DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.asas penerimaan peserta didik baru;3.prosedur dan mekanisme penerimaan peserta didik baru;4.pembiayaan;5.penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru ;6.ketentuan lain lain;7.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri Tahun Pelajaran 2017/2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tantang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
11.Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
18.Peraturan Gubernur Banten Nompr 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 74). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Banten.
5.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
9.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat setara Sekolah Menengah Pertama.
10.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat setara Sekolah Menengah Pertama.
11.Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SKh atau SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak- Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
12.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Penerimaan Peserta Didik Baru Secara On Line adalah penerimaan peserta didik baru melalui media internet.
14.Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Off Line adalah penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan media internet atau manual.
15.Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
16.Nilai Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut Nilai US adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
17.Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan menengah.
18.Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/MTs dan memuat nilai-nilai ujian nasional yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
19.ljazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.
20.Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs.
21.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24.Calon Peserta Didik Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil Ujian Sekolah dan/atau nilai hasil UN sebagai dasar utama seleksi.
25.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
26.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
27.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di Daerah Provinsi.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di daerah Provinsi usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
2. b.memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Daerah Provinsi.

BAB II

ASAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK dan SKh berasaskan:

a.objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
c.akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
d.berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membeda- bedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

(1)Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi:
1. a.akademis; dan
2. b.non akademis.
(2)Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemeringkatan terhadap:
1. a.nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA dan SKh;
2. b.hasil pembobotan nilai UN pada mata pelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas program keahlian dan hasil tes potensi akademik serta hasil tes khusus untuk SMK.
(3)Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas jalur prestasi/bakat istimewa, dan peserta didik afirmasi.
(4)Seleksi melalui jalur prestasi dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemeringkatan dan/atau pembobotan terhadap penghargaan dan/atau sertifikat.
(5)Seleksi melalui jalur afirmasi berupa siswa tidak mampu secara ekonomi atau warga dengan Perjanjian Kerjasama/MoU, atau warga yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur tersendiri dalam pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Penerimaan peserta didik baru menggunakan fasilitas sistem penerimaan peserta didik baru secara off line dan/atau on line.
(2)Dalam hal pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas dan/atau SMA, SMK dan SKh, maka penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)SMA, SMK dan SKh mengajukan daya tampung/jumlah peserta didik yang akan diterima.
(2)Daya tampung/jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum.

Pasal 8

(1)Calon peserta didik pada SMA, SMK dan SKh Negeri dapat menggunakan jalur akademis atau non akademis.
(2)Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan memilih 2 (dua) SMA, SMK dan SKh Negeri dengan urutan pilihan pertama dan kedua.
(3)Khusus seleksi peserta yang datang dari luar negeri atau dengan menggunakan sistem pendidikan luar negeri untuk SMA, SMK dan Sekolah Khusus diatur secara khusus dalam pedoman penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK Negeri menggunakan jalur akademis atau non akademis dan tes khusus sesuai paket kompetensi yang dipilih.
(2)Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan memilih 2 (dua) SMK Negeri dengan pemilihan program keahlian yang sama.
(3)Calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) program keahlian pada 1 (satu) bidang keahlian, dalam 1 (satu) SMK Negeri.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK dan SKh Negeri, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dan Anggaran yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…