DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.materi RBA;3.sistematika;4.pengajuan dan penetapan;5.penganggaran pendapatan dan belanja;6.perubahan era;7.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 60). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
4.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Malingping Provinsi Banten.
5.Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Malingping.
6.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping sebagai Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintahan Provinsi Banten.
7.Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola pada BLUD RSUD Malingping.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
9.Tim Asistensi Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAAPD adalah Tim Asistensi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11.Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik‐praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
13.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat dari SKPD.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisikan program, kegiatan target kinerja dan anggaran BLUD.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Ambang batas belanja SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD adalah bertambah atau berkurangnya belanja yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang.
17.Selisih biaya operasional adalah selisih biaya per Unit Layanan (Unit Cost) dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan penyusunan RBA bagi SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja pelayanan;
2. b.mewujudkan kepastian pembiayaan pelayanan;
3. c.mempermudah pengawasan terhadap semua kegiatan sehingga menjamin kontribusi setiap kegiatan terhadap pelayanan;
4. d.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan melaksanakan kontrol internal, dan kontrol terpadu melalui penyajian biaya dan jasa layanan, sehingga dapat diketahui pembebanan biaya pada bagian yang terkait serta membandingkan biaya aktual dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya; dan
5. e.mendapatkan informasi penting yang dapat diperkirakan dan dinilai sehingga memungkinkan adanya perubahan.

BAB II

MATERI RBA

Pasal 3

Materi RBA, memuat:

a.kinerja tahun berjalan;
b.asumsi makro dan mikro;
c.target kinerja;
d.analisis dan perkiraan biaya satuan;
e.perkiraan harga;
f.anggaran pendapatan dan biaya;
g.besaran persentase ambang batas;
h.prognosa laporan keuangan;
i.perkiraan maju (forward estimate);
j.rencana pengeluaran investasi/modal; dan
k.ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA- SKPD/APBD.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RBA BLUD, terdiri atas:

a.pendahuluan;
b.kinerja BLUD tahun berjalan;
c.RBA; dan
d.proyeksi keuangan tahun anggaran;

Pasal 5

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat:

a.gambaran umum yang menerangkan secara ringkas mengenai landasan hukum keberadaan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK- BLUD, sejarah berdirinya, perkembangan terakhir, dan peranannya pada masyarakat serta layanan unggulan dan upaya dalam rangka persaingan global;
b.visi yang menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan pada masa akan datang;
c.misi yang merupakan penjabaran dari visi;
d.tujuan adalah keadaan yang hendak dicapai melalui kegiatan pelayanan;
e.kegiatan BLUD memuat ringkasan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana kerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesua dengan tugas dan fungsinya;
f.budaya SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD yaitu nilai‐nilai norma atau etika yang dibangun dalam melaksanakan pelayanan;
g.dalam melaksanakan tugas sehari‐hari untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi korporat (Perusahaan);
h.susunan Pejabat Pengelola SKPD/UKPD yang menerapkan PPK- BLUD dan termasuk Dewan Pengawas;
i.Pengawasan apabila sudah ditetapkan, antara lain terdiri atas:
1. 1.susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Gubernur;
2. 2.uraian tugas Dewan Pengawas; dan
3. 3.uraian pembagian tugas di antara masing‐masing pengelola.

Pasal 6

Pencapaian kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan;
b.pencapaian kinerja per unit layanan;
c.pencapaian penerimaan;
d.pencapaian program investasi;
e.laporan posisi keuangan tahun berjalan; dan
f.rasio keuangan tahun berjalan.

Pasal 7

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, memuat:

a.gambaran umum tentang analisis eksternal dan internal BLUD;
b.asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun anggaran;
c.target kinerja BLUD;
d.analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat;
e.perkiraan harga;
f.rencana pendapatan dan biaya operasional per unit;
g.rencana pendapatan dan biaya BLUD;
h.anggaran BLUD; dan
i.ambang batas belanja BLUD.

Pasal 8

Proyeksi keuangan tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a.proyeksi neraca;
b.proyeksi laporan aktivitas;
c.proyeksi arus kas; dan
d.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 9

Selain pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ketentuan lain yang perlu dijelaskan dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD, antara lain:

a.persyaratan dan tata cara penghapusan piutang dan jumlah piutang yang dihapuskan;
b.persyaratan dan tata cara penghapusan persediaan dan jumlah persediaan yang dihapuskan;
c.persyaratan dan tata cara penghapusan aset tetap dan jumlah aset tetap yang dihapuskan;
d.persyaratan dan tata cara penghapusan aset lain‐lain serta jumlah aset lain‐lain yang dihapuskan;
e.ketentuan pemberian pinjaman non operasional kepada karyawan dan jumlah pemberian pinjaman non operasional;
f.Persyaratan dan tata cara kerja jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga, bentuk kerja sama dengan pihak ketiga; dan
g.Penetapan penghasilan dan Dewan Pengawas.

Pasal 10

Penyusunan RBA tahun anggaran berikutnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.analisis internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuannya hingga saat disusunnya RBA;
b.asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA;
c.target kinerja berupa unit pelayanan, unit keuangan, Unit organisasi, dan sumber daya manusia serta Unit sarana dan prasarana;
d.rencana pendapatan dan biaya operasional per unit (Unit Cost);
e.rencana anggaran pendapatan dan biaya operasional 1 (satu) tahur anggaran;
f.rencana anggaran pendapatan dan belanja 1 (satu) tahunnya;
g.rencana anggaran biaya investasi (Belanja Modal);
h.ambang batas belanja unit yang menetapkan PPK-BLUD;
i.proyeksi laporan keuangan tahun berikutnya; dan
j.proyeksi indikator kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kinerja mutu serta manfaat bagi masyarakat.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…