DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bab IV Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 7. 8. 9. MEMUTUSKAN: CARAGUBERNURMenetapkan : PERATURAN PEMBANGUNANEVALUASIDANPENGENDALIAN DAERAH. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); TENTANG TATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Ban ten.1. 2. urnsan Gubernur adalah Gubernur Banten.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk mencapai sasaran daerah, sasaran PD, dan/atau melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah adalah lembar atau dokumen yang berisikan janji Kepala Daerah untuk mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kepala PD adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada pimpinan PD untuk melaksanakan sasaran PD, sasaran Program, sasaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. adalah aktivitas program.

19.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD dalam rangka mencapai hash (outcome) suatu
13.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode perencanaan menengah.
15.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, bersifat internal PD.
10.Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Derah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah sebagai pengganti RPJMD.
14.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PD dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
20.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
24.Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran sub kegiatan yang akan dicapai.
25.Rencana Operasional Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat ROPP adalah rencana operasional dalam pelaksanaan kinerja pembangunan secara berkala, bulanan dan triwulanan selama 1 (satu) tahun.
26.Aplikasi pengendalian adalah sistem informasi mengenai pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
22.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pemda dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PD terhadap rencana dan standar.
23.Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) yang selanjutnya disingkat KKL adalah ringkasan program yang menunjukkan tingkatan tujuan- tujuan serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja .
27.Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama dari level unit yang lebih tinggi ke level unit organisasi yang lebih rendah, dan dapat menggambarkan alur perencanaan yang mengalir serta bisa menggambarkan strategi pencapaian tujuan organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah:
1. b.pelaksanaan
2. a.Pemerintah Daerah; dan
3. b.PD. dan Evaluasidan
4. a.tujuan Daerah;
5. b.sasaran Daerah; sasaran PD;c.
6. d.Program/Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
7. e.target lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

a.penanggung jawab; dan
b.koordinator.
a.Gubernur selaku penanggung jawab tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;

(2)Penanggung jawab Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
(1)Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian pembangunan Daerah terdiri atas:
(2)Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkatan:
(3)Perencanaan dan pelaksanaan Pengendalian pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)meliputi:
1. a.perencanaan; dan jawabselakuDaerahSekretariatc. Asisten jawabselakuPD sasaran

BAB IV

PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN c.

Pasal 7

penanggung sasaran Daerah sesuai lingkup koordinasinya; dan

Pasal 5

Bagian Kesatu Objek

Pasal 4

Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tahunan berdasarkan sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.

(3)Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
1. b.Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab sasaran Pemerintah Daerah;
2. d.Kepala PD selaku penanggung PD / Program / Kegiatan / Su b Kegiatan. Objek Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan meliputi:
3. a.Perjanjian Kinerja;
4. b.KKL; KAK; dan
5. d.ROPP. Gubernur menyusun Perjanjian Kinerja tahunan berdasarkan tujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a. Staf Ahli Gubernur menyusun Perjanjian Kinerja tahunan untuk mendukung sasaran Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.

Pasal 8

_ g _

Pasal 9

(1)KKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus disusun oleh PD untuk menjelaskan tingkatan dan hubungan sebab akibat, logika vertikal dan horisontal, pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja sesuai Penjenjangan Kinerja sesuai dengan program kerja.
(2)Penyusunan KKL paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD dengan mengacu pada kerangka kerja logis yang sudah disusun pada saat perencanaan.
(5)Dalam hal terdapat perubahan APBD, Kepala PD menyesuaikan Perjanjian Kinerja, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan APBD ditetapkan.
(6)Dalam hal terdapat kendala teknis pada aplikasi pengendalian, maka pengisian Perjanjian Kinerja dilakukan secara manual.
(7)Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kepala PD menyusun Perjanjian Kinerja tahunan berdasarkan sasaran PD, program/kegiatan/sub kegiatan, dan target lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e.
(2)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun juga oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas secara berjenjang.
(3)Kepala PD, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas wajib melakukan pengisian Perjanjian Kinerja secara berjenjang melalui aplikasi pengendalian berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap dokumen RPJMD/RPD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.
(4)Pengisian Perjanjian Kinerja melalui aplikasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak APBD ditetapkan.
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

Pasal 12

Dalam hal terdapat perubahan APBD, KKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 10

Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD dengan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang sudah disusun pada saat perencanaan. Dalam hal terjadi perubahan APBD, Kepala PD melakukan penyesuaian ROPP paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perubahan APBD ditetapkan. KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus disusun oleh penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan pada PD untuk memberikan informasi gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Penyusunan ROPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah APBD ditetapkan. ROPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus disusun oleh penanggung jawab Kegiatan/Sub Kegiatan pada PD untuk pengendalian dan evaluasi Proram/Kegiatan/Sub Kegiatan. Dalam hal terdapat perubahan APBD, KAK disesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 11

KKL, KAK, dan ROPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…