DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup Jabatan; Bab III Persyaratan; Bab IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kepastian dalam proses penjaringan Aparatur Sipil Negara yang berkompetisi, diperlukan persyaratan yang diatur dalam peraturan gubernur;
c.bahwa untuk akuntabilitas proses seleksi jabatan manajerial di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diperlukan persyaratan sebagai dasar penilaian manajemen talenta;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Syarat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
7.Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 46);
9.Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 47);
10.Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
11.Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 49);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 35);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SYARAT JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi.
8.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
11.Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh PNS untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
12.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13.Jabatan Administrator adalah jabatan yang yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15.Jabatan Pelaksana adalah jabatan fungsional umum.
16.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
17.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
20.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
21.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai- nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
22.Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah Persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS untuk dapat diangkat dan/atau pelaksanaan tugas jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
23.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak/dan bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
24.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pengisian JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai persyaratan untuk pengisian JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang digunakan sebagai dasar penilaian Manajemen Talenta ASN.

BAB II

RUANG LINGKUP JABATAN

Pasal 3

(1)Jabatan ASN terdiri atas:
1. a.Jabatan Manajerial; dan
2. b.Jabatan Nonmanajerial.
(2)Bagi ASN yang menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

(1)Setiap PNS yang memenuhi persyaratan dapat menduduki jabatan:
1. a.JPT Madya;
2. b.JPT Pratama;
3. c.Jabatan Administrator; dan
4. d.Jabatan Pengawas.
(2)JPT Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sekretaris daerah dengan jenjang eselon I.b.
(3)JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, inspektur daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, kepala satuan polisi pamong praja, dengan jenjang eselon II.a; dan
2. b.kepala biro pada sekretariat daerah dan direktur pada rumah sakit umum daerah kelas B dengan jenjang eselon II.b;
(4)Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.sekretaris dinas, sekretaris badan, sekretaris inspektorat, sekretaris satuan polisi pamong praja, kepala bagian, kepala bidang, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas B, kepala badan penghubung, dengan jenjang eselon III.a; dan
2. b.kepala unit pelaksana teknis dinas/badan kelas A, kepala cabang dinas pendidikan, kepala bagian/bidang pada unit pelaksanan teknis dinas rumah sakit umum daerah kelas B, kepala bagian/bidang unit pelaksana teknis dinas rumah sakit umum daerah kelas C, dengan jenjang eselon III.b
(5)Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.kepala sub bagian, kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis dinas daerah kelas B, dengan jenjang eselon IV.a; dan
2. b.kepala sub bagian dan kepala seksi pada unit pelaksana teknis dinas/badan daerah kelas B, dengan jenjang eselon IV.b.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan JPT Madya jenjang eselon I.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:

a.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
b.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
c.memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
d.sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau JF Jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun;
e.memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
f.usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
g.bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah;
h.menduduki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pembina Utama Muda (IV/c);
i.telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pratama;
j.semua unsur penilaian prestasi kerja paling kecil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
k.tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
l.telah melaporkan hasil kekayaan sebagai Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
m.telah melaporkan pajak penghasilan tahunan;
n.tidak memiliki tanggungan atas kerugian negara dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

Persyaratan JPT Pratama jenjang eselon II.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:

a.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
b.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
c.memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
d.sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
e.memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
f.usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun atau paling tinggi 2 (dua) tahun menjelang batas usia pensiun pada JPT dan sedang menduduki jabatan tertentu pada perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah;
h.menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b);
i.telah mengikuti pelatihan kepemimpinan Administrator bagi Pejabat Administrator;
j.semua unsur penilaian prestasi kerja paling kecil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
k.tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
l.telah melaporkan hasil kekayaan sebagai Pejabat Negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
m.telah melaporkan pajak penghasilan tahunan;
n.tidak memiliki tanggungan atas kerugian negara dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

Persyaratan JPT Pratama jenjang eselon II.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:

a.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
b.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
c.memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
d.sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
e.memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
f.usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun atau paling tinggi 2 (dua) tahun menjelang batas usia pensiun pada JPT dan sedang menduduki jabatan tertentu pada perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah;
h.menduduki pangkat paling rendah Pembina (IV/a);
i.telah mengikuti pelatihan kepemimpinan Administrator bagi Pejabat Administrator;
j.semua unsur penilaian prestasi kerja paling kecil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
k.tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
l.telah melaporkan hasil kekayaan sebagai Pejabat Negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
m.telah melaporkan pajak penghasilan tahunan;
n.tidak memiliki tanggungan atas kerugian negara dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

Persyaratan Jabatan Administrator jenjang eselon III.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, sebagai berikut:

a.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.memiliki pengalaman jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
d.semua unsur penilaian prestasi kerja paling kecil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
f.bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah;
g.menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I (III/d);
h.telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas bagi Pejabat Pengawas;
i.tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam dalam 2 (dua) tahun terakhir;
j.telah melaporkan hasil kekayaan sebagai Pejabat Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.telah melaporkan pajak penghasilan tahunan;
l.tidak memiliki tanggungan atas kerugian negara dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Persyaratan Jabatan Administrator jenjang eselon III.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, sebagai berikut:

a.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.memiliki pengalaman jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
d.semua unsur penilaian prestasi kerja paling kecil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
f.bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Instansi Pemerintah;
g.menduduki pangkat paling rendah Penata (III/c);
h.telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas bagi Pejabat Pengawas;
i.tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam dalam 2 (dua) tahun terakhir;
j.telah melaporkan hasil kekayaan sebagai Pejabat Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.telah melaporkan pajak penghasilan tahunan;
l.tidak memiliki tanggungan atas kerugian negara dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 10

Persyaratan Jabatan Pengawas jenjang eselon IV.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, sebagai berikut:

a.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan berijazah paling rendah Diploma III, diutamakan jurusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan;
b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
d.semua unsur penilaian prestasi kerja paling kecil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
f.bebas dari narkoba sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter instansi Pemerintah;
g.menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
h.tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.telah melaporkan pajak penghasilan tahunan;
j.tidak memiliki tanggungan atas kerugian negara dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…