DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Asas-Asas Pemberian Insentif; 3. Insentif; 4. Intensifikasi Pajak Daerah; 5. Penganggaran dan Pelaksanaan; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6.Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut Badan adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Keuangan dengan sub bidang Pendapatan Daerah.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
9.Pejabat adalah pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang diberikan jabatan dan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pihak Lain adalah Direktorat lalu Lintas Kepolisian Daerah Banten dan Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan.
11.Pegawai adalah pelaksana yang melaksanakan tugas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
13.Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15.Insentif Pemungutan Pajak Daerah selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai Penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
16.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Gubernur.
17.Remunerasi adalah tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja.
18.Tunjangan yang Melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional dan/atau tunjangan beras.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Kepala Badan, Pejabat, Pihak Lain dan Pegawai yang diberikan insentif sebagai penghargaan atas Kinerja Tertentu.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum terhadap pemberian Insentif bagi Kepala Badan, Pejabat, Pihak Lain dan Pegawai; dan
2. b.mewujudkan tertib administrasi.

BAB II

ASAS-ASAS PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan asas-asas, sebagai berikut:

a.asas kepatutan, yaitu pemberian Insentif harus sesuai dan/atau memenuhi kelayakan antara Insentif yang diterima dengan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
b.asas kewajaran, yaitu pemberian Insentif harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.asas rasionalitas, yaitu pemberian Insentif harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

INSENTIF

Pasal 4

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kinerja, karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
(3)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Pejabat; dan
3. c.Pegawai.
(4)Insentif selain diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan juga kepada :
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
3. c.Pihak lain ditentukan, sebagai berikut: 1) Direktorat lalu Lintas Kepolisian Daerah Banten dan Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diberikan Insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten sebagai pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan, diberikan Insentif 10% (sepuluh persen) dari target Insentif Pajak Air Permukaan.
(5)Pemberian Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.

Pasal 5

(1)Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan Insentif apabila mencapai Kinerja Tertentu.
(2)Pencapaian Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan pencapaian per jenis Pajak yang dijabarkan dalam APBD dan ditetapkan secara triwulan.
(3)Jenis Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor;
2. b.Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor;
4. d.Pajak Air Permukaan;dan
5. e.Pajak Rokok.
(4)Pencapaian Kinerja Tertentu per jenis Pajak secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan target penerimaan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Pencapaian Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), merupakan dasar pembayaran Insentif.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(3)Dalam hal target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)apabila dalam satu triwulan tidak tercapai, maka Insentif akan dibayarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Apabila Triwulan I belum mencapai kinerja tertentu, akan dibayarkan setelah kinerja tertentu triwulan II tercapai pada bulan Juli;
2. b.Apabila Triwulan II belum mencapai kinerja tertentu, akan dibayarkan setelah kinerja tertentu triwulan III tercapai pada bulan Oktober;
3. c.Apabila Triwulan III belum mencapai kinerja tertentu, akan dibayarkan setelah kinerja tertentu triwulan IV tercapai pada bulan Desember;
4. d.Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi melebihi kinerja Triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(4)Dalam hal target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila tidak tercapai pada akhir tahun anggaran maka tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 7

Insentif bersumber dari penerimaan Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Besaran pembayaran Insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
(2)Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Pejabat dan Pegawai untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya.
(3)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)dan ayat (4) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH

Pasal 10

(1)Dalam rangka peningkatan Pajak dilaksanakan intensifikasi Pajak pada Badan.
(2)Intensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.Pendataan dan Penagihan Pajak;
2. b.Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan;
3. c.Penerapan peningkatan standar manajemen mutu;dan
4. d.Evaluasi dan penyusunan regulasi Pajak.
(3)Pelaksanaan kegiatan pendataan dan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
(4)Pelaksanaan intensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diformulasikan melalui program/kegiatan pada Badan dan dianggarkan melalui APBD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…