DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Penyelenggara satu Data Indonesia; 4. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia; 5. Akses Data; 6. Pendanaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
5.Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
8.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9.Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10.Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi.
11.Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12.Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
14.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
16.Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Basis Data atau Database adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
18.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
19.Basis Data dalam Jaringan Intra adalah basis data yang tersimpan dalam simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20.Basis Data di luar Jaringan Intra adalah Basis Data tersimpan di luar simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Jaringan.
21.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
22.Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
23.Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
24.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
25.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
26.Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
28.Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan data yang disampaikan oleh produsen data dan penyebarluasan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

(1)Satu Data Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
2. b.data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
3. c.data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
4. d.data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
(2)Pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:
1. a.memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
2. b.mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembangunan di Daerah;
3. c.mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah serta interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah meliputi:

a.penyelenggara Satu Data Indonesia; dan
b.Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Pasal 5

(1)Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
1. a.pembina data;
2. b.walidata;
3. c.walidata pendukung; dan
4. d.produsen data.
(2)Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Pembina data mempunyai tugas:
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
2. b.melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
(3)Pembina Data Geospasial yaitu perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
(4)Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Daerah.

Pasal 7

(1)Walidata mempunyai tugas:
1. a.menetapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data dari daftar data yang akan dikumpulkan produsen data yang belum ditetapkan oleh forum data tingkat Pusat;
2. b.memeriksa kesesuaian data yang dikumpulkan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. c.menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
4. d.membantu pembina data dalam membina produsen data.
(2)Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
(3)Walidatatingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung.

Pasal 8

(1)Walidata pendukung tingkat Provinsi mempunyai tugas:
1. a.membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan standar data, kaidah interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk dari basis data; dan/atau
2. b.menyebarluaskan data sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Standar data, kaidah interoperabilitas data, kode referensi dan/atau datainduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.perangkat daerah yang mengelola basis data perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
2. b.perangkatdaerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. c.perangkat daerah yang mengelola basis data kepegawaian;
4. d.perangkat daerah yang mengelola basis data informasi geospasial tematik;
5. e.perangkat daerah yang mengelola basis data kependudukan dan catatan sipil;
6. f.perangkat daerah yang mengelola basis data kesejahteraan sosial;
7. g.perangkat daerah yang mengelola basis data kelurahan dan desa;
8. h.perangkat daerah yang mengelola basis data perizinan;
9. i.perangkat daerah yang mengelola basis data pendidikan; dan
10. j.perangkat daerah yang mengelola basis data kebencanaan.

Pasal 9

(1)Produsen data terdiri atas:
1. a.instansi vertikal di Daerah; dan
2. b.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Produsen data mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
2. b.menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

Pasal 10

(1)Pembina data, walidata, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia.
(2)Forum Satu Data Indonesia dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data tingkat Provinsi dapat menyertakan:
1. a.penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
2. b.produsen data;
3. c.walidata tingkat Kabupaten/Kota;
4. d.walidata pendukung tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
5. e.pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
(4)Forum Satu Data Indonesia berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:
1. a.daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
2. b.pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data;
3. c.rencana aksi Satu Data Indonesia;
4. d.penerapan unsur-unsur sistem Pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi;
5. e.kerjasama penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
6. f.permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
(5)Forum Satu Data Indonesia melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
(6)Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia meminta arahan Gubernur.

Pasal 11

(1)Forum Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.
(2)Sekretariat Satu Data Indonesia mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
2. b.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
(3)Sekretariat Satu Data Indonesia bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(4)Pembentukan susunan keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…