DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tambahan Honorarium; 3. Mekanisme Pemberian Tambahan Honorarium; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum dalam memberikan Honorarium tambahan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Honorarium Tambahan Bagi Non Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 6);
6.Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 9);
7.Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TAMBAHAN BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai Non ASN adalah setiap orang yang memiliki Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan terdaftar sebagai penerima Honorarium bulanan yang bersumber dari APBD Tahun 2021.
6.Honorarium Tambahan adalah besaran yang diterima oleh pegawai Non ASN sesuai alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2021.
7.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
8.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur adalah untuk mengapresiasi Pegawai Non ASN yang membantu dalam melaksanakan rencana program Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur adalah:

a.sebagai dasar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi non-ASN di Provinsi Banten; dan
b.sebagai kepedulian Pemerintah Daerah kepada Pegawai Non ASN untuk stimulus konsumsi melalui tambahan honorarium kepada non ASN.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan tambahan Honorarium bagi Pegawai Non ASN.
(2)Dikecualikan mendapatkan Tambahan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pegawai Non ASN yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Banten dan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping

Pasal 5

Tambahan Honorarium bagi Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar penghasilan 1 (satu) bulan.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM

Pasal 6

Mekanisme pencairan Tambahan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undagan dibidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pembiyaan dalam pemberian tambahan Honorarium sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 GUBERNUR BANTEN, ttd. WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd. AGUS MINTONO, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…