DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.penghitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB;3.kendaraan bermotor ubah fungsi dan ganti mesin;4.ketentuan lain lain;5.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI BANTEN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantu negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang digunakan di air.
8.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang.
9.Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12.Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
13.Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum yang dapat diletakkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
14.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16.Harga Pasaran Umum selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata- rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17.Nilai Jual Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
18.Kode Ring Nilai Jual Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut KODING adalah nomor identifikasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 11 (sebelas) digit angka.
19.Harga Kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
20.Harga Isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Kendaraan bermotor dalam Peraturan Gubernur ini, dikelompokkan dalam jenis kendaraan:

a.jenis kendaraan penumpang yang terdiri dari sedan, jeep, minibus dan sejenisnya;
b.jenis kendaraan bus yang terdiri dari microbus, bus dan sejenisnya;
c.jenis kendaraan barang yang terdiri dari pick up, light truck, truck dan sejenisnya; dan
d.sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

(1)Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok meliputi :
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(3)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2015.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
1. a.jenis, merek, dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, ditetapkan:
  1. 1.NJKB kendaraan bermotor harga kosong (off the road) adalah harga kosong (off the road) dikurangi tarif Pajak Pertambahan Nilai;
  2. 2.NJKB kendaraan bermotor harga isi (on the road) adalah harga isi (on the road) dikurangi tarif PKB, tarif BBN-KB dan tarif Pajak Pertambahan Nilai;
  3. 3.dalam hal tidak diperoleh baik harga kosong (off the road) ataupun harga isi (on the road), nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
2. b.jenis, merek, dan tipe yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan:
  1. 1.untuk tahun pembuatan terbaru yang nilai jualnya belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan menambahkan paling tinggi 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku;
  2. 2.untuk tahun pembuatan lebih tua yang nilai jualnya belum tercantum, maka dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
(4)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB bentuk dasar dengan nilai jual ubah bentuk.
(2)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Untuk nilai jual kendaraan tahun pembuatan di bawah Tahun 1980, maka NJKB ditetapkan sama dengan Tahun 1980 sesuai jenis, merk dan type kendaraan.
(4)Untuk nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditetapkan tahun pembuatan paling tua 2001 sampai tahun pembuatan 2016.

Pasal 6

Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), meliputi jenis kendaraan bermotor sebagai berikut :

a.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Pick Up;
b.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Light Truck;
c.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Truck; dan
d.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Chasis.

Pasal 7

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.Jip nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
5. e.Blind Van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
6. f.Pickup nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
7. g.Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
8. h.Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
9. i.Light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
10. j.Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
(3)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(2)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(3)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(4)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(5)Pengenaan PKB untuk mobil ambulans dan mobil jenazah ditetapkan 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(6)Pengenaan BBN-KB untuk mobil ambulans dan mobil jenazah ditetapkan 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini .
(7)Pengenaan PKB untuk kendaraan pemadam kebakaran ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(8)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan pemadam kebakaran ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang, dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2)Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4), hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 10

(1)Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang diluar ketentuan Pasal 9 ayat (1), ditetapkan 60% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
(2)Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang diluar ketentuan Pasal 9 ayat (2), ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Pasal 11

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
(2)NJKB alat–alat berat dan alat- alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember 2015.
(3)Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat- alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…