DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2023

Nomor: 19
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Kerja Bab III Proses Bisnis Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penyesuaian kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; bahwa pengaturan mengenai Sistem Kerja telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/4754/OTDA tanggal 6 Juli 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Sistem Kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja; mewujudkan yang efektif dan kinerja publik, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2020 Perubahan Peraturanatas TahunNomor 11 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Daerah dalam Pendayagunaan8. Peraturan Menteri Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Strukturtentang Organisasi Pada Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
10.Peraturan Aparatur 2022 Sistem Pada Instansi Birokrasi Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KERJA. Organisasi Perangkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun tentang Pemerintah Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun Kerja Penyederhanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); Menteri Pendayagunaan Penyederhanaan Instansi Pemerintah 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja tentang Pemerintah Untuk 4. 8. 9. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Banten. Gubernur adalah Gubernur Banten. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Provinsi Banten. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;

10.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
13.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diberi pendelegasian kewenangan.
14.Pimpinan adalah kepala unit organisasi, kepala Unit kerja mandiri, Pejabat Penilai Kinerja, Pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja;
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Unit Organisasi adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi Ban ten yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator.
17.Unit Kerja adalah bagian unit organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional.
18.Unit Kerja Mandiri adalah Cabang Dinas, UPTD dan Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
19.Tim Kerja adalah sekelompok orang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan/atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan/atau pekerjaan lainnya berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
20.Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan/atau pekerjaan lainnya berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
21.Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja sama dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural, dan koordinatif.
22.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
23.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem yang mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
24.Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan SPBE.
25.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
26.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknoiogi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

(1)Peraturan

Pasal 4

Sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. a. b. c. d.

Pasal 5

Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerja yaitu: mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

27.Kedudukan adalah penggambaran posisi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung.
28.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Pasal 2

Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Daerah.

(2)Penyederhanaan Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE.

Pasal 3

(1)Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:
1. a.Penyederhanaan Struktur Organisasi;
2. b.Penyetaraan Jabatan; dan
3. c.Penyesuaian Sistem Kerja.
(2)Penyesuaian Sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Mekanisme Kerja; dan
2. b.Proses Bisnis. orientasi pada basil; kompetensi; profesionalisme; kolaboratif; transparansi; dan akuntabel. e. f. c. d. a. b. c. d. e. f.

Pasal 8

(1)Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
(2)Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing- masing Perangkat Daerah.

BAB II

MEKANISME KERJA

Pasal 6

(1)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan prinsip: a. b.

Pasal 7

(1)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas: kedudukan; penugasan; pelaksanaan tugas; pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; pengelolaan kinerja; dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Mekanisme kerja dilaksanakan melalui tahapan berikut:
1. a.tahapan perencanaan;
2. b.tahapan pelaksanaan; dan
3. c.tahapan evaluasi.
(3)Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…