DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pakaian Dinas ASN Bab III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Bab IV Pembinaan, Pengawasan, dan Monitoring Bab V Kewajiban dan Larangan Bab VI Sanksi Administratif Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang- undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2095/OTDA tanggal 12 April 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, telah selesai difasilitasi untuk ditetapkan dengan beberapa penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pakaian Khas Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari- hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
(2)ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PNS; dan
2. b.PPPK.

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi:

a.PDH;
b.PSL;
c.PDL;
d.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
e.Pakaian Olahraga;
f.Pakaian Bernuansa Santri; dan
g.Pakaian Khas Daerah Banten.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.PDH Warna Khaki;
b.PDH Kemeja Putih; dan
c.PDH Batik.

Pasal 5

PDH Warna Khaki dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai pria, sebagai berikut:

a.baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
b.celana panjang warna khaki;
c.ikat pinggang warna hitam berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia, kaos kaki, dan sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam; dan
d.lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Daerah, lambang Daerah, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.baju lengan pendek/panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.baju lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Model PDH Warna Khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, angka 1 dan angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)PDH Warna Khaki dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai wanita, sebagai berikut:
1. a.baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. b.rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
3. c.sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam; dan
4. d.lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Daerah, lambang Daerah, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwarna kuning mustard polos/tidak bermotif digunakan pada hari senin.
(4)Model PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I huruf A, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 9

(1)PDH Kemeja Putih dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai pria, sebagai berikut:
1. a.baju lengan pendek/panjang warna putih;
2. b.celana panjang warna hitam;
3. c.kaos kaki, dan sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam; dan
4. d.lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Daerah, lambang Daerah, dan tanda pengenal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf A, angka 7 dan angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)PDH Kemeja Putih dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai wanita, sebagai berikut:
1. a.baju lengan pendek/panjang, warna putih;
2. b.rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam;
3. c.sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam; dan
4. d.lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Daerah, lambang Daerah, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwarna dusty pink polos/tidak bermotif.
(4)Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf A, angka 9 dan angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…