DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 20 Tahun 2023

Nomor: 20
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Bab III Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023- 2026; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); MAPROADTENTANGGUBERNURPERATURANMenetapkan PROVINSIPEMERINTAHBIROKRASIREFORMASI BANTEN TAHUN 2023-2026.
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024;
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3); MEMUTUSKAN: dalam 6. 7. 8. 9.

BAB I

PENDAHULUAN Latar Belakang1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemenntah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah. Grand Design Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat GDRB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Road Map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama tiga tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
10.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 4 (empat) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan program kewilayahan c. d. e.

(2)Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercan turn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 2.1.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup RMRB Pemerintah Daerah Provinsi Ban ten, tersusun dalam bentuk Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri atas:
1. a.BAB I Pendahuluan
  1. 1.Latar Belakang.
2. b.BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Provinsi Ban ten
  1. 1.Kondisi Eksisting Sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terbaru; dan
  2. 2.Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.
  3. 1.Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi;
  4. 2.Perencanaan Reformasi Birokrasi General; dan
  5. 3.Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik.
  6. 1.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
  7. 2.Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

BAB V

PENUTUP Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Banten ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga medorong setiap perangkat daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menujukan performa/kinerjanya.

Pasal 2

(1)RMRB 2023-2026 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama Tahun 2023-2026.
(2)RMRB Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. TTD AL MUKTABAR TTD VIRGOJANTI OTO, S.H.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tabun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022- 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tabun 2022 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Diundangkan di Serang pada tanggal 10 Agustus 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ffengan aslinya RO HUKUM, Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 Agustus 2023 Pj. GUBERNUR BANTEN, BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 20 Salinan sesuai Pit. KEPALA 1 HADI PR Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR 20 TAHUN 2023BANTEN NOMOR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BANTENPROVINSIPEMERINTAH TAHUN 2023 - 2026 instrumensebuahReformasi birokrasi Gambar 1. Gr and Design Reformasi Birokrasi I\ [ PEMERINTAHAN KELAS DUNIA dan bersih, meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tabun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tabun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk Penguatan lima tahun pertama (2010-2014) Penguatan lima tahun kedua (2015-2019) Penguatan lima tahun ketiga (2020-2024) Pemngkatan secara terus-menerus kapasitas b-rokrasi sebagai kelanjutan dad reformasi birokrasi pada lima tahun kedua. untuk mewujudkan pemerintahan keias dunla. dipandang sebagai kebijakan yang ditandai gemuknya organisasi pemerintahan, adanya tumpang tindih berbagai peraturan perundang-undangan, rendahnya produktifitas, dan kinerja aparatur akibat masih rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur, ketidakjelasan tupoksi dan tumpang tindih kewenangan jabatan serta pola pikir dan budaya kerja yang belum terbangun sehingga berdampak pada belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ; kepada masyarakat Implementasi hasll-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama. juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah Peraturan

1.Road Map ini lebih menekankan kepada reformasi birokrasi yang berdampak melalui reformasi birokrasi tematik. Penyusunan road map ini disusun untuk bergerak serempak menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Road map reformasi birokrasi periode ketiga merupakan penjabaran dari RPJMN 2019-2024, dimana reformasi birokrasi menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten maka dalam penyusunan road map ini akan dilakukan pembaharuan. Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten ini menggambarkan tahapan atau aktivitas- aktivitas yang harus dilakukan beserta target yang harus dicapai oleh perangkat daerah dan pemerintah daerah. Selain itu, Road Map ini juga akan menjadi alat bantu untuk pengukuran capaian kinerja serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan reformasi birokrasi dipandang belum berdampak, tertinggal dibandingkan dengan negara lain, masih mengukur proses/administratif dan pelaksanaan tidak kolaboratif. Oleh sebab itu, Road Map Reformasi Birokrasi dilakukan pembaharuan sebagai berikut : Memasuki periode ketiga Grand Design Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Paraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada tahap akhir ini, penguatan lima tahun ketiga adalah untuk meningkatkan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Reformasi Birokrasi ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu birokrasi yang semakin efektif, efisien, dan bersih dengan ciri agile dan adaptif. (Dynamic Governance). 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten dan stakeholder lainnya. Keterlibatan stakeholder ini merupakan salah satu langkah baru yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Banten, sehingga dapat menjadi bahan masukan penyempurnaan penyusunan road map reformasi birokrasi ini.
2.Program dan kegiatan yang ditetapkan berjalan efektif yang dapat memberikan kontribusi paling besar terhadap pencapaian sasaran, berfokus pada implementasi kebijakan.
3.Reformasi birokrasi general befokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi.
4.Reformasi birokrasi tematik berfokus pada isu-isu prioritas presiden yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten yang mempunyai tujuan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional/daerah dan pelayan publik. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan prinsip: Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan; Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan; Terukur, Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (outcomes) dapat diukur; Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikanperbaikan yang diperlukan; Terinci, merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut; Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan; Dokumen resmi, menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Banten. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2022-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tabun 2023 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tabun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tabun 2020-2024 , yang mempunyai tujuan reformasi birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional/daerah dan pelayanan publik dan mempunyai sasaran reformasi birokrasi general yaitu; 1). terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah kolaboratif dan dan akuntabel, 2). terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi tematik yaitu reformasi birokrasi yang mempercepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Inflasi dan Penggunaan PDN. Nilai KategoriTahunNo Kondisi Eksisting Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Ban ten Nomor 14 Tahun 2018 2018 2019 2020 202 1 2022 55,08 60,12 61,12 63.1 1 66.1 1 CC B B B 1 3 4 ~5 Sumber Data : Hash Evaluasi KemenpanRB, 2018-2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022 telah membawa perubahan dalam implementasi tata kelola pemerintahan. Basil evaluasi Kementerian PANRB terkait pelaksanaan area perubahan dalam reformasi birokrasi pada Provinsi Banten adalah sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.1. Pencapaian Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022 Berdasarkan data di atas capaian indeks reformasi birokrasi dengan predikat B, pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ketahun. Meskipun masih terdapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten, tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2018-2022 juga dapat dilihat pada hasil evaluasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tabel dibawah ini:
1.Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022 adalah 66,11 dengan kategori B. Rincian Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut: A. 17,517,3 17,620 6,726,585,6710 30 60 B. dan 7,6110 7,59 7,71 102 103 4 100 63,1 66,1 1 0-400 309,5 321,5 KASN 2 0-100 46,46 31,29 BKN BobotKomponen PenilaianNo. BobotKomponen HasilNo. No. Hasil Antara Skala Sumber Data Nilai 2020 2021 2022 8,47 31,4 9,52 33,7 10,3 33,7 Tabel. 2.2. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten Nilai 2021 Nilai 2022 II. Sistem Merit Profesionalitas ASN 10 40 8,53 8,93 4,64 29,7 8,47 6,42 6,93 29,4 9,14 8,43 648 31,7 61,1 'ormasi Birokrasi Komponen Pengungkit Pemenuhan_________ Hasil Antara Area Perubahan_______________ III. Reform Total Komponen Pengungkit
2.Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector, dengan rincian sebagai berikut: Tabel. 2.3. Hasil Antara Area Perubahan pada Pemerintah Provinsi Banten Komponen Hasil_________ Akuntabilitas Kinerja Keuangan________________ Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan yang Bebas dan Bersih Bebas KKN__________ Kinerja Organisasi_________ Total Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil) Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Re Tahun 2022 KemenpanRB Nilai 2020 2021 2022 Hasil evaluasi tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya utuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan hasil. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 3,033,150-53 LKPP64,547,780-1004 3,993,660-55 Ombudsman Rl67,1873,950-1008 ANRI77,3676,820-1009 77,2 Permasalahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi2.2. Kementerian PAN RB 0-100 , ______________________ _________________ Sumber Data : Basil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 KemenpanRB 6 7 0-5 0-5 3 3 3 3 Kementerian PAN RB BPKP BPKP Reformasi Hukum __________________ Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian sistem Merit. Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik dan kualitas pengelolaan arsip. Meskipun demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, implementasi SPBE dan kepatuhan standar pelayanan publik Pemerintah Provinsi Banten mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021. Lebih lanjut Pemerintah Provinsi Banten sudah mendapatkan hasil penilaian reformasi hukum yang baik yaitu 77,20. Banten Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPanRB, Pemerintah Provinsi Banten juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:

a.Dalam manajemen perubahan: • Road Map belum dilengkapi quick win yang bersifat voluntary, • Agen perubahan belum memiliki rencana aksi perubahan yang Implementasi SPBE____________ Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa_________ Kualitas Pelayanan Publik____________ Maturitas SPIP Kapabilitas APIP Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kualitas Pengelolaan Arsip 10 Kementerian Hukum dan HAM 2.3. nyata dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menunjukan basil dalam menggerakan perubahan pada lingkup organisasi; • Sosialisasi dan internalisasi terhadap budaya kerja telah dilakukan secara masif, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan budaya kerja yang telah diinternalisasi terhadap seluruh pegawai
b.Belum dilakukan pemetaan kebijakan secara komprehensif yang dilanjutkan dengan tindak lanjut dalam upaya menghilangkan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis secara komprehensif
c.Peta proses bisnis di tingkat Pemerintah Daerah disusun sampai level terendah dan belum dijabarkan dalam bentuk Standar Operasianal Prosedur (SOP) dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasinya;
d.Pelaksanaan kebijakan manajemen talenta belum terlihat secara nyat dan belum diikuti proses asesment kepada seluruh pegawai sebagai bentuk pemetaan akan kebutuhan pengembangan pegawai;
e.Perencanaan kinerja PD belum disusun dengan baik, hal ini disebabkan oleh penjenjangnan kinerja yang disusun belum menggambarkan logical framework yang mendukung pencapaian kebijakan kinerja organisasi;
f.Belum dilakukan sosialisasi berkelanjutan dan pemantauan berkala atas implementasi kebijakan pengawasan internal;
g.Sudah melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada beberapa unit kerja, akan tetapi sampai tahun 2022 belum terdapat unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
h.Perangkat Daerah OPD belum seluruhnya melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, terdapat penurunan nilai pada kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebesar 6,77 poin. . Tindak Lanjut Permasalahan Reformasi Birokrasi Berdasarkan permasalahan di atas Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang di sampaikan pada tahun sebelumnya diantaranya yaitu: a. b. c. d. e. 1 Opini BPK Opini WTP 2 Nilai SAKIP 0-100 69,18 3 0-100 91,4 4 0-100 83,25 5 Survei Internal Organisasi 0-100 76,62 SPI Internal KPK yang No. Komponen Hasi! Skala Nilai Sumber Data Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK Kementerian PAN RB Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian PAN RB Melakukan pembaruan tim Reformasi Birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan; Melakukan perbaikan dalam pengelolaan aplikasi pelayanan sehingga terjadi peningkatan basil penilaian implementasi SPBE dibandingkan tabun sebelumnya; Menetapkan Peta Proses Bisnis di tingkat Pemerintah Daerah dan memulai penyusunan untuk Perangkat Daerah (PD); Menetapkan kebijakan manajemen talenta sebagai fondasi dalam perbaikan sistem merit; Menyusun Kebijakan terkait pengawasan internal dengan Peraturan Gubernur tentang pengendalian gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat. Selain hal tersebut, komponen basil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tabun 2022 dan penghargaan- penghargaan lain yang diterima. Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menunjukan adanya peningkatan Terkait komponen basil, menunjukan bahwa pada tabun 2022, Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut: Tabel. 2.4 Komponen Basil Tabun 2022 7. akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diikuti dengan peningkatan pada kualitas pelayanan publik, persepsi anti korupsi dan survei internal organisasi. Berdasarkan catatan basil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berikut beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:
1. 1.Menentukan quick win voluntary dan menyusun rencana aksinya. Selanjutnya melakukan evaluasi atas seluruh program RB dan memastikan ada perbaikan berkelanjutan;
2. 2.Mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja. Core Values ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
3. 3.Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Banten yang masih berlaku kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal maupun eksternal serta memastikan bahwa sudah terdapat rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan pembaruan kebijakan yang telah ada;
4. 4.Menjabarkan peta proses bisnis sampai level terendah dan diturunkan menjadi SOP pada seluruh PD;
5. 5.Meningkatkan penerapan manajemen SPBE sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;
6. 6.Melaksanakan asessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No. 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Selain itu Pemerintah Provinsi Banten juga dapat memaksimalkan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimiliki untuk manajemen ASN di Provinsi Banten; Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini diikuti dengan melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja berdasakan penjenjangan kinerja yang telah disusun;
7. 8.Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas serta meningkatkan peran Inspektorat untuk tercapainya efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
8. 9.Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas melalui berbagai inovasi sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
9. 10.Mendorong seluruh PD melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri dan mengoptimalkan hasilnya kepada stakholder serta melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu perlu dilakukan evaluasi internal atas basil penilaian kepatuhan standar pelayanan agar pada tabun berikutnya terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan standar pelayanan. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Provinsi Ban ten mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercan turn dalam PerMenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan tersebut beserta target capaian dansasaran indikatornya tergambar pada tabel berikut: Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator RB Level Mikro Indeks SPBE 100% 80% 50% 100% 100% 100% WTP 100% 100% 100% TLHP 80% 80% 80% 7,66 100% 100% 100% 67,142 100% 100% 100% Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat 3.2. Perencanaan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General 3.2.1 Perencanaan Reformasi Birokrasi General Inisiatif strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di TUJUAN SASARAN INDIKATOR K/L PROVINSI KAB/KOTA TARGET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik* Meningkat nya Kinerja Pembangu nan Tematik Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik Nilai Survei Penilaian Integritas Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Capaian Akuntabilitas Keuangan: Capaian Akuntabilitas Kinerja TARGET KINERJA Minimal Baik Mening kat Mening kat Mening kat Indeks BerAKHLAK Terciptany a Budaya Birokrasi BerAKHLA K dengan ASN yang Profesional Terciptany a Tata Kelola Pemerintah an Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel Minimal Baik - Opini BPK - Tindaklanj ut rekomendasi Employer Branding ASN Provinsi Banten memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga inisiatif strategis dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten sebagai berikut: Tabel 3.2 Target kegiatan Utama i 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh PD 2 N/A 100% 100% 100% 100% Seluruh PD 3 Seluruh PD Indeks SPBE 3,03 3,25 3,35 3,45 3,55 N/A Naik Naik Naik Naik Seluruh PD 4 N/A Bappeda Seluruh PD Sekda Seluruh PDNilai SAKIP 67,20 69,77 73,16 76,56 80 41,85 45 47 49 51 Bappeda Seluruh PD 10,05 10,77 11,17 11,60 12,00 Seluruh PD Seluruh PDEvaluasi Internal 15,30 14,00 14,99 15,96 17,00 5 0 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit lUnit Seluruh PD 6 3,1 3,14 3,24 3,34 3,44 Seluruh PD 7 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh PD 8 70,70% Seluruh PD No. INSPEKTORA T INSPEKTORA T INSPEKTORA T Pelaksanaan arsitektur SPBE nasional Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yangterintegrasi Survai Penilaian Integritas (SPI) Tingkat Maturitas SPIP Pelaporan Kinerja Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Indeks Perencanaan Pembangunan Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai Tingkat implementasi penyederhanaa n Birokrasi Menin gkat Menin gkat Menin gkat Menin gkat DINAS KOMINFO SP Setda (Biro Organisasi dan RB) Setda (Biro Organisasi dan RB) Setda (Biro Organisasi dan RB) Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur organisasi/Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile) Pelaksaanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zl INSPEKTORA T 72,00 % 74,00 % 76,00 % 78,00 % DINAS KOMINFO SP DINAS KOMINFO SP ... or t .ti. Unit/Satuan Kerja Indikator Basel) Target Tahunan Kegiatan Utama Kegiatan ne Utama (2022) Koordina Pelaksa 2023 2024 2025 2026 tor na N/A9 71 73 76 81 Seluruh PD 10 77,20 78,00 78,50 79,00 79,50 Seluruh PD N/A 7 26 3935 DPK Seluruh PD Pelaksanaan Arsip Digital11 12 3,09% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 13 47,78% 92% Seluruh PD 14 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD Seluruh PD 82,20 85,00 87,25 90,00 92,25 Seluruh PD 15 N/A 80% 100% 100% 100% BKD Seluruh PD 16 N/A 80 85 90 95 BKD Seluruh PD 17 N/A 90 95 100 100 BKD Seluruh PD 18 Penguatan Sistem Merit 321,5 321,5 332,5 343,5 357 BKD Seluruh PD 19 Seluruh PD59,6 (B) 60 65 68 70 N/A 7 7,66 7,75 7,85 BKD Seluruh PD 20 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55 Seluruh PD 3,99 4,0 4,12 4,2 4,3 Seluruh PD Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tabun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Penguatan Manajemen Talenta ASN Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Penataan Jabatan Fungsional Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Penguatan Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah Kualitas Pelayanan Publik Employeer Branding Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional Tingkat Implementasi Manajemen Talenta Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN Indeks Sistem Merit Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah mengaplikasikan Srikandi Tingkat Kematangan Penyelenggaraa n Statistik Sektoral Indeks Tata Kelola Pengadaan Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Reformasi Hukum Setda (Biro Organisasi dan RB) Setda (Biro Organisasi dan RB) INSPEKTORA Tdan BPKAD Setda (Biro Hukum) Setda (Biro Hukum) Setda (Biro BarJas) DINAS KOMINFOSP Pelaksanaan Core Value ASN IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Indeks BerAKHLAK BKD/Biro ORB Seluruh OPD Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 78,00 % 75,05 % 76,00 % General 3.3. 1) 2) 3) 4) 5) kembali. Selain itu, inisiatif strategis Reformasi Birokrasi General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan Reformasi Birokrasi ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks Reformasi Birokrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 3.2.2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Pemerintah Daerah Provinsi Banten Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah, ditindaklanjuti setiap tahun dengan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten. Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan meningkatkan capaian indikator Reformasi Birokrasi General. Penetapan Tema, Target dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan tema Reformasi Birokrasi tematik di Provinsi Banten. Sejalan dengan PerMenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Banten difokuskan pada: Penanggulangan Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Pemerintahan; Pengendalian Inflasi; Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dikarenakan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Banten memiliki periodesasi 2023-2026, maka untuk Road Map Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2023- 2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 Reformasi Birokrasi tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target Reformasi Birokrasi Angka Kemiskinan (%) 6,24% 5,58%1 5,49% Peningkatan Investasi2 80,227 T 60 T 62 T Prevalensi Stunting (%)3 24,5% 19,25% 14% Angka inflasi (%) Pengendalian Inflasi4 5,08% 3,00%-3,50% 2,75% - 3,00% 5 Penggunaan PDN % 41,03% 42,00% 43,00% Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi Reformasi maka di tahun-tahun Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten. Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi menjadi bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakanacuan meningkatkan capaian indikator Reformasi Birokrasi Tematik. 3.3.1. Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan; Kemiskinan Makro Provinsi Banten merupakan kondisi dimana pakaian, kesehatan, danpangan, pendidikan. Untuk mengukur kondisi kemiskinan Base Line Target IndikatorSasaran TematikNo. Tema 2022 2023 2024 Birokrasi Tematik mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah, ditindaklanjuti setiap tahun dengan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Tim Reformasi target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, target kinerja berikutnya akan disesuaikan kembali. tematik Provinsi Banten 2023-2026 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Birokrasi Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai dapat menggunakan persentase jumlah penduduk miskin (P0), tingkat kedalaman kemiskinan (Pl), dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya berupa kebutuhan pangan, perumahan, Penanggulangan Kemiskinan Digitalisasi Administrasi Pemeri ntahan Penanganan Stunting Menurunnya angka Stunting di Provinsi Banten Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat banten Meningkatnya Realisasi Investasi Jumlah realisasi Investasi Meningkat/lebih besar dari tahun sebelumnya Terkendalinya angka inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten memilih 6,24% 5,58% 5,49% Maret 2012-September 2022 658.11 657.74 675 04 6.665.90 6.165.895.74 5.925.755.51 5.595.35 5.455.42 5.36 5.24 5.09 4.94 Sasaran Tematik Indikator Base Line 2022 651.45 642.88 652.36 ■■iai 5.25 ^5^2 rew® 2012 (Sep) ■ 2013 (Sep) U 2014 (Mar) tema Penanggulangan Kemiskinan isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik. Tabel 3.5 Penetapan Tema dan Target o- 5.85 H9I 2012 (Mar) 6.63 ifi 6.50-o- 5.71 702.40 690.67 649.19 mm 2013 2013 2014 2014 (Mar) (Sep) (Mar) (Sept) 6.24 2017 2018 (Sept) (Mar) 2015 2015 2016 2016 2017 (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) 2019 2020 2020 2021 2021 (Sept) (Mar) (Sept) (Mar) (Sept) Persentase Penduduk Miskin (%) Sumber : BPS Provinsi Banten, Diolah dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) bulan September 2020, bulan Maret 2021 dan bulan September 2021 Secara Umum Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten berdasarkan Grafik diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
10. 1.Jumlah Penduduk Miskin di Banten pada September 2022 Mencapai 829,66 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, meningkat 15,64 ribu Orang jika dibandingkan dengan September 2021 menurun sebanyak 22,62 ribu orang. 677.51 mm 622.84 r Penanggulangan [Kemiskinan 814.02 829.66 Secara umum, pada Periode 2012-2022 tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase, Kenaikan Jumlah dan Persentase penduduk miskin pada periode September 2022 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak, sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Pada Periode September 2022 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Tabel 3.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, di Provinsi Banten, 2018 2019 (Sept) (Mar) 2020 2021 (Sept) (Mar) 2022 2022 (Mar) (Sept) ’J ' ’ No. Tema ■____________________________i 857.64 867.23 852.28 775.99 |gg|i I '^^661.36 668.74 654.46 641.42 ft-fj Me Meningkatnya Kescjahtcraan Angka Kemiskinan (%) :Masyarakat banten Target 2023 2024 2015 2016 (Sept) (Mar) 1. 2. 3. didalam
11. 2.Persentase Penduduk Miskin pada September 2022 sebesar 6,24 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,26 persen poin terhadap September 2021.
12. 3.Kondisi Pada periode September 2022, kenaikan jumlah dan persentase Penduduk miskin disebabkan oleh Kenaikan harga barang kebutuhan Pokok sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten : Kenaikan harga BBM pada Bulan September 2022; Inflasi umum periode Maret 2022-September 2022 sebesar 3,08 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi umum periode September 2021-Maret 2022 sebesar 2,70 persen; Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 6,15 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan I 2022 yang tumbuh sebesar 2,92 persen;
13. 4.Nilai Tukar Petani (NTP) September 2022 sebesar 99,97 meningkat dibanding Maret 2022 sebesar 99,03;
14. 5.Pada Agustus 2022, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,09 persen. Dimana di daerah perkotaan sebesar 8,13 persen, lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan sebesar 7,95 persen;
15. 6.Upah nominal buruh tani pada September 2022 Rp. 67.910,- per hari naik sebesar 1,43 persen dibandingkan Upah nominal buruh tani pada Maret 2022 Rp. 66.952,- per hari. Faktor-faktor Kemiskinan Ekstrem di Banten
16. 1.Kondisi ketidak mampuan masyarakat didalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu Makanan maupun bukan makanan
17. 2.Kondisi Ketidak mampuan Masyarakat Banten yang tidak dapat Mengakses sarana air bersih, dan sanitasi layak,
18. 3.Kondisi ketidak mampuan Masyarakat Banten mengakses sarana dan Prasarana kesehatan,
19. 4.Kondisi Masyarakat banten yang tidak dapat memiliki tempat tinggal yang layak (Rumah layak Huni)
20. 5.Kondisi Masyarakt Banten yang didak dapat mengakses sarana dan Prasarana pendidikan yang layak
21. 6.Serta Kondisi masyarakat Banten yang tidak dapat mengakses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Tabel. 3.7 Rencana Kerja Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di OPD Provinsi Banten PAGU ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)OPD PENANGGULANGAN KEMISKINANNO 47.700.000.000,00DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN1 15.042.355.000,00DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN2 351.669.432.000,00DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN3 14.830.208.043,00DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN4 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN 826.650.000,005 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN 84.379.737.000,006 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN 70.000.000.000,00 8 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN 2.315.000.000,00 9 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN 1.828.200.000,00 10 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN 9.021.400.000,00 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN11 23.455.538.520,00 12 DINAS PENIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN 1.396.313.905.742,00 13 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 43.408.560.141,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA14 1.885.000.000,00 15 DP3AKKB 944.024.000,00 BAPPEDA PROVINSI BANTEN (TKPKD)16 379.569.400,00 TOTAL 2.063.999.579.846,00 INSTRUMEN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DAN ANGGARAN I. STRATEGI PENGURANGAN BEBAN : II. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN : BANTUAN SOSIAL & JAMINAN SOSIAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DATA P3KE PKH III. STRATEGI PENGURANGAN KANTONG KEMISKINAN APBDes SUMBER PEMBIAYAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN S Pemerintah Provinsi Banten dalam Penanganan Kemiskinan merencanakan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu : Selanjutnya ditetapkan 3 instrument penghapusan kemiskinan Ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan, yaitu : RENCANA KERJA ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 0?. BLT.OD /•HarbnI B r krh ft BPNT KIP PBIJKN-KIS JKP 7^ ' HMI«N PAMNIMAN [Social APBD Tabel 3.8 3 Strategi Percepatan Kemiskinan Ekstrem - APBN APBN CSR msKesfiiitan Bantuan Sosial: / -Kluster/ -Prudes Program Sanitasi Berbasis/ / / / / / -■fernak-Laban Program Kotaku/ Pelatihan & Akses Pekerjaan Padat KaryaS Pelatihan K/L -Pra-KerjaPBI-JKN/ Tidak Layak huni / Subsidi LPG/ swasta maupun masyarakat -Keperentaraan/ Tabel 3.9 3 Strategi Percepatan Kemiskinan Ekstrem - APBD I. STRATEGI MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN: BANTUAN SOSIAL & JAMINAN SOSIAL I: KESEHAIAN Komitmen Subsidi: Subsidi Listrik Lanjutan JPS Covid-19 BST, BLT-D, Bantuan Presiden
22. 1.Menurunkan Beban Pengeluaran Bantuan : - Operas! Pasar Murah - Subsidi Bahan Makanan dan Logistik lainnya ■IMMUUli. 1‘CKMW
23. 2.Meningkatkan F Pendapatan Akses dan Informasi Pasar -Digitalisasi DINAS ’ SOSIAL I I I I I I I I I I I I I I I Terdapatlokasi percontohan antara Program Perumahan dan Perbaikan Terdapat 8 lokus lokasi konvergensi dan kolaborasi pemerintah pusat, Program Penyediaan Air Minum Program Bantuan Stimulan iPangan sesuai Transfer Aset -Sarana Produksi ^8 Bantuan : • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. - Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Konvergensi Program dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem-APBD Pemberdayaan -Pendampingan -PLUT Bantuan Sosial : - Program Sembako/BPNT ■ Program Keluarga Harapan (PKH) Program Jaminan Sosial Keluarga - Program Bantuan Sosial Anak Terlantar di dalam Panti Program bantuan sosial Lanjut Usia Terlantar (JLU) Bantuan Sosial Orang dengan Kedisabilitasan (JSODK) - Bantuan BLT BBM Periindungan sosial bagi keluarga beresiko Stunting Program Sembako/BPNT Program Keluarga Harapan Program Indonesia Pintar Program Bantuan dan Asistensi Lansia Program Bantuan dan Asistensi Penyandang Disabiltias Jaminan Sosial: {fey ■ ■ -SSSSS" Produktivitas dan Inklusi Keuangan Akses Modal & Asuransi -KUR -UMi -Mekaar -Asuransi Tani, Ternak dan Nelayan ‘ DINAS 1 PERINDUSTIA NDAN PERDAGANG AN . Pengembangan Potensi -BUMDes -Inkubasi Bantuan : - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah Provinsi - Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota - Pemberian Makanan Tambahan bagi anak dan balita gizi buruk, stunting, dan kurang gizi |T 3. Pengurangan Kantong-Kantong Kemiskinan Bantuan Periindungan Sosial : - Bantuan Beras Program Periindungan Sosial ■ Penyediaan dan Penyaluran Pokok atau pangan lainnya < kebutuhan Provinsi - Fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. r DINAS ' KETAHANAN . PANGAN i Konvergensi Program dari 3 (Tiga) Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem - I I I I I I I I I I I I I I I I I I li. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN : PEMBERDAYAANSOSIAL J X F X r ,1 ■ 0 .X x. X F III. STRATEGI PENGURANGAN KANTONG KEMISKINAN : / J ■. ■ Logical framework (logframe) ini dikembangkan dari tiga (3) strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan kan tong-kan tongpenurunan kemiskinan. Tabel 4. Logical Framework 3 Strategi Pengentasan Kemiskinan CSR PUPR Bantuan : - Perbaikan Jalan Lingkungan - Rumah Nelayan Konvergensi Program dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem-APBD Bantuan : - Bantuan Perbaikan Jalan Kewenangan Provinsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Iriga&i dan Daerah Irigasi l.intas Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bantuan: - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasiyang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Usaha Kecil denganOrientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Bantuan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Somber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi DINAS UMKM Bantuan: - Program Penyediaan Air Minum - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya - Program Kotaku - Rehabilitasi social Rumah Tidak Layak Huni MENINGKATKAN PENDAPATAN PENGURANGAN KANTON KEMSIKtr DINAS 1 PERKIM . DINAS ESDM Bantuan : - Pemberian Bibit Kepada Petani, Ternak, dan Pakan Penjantinan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan Peningkatan Ketersediaan dan Multi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Bantuan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir - Bantuan Kapal Nelayan - Bantuan Alai tangkap nelayan - Diversifikasi produk perikanan Konvergensi Program dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem-APBD DINAS SOSIAL DINAS DPMD DINAS DP3AKKB ’ DINAS Kesehatan DINAS TENAGA KEWADAN TRANSMIGRA SI .■'■L DAN k PERIKANAN . Bantuan: ■ Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga dan Anak Terlantar - Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi \ i Lansia X Bantuan : - Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Bantuan : - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Bantuan : - Pelatihan dan Akses Pekerjaan, - Pelatihan Prakerja, Padat Karya, - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Bantuan : - Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli desa - Fasilitasi Kerja sama Antar desa kewenangan provinsi - Fasilitasi Kerjasam antar desa lintas kabupaten ■ Peningkatan Program BUMDES - Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat DINAS PERTANIAN Bantuan: - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ■-> ■> Meningkatnya Investasi > Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Meningkatnya Konektivitas wilayah I PENOAPATAN Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya Akses kebutuhan Pokok warga Miskin Meningkatnya Akses layanan Dasar warga Miskin Meningkatnya akses terhadap layanan dasar (fisik) PENGURANGAN KANTONG KEMSiKINAN Meningkatnya Lapangan Kerja Produktif Program Sembako/BPNT Operas! Pasar Murah Subsidi Bahan Makanan dan Logistik lainnya Bantuan BIT BBM Program Keluarga Harapan (PKH) Program Jaminan Sosial Keluarga Bantuan Beras Program Perlindungan Sosial Pemberian Makanan Tambahan bagi anakdan balita gizi buruk, stunting, dan kuranggizi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
24. 3.Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah Provinsi
25. 4.Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Bantuan Kapal Nelayan Bantuan Alat tangkap nelayan Fasilitas! Pengembangan Usahaekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli desa Peningkatan Program BUMDES Bantuan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Perbaikan Jalan lingktingan Rumah Nelayan Program Penyediaan Air Minum Program Bantuan Stirnulan Perumahan Swadaya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum berkernbang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Rehabilitasi social Rumah Tidak LayakHuni Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Progr am Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) H __ • Bantuan Perbaikan Jalan Kewenangan Provlns Program Kotaku Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air ------ -> Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dart Daerah Irigasi Lintas Daerah ' Kabupaten/Kota MENURUNKAN BEGAN PENGELUARAN Pelatihan dan Akses Pekerjaan, Pelatihan Prakerja, Padat Karya, i Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari ; Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Tabel 4.1 Logical Framework Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan di Provinis Banten dalam Aspek Tata Kelola. (sdm) (lnova$l) 3.3.2. Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi Investasi menjadi katalisator pada Pembangunan Nasional dan Daerah serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB Program Reformasi Birokrasi Tematikakan meningkat.pun peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). Pemerintah Daerah Provinsi Banten memilih tema peningkatan investasi untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan kepala daerah, atau kondisi urgent lain (potensi tinggi investasi daerah namun minim realisasi) yang menjadikan tema Peningkatan Investasi menjadi isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik. Berikut Tabel Penetapan Tema dan Target : 1 (I’engEunaan Tvknologl Informal!) Jumlah Swasta/NGO yang torllbat dalam pelaksanaan program komlikinan Jumlah SwaMa/NGO yang torllbat dalam polaksanaan program Mcnlnskatnya penanganan kowasan pcmuklmon kumuh Meningkatnya klnorja Ketohalan Jumlah Doktor/Dokt er Gigi, Tonaga * Keiohatan yang dlrekrut dan ditlngkalkan Doku men (Laporan) Haiti Koordlnan TKPKD Provinii dan Kabupten/K oto lo- Proyinil Doku men (laporan) Hasll Monitoring dan Evalunsl Program Penanggulan gan Kemiskinan yang bvrkualltas Data BNBAKK dan Data BNBA Individu ¥ Kelompok Masyarakat mlskln 4 Meningkatnya KttssjahtarsAn Mavyarnkat banton 1_______ (SOM) Jurnlah Pcnyuhih 1051Al tmgk/H Meningkatnya partisipasl swosta/NGO dulom rangka menurunkan angko kemlskrnan Meningkatnya klncrja TKPKO Provinsi Banten Meningkatnya klnerja SDM penyuluh sosUI Meningkatnya Tata Kelola Pongent osan Kemiskinan (Proves BIPMs)(SDM) (Perencanaan dan Penganggaran) Tepatnya sasaran Kelompok Masyarakat mlskln pcnerlma manfaat program kemiskinan Peningkatan Investasi 80,227 T 60 T 62 T2 Pada Tabel diatas untuk Tahun 2022 Realisasi Investasi di t Triwulan I 2022 Triwulan I 2023 Rp.10,23 T Total Rp.25,7TRp.9,86T| Rp.15,84 T Triwulan IV 2022 Rp.7,56 T Rp.15,91 T PMA -0,43 54,83 PMDN 30,42 42,48 Total 9,5 49,85 0 Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan investasi di Provinsi Banten, maka Reformasi Birokraasi Tematik Peningkatan Investasi mendorong untuk mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas kinerja PTSP. Base Line Target No. Tema 2022 2023 2024 Realisasi Q.o.Q Y.o.Y Meningkatnya Realisasi Investasi Jumlah realisasi Investasi Meningkat/lebih besar dari tahun sebelumnya Nilai investasi Triwulan I 2023 merupakan realisasi Investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Januari - Maret 2023) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi/BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN Rp. 25,7 Triliun atau 43% dari Target tahun 2023 Rp. 60 Triliun Jawa Timur Rp.30,0T Sulawesi Tengah Rp.29,8T Jawa Barat Rp.50,0T OKI Jakarta Rp.36,5 T Banten Rp.25,7 T Indikator o h«I.TENGAH| 0 '.IAYA KAYA'j' PERINGKAT REALIASI INVESTASI TRIWULAN I (JANUARI-MARET) TAHUN 2023 BERDASARKAN TINGKAT NASIONAL (PMA+PMDN) Provinsi Banten sebesar 80,227 T dari Target 2022 sebesar 60 T, atau meningkat sebesar 20,227 T. Kondisi Eksisting investasi di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel berikut ini : REALISASI INVESTASI TRIWULAN I (JANUARI-MARET) TAHUN 2023 PERBANDINGAN PERIODE YANG SAMA PADA TAHUN 2022 Penyerapan tenaga kerja 26.867 orang Sasaran Tematik Rp.6,92 T |B Total Rp. 17,1ST Total Rp.23,48 T g; Masalah Utama peningkatan Realisasi Investasi Daerah adalah : berusaha terhadap SOP masalahmelakukanSetelah Dalam Pelaksanaannya Peningkatan Investasi di Provinsi Banten ini tidak lepas dari Identifikasi masalahan, yaitu :
26. 1.Belum optimalnya tingkat kepatuhan pelaporan penanaman modal Proses pelayanan perizinan berusaha;
27. 2.Belum optimalnya kepatuhan perizinan berusaha terhadap SOP perizinan;
28. 3.Belum berkualitasnya informasi tentang peluang investasi;
29. 4.Promosi peluang investasi belum optimal;
30. 5.Regulasi daerah tentang penanaman modal dan periizinan perlu disesuaikan;
31. 6.Belum optimalnya integrasi sistem informasi penanaman modal dan perizinan. penguraian masalah selanjutnya merumuskan kerangka logis atas kondisi kondisi yang perlu diwujudkan untuk dapat meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Banten. Penetapan kinerja (log frame) lebih lengkap dapat dilihat dibawah ini :
32. 1.Rendahnya Kepatuhan Pelaporan Penanaman Modal Proses Pelayanan Perizinan berusaha;
33. 2.Rendahnya kepatuhan perizinan perizinan;
34. 3.Kurangnya informasi tentang peluang investasi;
35. 4.Belum optimalnya Promosi peluang investasi;
36. 5.Tidak sesuainya Regulasi daerah tentang penanaman modal dan periizinan;
37. 6.Tidak terintegrasinya sistem informasi penanaman modal dan perizinan. I rT 1 mengawalRencana aksi diperlukan sebagai acuan dalam membaginya ke dalam proses yangpencapaian sasaran dengan harus dilakukan secara konkret. Selanjutnya, rencana aksi tersebut dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan reformasi menentukan peran setiapbirokrasi tematik investasi dan untuk pihak perlu dilibatkan. Aspek tata kelola menjadi penentu dalam memilah intervensi pemerintah daerah dalam melaksanakan RB Tematik Peningkatan Investasi untuk mendukung peningkatan realisasi investasi. AdministrasiDigitalisasiPemerintahan3.3.3. Digitalisasi Pemerintahan Penanganan Stunting Dalam menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia ditemukan sejumlah kondisi yang masih menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting, yaitu buruknya kesehatan ibu dan anak, rendahnya mutu fasilitas kesehatan, pola hidup bersih sehat masyarakat yang masih rendah dan belum terintegrasinya sistem informasi penanganan stunting. Sebagai salah satu faktor strategis, pengintegrasian sistem informasi penanganan stunting dipandang perlu untuk segera diwujudkan. Data stunting yang akurat sebagai produk dari sistem informasi yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan oleh stakeholder. iii'si investasiknalitasi investasi [ _EZ Menyusun profil project ready to offer (Perencanaan dan Penganggara n) PENINGKATAN REALISASI INVESTASI Meningkatnya Realisasi Investasi Melaksanakan revisi tentang peraturan daerah, peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan urusan penanaman modal dan perizinan (Inovasi) Otpimalisa si Pengawasa n terpadu kegiatan penanama n modal (Pengawas Pembinaan kapasitas SDM pelayanan penanaman modal (SDM) I ... Bimbingan SDM Perijinan terkait teknis pelayanan perizinan berbasisi risiko (SDM) Meningkatnya kualitas infonnusi penanaman modal dan perizinan Mengintegra sikan sistem informasi penanaman modal (Penggunaa n Teknologi Informasi) Meningkatnya kepatultnn perizinan barusaha ierlwdap SOP perizinan layanan konsultasi perizinan OSS RBA danSIPEKA dan pengaduan layanan berusaha (Pengguna an Teknologi Informasi) Melaksanaka n promosi investasi secara langsung serta melalui berbagai media promosi (Penggunaan Teknologi Informasi) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten memilih tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik. Berikut Tabel Penetapan Tema dan Target : Prevalensi Stunting (%) 24,5% 19,25% 14%3 Pravelensi Stunting 1 39.47 34.01 37.8 29.4 2 KAB.LEBAK 40.19 32.96 27.3 26.2 3 KAB. TANGERANG 23.23 18.42 23.3 21.1 4 KAB. SERANG 32.04 39.43 27.2 26.4 5 KOTA TANGERANG 19.07 15.96 15.3 11.8 survey 6 KOTA CILEGON 23.32 29.08 20.6 19.1 7 KOTA SERANG 24.62 28.75 23.4 23.8 8 19.85 15.39 19.9 9 10 PROVINSI BANTEN 26.58 24.11 24.5 20 Berdasarkan Latar Belakang dan Prioritas Pembangunan 2023, Pemerintah Provinsi melakukanBanten Perencanaan Belanja Anggaran Tahun 2023 guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting. TargetBase Line Sasaran Tematik IndikatorNo. Tema 20232022 2024 2019 KAB/KOTA 2020NO Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting KOTA TANGERANG SELATAN KAB. PANDEGLANG Menurunnya angka Stunting di Provinsi Banten 2018 (Riskesdas) (SSGBI) Tidak ada 2021 2022 (SSGI) (SSGI) Provinsi Banten pada tahun 2019, berdasarkan SSGI sebesar 24,11%, KETERANGANOPD JUMLAH Selanjutnya Prioritas dan Arab Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 adalah : PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023 Daya Saing SDM 0 0 2 RKEKAP RENCANA BELANJA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTINGTAHUN 2023 Meningkatkan Kualitas dan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 • peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif ■ peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus • peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi ■ peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah ■ peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek ■ Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat • Peningkatan Sarana Prasaran Kesehatan ■ Peningkatan peran llntas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat • Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi ■ Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak • Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak ■ Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ■ Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi. Pemberdayaan Masyarakat desa dan daerah perbatasan ■ Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Desa • Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan ■ Peningkatan Pengembangan potensl Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga tingkat nasional Pembentukan karakter danjati dirl masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertanian DP3AKKB BAPPEDA DPMD Dinas Ketahanan Pangan DISKOMINFO SP Biro Pern Otda Dinas Pariwisata Dinas Kesehatan DLHK DISNAKERTRANS DISPERINDAG DPRKP Dinas UMKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Sosial ANGGARAN 629.004.100 44.964.044.000 1.086.380.400 9.816.022.480 2.087.736.000 974.400.000 75.930.000 8.385.268.800 3.005.450.000 517.627.400 55.000.000 3.850.000.000 220.277.744.143 4.187.213.900 6.600.000.000 455.000.000 427.496.271.599 451.142.000 168.715.500 4.000.000.000 739.082.950.322 € ■ Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender
i.Peningkatan Tingkat Partisipasi ' Angkatan Kerja ■ Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja tjy Peningkatan Pelayanan Sosial • Peningkatan Pemberdayaan dan Pemenuhan SPM Bidang Sosial jgj Peningkatan kualitas keluarga sejahtera ■ Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk A • . ■ Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat Prioritas Logical Framework J diatas, dibuat dalamStuntingTematik Penanganan Inovasi. Strategi Percepatan Penurunan Stunting L. PILAR 2 PILAR 3 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penangan Stunting di Provinis Banten dalam Aspek Tata Kelola berperan dalam mewujudkan optimalisasi penanganan stunting dengan pemanfaatan teknologi digital. Provinsi melaksanakanPemerintah Banten Reformasi Birokrasi Tematik ini dengan membangun sebuah aplikasi tersendiri, guna mendukung Penurunan Stunting secara Nasional tabun 2024 menurun menjadi 14%. !■■■■! >■■■■< SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT 1NDIKAT0R K1NERJA PREVALENSI STUNTING (19,25) LOKASI KAB/KOTA SE-BANTEN PENANGGUNG JAWAB ■ DINKES • DINAS SOSIAL ■ DINAS PERTANIAN • DINAS KETAHANAN PANGAN • DINAS PRKP • DINAS PENDIDIKAN ■ DP3AKB ■ DPMD • BAPPEDA PILAR 1 Peningkatan komitmen dan visi kepemimpin-an di kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa; Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PENANGANAN STUNTING Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penguatan dan pengemban gan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ■ Pembentukan Surat Keputusan Gubernur Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (SKTPPS) !• Verifikasi dan Evaluasi Renstra dan Renja 2023 Perangkat Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ■ Intervensi kelompok sasaran 1000 HPK • Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi ■ Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan ■ Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA ■ Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten • Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS ■ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa • Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam percepatan penurunan stunting. PENINGKATAN KUALITAS PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN • Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Banten • Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi di Provinsi Banten FOKUS PRIORITAS 2 TEMATIK PENANGANAN STUNTING ,;y ■ PILAR 4 .P pemanfaatan teknologi sebagaimana sesuai dengan Pilar ke 5 yaitu Penguatan dan Pengembangan Sistem, data, informasi, riset dan PENINGKATAN KUALITZ Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifikdan Intervensi Sensitif di K/L, Pemerintah Provinsi, , Pemerintah Kab/kota, dan Pemerintah Desa Angka inflasi (%) 2,75% - 3,00%3,00%-3,50%5,08%Pengendalian Inflasi4 IndikatorSasaran TematikTemaNo. 2024 Base Line 2022 Terkendalinya angka inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Perkembangan Inflasi di Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2021 -2023 cukup terjaga dan terkendali jika dibandingkan tabun ke tahun, namun pada 2022 laju inflasi mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh pandemi covid 19, berdasarkan trend harga komoditas pangan per 3 juni 2023, tercatat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, namun ketersediaan komoditas masih terjaga dan terkendali, seperti: bawang putih, cabai merah kriting, cabai rawit merah. Dalam struktur angka inflasi terdiri dari beberapa unsur; inti (core) inflasi, administrated price, volatile foods. Inti inflasi adalah komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten (persistent component) dalam pergerakannya dan dipengaruhi faktor fundamental. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi inti meliputi: Interaksi permintaan-penawaran. Administrated price adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang pergerakannya cenderung tetap (persisten). Sedangkan volatile food adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan Target 2023 3.3.4. Pengendalian Inflasi; Inflasi adalah Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara, atau bisa dikatakan suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediaan. Adanya perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 serta sesuai arahan Presiden bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus diarahkan agar berdampak pada pembangunan nasional yang mana salah satu sasaran yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten memilih tema Pengendalian Inflasi, isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik. Berikut Tabel Penetapan Tema dan Target : Tabel. Inflasi Y on Y INFLASI y on y Nasional 4 —— Banten 4 5 4 3 3 Nasional ^—Banten —Serang —— Cilegon —Tangerang 4, 6, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 6, 5, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 5, 5, 3, 4, 4 2, 2, 2, 2, —Tangerang 1, —Serang —Cilegon 4, 4, 6, 5, 4, 4, 4 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, JanFelMaApMejunJul4gtSe[£)kNo\DeslanFelMaApiVlei 2022 2023 seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun komoditas pangan internasional. Provinsi Banten dalam pengukuran struktur inflasi nasional, memiliki 4 (empat) daerah pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang. 4 (empat) Daerah yang menjadi Kota IHK, memiliki tingkat konsumsi masyarakatnya sangat tinggi dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, baik pertumbuhan investasi industri, pariwisata, pendidikan, bisnis, perdagangan dan jasa serta lain lainnya. Selain itu Wilayah Banten, memiliki sumber daya alam, yang dikelola untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, energy dan lain lain. Akan tetapi produksi terutama untuk beberapa komoditi sektor pertanian dan perkebunan belum mencukupi kebutuhan permintaan masyarakat rumah tangga, pemerintah maupun bisnis. Karenanya sebagai salah satu daerah konsumsi tertinggi, ketergantungan Provinsi Banten atas ketersediaan pasokan dari daerah atau wilayah sentra komoditi pertanian sangat tinggi atau pasokan dari importir untuk komoditi yang pengadaannya berbasis impor. 1,22BENSIN ROKOK KRETEK FILTER 0,23 SEWA RUMAH 0,22 ANGKUTAN ANTAR KOTA 0,21 BERAS 0,20 ANGKUTAN DALAM KOTA 0,12 UPAH ASISTEN RUMAH TANGGA 0,10 TELUR AYAM RAS 0,09 ROKOK PUTIH 0,09 TOMAT 0,07 BAWANG MERAH 0,04 SEWA RUMAH 0,03 TELUR AYAM RAS 0,03 UPAH ASISTEN RUMAH TANGGA 0,02 ROKOK KRETEK FILTER 0,02 BAWANG PUTIH 0,01 0,01PIR ANGGUR 0,01 0,01 PASTA GIG I 0,01 Andil Inflasi YoY, Mei 2023, Gabungan 3 Kota IHK W Andil Inflasi Bulan Mei 2023, Gabungan 3 Kota IHK s I POPOK BAYI SEKALI PAKAt/ DIAPERS Tabel. Inflasi Bulanan Provinsi Banten 1 2 3 BulanNo. No Identifikasi Masalah Berdasarkan Beta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 bahwa arah kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan di pemerintah daerah Provinsi Banten adalah dengan pendekatan 4K. Adapun Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, yaitu : Inflasi Bulanan di Provinsi Banten (Persen) 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Belum optimalnya kinerja TPID Provinsi Banten Belum Optimalnya Pemantauan Harga Bahan Pokok Belum optimalnya kinerja Satgas Pangan 0.48 0.23 0.12 0.58 0.09 Januari Februari Ma ret April Mei Juni Juli______ Agustus September Oktober November Desember Sumber : BPS Provinsi Banten 0.34 0.25 0.05 0.17 0.23 -0.17 0.03 0.13 -0.10 0.09 0.19 0.69 0.69 0.08 1.04 0.97 0.19 0.65 0.28 -0.16 1.12 -0.12 -0.10 0.45 Pengendalian inflasi merupakan salah satu alternatif Upaya yang ditujukan untuk pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan di daerahnya dari aspek tata Kelola pemerintahan. Pendekatan dilakukan melalui perbaikan perencanaan penganggaran, proses bisnis , SDM, IT, Inovasi dan pengawasan terhadap implementasi strategi 4K pengendalian inflasi di daerah. Dalam Pengendalian Inflasi Daerah khususnya sektor perdagangan, telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam Inflasi, yaitu : Tabel. Stategi dan Upaya Konkrit Pemerintah Provinsi Banten - 1 c. a. 2 b. 3 a. a. b. 4 c. d. e. KegiatanNo. Strategi Keterjangkauan Harga ________________ Melaksanakan Operasi Pasar Murahz_____________ _________________________________ Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2023 Melaksanakan Gerakan Nasional BBI dan BBWI Strategi Ketersediaan Pasokan_______________ _____________________ Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen Kerja sama dengan daerah penghasil Komoditi untuk kelancaran Pasokan___________________________________ Merealisasikan BTT____________ _______________________ Optimalisasi Peran PKK _______________________________ Strategi Kelancaran Distribusi___________ __________________________ Dukungan Transportasi dari APBD______________________ Strategi Komunikasi Efektif Sinergi Program dan Kerjasama TPID Provinsi Banten, TPID Kabupaten Kota dan FQRKOPINDA_____________________ Melaksanakan Sidak ke Pasar dan Distributor agar tidak men ah an Barang________ _____________________________ Apel Deklarasi Polisi RW______ _________________________ Pengendalian Inflasi di Kabupaten dan Kota______________ Penangkapan Pelaku Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Banten c. d. a. b. Tabel. Framework Pengendalian Inflasi 1 Gerakan Menanam Merealisasikan BTT >—> Optimalisasi Reran PKK 4* 3.3.5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah perlu meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal tersebut perlu dukungan semua pihak, terutama dari perangkat hukum yang bersifat wajib. Oleh karenanya, beberapa peraturan telah diterbitkan dan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri digunakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah berharap untuk Melaksanakan Operasi Pasar Murah Kerja sama dengan daerah penghasil Komoditi untuk kelancaran Pasokan Dukungan Transportasi dariAPBD Terkendalinya angka inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Ik: Angka inflasi (%) Pengendalian Inflasi > di Kabupaten dan Kota Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Melaksanakan Sidak ke Pasar dan Distributor agar tidak menahan Barang Optimalisasi pengawasan Satgas Pangan yang efektif dan “fisien (Pengawasan) _________ Terkendalinya Perekonomian Global yang Kondusif Ik: Nilal Tukar Rupiah Meningkatnya kinerja TPID Provinsi Banten iK: Persentase kinerja TPID Provinsi Banten Melaksanakan Gerakan Nasional BBI dan BBWI Terciptanya kondisi inflasi yang stabil berbasis kebijakan moneter yang berkualitas Ik: Jlndeks kualitas kebijakan bidang moneter Terkendalinya Laju Inflasi Ik: Angka Inflasi Optimalisasi penggunaan aplikasi tren harga komoditas pangan (inovasi, Penggunaan Teknologi Informasi, SDM) Terciptanya komponen bahan komoditas pangan strategis yang stabil (Volatile food) Ik: pengendalian Inflasi pangan daerah Meningkatnya pengawasan harga pangan di pasar iK: Persentase pengengalian harga pangan di pasar ---- ----ZZNi Meningkatnya kualitas aksesibilitas infromasi masyarakat terkait harga bahan pokok IK: Persentase pemanfaatan data harga bahan pokok Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kerja • TPID secara efektif dan efisien (Perencanaan dan Penganggaran) Optimalisasi penggunaan aplikasi sihbapok (sistem informasi harga bahan pokok) (Inovasi) ■ Apel Deklarasi Polisi r> RW Penangkapan Pelaku Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Realisasi Penyaluran > Bantuan Pangan Tahun 2023 Sinergi Program dan Kerjasama TPID L^J Provinsi Banten, TPID Kabupaten Kota dan FORKOPINDA Fasilitasi dukungan kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui sinergitas dengan FORKOPIMDA, SATGAS KETAHANAN PANGAN (POLDA Banten, Korem 064 Maulana Yusuf, KEJATI Banten, Bl Banten, PT.ABM, BPS, BULOG dan program TPID Kabupaten/Kota (Perencanaan dan Penganggaran) I _ Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengendalian Inflasi 43,00%42,00%41,03% Base Line IndikatorSasaran TematikTemaNo. 20242022 Realisasi PDNNo. Realisasi PDN i i Tabel. Target Dan Realisasi Pdn Tahun 2023 Berdasarkan Aplikasi Katalog !• Presentase (%) Target PDN /Komitmeii Presentase (%) Target PDN /Komitmeii R encana Umum Pengadaan (RUJP) i i t Implementasi Program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi industry nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Sedangkan, dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar. Tabel. Target Dan Realisasi Pdn Tahun 2022 Berdasarkan Aplikasi Siwas Bpkp ___________ 3______________ 2.399.113.571.811 ___________ 3______________ 2.352.781.936.903 s 41,40 s 18,70 _______ 2_______________________ 5.287.621.984.804,00 4 993.331.373.082 ____________4____________ 440.072.266.315 _______ 2_______________________ 5.601.861.754.530,00 5 [Penggunaan PDN _ Rencana Umum Fengadaan Meningkatnya penggunaan [Produk Dalam Negeri Target 2023 proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia. Adapun salah satu program penajaman Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Percepatan PDN ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 bahwa diwajibkan bagi seluruh komponen pemerintahan untuk melakukan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sebagai Berikut :
1. 1.Meningkatakan penggunaan produksi dalam negeri;
2. 2.Meningkatkan kesempatan kerja;
3. 3.Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkkan efisiensi industry sehingga mampu bersaing di pasar dunia;
4. 4.Penghematan devisa negara;
5. 5.Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah. Identifikasi Masalah P3DN
6. 1.Belum diterapkannya TKDN pada tahapan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten yang meliputi :
a.Perencanaan oleh PA/KPA;
b.Persiapan oleh PPK dan Pokja;
c.Tender oleh Pokja/PP dan Penyedia;
d.Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia;
e.Serah Terima oleh Penyedia dan PPK.
1. 2.SOP Layanan validasi TKDN;
2. 3.Belum optimalnya fasilitasi Sertifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar;
3. 4.Belum optimalnya koordinasi an tar OPD dalam pelaksanaan P3DN;
4. 5.SDM aparatur (PPK, PPTK, Pokja/PP) belum dilakukan pelatihan terkait perhitungan TKDN;
5. 6.Bussines Matching belum dilaksanakan. Tabel. Framework P3DN 1I I 1_ rz Optimalisas Opliinalisas 1 I Penyusunan rencana aksi merupakan penetapan aktivitas yang dilaksanakan untuk menyelesaikanperlu masalah utama sebagaimana yang telah diidentifikasikan dalam logical framework. Penyusunan rencana aksi harus mengacu pada logical framework yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan 6 (enam) aspek dalam tata kelola pemerintahan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan RB Tematik P3DN di Provinsi Banten. Dalam rangka melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi tahunan sebagaimana tercantum dalam uraian Peraturan Gubernur ini, baik mengenai Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General maupun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik ditindaklanjuti setiap tahun dengan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten. Meningkatnya kapasitas Tim TKDN (SDMI I EE Optimalisas Melaksanakan FGDTim Koordinasi P3DN OPD secara berkala Terlaksana nya FGD Tim Koordinasi P3DN OPD secara berkala Meningkatnya Pengelola PBJ yang Kompeten (SDM| Terlatihnya pegawai ASN dalam Penatausah aan Keuangan I’ersentase penggunaa n aplikasi plaza banten Terlaksana nya Evaluasi SE P.J. Gubernur tentang IJercepatan penanyanga n produk pada katalog elektronik lokal Provinsi Banten Optimalisas! pcnggunaan aplikasi e catalog Terselenggar anya sertifikasi TKDN bagi pelaku usaha/UMK M Pelatiban Perhitungan TKDN bagi Aparatur Pelatiban Kompetensi Pengadaan Ba rang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 penggunaa n aplikasi plaza banten implements si Surat Edaran Pj. Gubernur tentang percepatan penanyanga n produk pada katalog elektronik lokal Provinsi Meningkatnya pcnggunaan produk dalam negeri (Perencanatm dan Pcnganggaran, Proses Bisnis, Inovasi.Pengawasan, Pcnggunaan implements si Surat Edaran Pj. Sekretaris Dae rah Provinsi Banten tentang Percepatan Implementa si Catalog Elektronik Lokal dan Pemanfaata n Toko Daring Terselenggar itnya pelatiban Meningkatnya Penggunaan Produk | Dalam Negeri (P3DN) Ik: Realbasi Tranaaksi P3DN Terlaksana nya Evaluasi Pj. Sekretaris Dae rail Provinsi Banten tentang Percepatan Implementa si Catalog Elektronik Inkal dan Pemanfaata n Toko Daring Persentase penggunaan aplikasi e catalog Fasilitasi sertifikasi TKDN bagi pelaku usaha/UMK M Reformasi 4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan serta tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten.
6. 1.Merumuskan Road Map Pelaksanaan RB di lingkungan Instansi dan unit kerja;
7. 2.Menetapkan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif;
8. 3.Memberikan arahan dan pandangan mengenai subtansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi;
9. 4.Menetapkan program strategis pelaksanaan Birokrasi;
10. 5.Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten;
11. 6.Menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik;
12. 7.Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, anggaran dan Hasil Manfaatnya untuk Masyarakat. diDaerah ReformasiAksiRencana dalam kurun waktu 1.3. Tim Reformasi Birokrasi Tematik diDaerah dalam Aksi ReformasiRencana Lingkungan melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik;
13. 3.Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim berdasarkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
14. 4.Merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
15. 5.Mensinergikan pelaksanaan Birokrasi Tematik dengan kebijakan Pimpinan; 1.2. Tim Reformasi Birokrasi General Tim Reformasi Birokrasi General bertugas untuk :
16. 1.Menyusun rencana aksi untuk mendetailkan Kegiatan Utama yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi General instansi;
17. 2.Melakukan koordinasi dengan Perangkat Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi General;
18. 3.Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim berdasarkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General;
19. 4.Merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General;
20. 5.Mensinergikan pelaksanaan Birokrasi General dengan kebijakan Pimpinan;
21. 6.Menetapkan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Road Map Reformasi Birokrasi Nasional;
22. 7.Menetapkan target kegiatan utama inisiatif yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi;
23. 8.Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi General;
24. 9.Melaporkan hasil yang dilakukan triwulanan (per tiga bulan) kepada Gubernur Banten. Tim Reformasi Birokrasi Tematik bertugas untuk :
25. 1.Menyusun dan menetapkan Tema serta Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
26. 2.Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Perangkat Provinsi Banten dan
27. 2.Pelaksana pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten 2023-2026. Perangkat Daerah yang termasuk kedalam Tim tersebut berperan sebagai koordianator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan program dan rencana aksi, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Setiap perangkat daerah leading sector diminta untuk membuat rencana aksi tindak lanjut (RATE) pelaksanaan rencana aksi 1.4. Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi bertugas untuk :
28. 1.Mengukur ketercapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik;
29. 2.Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB General;
30. 3.Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut yang dilakukan berdasarkan Dokumen Rencana Aksi RB Tematik;
31. 4.Memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Rencana Aksi;
32. 5.Melakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan;
33. 6.Monitoring dan evaluasi dituangkan dalam Kertas Kerja;
34. 7.Melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan Tahunan kepada Gubernur Banten;
35. 8.Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Nasional paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.
36. 6.Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Tematik;
37. 7.Melaporkan hasil yang dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) kepada Gubernur Banten.
38. 5.Menjaga kesinambungan telahprogram-program yang
39. 3.Pelaksana pada Perangkat Daerah Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas atau Badan. Hal ini untuk memastikan bahwa rencana aksi reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di perangkat daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal perangkat daerah dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal di perangkat daerah dan dilaporkan kepada kepala perangkat daerah sebagai bahan tindaklanjut. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap perangkat daerah harus membentuk Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing perangkat daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ini adalah Merumuskan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah dan unit kerja di dalamnya. Dalam rencana aksi ini memuat:
40. 1.Rencana kerja tahunan reformasi birokrasi yang selaras dengan Road Map Provinsi Banten 2023-2026 dan sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu satrategis setiap perangkat daerah dan unit kerja;
41. 2.Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah; dan
42. 3.Agen perubahan (Reform the Reformers).
43. 4.Melaksanakan rencana aksi tahunan Reformasi Birokrasi dan programprogram prioritas di setiap perangkat daerah serta Unit kerja; yang akan dimonitor pelaksanaannya setiap triwulanan oleh Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab, serta melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diampunya paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Sekretaris Daerah Selaku Penanggung Jawab Tim. Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten 2022-2026 dibentuk dengan keputusan gubernur. 4.2 A. Monitoring Monitoring dilakukan saat kebijakan diterapkan dengan tujuan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan awal. Pendeteksian akan memberikan alternatif modifikasi tindakan yang hams diambil untuk mengurangi resiko yang lebih besar di kemudian hari. Di dalam melakukan monitoring diperlukan data dan informasi sebagai dasar yang diperoleh melalui beberapa metode sebagai berikut: Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Untuk memastikan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi diselenggarakan sesuai dengan rencana, dilakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Road Map Reformasi Birokrasi. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RB pada pemerintah provinsi banten berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik output (keluaran) maupun outcome (hasil). Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dilakukan secara tri wulanan oleh Inspektorat Daerah dengan tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik dan semesteran melalui forum monev antar Tim Reformasi General dan Tim reformasi Tematik Sedangkan, evaluasi dilakukan secara semesteran dan tahunan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh Sekretariat Tim pengelola reformasi Birokrasi provinsi Banten dengan mengkompilasi laporan hasil evaluasi dari Inspektorat daerah yang disampaikan kepada KPRBN dan TRBN dengan tembusan kepada TIRBN dan TPKRBN. Pengaturan mengenai evaluasi secara khusus akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB baru pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB. berkala terhadap instansi dan unit berjalan dengan baik;
44. 6.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kerjanya;
45. 7.Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders. Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal perangat daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama. b. c. Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: a.
46. 1.Dokumentasi. Data dan informasi diperoleh dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan;
47. 2.Survei. Tujuan survei adalah untuk menjaring data dari para stakeholders terutama kelompok sasaran;
48. 3.Observasi lapangan. Pengamatan dilakukan untuk mengamati data empiris di lapangan dan lebih meyankinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi survey;
49. 4.Wawancara. Pertanyaan diajukan kepada orang per orang;
50. 5.Campuran. Metode ini menggunakan lebih dari satu metode seperti perpaduan antara dokumentasi dan survei atau metode survei, wawancara, dan observasi;
51. 6.FGD. Untuk memperoleh data yang lebih valid dapat dilakukan focussed group discussion dengan para stakeholders. Di dalam FGD dapat dilakukan cross check data dan member checking. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam Rencana aksi Reformasi Birokrasi; Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah agar konsisten dengan Road Map daerah dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi; Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk: • Menilai kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap permasalahan pelaksanaan rencana aksi; • Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya. 1 preferensi / nilaimemuat a. b. c. d. e. telah tercapai dapat B. Evaluasi Evaluasi dilakukan saat suatu kebijakan telah diterapkan untuk menilai tingkat kinerja, efisiensi, dan tingkat keluaran. Selain itu, dampak kebijakan dan kemungkinan adanya penyimpangan dapat diketahui. Hasil evaluasi dapat menjadi masukan (input) bagi rencana aksi maupun kebijakan lain untuk masa mendatang. Pelaksanaan evaluasi harus mencakup indikator sebagai berikut: Efektivitas: apakah hasil yang diharapkan dari rencana aksi yang diinginkan telah tercapai;
52. 2.Kecukupan: seberapa jauh hasil yang memecahkan masalah;
53. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok sasaran berbeda;
54. 4.Responsivitas: apakah rencana aksi kelompok dan dapat memuaskan mereka;
55. 5.Ketepatan: apakah hasil rencana aksi yang dicapai bermanfaat. Evaluasi dilakukan melalui metode Single program before-after. Pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah rencana aksi diterapkan, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari perubahan kelompok sasaran; Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut: Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokasi yang dipimpin oleh kepala perangkat daerah, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis; Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh Kegiatan utama yang telah ditetapkan; Evaluasi Triwulan di tingkat Provinsi Banten, di lakukan oleh Inspektorat Daerah; Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Keluaran (output) Evaluasi Internal RB berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang didalamnya berisi catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RB internal. BirokrasiTabel 5.1 Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Reformasi bxfc* SPBE hnlikAl SAMPhthliMikuui SAKIP y.'inR tcfinlepiw Index FefcnciwuMn pcmbnugHOMi ra,?M.vm kciunyiMi <Ut| nrt Inddc pcnRdohnn A*d FkluibilrtM Kincrp Pegaum PcLiX^iiMnn Cute VnhK ASN frlAkvwin.in I'chyAn.ii puWik Pnm.i ioh , KoUbqttif, din Akuotabel rciivnkfktiuMti IlirolnAM aen{uitM Vw.tmen TjIffU AW >• •..Ti.Vtn- PcHRetiiAW Kcmwlaiwm fVntiighiiAii limticu hpiihwH Arfniuu*u.uj PaucnitlnhAii hH>riUts nktiuii hemden Liju Inllftu IVitopHuum hixhik Dntatn Ncgai I'rngtiiiaMn Kcmtsknian IViungltrtM Invralmi I nputeau AdminitlrMi Pancnnlahm hju liifhu k'ligKttuun hnduk iMlmn Negrri L KtTEIWKAN«n TANETKINtmANSAlKGlATANUTm TAKETUNEBA•1= SASARANHDIUTORUEAMA A PEWBAHANYANGEKOaiCAPAI IWIMTORAMWA REAUSASI UGIATAN Opiun AlunuMw kineip MapoMi Kincri» Cjpjun AkunuWH.Ti Kinap Ewluaii lnlaii.il iaiu>u i>ta pa«aul^Mii U|u inOaM________________ rax.au .iEm [xnffi'uiarin Prnduk ItU.nu nctai____________ MONITORING DAN EVALUASI RB TEMAT1K PEMERINTAH PROVINSIBANTEN BULAN JUNITAHUN 2023 IKKANAAEM IEGATAN Tiu0i.it iaipkwaiiMi nuurtil Sir.Megi AiNieklur SPBE CA|Mkii AkuntnbiiUH Kinajn tactKMiMn Kmcrja dan frngukutNi Kutetp (enuma Am I’tnpnlMan Kaniikfliaii_________ Rmama Am IViun^talm Rcncana Akw Ikplatau ArfnidUMi <«i 1‘niierwiLiJuu: Opmi BPK___________ brick PcngMiMt KcnangAn pckkMiuuin rcngtndatan b|u llitlvi _____________ elAMflua Ptnllalao RB ttmililt________
a.Stratefi Percepalao RB Temitili l.Renctfla Ak»l Pemhn[UMt> RB Tenatik Sumn 21 Badaya BirArul BerAKHLAK denpn ASM yaaf Protaiosal IBAumaAn Salem Kerja barn denpm model FkkMhblas b<iB ASJ!______________ yyill'H-r |<; uh.Uiiv________ !.» i • '.u______________ Sun»LEg>il«w.JMwilMLS0) SKM| Sunny KcpiiMan MasvivAiH I____________ W»wt» 3J‘.j ddtro«A SAwal_________ 'nfWMiagitwr iranjdm uu b ,C.p»i«g KabllatM Pot«p»Im____________________ _ ISuaran .1 Tuclptuy.T.ttRaW.PaaariiUtuDltlUIaut1 IvnydctluiiArai lluoluui dan hnuunn _ ifcibatan Pmiwnnal __________ _ fcualaan Jabalan Irmtawial __WuMan Tn <dob -utia_______ TammaaWarMMTuWAtlul________ Tentrniturun Ton biejriwdi unit lg;i_____ __nylwienuv SalT__________________ __ tanwrari NnpWiM Tottdotn mnialj: MlUunua TmtunmUn wnrunn [gjainr uidir >a> Ud.inphodukltal.Mi WARTU T2 H ry ifulaluMMa Peallalaa M GMtRAL__________________ ' i . ■ l ! ' i I i I i i . a Cap.l.a Saurin 8ttale(H_______ Saurin .1: TtrcipUayi Till Ktlota PraertnUhM DIjIUI yinf Uoub, Kolalmtlt. daa SkuaUbil MakMiw.ui Aniicktur SPBENmIumI WAIOU KEN0AIAHAM3ATAM piogroa pcIAmiuvui Pcngtnlaw) kcDtakinandi ____Lhr.lcn HitnW) UifMvaii kcpSMi _____L_ jumlfth I'tkiku inaha y.nig maidipik.in [daynnati (ritaian bauaaha mdahu Mdem paianan bcruaalw kih.mi ririko terinicpMi accnra ekklrotuk uinlen dokmnen/ rkxmnu idiMtig uMsinsi yimg icady io ____(41n _________ ______ Mil mp urn 1 rndeki SPUE tnig ^L_ dtercksL ■. .. i .ini Hlllp n.li I : • 1 r . «• : I I ’ , 1 1 MIT pjtf rd_____________ kcbcihAMkin frtnbangunanZI Matutil.™ SPIP___________ TlndA Lannit IAPOR_______ In tck hn,ili!.^ Kcbnakan Imlck idetuiaM lluknm liilrks Pcn^.TU Kc.Msip.m • ■ ■ ■ IimIA Tata kckln Pciig?<t.inri Sawan 2 : Budaya Birokraal BwAKHLAK denpa ASK yang Profaioaal , f I | I’ r I , | ' ’ Sittem I’cnikLiivan Termlepau ASH_________________ kriA Profamid ASN_______ lixIrJt Mai»tilan /kcpaluhMi nplanenlAa telnilincn pq*i*ai ASH_________________ Irxicfc Tata kekda manajrmen ASH I kcbqAmi patgdohan kincria pcgiwiu ASH________ Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan disiplin pegawai dan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat substansial maupun prosedural. Berbagai kemajuan dan capaian yang telah diraih bukan menjadi sasaran akhir, namun sebagai penyemangat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan dilaksanakan. Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus berubah menjadi sebuah organisasi yang dinamis dan aktif untuk melakukan perubahan positif untuk menyikapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, sasaran Reformasi Birokrasi yang diharapkan akan dapat tercapai. Pemerintah Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh perangkat daerah, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Provinsi Banten. diBirokrasi menuntut Daerah Provinsi Banten hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja baik peningkatan kualitas kinerja maupun tingkat disiplin pegawai yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun hubungan dengan Reformasi Kabupaten/kota Sebagai mana Penyerahan urusan pemerintahan yang sebagian besar diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota pemerintah untuk memastikan bahwa kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan posisi Gubernur selaku kepala daerah provinsi sekaligus berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK (Norma, Standar, Prosedir dan Kriteria) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis. Demikian, perubahan Road Map ini disusun agar dapat digunakan untuk menyelaraskan pencapaian program reformasi birokrasi di tingkat nasional dengan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Banten serta diharapkan dengan adanya Road Map reformasi Pj.GUBERNUR BANTEN, TTD AL MUKTABAR Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BIRO HUKUM, Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan masyarakat umum. HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…