DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.perencanaan dan penggangaran;4.pelaksanaan ;5.penatausahaan;6.pemantauan dan evaluasi;7.pelaporan dan pertanggung jawaban;8.ketentuan lain lain ;9.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 80). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten.
9.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Banten.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun.
14.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
15.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
16.Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Biro Adpem adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
17.Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur Provinsi adalah Kepala Inspektorat Provinsi Banten.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
20.PPKD Provinsi adalah PPKD Provinsi Banten.
21.Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan bottom-up planning perencanaan pembangunan daerah.
22.Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
23.Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
24.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
25.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
29.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
32.Delegatoris adalah penerima pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan peralihan sepenuhnya tanggung jawab dan tanggung gugat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun formulasi kebijakan dan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai langkah sinergitas dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan program dan penganggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Bantuan Keuangan terdiri atas:

a.perencanaan dan penganggaran;
b.pelaksanaan;
c.penatausahaan;
d.pemantauan dan evaluasi; dan
e.pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Bantuan Keuangan merupakan bagian dari perencanaan program dan penganggaran pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan Bantuan Keuangan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten.
(3)Perencanaan Bantuan Keuangan dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(4)Perencanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi prioritas pembangunan, program, dan/atau kegiatan yang merupakan kebutuhan Daerah atau Kabupaten/Kota.
(5)Perencanaan Bantuan Keuangan dialokasikan untuk:
1. a.urusan wajib pelayanan dasar;
2. b.program peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
(6)Urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.bidang kesehatan;
2. b.bidang pendidikan;
3. c.bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
4. d.bidang perumahan dan permukiman;
5. e.bidang ketertiban dan kemananan; dan/atau
6. f.bidang sosial.
(7)Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Sinergitas perencanaan program dan/atau kegiatan;
2. b.penyediaan data pembangunan;
3. c.pelaporan bantuan keuangan; dan/atau
4. d.peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengelola Keuangan.
(8)Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.sosialisasi; dan/atau
2. b.promosi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Bantuan Keuangan.
(2)Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup usulan kegiatan.
(3)Usulan Bantuan Keuangan yang sifatnya top-down diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait yang telah dikoordinasikan dan disepakati dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Usulan Bantuan Keuangan dibahas secara bertahap pada:
1. a.Forum SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
2. b.Rapat Koordinasi Bidang pada Bappeda; dan
3. c.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Perhitungan besaran alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perhitungan plafon Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD yang telah ditetapkan.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Bappeda, dan Bappeda Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai kesepakatan bersama.

Pasal 8

(1)Verifikasi usulan Bantuan Keuangan dilaksanakan setelah ada persetujuan DPRD rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi.
(2)Verifikasi usulan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bappeda, Biro Adpem, dan BPKAD.
(3)Format dan kelengkapan dokumen Daftar Rincian Program Kegiatan beserta jadwal pelaksanaan dan besaran biaya, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Standardisasi belanja dan harga pada Daftar Rincian Program Kegiatan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
(2)Daftar Rincian Program Kegiatan yang telah disetujui oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
(3)Daftar Rincian Program Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dibuat secara terpisah dengan mencantumkan sumber dana.

Pasal 10

Ketentuan mengenai rincian, peruntukan, dan besaran Bantuan Keuangan ditetapkan oleh Gubernur setelah penetapan APBD berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…