktikan dari sertifikat kelulusan mengikuti kegiatan Pengembangan SDM Aparatur (kegiatan pendidikan dan pelatihan) Indeks Kompetensi = ௃௨௠௟௔௛ ௣௘௦௘௥௧௔ ஽௜௞௟௔௧ ஽௘௡௚௔௡ ௄௔௧௘௚௢௥௜ ௅௨௟௨௦ ௃௨௠௟௔௛ ஺ௌே ௉௥௢௩ ஻௔௡௧௘௡ ݔ 100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Program (esselon III)
95. 1.Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 IKM = ் ௢௧௔௟ ௗ௔௥௜ ௡௜௟௔௜ ௣௘௥௦௘௣௦௜ ௣௘௥ ௨௡௦௨௥ ௧௢௧௔௟ ௨௡௦௨௥ ௬௔௡௚ ௧௘௥௜௦௜ ݔ݈݅ܽ݅݊ ܾ݃݊ܽ݉݅݊݁݌ IKM Unit Pelayanan x 25 Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik
96. 2.Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik Proporsi peserta diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan yang lulus minimal berkategori “baik” terhadap seluruh peserta diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Manajemen dan Pemerintahan pada masing- masing jenis diklat. Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat. Dengan lulus minimal kategori “Baik”, diharapkan dampak diklat terhadap peningkatan kinerja peserta menjadi lebih optimal. Peserta diklat Kepemimpinan dan ݊ܽݐܾ݆ܽܽܽݎ݌ , ݆݊݁݉݁ܽ݊ܽܯ݊ܽ݀ pemerintahan݃ݕ݈ ݏݑ݈ݑ݈ܽ݉݅݊݅݉ ܽ݇ ݅ݎ݋݃݁ݐ "݇݅ܽܤ "  Peserta diklat Kepemimpinan danܲ ݊ܽݐܾ݆ܽܽܽݎ , ݆݊݁݉݁ܽ݊ܽܯ ,݊ܽ݀݁݉݁ܲ ܽݐ݊݅ݎ ݊ܽℎ ݔ100
97. 3.Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus Proporsi peserta diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori “baik” terhadap seluruh peserta diklat Teknis Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas pelaksanaan diklat. Dengan lulus kategori “Baik”, diharapkan dampak diklat terhadap peningkatan kinerja peserta menjadi lebih optimal. Peserta diklat Teknis Umum, Substantif, dan ݈ܽ݊݋݅ݏ݃݊ݑܨ ݃ݕ݈ ݏݑ݈ݑܽ݇ ݅ݎ݋݃݁ݐ "݇݅ܽܤ "  Peserta diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional ݔ100 NO Perangkat Daerah IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan berkategori baik Umum, Substantif, dan Fungsional pada masing- masing jenis diklat.
98. 4.Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat Proporsi penyelenggara diklat sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan terhadap penyelenggara diklat yang ada Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur kualitas penyelenggara diklat. Semakin ideal kompetensi penyelenggara, semakin professional dan optimal penyelenggaraan diklat. ݇ ݅ݏ݊݁ݐ݁݌݉݋݈݇ܽ݁݀݅ ݅ݏ݊݁ݐ݁݌݉݋ ݃݊ܽݕܽ݀ܽ ݔ100
99. 5.Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur Proporsi penyelenggara diklat sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan terhadap penyelenggara diklat yang ada Alasan pemilihan indikator: bahan merupakan salah satu penunjang penyelenggaraan diklat. Dengan ketersediaan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan, diharapkan diklat dapat terselenggara dengan optimal. ܾܽ݊ܽℎ ݆݃݊ܽ݊ݑ݊݁݌ ݃݊ܽݕܾ݅݀ ݑݐݑ ܾܽ݊ܽ݇ℎ ݊ܽℎ ݆݃݊ܽ݊ݑ݊݁݌ ݃݊ܽݕ ܽ݅݀݁ݏݎ݁ݐ ݔ100 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM AGUS MINTONO, SH.M.Si Pembina Tk I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…