DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 20 Tahun 2022

Nomor: 20
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan, dan Prinsip Bab III Dimensi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Bab IV Sosialisasi dan Publikasi Bab V Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bab IV Sanksi Bab VII Pembiayaan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan diperlukan Pengendalian Pemerintahan Provinsi Banten, Kebijakan Indeks Efektivitas Korupsi (IEPK) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kebijakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; - 1 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); - 3
12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
14.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Gratifikasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1438);
15.Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 47); MEMUTUSKAN: tentang Pelaporan Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - 4
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8.Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9.Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Banten.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. 1 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
12.Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 14.Asas Umum Pemerintahan Daerah yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintaham daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
15.Penyelenggara Daerah Yang Bersih adalah Penyelenggara Daerah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
16.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi penyelenggara daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya. - 5 1 7. Indeks Efektifitas Pengendalian Koru psi yang selanju tnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
18.Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
19.Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
20.Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 2 1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi adalah kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
22.Penerapan Strategi Pencegahan adalah satu kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi.
23.Pilar Penanganan Kejadian Korupsi adalah efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui sistem respons dan peristiwa korupsi.
24.Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pencegahan dan penanganan risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang IEPK; - 6
2. b.meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan korupsi;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. d.membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Daerah; dan
6. f.mewujudkan manajemen pemerintahan yang Antikorupsi.

Pasal 3

(1)Setiap Penyelenggara Daerah atau ASN wajib menolak segala bentuk korupsi.
(2)Kebijakan IEPK dilaksanakan oleh Penyelenggara Daerah, Perangkat Daerah, BLUD, dan Unit Layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

DIMENSI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

Pasal 4

(1)Pilar IEPK terdiri atas:
1. a.Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi;
2. b.Penerapan Strategi Pencegahan; dan
3. c.Penanganan Kejadian Korupsi.
(2)Dimensi IEPK terdiri atas:
1. a.Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi:
  1. 1.Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal Antikorupsi mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP Antikorupsi, serta standar prilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personil, maupun sarana prasarana; dan - 7
  2. 2.Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, keterampilan (skill, dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.
2. b.Penerapan Strategi Pencegahan:
  1. 1.Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran Antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi prilaku korupsi; dan
  2. 2.Menilai seberapa jauh budaya organisasi Antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.
3. c.Penanganan Kejadian Korupsi:
  1. 1.Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten lankah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi seberapajauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya; dan
  2. 2.Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektvitas pengendalian korupsi organisasi.
(3)Pelaksanaan Pilar dan Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

(1)Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengendalian IEPK diperlukan lingkungan pengendalian IEPK.
(2)Lingkungan pengendalian IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.komitmen pimpinan;
2. b.budaya antikorupsi;
3. c.kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi;
4. d.manajemen pihak ketiga;
5. e.Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System); dan - 8
6. f.Tim penyusun laporan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Pasal 6

Komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

a.sikap dan perilaku yang sesuai kode etik yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
b.deklarasi antikorupsi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah;
c.deklarasi antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Komitmen yang dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
d.mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan korupsi;
e.menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
f.melakukan respon yang tegas atas segala tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan berbentuk:

a.penuangan komitmen antikorupsi ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai Pemerintah Daerah.
b.kode etik/ standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku antikorupsi; dan
c.pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

(1)Kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Perangkat Daerah sebagai mengelola pengendalian IEPK - 9
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki unit atau satuan tugas pengendalian Korupsi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian risiko IEPK berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko kecurangan (Fraud Control Plan).
(2)Penilaian risiko IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat dan peta risiko kecurangan (Fraud Control Plan) sebagai dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Manajemen pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketigayang memiliki komitmen Antikorupsi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…