DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur diatur tentang: Ketentuan Umum, Penyampaian Laporan Harta Karyawan ASN, Sanksi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 ten tang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, perlu diatur laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan dimaksud dalam pertim bangan se bagaimana huruf a dan huruf b, perlu Mengingat:

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia tahun 1945; - 1
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); - 2
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten. - 3
5.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
6.Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya.
9.Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN secara online menggunakan aplikasi SIHARKA.
10.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak/ dan bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. 1 1. Wajib Lapar adalah seluruh ASN yang berkewajiban menyampaikan LHKASN.
12.Unit Pengelola adalah tugas Badan Kepagawaian Daerah selaku koordinator LHKASN.

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN ASN

Pasal 2

(1)Seluruh ASN di Daerah wajib menyampaikan LHKASN secara online melalui aplikasi siharka.menpan.go.id. - 4
(2)Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.adanya pengangkatan, mutasi, dan/atau promosi; dan/atau
2. b.adanya pemberhentian dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, yang sebelumnya telah menyampaikan LHKPN.
(3)Dikecualikan menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN yang telah menyampaikan LHKPN.

Pasal 3

(1)Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
(2)Badan kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator LHKASN.
(3)Koordinator LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai Unit Pengelola.

Pasal 4

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali atas harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 3 1 Desember.

Pasal 5

(1)Inspektorat bertugas meningkatkan kepatuhan ASN dalam menyampaikan LHKASN.
(2)Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
1. a.memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
2. b.berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN;
3. c.melakukan verifikasi administratif atas kewajaran LHKASN;
4. d.melakukan klarifikasi atas kewajaran LHKASN kepada Wajib Lapor;
5. e.melakukan pemerikasaan terhadap Wajib Lapor dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi LHKASN juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
6. f.menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. - 5

Pasal 6

(1)Hasil verifikasi administrasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberitahukan kepada Wajib Lapor melalui Unit Pengelola.
(2)Apabila Inspektorat menyatakan penyampaian LHKASN Wajib Lapor belum lengkap maka Wajib Lapor menyampaikan perbaikan dan melengkapi LHKASN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan hasil verifikasi administrasi.
(3)Dalam hal Wajib Lapor tidak menyampaikan perbaikan dan melengkapi LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Lapor dianggap menyampaikan LHKASN secara tidak lengkap. BABV SANKSI

Pasal 7

(1)Wajib Lapor yang tidak menyampaikan LHKASN atau menyampaikan LHKASN secara tidak lengkap diberikan sanksi melalui Unit Pengelola.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
2. b.apabila sudah diberikan teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Wajib Lapor masih belum melaporkan atau melengkapi LHKASN, Wajib Lapor dapat ditunda pembayaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerjanya sampai Wajib Lapor yang bersangkutan membuat laporan LHKASN secara lengkap.
3. c.jika sesudah diberikan teguran/peringatan dan penundaan pembayaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak ditindaklanjuti, Wajib Lapor yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin.
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. - 6

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 29 Juli 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 29 Juli 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVlNSI BANTEN, ttd. MOCH. TRANGGONO SERITA DAERAH PROVINS! BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya Pit. HUKUM, Pembina Tk. 1 NIP. 19670619 199403 1 002 - 7

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…