DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Ruang Lingkup; Bab lll Klasifikasi BHPP; Bab lV proposi dan Alokasi BHPP; Bab V Perhitungan BHPP; Bab Vl Penetapan dan Penyaluran BHPP; Bab Vll Penggunaan BHPP; Bab Vlll Ketentuan Peralihan; Bab lX ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023, perlu pengaturan mengenai tata cara bagi hasil pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 107);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan mengeluarkan.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8.Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
14.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
16.Bagi Hasil Pajak Provinsi selanjutnya disingkat BHPP adalah hasil penerimaan Pajak Daerah yang sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengalokasian BHPP.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dengan tujuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pengalokasian BHPP.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.klasifikasi BHPP;
b.proporsi dan alokasi BHPP;
c.perhitungan BHPP;
d.mekanisme penetapan dan penyaluran BHPP;
e.penggunaan BHPP; dan
f.pendelegasian wewenang.

BAB III

KLASIFIKASI BHPP

Pasal 4

BHPP diklasifikasikan sebagai berikut:

a.BHPP tahun berkenaan;
b.penyesuaian BHPP; dan
c.BHPP atas pelampauan.

Pasal 5

(1)BHPP tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu BHPP dari Pajak Provinsi pada tahun anggaran berkenaan.
(2)Penyesuaian BHPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu selisih kurang/lebih BHPP dari tahun berkenaan dan/atau tahun anggaran sebelumnya.
(3)BHPP atas pelampauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu BHPP dari pelampauan target penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV

PROPORSI DAN ALOKASI BHPP

Pasal 6

(1)Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota.
(2)Jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan Bapenda pada periode bulan sebelumnya.
(3)hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar:
1. a.50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan yang masuk dalam RKUD, jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; dan
2. b.80% (delapan puluh persen) dari realisasi penerimaan PAP yang masuk dalam RKUD, jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
(4)Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari realisasi penerimaan Pajak Rokok yang masuk dalam RKUD.
(5)Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota.
(6)Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data jumlah penduduk semester sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Alokasi BHPP untuk setiap kabupaten/kota pada setiap jenis Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah APBD dan perubahan APBD tahun berkenaan diundangkan.
(3)Alokasi BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BHPP tahun berkenaan merupakan alokasi sementara.
(4)Alokasi penyesuaian BHPP dan alokasi BHPP atas pelampauan merupakan alokasi definitif hasil perhitungan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran.
(5)Alokasi BHPP tahun berkenaan dan alokasi penyesuaian BHPP, dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
(6)Alokasi BHPP atas pelampauan tahun sebelumnya dianggarkan dalam perubahan APBD tahun berkenaan atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran.
(7)Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului APBD Provinsi, penganggaran penerimaan BHPP didasarkan pada alokasi BHPP tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi BHPP.

BAB V

PERHITUNGAN BHPP

Pasal 8

(1)Bapenda menyampaikan laporan penerimaan PBBKB dan PAP kepada BPKAD.
(2)BPKAD dan Bapenda melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBBKB dan PAP sebagai dasar penetapan alokasi BHPP.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
(4)Berdasarkan surat pemberitahuan penyetoran Pajak Rokok dari kementerian keuangan, Bapenda melakukan perhitungan BHPP dan menyampaikan kepada BPKAD.

Pasal 9

(1)Perhitungan BHPP Tahun Berkenaan untuk PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya.
(2)Perhitungan BHPP tahun berkenaan untuk Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan setelah diterimanya Pajak Rokok pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Perhitungan Penyesuaian BHPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan berdasarkan hasil penerimaan pajak tahun berkenaan dan/atau tahun sebelumnya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024