DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan PPBD pada SMA, SMK, dan SKh; 3. Pendataan Ulang; 4. Pelaporan dan Pengawasan; 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru, sehingga perlu disesuaikan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
7.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
9.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat, dan Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Khusus (SKh).
10.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan Sekolah Menengah Pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun mulai dari kelas VII sampai dengan Kelas IX.
12.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
13.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14.Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SKh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki kelebihan khusus seperti cerdas istimewa atau bakat istimewa.
15.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada SMA, SMK, dan SKh.
17.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
18.Sekolah berasrama adalah Sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
19.Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20.Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik.
21.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
22.Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon Peserta Didik apabila berprestasi di bidang akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
23.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
24.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
25.Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring dan/atau Luring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media dan/atau website Sekolah.
26.Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
27.Zonasi adalah pembagian kelompok wilayah adminstratif layanan pendidikan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28.Afirmasi adalah program penanganan keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
29.Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah situasi atau keadaan yang mengharuskan melakukan perpindahan tempat tinggal yang disebabkan alih tugas dari luar daerah yang bersangkutan, dibuktikan dengan adanya surat tugas.
30.Prestasi adalah adalah keberhasilan usaha yang dicapai calon peserta didik baik dibidang akademik maupun nonakademik yang dibuktikan dengan bukti dokumen yang sah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Calon Peserta Didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKh Negeri di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PPDB PADA SMA, SMK, DAN SKh

Pasal 4

(1)Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. b.memiliki ijazah SMP/MTs/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan).
(2)SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik dan/atau menunjukkan aslinya kepada Panitia PPDB Sekolah saat daftar ulang.
(2)Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Sekolah yang:
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

(1)Persyaratan calon Peserta Didik Baru baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SKh atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK/SKh yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut menganai matrikulasi diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.Zonasi;
2. b.Afirmasi;
3. c.Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan/atau
4. d.Prestasi.
(2)Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 60% (enam puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.
(3)Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah.
(4)Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah.
(5)Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

(1)Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk:
1. a.Sekolah Menengah Kejuruan
2. b.Sekolah Kerja Sama;
3. c.Sekolah Indonesia di luar negeri;
4. d.Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
5. e.Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus;
6. f.Sekolah berasrama;
7. g.Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
8. h.Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
(2)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada :
1. a.Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan menengah; dan
2. b.Direktur Jenderal yang membidangi vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.

Pasal 9

(1)Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi Daerah.
(2)Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
(3)Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran PPDB.
(4)Dalam hal tidak memiliki Kartu Keluarga maka dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
(5)Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 10

(1)Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 2 (dua) Sekolah pada jalur Zonasi.
(2)Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah Zonasi terdekat yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, atau jalur Prestasi.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…