DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini mengatur tentang; Pedoman Konektivitas Pembangunan Di Wilayah Provinsi Banten; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Kewenangan; Bab lll Strategi; Bab lV Pelaksanaan; Bab V Pertanggungjawaban; Bab Vl Pendanaan; Bab Vll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah perlu memiliki pedoman yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah;
c.bahwa untuk optimalisasi dan pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Provinsi Banten, perlu peran Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah;
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan peningkatan konektivitas pembangunan di wilayah Provinsi Banten, perlu regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Peningkatan Konektivitas Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan dalam pemerataan pembangunan dan meningkatkan layanan umum.
5.Konektivitas adalah parameter yang digunakan dalam mengukur tingkat aksesbilitas antara wilayah-wilayah dalam skala Daerah.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten.
7.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Wilayah Provinsi Banten.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah:

a.sebagai pedoman dalam melaksanakan peningkatan konektivitas pembangunan di wilayah Daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah; dan
b.sebagai perwujudan peran Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan umum di wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur adalah:

a.meningkatkan konektivitas pembangunan di wilayah Daerah;
b.meningkatkan pemerataan pembangunan Daerah;
c.memberikan kepastian dalam pelaksanaan program pembangunan di wilayah Daerah;
d.meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan di Daerah; dan
e.meningkatkan interaksi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan ketahanan pangan di Daerah;

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Gubernur dalam meningkatkan konektivitas pembangunan dan mendorong pertumbuhan wilayah di Daerah berwenang untuk:

a.memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat;
b.merencanakan, mengoordinasikan, dan mengintegrasikan pembangunan akses layanan yang dibutuhkan masyarakat;
c.mengalokasikan pembiayaan; dan/atau
d.melaksanakan program pembangunan.

BAB III

STRATEGI

Pasal 5

(1)Gubernur dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan strategi sebagai berikut:
1. a.penyusunan program perencanaan yang terintegrasi dengan:
  1. 1.rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  2. 2.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  3. 3.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  4. 4.rencana kerja Pemerintah Daerah;
  5. 5.rencana kerja Perangkat Daerah;
2. b.pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
3. c.pengendalian atau monitoring dan evaluasi.
(2)Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.perencanaan pembangunan;
4. d.pekerjaan umum dan tata ruang;
5. e.perumahan dan permukiman;
6. f.perhubungan;
7. g.sosial;
8. h.pariwisata;
9. i.perindustrian dan perdagangan;
10. j.ketahanan pangan
11. k.pertanian;
12. l.lingkungan hidup; dan
13. m.penanggulangan bencana.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam meningkatkan konektivitas pembangunan di wilayah Daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Peningkatan konektivitas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kebutuhan pelayanan umum di bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.infrastruktur jalan;
4. d.irigasi;
5. e.sistem penyediaan air minum;
6. f.moda transportasi;
7. g.ketahanan pangan;
8. h.perekonomian;
9. i.pariwisata;
10. j.permukiman;
11. k.persampahan; dan/atau
12. l.pengendalian penanggulangan bencana.

Pasal 7

Peningkatan konektivitas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memiliki manfaat bagi masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

a.meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan interaksi sosial;
b.meningkatkan perekonomian masyarakat;
c.meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata;
d.meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan ketahanan pangan;
e.memberikan kenyamanan lingkungan;
f.meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat; dan/atau
g.menurunkan kemiskinan, stunting, dan/atau kemiskinan ekstrim.

Pasal 8

Peningkatan konektivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berasal dari:

a.usulan Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
b.program pembangunan Daerah.

Pasal 9

(1)Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.permohonan dari Bupati/Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai usulan peningkatan konektivitas terhadap aspek pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.sasaran, jangkauan, dan manfaat;
  3. 3.kondisi kemampuan keuangan;
  4. 4.rencana anggaran biaya;
  5. 5.target realisasi; dan
  6. 6.surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
2. b.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait;
3. c.Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat menugaskan kepada bidang terkait atau dengan membentuk tim verifikasi;
4. d.hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c di laporkan kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi; dan
5. e.hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai pertimbangan melaksanakan peningkatan konektivitas pembangunan.
(2)Kepala Perangkat Daerah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan konektivitas pembangunan yang berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam pelaksanaan peningkatan konektivitas pembangunan yang berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 10

(1)Program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan identifikasi terhadap rencana program konektivitas pembangunan Daerah sesuai kiteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. b.Perangkat Daerah mengoordinasikan rencana program konektivitas pembangunan Daerah kepada Kabupaten/Kota;
3. c.Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program konektivitas pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
  1. 1.perencanaan;
  2. 2.pelaksanaan; dan
  3. 3.pelaporan.
(2)Dalam pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah dapat membentuk kelompok kerja.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN

Pasal 4

STRATEGI

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN

Pasal 4

STRATEGI

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025