DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.kerja sama BLUD RSUD;3.bentuk kerja sama;4.tata cara kerja sama ;5.hasil kerja sama BLUD RSUD;6.pemantauan dan evaluasi;7.ketentuan peralihan;8.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanan Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitasnya.
6.Pimpinan BLUD adalah Direktur BLUD RSUD Malingping.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Mitra Kerja Sama adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum.
9.Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD dengan Mitra Kerja Sama yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
10.Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
11.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama pada BLUD RSUD.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan agar kerja sama yang dilakukan oleh BLUD RSUD dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

KERJA SAMA BLUD RSUD

Pasal 3

(1)BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan mitra kerja sama untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
(2)Objek kerja sama adalah segala urusan yang menjadi kewenangan BLUD RSUD.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:

a.efisiensi;
b.efektifitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.persamaan kedudukan;
h.transparansi;
i.keadilan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 5

(1)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah upaya BLUD RSUD melalui kerja sama, dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
(2)Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah kerja sama dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat untuk kesejahteraan masyarakat.
(3)Prinsip sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah kerja sama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni di antara para pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
(4)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
(5)Prinsip kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
(6)Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
(7)Prinsip persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
(8)Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama.
(9)Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.
(10)Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j adalah bahwa kerja sama yang dilakukan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dibentuk tim kerjasama BLUD RSUD.
(2)Bentuk Tim kerja sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tim kerja sama BLUD RSUD internal, yang beranggotakan pejabat/pegawai BLUD RSUD; atau
2. b.tim kerja sama BLUD RSUD eksternal, yang beranggotakan pejabat/pegawai BLUD RSUD dan perangkat daerah lain yang terkait.
(3)Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
(4)Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Tim kerja sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan proses seleksi mitra kerja sama;
2. b.memberikan rekomendasi/usulan Mitra Kerja Sama kepada Pimpinan BLUD; dan
3. c.melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan kerja sama.

Pasal 8

(1)Tim kerja sama BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk dalam kerja sama sebagai berikut:
1. a.tidak merusak barang milik daerah;
2. b.waktu kerja sama paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 tahun; dan
3. c.pertimbangan lain dalam rangka peningkatan layanan BLUD RSUD.
(2)Tim kerja sama BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dibentuk dalam kerja sama selain yang dimaksud pada ayat (1).

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 9

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) antara lain:

a.Kerja sama operasi;
b.sewa-menyewa; dan/atau
c.usaha lainnya.

Pasal 10

(1)Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan Mitra Kerja Sama, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
(2)Bentuk kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.bangun, guna, serah (BGS); dan/atau
2. b.bangun, serah, guna (BSG).
(3)BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset milik BLUD RSUD oleh Mitra Kerja Sama dengan cara mendirikan objek tertentu dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Mitra Kerja Sama tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali aset dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
(4)BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset milik BLUD RSUD oleh Mitra Kerja Sama dengan cara mendirikan objek tertentu dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh BLUD RSUD dan/atau Mitra Kerja Sama tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…