DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan; 4. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor3);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 9);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi BantenTahun 2018 Nomor 1);
13.Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN2019.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan antar Dokumen 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika Dokumen RKPD BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB VIII PENUTUP

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud dijadikan sebagai :
1. a.Pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun R e nja-PD Tahun 2019; dan
2. b.Landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
(2)RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi Perangkat Daerah. BABII RUANG LINGKUP Pasal 3
(1)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
1. a.Rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. b.program prioritas pembangunan daerah; dan
3. c.rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
4. d.Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
6. f.Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. g.Bab VII Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
8. h.Bab VIII Penutup.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 Juni 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 28 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 21 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 Sebagai Penjabaran dari RPJMD 2017-2022, Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 diarahkan untuk mencapai Visi “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berakhlaqul Karimah” yang ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1.Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
2.Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3.Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4.Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; dan
5.Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN serta penerapan SPM yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional. Sesuai Permendagri tersebut diatas, untuk tahapan penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD, RKP, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD yang mencakup:
1.Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2.Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
3.Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
4.Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5.Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
6.Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7.Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8.Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9.Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10.Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
11.Perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Dalam Rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disampaikan secara tertulis kepada BAPPEDA. Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar berikut ini: Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi Banten Sampai dengan Penyusunan APBD Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2019, yaitu “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi” tentunya tema ini telah selaras dengan tema RKP Tahun 2019, yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Berdasarkan tema RKPD tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:
1.Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan, melalui :

a.Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan money follow program prioritas;
b.Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c.Peningkatan kompetensi aparatur;
d.Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e.Intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
1. 2.Pembangunan infrastruktur wilayah, melalui :
a.Pembangunan Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi;
b.Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk Membuka Jalur Isolasi dan Membuka Interkoneksi antar Wilayah;
c.Pembangunan Sport Centre (Multiyears);
d.Penataan Kawasan Kesultanan Banten;
e.Pemenuhan Elektrifikasi (listrik desa);
f.Pembangunan/Normalisasi Sungai dan Waduk;
g.Pembangunan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
h.Pembangunan TPST Regional;
i.Penataan Kawasan Kumuh;
j.Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU);
k.Pembangunan dan Pemeliharaan PJU; dan
l.Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan jalan.
1. 3.Pembangunan Pendidikan, melalui :
a.Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) SMA, SMK DAN Sekolah Khusus;
b.Rehabilitasi sekolah dengan kondisi rusak berat;
c.Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA);
d.Peningkatan mutu pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Khusus; dan
e.Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
1. 4.Pembangunan Kesehatan, melalui:
a.Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin;
b.Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat;
c.Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan;
d.Rekutmen dokter/dokter gigi dan Tenaga kesehatan strategis lainnya;
e.Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan buffer stock Provinsi;
f.Pengendalian penyakit menular;
g.Pengendalian peredaran obat dan makanan;
h.Pengembangan Rumah Sakit Malingping;
i.Pengembagan RSUD Banten Sebagai RS. Rujukan regional.
1. 5.Pembangunan Ekonomi, melalui:
a.Peningkatan produksi pertanian;
b.Peningkatan produksi perikanan;
c.Penataan destinasi wisata;
d.Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi;
e.Peningkatan akses modal dan pasar untuk Koperasi, indutri kecil dan ekonomi kreatif;
f.Peningkatan Pelayanan perijinan bagi investor;
g.Peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja;
h.Pengawasan dan Penempatan Ketenagakerjaan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:
a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
g.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun…. Nomor…);
j.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
k.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
l.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
m.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70); 1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA Perangkat Daerah. RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. 1.4 Maksud dan Tujuan RKPD Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2019 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan SKPKD Tahun Anggaran 2019 sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Banten yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan RPJMD yang antara lain sebagai berikut:
1. 1.Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. 2.Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2019 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. 3.Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2019;
4. 4.Sebagai acuan semua Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Provinsi Banten dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten;
5. 5.Sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD). 1.5 Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
6. 1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara geografis wilayah Provinsi Banten seluas 9.662,92 km2 dengan batas wilayah Provinsi Banten adalah: a) Sebelah Utara dengan Laut Jawa; b) Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat; c) Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; dan d) Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung. Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor andalan pengembangan ekonomi nasional. Selain itu, wilayah maritim Banten dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia. Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat) daerah otonom Kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang serta 4 (empat) daerah otonom Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan). Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah utara melingkar menuju Selat Sunda di sebelah barat. Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin muson dan gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,70C-32,90C, dengan kelembaban udara bervariasi antara 79%-87%. Jumlah hari dan curah hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 206 hari dan 3.573 mm.
7. 2.Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008- 2028, di wilayah Provinsi Banten terdapat beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) antara lain, KSN Selat Sunda, KSN Ujung Kulon, KSN JABODETABEKJUR, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, serta terdapat 21 Kawasan Industri di wilayah Provinsi Banten dengan produk manufaktur unggulan : Baja, Petrokimia, Alas kaki, Elektronik, Semen dan Makanan, yang didukung oleh keberadaan beberapa pusat perdagangan tradisional dan modern, infrastruktur dan simpul transportasi meliputi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Tol Jakarta–Merak, Jalan Tol Serpong– Jakarta–Purbaleunyi, Kereta Api Jakarta–Merak. Terdapat 39 Lokasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini: Gambar 2.1 Peta Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Banten
8. 3.Wilayah Rawan Bencana Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Provinsi Banten yang teridentifikasi, antara lain:
a.Wilayah Rawan Banjir Daerah rawan banjir di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten/Kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut: 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Cibeber, Cilegon, Purwakarta, dan Grogol; 2) Kota Serang meliputi Kecamatan Kasemen, Cipocokjaya, Serang, dan Walantaka; 3) Kota Tangerang meliputi Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Batuceper, Ciledug, Jatiuwung, Benda, Karawaci, Cibodas, Periuk, Neglasari, Pinang, Karangtengah, dan Larangan; 4) Kota Tangerang Selatan meliputi Kecamatan Serpong, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren; 5) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Malingping, Banjarsari, Cimarga, Rangkasbitung, dan Cibadak; 6) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Labuan, Pagelaran, Cikedal, Perdana, Patia, Sukaresmi, Panimbang, Pagelaran, Sumur, dan Carita; 7) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, Puloampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Tunjungteja, Cikeusal, Pamarayan, Anyer, dan Cinangka.
b.Wilayah Rawan Longsor Daerah rawan longsor di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten/kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut: 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Pulomerak dan Purwakarta; 2) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Cikeusal; 3) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibeber, dan Bayah; 4) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Pandeglang, Cadasari, dan Mandalawangi.
c.Tsunami Daerah rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Utara, Barat, sampai Selatan Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya lokasi rawan bencana tsunami di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini: Gambar 2.2 Peta Daerah Rawan Gempa dan Tsunami di Banten
1. 4.Demografi Kondisi Demografi Banten secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Penduduk Banten tahun 2017 mencapai 12.448.160 jiwa, Banten menduduki Peringkat ke-5 Nasional, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.01 persen menurun sebesar 0.06% bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2015-2017 Kab/Kota 2015 2016 2017 Kabupaten Pandeglang 1.194.911 1.200.512 1.205.203 Kabupaten Lebak 1.269.812 1.279.412 1.288.103 Kabupaten Tangerang 3.370.594 3.477.495 3.584.770 Kabupaten Serang 1.474.301 1.484.502 1.493.591 Kota Tangerang 2.047.105 2.093.706 2.139.891 Kota Cilegon 412.106 418.705 425.103 Kota Serang 643.205 655.004 666.600 Kota Tangsel 1.543.209 1.593.812 1.644.899 Provinsi Banten 11.955.243 12.203.148 12.448.160 Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018 Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2017 Kab/Kota Jumlah Penduduk 2015 2016 2017 Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah Kabupaten Pandeglang 610.412 584.499 1.194.911 613.108 587.404 1.200.512 615.297 589.906 1.205.203 Kabupaten Lebak 650.912 618.900 1.269.812 655.607 623.805 1.279.412 659.796 628.307 1.288.103 Kabupaten Tangerang 1.724.915 1.645.679 3.370.594 1.779.102 1.698.393 3.477.495 1.833.470 1.751.300 3.584.770 Kabupaten Serang 747.808 726.493 1.474.301 752.703 731.799 1.484.502 757.089 736.502 1.493.591 Kota Tangerang 1.045.113 1.001.992 2.047.105 1.068.606 1.025.100 2.093.706 1.091.787 1.048.104 2.139.891 Kota Cilegon 210.505 201.601 412.106 213.803 204.902 418.705 217.000 208.103 425.103 Kota Serang 329.806 313.399 643.205 335.803 319.201 655.004 341.597 325.003 666.600 Kota Tangsel 777.713 765.496 1.543.209 802.908 790.904 1.593.812 828.392 816.507 1.644.899 Provinsi Banten 6.097.184 5.858.059 11.955.243 6.221.640 5.981.508 12.203.148 6.344.428 6.103.732 12.448.160 Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2015-2017 Kab/Kota 2015 2016 2017 Kabupaten Pandeglang 0,55 0,47 0,39 Kabupaten Lebak 0,83 0,76 0,68 Kabupaten Tangerang 3,24 3,17 3,08 Kabupaten Serang 0,77 0,69 0,61 Kota Tangerang 2,36 2,28 2,21 Kota Cilegon 1,68 1,60 1,53 Kota Serang 1,92 1,83 1,77 Kota Tangsel 3,36 3,28 3,21 Provinsi Banten 2,14 2,07 2,01 Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018 Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98 Km² (14% dari luas wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun 2017 dihuni oleh sekitar 57,98% dari jumlah penduduk Banten meningkat 4.78% jika dibandingkan pada tahun
2. 2016.Sedangkan 42,02% penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 13.008 jiwa per km2. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 375 jiwa per km2. Berarti, Kota Tangerang hampir 35 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Berdasarkan data Sosial Ekonomi BPS Provinsi Banten, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada Tahun 2017, sebagaimana grafik dan tabel di bawah ini. Tabel 2.4 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Banten Tahun 2017 No. Kab/Kota Jumlah (ribu) Persentase 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 676 13,31
3. 2.Pertambangan dan Penggalian 37 0,74
4. 3.Industri 1.246 24,54
5. 4.Listrik, Gas dan Air Minum 21 0,41
6. 5.Konstruksi 286 5,62 6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 1.204 23,71 7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 375 7,38 8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Js Perusahaan 333 6,56 9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 900 17,73 Total 5.077 100,00 Sumber : BPS Provinsi Banten 2017 Adapun rincian penduduk berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2017 sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini: Tabel 2.5 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2015 - 2017 No Jenis Kegiatan Utama Satuan Tahun Agst 2015 Agst 2016 Agst 2017 1 Angkatan Kerja Juta Orang 5,33 5,59 5,60
a.Bekerja Juta Orang 4,83 5,09 5,08
b.Pengangguran Terbuka Juta Orang 0,51 0,50 0,52 2 Bukan Angkatan Kerja Juta Orang 3,24 3,19 3,38 3 Penduduk Usia Kerja Juta Orang 8,57 8,78 8,98 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 62,24 63,66 62,32 No Jenis Kegiatan Utama Satuan Tahun Agst 2015 Agst 2016 Agst 2017 5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 9,55 8,92 9,28 Sumber : BPS Provinsi Banten 2017 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. 1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, indeks gini ratio, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, dan lain-lain. LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada tahun 2017 sebagaimana pada Tabel berikut ini: Tabel 2.6 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013 - 2017 (Persen) Kab/Kota TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017* Kabupaten Pandeglang 4,72 4,93 5,96 5,49 5,64 Kabupaten Lebak 6,30 5,83 5,80 5,70 5,85 Kabupaten Tangerang 6,41 5,37 5,36 5,32 5,87 Kabupaten Serang 6,04 5,39 5,02 5,00 5,52 Kota Tangerang 6,52 5,15 5,37 5,30 5,84 Kota Cilegon 6,69 4,62 4,78 5,05 5,57 Kota Serang 7,30 6,86 6,29 6,22 6,73 Kota Tangerang Selatan 8,75 8,05 7,20 6,98 7,55 Provinsi Banten 6,67 5,51 5,45 5,28 5,71 Indonesia 5,56 5,01 4,88 5,03 5,07 Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2017 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2013 – 2017, sebagaimana grafik di bawah ini: Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2013 – 2017 Sumber : BPS Provinsi Banten, BDA Provinsi Banten Tahun 2017. LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut: Tabel 2.8 Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Banten Tahun 2015-2017 (%) NO KELOMPOK PENGELUARAN 2015 2016 2017 1 Bahan Makanan 3,82 6,93 1,13 2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 8,18 5,07 5,53 3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 4,56 0,97 5,21 4 Sandang 1,90 1,70 2,26 5 Kesehatan 12,78 2,86 3,31 6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 6,05 2,21 6,51 7 Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -2,20 -1,92 3,67 Umum 4,29 2,94 3,98 Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2017 PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut: 6,67 5,51 5,45 5,28 5,715,56 5,01 4,88 5,03 5,07 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 2013 2014 2015 2016 2017 Provinsi Banten Indonesia Tabel 2.9 PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Triliun Rp) Sumber: BPS Provinsi Banten No.12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018 Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha (Persen) Sumber: BPS Provinsi Banten No.12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018
2. 2.Fokus Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari IPM. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Ratarata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Dengan paritas daya beli dihitung menurut harga-harga yang berlaku di Provinsi Banten, sehingga nilai Pengeluaran per kapita disesuaikan ini memiliki keterbandingan dengan daerah lainnya. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.
a.Perkembangan IPM Banten 2010-2017 Perkembangan IPM di Provinsi Banten 2010-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut: Tabel 2.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Banten Tahun 2010–2017 Sumber: BPS Provinsi Banten No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018 Secara umum pembangunan manusia Banten selama tujuh tahun terakhir ini, terus mengalami kemajuan. Dimana, IPM Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 71,42 pada tahun 2017 menjadikan Banten menduduki peringkat 8 Nasional. Hanya saja, pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada tahun 2017 ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 1). Selain itu, status pembangunan manusianya masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi” (70≤IPM<80).
b.Pencapaian Kapabilitas Manusia Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Banten Menurut Komponen Tahun 2010–2017 Sumber: BPS Provinsi Banten No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018
c.Pencapaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun 2017 terlihat cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi menjadi milik Kota Tangerang Selatan (80,84) dan terendah untuk Kabupaten Lebak (62,95). Kota Tangerang Selatan juga menjadi pemilik nilai tertinggi untuk setiap dimensi/komponen pembentuk IPM, sedangkan nilai terendah diduduki secara bergantian oleh Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, seperti ditampilkan pada tabel 2.15 dibawah ini: Tabel 2.13 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Banten Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016–2017 Sumber: BPS Provinsi Banten No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018 Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 64,04 tahun (Kabupaten Pandeglang) hingga 72,16 tahun (Kota Tangerang Selatan). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,92 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 14,39 tahun (Kota Tangerang Selatan), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 6,20 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 11,77 tahun (Kota Tangerang Selatan). Adapun, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di berkisar antara 8,4 juta rupiah per tahun (Kabupaten Pandeglang) hingga 15,3 juta rupiah per tahun (Kota Tangerang Selatan). Selain dari sisi pencapaian, variasi juga terlihat dari kecepatan atau pertumbuhan IPM nya. Tercatat, Kota Tangerang Selatan tumbuh 0,91 persen, sehingga menjadi daerah yang pembangunan manusianya pada tahun 2017 mengalami kemajuan paling pesat. Kemajuannya itu didorong oleh cepatnya perbaikan pada dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Sementara yang paling lambat adalah Kota Tangerang, yang lebih banyak dipengaruhi oleh lambatnya perbaikan pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan.
d.Perbandingan Regional Pencapaian pembangunan manusia Banten selama setahun terakhir ini masih lebih baik dibandingkan DKI Jakarta. Kondisi yang demikian ditandai oleh pertumbuhan angka IPM nya yang menempati urutan kelima di Jawa. Hanya saja, kecepatannya itu ternyata masih di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 0,90 persen. Namun demikian, besaran angka dan peringkat IPM Banten, hanya kalah dari DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Betapapun juga, bila besaran angka dan peringkat IPM Banten tidak ingin dilampaui oleh provinsi lain, harus dilakukan perbaikan pada beberapa dimensi/komponen pembentuk. Pertama, capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat harus diperbaiki kembali. Hal ini karena, capaiannya bukan saja berada pada peringkat terbawah di Jawa, bahkan masih lebih rendah dari rata-rata Nasional. Kedua, capaian pada dimensi pengetahuan, khususnya pada komponen Harapan Lama Sekolah, harus terus ditingkatkan. Hal ini karena dalam jangka panjang, capaiannya tersebut dapat mempengaruhi capaian komponen Ratarata Lama Sekolah. Capaian Harapan Lama Sekolah Banten sendiri masih berada di peringkat keempat dan lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional. Dengan demikian, dalam jangka panjang terbuka peluang, terutama bagi Jawa Barat untuk meninggalkan Banten. Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Regional se Jawa Menurut Komponen Tahun 2017 Sumber: BPS Provinsi Banten No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan pemerintahan daerah. Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada:
1. 1.Urusan Wajib Pendidikan Kualitas penduduk Banten sendiri sepanjang periode 2013-2015 meningkat cukup pesat. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), hingga mencapai 8,3 tahun dan 5,8% pada tahun 2015. Bahkan, kualitas penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Nasional, yang memiliki RLS dan APT hanya 7,8 tahun dan 5,6%. Kualitas penduduk Banten yang meningkat ternyata didorong oleh semakin luasnya akses penduduk terhadap pendidikan. Hal ini ditandai oleh angka partisipasi sekolah (APS) untuk berbagai kelompok usia yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, masih rendahnya APS kelompok usia 16-18 tahun, harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang hanya 66,73 persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk Banten usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2015 tidak bersekolah lagi.
2. 2.Urusan Wajib Kesehatan Capaian Banten dalam bidang kesehatan dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kondisi ini terlihat dari Angka harapan hidup (AHH) yang terus meningkat hingga mencapai 69,4 tahun pada tahun 2015. Hanya saja, angka kesakitan yang diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, pada periode yang sama juga meningkat hingga menjadi 30,3 persen. Selain itu, rata-rata lama sakit dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan juga naik dari 4,9 hari menjadi 5,6 hari. Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: a) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas, dan balai pengobatan; b) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan, dan apoteker; c) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Tercatat, jumlah sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 88 unit dan 233 unit. Kedua sarana kesehatan tersebut secara total didukung oleh 4.439 dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis, serta 4.949 bidan dan 8.072 perawat.
3. 3.Urusan Wajib Perumahan Berdasarkan data yang ada, sekitar 81% rumah tangga di Banten pada tahun 2015 ini sudah menempati rumah milik sendiri. Artinya, kepemilikan rumah oleh rumah tangga sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (77,48% pada tahun 2013 dan 77,96% pada tahun 2015). Namun, luas rumah yang baru ditempati kebanyakan justru lebih sempit. Kondisi yang demikian setidaknya tercermin dari naiknya persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita maksimal tujuh meter persegi. Kondisi fisik rumah yang ditempati pada tahun 2015 terlihat banyak mengalami perbaikan. Hal ini diketahui dari bertambahnya persentase rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah dan berdinding dari tembok. Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah yang kronis bagi sebagian penduduk Banten. Tercatat, sampai tahun 2015 ini setidaknya masih ada tiga dari sepuluh rumah tangga yang belum mempunyai akses terhadap kedua fasilitas perumahan tersebut. Bahkan untuk fasilitas sanitasi layak, persentase rumah tangga yang mampu mengaksesnya justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
4. 4.Urusan Wajib Lingkungan Hidup Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 Ha atau 24,06% terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%. Padahal amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis di Banten mencapai 104.103,01 Ha atau 12% dari luas wilayah. Mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu 117.914,00 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. 5.Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Persentase keluarga yang memiliki/menguasai jasa layanan telepon kabel cenderung mengalami penurunan yang hanya mencapai 7,84% pada tahun 2014 sedangkan persentase keluarga yang memiliki/menguasai jasa layanan telepon seluler cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 90,05 pada tahun 2014. Beberapa daerah perkotaan pada tahun 2010 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO.
6. 6.Urusan Wajib Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, dan 4 (empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang, dan Tangerang Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155, sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten pada Maret Tahun 2017 sebanyak 10.734 Orang, jumlah laki-laki sebanyak 5.723 orang dan perempuan sebanyak 4.651 orang. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematika, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melayani masyarakat. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
7. 1.Urusan Wajib Perhubungan Secara geografis, Banten terletak pada jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2013 Provinsi Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan Nasional dan jalan Provinsi) sepanjang 1.329,38 KM. Total panjang jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 KM dan total panjang jalan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039- Huk/2011 tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 KM. Wilayah Banten menjadi jalur penghubung darat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Oleh karena itu, ketersediaan jalan dalam kondisi baik menjadi faktor yang sangat strategis. Di Banten sendiri, pada tahun 2015 ini tersedia jalan utama sepanjang 6.907 KM, yang terdiri dari 565 KM jalan nasional dan 853 KM jalan Provinsi, serta 5.489 KM jalan Kabupaten/Kota. Namun demikian, ketersediaan jalan dengan kondisi yang baik kemungkinan kurang dari separuhnya. Hal ini setidaknya dapat diketahui dari persentase panjang jalan Nasional dan Provinsi dalam kondisi baik yang pada tahun 2014 hanya sebesar 37 persen saja. Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan Stasiun Merak dengan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Jakarta Kota. Jumlah penumpang yang diangkut di beberapa stasiun KA yaitu Stasiun Merak, Cilegon, Cigading, Serang, Rangkasbitung, dan Stasiun Serpong pada tahun 2015 mencapai 4,9 juta orang, atau meningkat 0,5 juta orang dibandingkan tahun 2014. Hanya saja, jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan dari 498 ribu ton menjadi 452 ribu ton. Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di Provinsi Banten adalah transportasi darat. Hal ini karena, darat merupakan matra yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya dan menjadi salah satu barometer yang menentukan keberhasilan pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten. Ketersediaan terminal yang memiliki Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor. Untuk melayani pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem jaringan jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara radial dengan jaringan jalan vertikal Utara- Selatan dan secara horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “ring- radial” dimaksudkan agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat kegiatan Nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya menjadi jalan Nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus sebagai jalan Provinsi. Jalan horizontal timur- barat dilayani oleh jalan Nasional serta jalan tol Jakarta-Merak dengan panjang lebih dari 90 Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan Provinsi. Jalan Kabupaten/Kota melayani akses ketiga jalan itu. Banten juga memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Udara Budiarto Curug, Bandara Udara Pondok Cabe, dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara udara terbesar di Indonesia dan menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Hanya saja Intensitas kegiatan transportasi udara pada bandara ini selama periode 2013-2015 terlihat agak menurun. Kondisi ini dapat diketahui dari turunnya total jumlah penerbangan dan penumpang domestik serta internasional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikan, total jumlah kargo pada periode yang sama meningkat dari 368 ribu ton menjadi 374 ribu ton. Pelabuhan Merak merupakan pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia, yang menghubungkan dua pulau besar yaitu Jawa dan Sumatera. Lalu lintas penyeberangannya, selama periode 2013-2015 terasa semakin padat. Kondisi ini setidaknya terlihat dari jumlah trip penyeberangan yang meningkat hingga menjadi 34 ribu trip. Di sisi lain, jumlah penumpang dan kendaraan yang diangkut juga menurun, masing-masing dari 1,40 juta orang dan 2,01 juta unit kendaraan menjadi 1,27 juta orang dan 2,00 unit kendaraan.
8. 2.Urusan Wajib Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung fluktuaktif. Pada Februari 2014 mencapai 66,47%, kemudian mengalami penurunan pada Agustus 2014 sebesar 63,84 dan kembali meningkat pada Februari 2015 sebesar 67,28%. Pada tahun 2013, Kota Tangerang memiliki TPAK tertinggi 68,02%, sedangkan Kabupaten Pandeglang memiliki TPAK terendah (58.74%). Namun demikian pada tahun 2013 TPAK Kabupaten Pandeglang menjadi yang terendah yang hanya sebesar 58,25% sedangkan pada posisi tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Lebak yaitu sebesar 71,40%. Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi 10,74% pada 2012 menjadi 9,9% pada tahun 2013 dan pada februari 2014 menjadi 9,87%, kemudian mengalami penurunan lagi pada bulan Februari 2015 menjadi 8,58%. Upah minimum memiliki peranan penting dalam masalah tenaga kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar khususnya untuk daerah industri, seperti di Kabupaten Serang dari Rp1.320.500,00 pada tahun 2012 menjadi Rp2.080.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp2.340.000,00 pada tahun 2014 dan menjadi Rp2.700.000,00 pada tahun 2015. Secara rata-rata UMK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari Rp1.170.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp1.325.000,00 pada tahun 2014 dan menjadi Rp1.600.000,00 pada tahun 2015. Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama, sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 26,23%, sedangkan pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 23,79% disusul kemudian oleh sektor jasa-jasa 18,23%, sektor pertanian sebesar 12,46%, dan sektor lainnya 19,28%.
9. 3.Urusan Pilihan Pertanian Sebagai produsen beras terbesar kesebelas di Indonesia, padi menjadi tanaman yang telah ditanam di seluruh wilayah Banten. Akan tetapi, sentra produksinya hanya terletak pada empat wilayah kabupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Produksi padi Banten sendiri pada tahun 2015 mencapai 2,19 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 0,14 juta ton GKG dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi padi ini disebabkan oleh luas panen yang bertambah dan produktivitas yang meningkat. Luas panen bertambah karena adanya perbaikan pada jaringan irigasi tersier, pembuatan embung, dan program pompanisasi. Adapun produktivitas tanaman yang meningkat, selain dipengaruhi oleh kondisi iklim, juga disebabkan oleh penerapan sistem penanaman jajar legowo serta penggunaan bibit unggul bersertifikat dan pupuk bantuan pemerintah, antara lain melalui program upaya khusus. Seperti padi, tanaman palawija juga ditanam di seluruh wilayah Banten, dengan sentra produksi terutama di Kabupaten Serang dan Pandeglang. Peningkatan/penurunan produksi tanaman palawija pada tahun 2015 umumnya disebabkan oleh penambahan/penurunan luas panen. Produksi tanaman palawija terbanyak dipegang oleh tanaman ubi kayu, sedangkan yang paling sedikit adalah tanaman kacang hijau. Adapun produktivitas tanaman tertinggi dan terendah, juga dipegang oleh tanaman ubi kayu dan tanaman kacang hijau, dengan tingkat produktivitas masing-masing sebanyak 178 kw/ha dan 8 kw/ha.
10. 4.Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Pada tahun 2014, di Provinsi Banten terdapat 6.623 rumah tangga perikanan tangkap, dimana 6.065 rumah tangga atau 91,57 persen diantaranya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di laut, sementara sisanya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di perairan umum. Total produksi perikanan tangkap selama tahun 2014 sebesar 59.538 ton, dimana 59.102 ton atau 99,27 persen diantaranya dihasilkan dari perikanan tangkap di laut. Selain itu, di Provinsi Banten juga terdapat 25.169 rumah tangga perikanan budidaya, dengan total produksi sebesar 105.635 ton. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya terbesar terdapat di Kabupaten Lebak yaitu sebanyak 11.391 rumah tangga, sementara untuk jumlah produksi terbesar dicapai oleh Kabupaten Serang yaitu sebesar 68.355 ton.
11. 5.Urusan Pilihan Pertambangan dan Energi Sektor energi listrik Banten menjadi salah satu sektor strategis, yang bukan saja untuk Banten, tapi juga bagi Jawa dan Bali. Kondisi yang demikian itu dapat terjadi karena dari sisi supply, Banten memiliki pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali. Pembangkit listrik tersebut adalah PTLU Suralaya dan PT Krakatau Daya Listrik (Kota Cilegon), PLTGU Bojonegara (Kabupaten Serang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), dan PLTU Labuan (Kabupaten Pandeglang). Kapasitas terpasang seluruh pembangkit listrik di Banten sendiri terus meningkat, yakni dari 11,3 ribu MW pada tahun 2012 menjadi 12,9 ribu MW pada tahun 2014. Seiring dengan itu, jumlah unit pembangkit listriknya juga mengalami kenaikan. Akibatnya, jumlah energi listrik yang dibangkitkan bertambah hingga mencapai 63,7 ribu GWh. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten sangat unik. Hal ini karena penjualannya dilakukan oleh dua distributor, yaitu PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang serta PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN-nya terlihat semakin memburuk, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami kenaikan dari 10% pada tahun 2014 menjadi 11% persen pada tahun 2015. Sementara jumlah energi listrik yang terjual pada tahun 2015 justru mengalami penurunan hingga menjadi 18,6 juta MWh. Sekitar dua per tiga dari energi listrik yang terjual ini, ternyata dibeli oleh perusahaan/usaha dari kalangan industri pengolahan. Adapun pelanggan rumah tangga yang jumlahnya jauh lebih banyak, hanya mengkonsumsi energi listrik sekitar seperlimanya saja.
12. 6.Urusan Pilihan Industri dan Perdagangan Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten tahun 2015, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 33,48%. Berdasarkan harga konstan 2010, Pada tahun 2015, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp134,33 Triliun. Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak pada peningkatan PDRB Provinsi Banten. Tahun 2015 sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 3,30%. Pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi Banten pada Tahun 2015, memberikan kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 12,08%.
13. 7.Urusan Pilihan Pariwisata Pada tahun 2015, di Provinsi Banten terdapat 138 lokasi wisata tirta, 86 wisata marina pantai, 79 wisata sejarah, 6 suaka alam dan 147 wisata lainnya. Selain itu terdapat 4 museum, 26 situs purbakala, 120 bangunan bersejarah, dan 232 makam sejarah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2015 terdapat 14.243.949 wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 14.118.787 wisatawan nusantara dan 125.162 wisatawan mancanegara. Pada tahun 2015 terdapat 311 hotel (berbintang dan non bintang) di Provinsi Banten yang menyediakan 10.681 kamar dan 16.057 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata-rata lama menginap selama 2,03 hari untuk tamu asing dan 1,70 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2015 adalah 52,87 persen untuk hotel berbintang dan 36,83 persen untuk hotel non bintang.
14. 8.Investasi Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia, dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten pada tahun 2015 mencapai 10,70 triliun rupiah. Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2015 mencapai 2,54 miliar USD. Selama periode Desember 2014-Juni 2016, peranan sektor perbankan bagi perekonomian Banten telah meningkat pesat. Kondisi ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar perbankan, terutama jumlah nasabah. Dana perbankan yang berhasil dihimpun dari masyarakat juga meningkat hingga menjadi 144 triliun rupiah. Adapun pinjaman yang disalurkan oleh kalangan perbankan untuk lokasi proyek di Banten, sampai Juni 2016 mencapai 252 triliun rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan posisi Desember tahun 2014 dan 2015. Operasional perbankan sendiri, didukung oleh asset yang terus meningkat hingga mencapai 169 triliun rupiah pada Juni 2016. Selain sebagai daerah penyangga bagi Ibukota DKI Jakarta, Banten juga memiliki berbagai fasilitas infrastruktur strategis, antara lain pelabuhan Merak dan Cigading, Bandara Soekarno-Hatta dan Jalan Tol Jakarta-Merak, serta memiliki akses yang sangat mudah menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu, Banten menjadi salah satu daerah utama tujuan investasi di Indonesia, dengan nilai investasi yeng terus bertambah. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten sendiri pada tahun 2015 menduduki peringkat keenam di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 10,7 triliun rupiah. Adapun realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun yang sama mencapai 2,5 miliar US$, sehingga menduduki peringkat keempat tertinggi se-Indonesia. 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten 2017 mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD 2012-2017. Keberhasilan pelaksanaan RKPD 2017 ditunjukkan oleh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten. 2.2.1 Capaian Kinerja RPJMD Pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2017 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017, dimana keberhasilan pembangunan pada Tahun tersebut dapat ditunjukkan oleh realisasi indikator kinerja dalam menjawab target-target yang sudah ditentukan. Realisasi indikator kinerja ditunjukan oleh tabel berikut: Tabel 2.15 Capaian Indikator Kinerja Program Provinsi Banten 2017 No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Pelayanan Dasar, Bukan Pelayanan Dasar, Pilihan, dan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Rasio ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100,00 100,00 100,00 42 Perangkat Daerah Rasio ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100,00 100,00 100,00 42 Perangkat Daerah 2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100,00 100,00 100,00 43 Perangkat Daerah Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah 100,00 100,00 100,00 43 Perangkat Daerah Rasio Pembangunan, Pengadaan, 100,00 100,00 100,00 42 Perangkat Daerah No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian 100,00 100,00 100,00 43 Perangkat Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan 4 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA- LB/MA/Paket C 65,92 75,89 115,12 Disdikbud APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A 99,95 97,56 97,61 Disdikbud Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/P aket B/Wustho 100,00 91,14 91,14 Disdikbud 5 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan Rata -rata Lama Sekolah (tahun) 9,65 8,43 87,36 Disdikbud Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%) 10,00 9,50 95,00 Disdikbud Bidang Kesehatan 7 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%) 86,00 72,05 83,78 Dinkes Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%) 92,00 82,00 89,13 Dinkes Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%) 92,50 77,00 83,24 Dinkes 9 Pembinaan Upaya Kesehatan Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%) 77,00 75,00 97,40 Dinkes Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin 100,00 100,00 100,00 Dinkes No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) (%) Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%) 100,00 100,00 100,00 Dinkes Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%) 100,00 100,00 100,00 Dinkes Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED 100,00 100,00 100,00 Dinkes Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%) 90,00 90,00 100,00 RSUD Banten Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%) 90,00 90,00 100,00 RSUD Banten Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%) 90,00 90,00 100,00 RSUD Banten Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%) 90,00 90,00 100,00 RSUD Banten Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%) 100,00 100,00 100,00 RSUD Banten Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%) 70,00 70,00 100,00 RSUD Banten 11 Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan 100,00 80,10 80,10 Dinkes Prevalensi HIV (%) <0,5 0,03 100,00 Dinkes No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%) 92,00 84,00 91,30 Dinkes Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk <1 <1 100,00 Dinkes Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%) 60,00 100,00 166,67 Dinkes Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%) 79,00 76,50 96,84 Dinkes 8 Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%) 100,00 93,74 93,74 Dinkes Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%) 80,00 80,00 100,00 Dinkes 10 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (%) 100,00 96,97 96,97 Dinkes Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (Unit) 222 Unit 222 Unit 100,00 Dinkes Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit) 60 Unit 161 Unit 268,33 Dinkes Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%) 100,00 0,00 0,00 Dinkes Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk 100,00 100,00 100,00 Dinkes No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) miskin peserta program Jamkesmas (%) Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang) 27 Orang 28 Orang 103,70 RSUD Malingping 12 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja 200 Industr i 332 Industri 166,00 Dinkes Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%) 80,00 80,00 100,00 Dinkes Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%) 100,00 100,00 100,00 RSUD Malingping Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis 200 Orang 1.200 Orang 600,00 RSUD Malingping Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%) 90,00 90,00 100,00 RSUD Banten Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%) 90,00 90,00 100,00 RSUD Banten Terselenggaranya kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD 100,00 100,00 100,00 RSUD Banten Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) 100,00 84,28 84,28 DPUPR Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%) 96,00 83,00 86,46 DPUPR No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) 15 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%) 12,11 11,80 97,44 DPUPR Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha) 5.151,1 Ha 4.734 Ha 91,90 DPUPR 14 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket) 1 Paket 1 Paket 100,00 DPUPR Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%) 2,50 2,50 100,00 DPUPR Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok) 3 Dokum en 3 Dokumen 100,00 BAPPEDA Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17 Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3) 1.983,7 5 m3 734,40 m3 37,02 DPRKP Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi) 113 Lokasi 71 Lokasi 62,83 DPRKP Penyelesaian Gedung KP3B 1 Gedung 1 Gedung 100,00 DPRKP Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung 3 Gedung 3 Gedung 100,00 DPRKP 16 Pembinaan dan Penataan Perumahan Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%) 20,00 6,40 32,00 DPRKP Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 23 Pembinaan, kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Cakupan Pembinaan lembaga yang sadar politik 363 Lembag a 363 Lembaga 100,00 Badan Kesbangpol Cakupan Pembinaan Lembaga Yang Terbina Sadar Kerukunan 426 Lembag a 426 Lembaga 100,00 Badan Kesbangpol No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 100,00 100,00 100,00 Badan Kesbangpol 24 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah 100,00 100,00 100,00 Satpol PP Rasio Penegakan Peraturan Perundang- undangan 100,00 98,18 98,18 Satpol PP Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan 100,00 100,00 100,00 Satpol PP Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100,00 100,00 100,00 Satpol PP 25 Penanggulangan Bencana Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%) 100,00 100,00 100,00 BPBD Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%) 100,00 100,00 100,00 BPBD Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%) 100,00 100,00 100,00 BPBD Rasio Pelaksanaan Penanggulangan Bencana 100,00 100,00 100,00 BPBD Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana 100,00 100,00 100,00 BPBD Rasio Pelaksanaan Monitoring Rekontruksi Fisik di Kab. Lebak 100,00 60,00 60,00 BPBD Bidang Sosial 27 Penanganan Kemiskinan Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial 1.420 KK 1.420 KK 100,00 Dinsos No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Jumlah Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diberdayakan 1.370 KK 1.370 KK 100,00 Dinsos 29 Rehabilitasi Sosial Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi 3.500 Orang 3.500 Orang 100,00 Dinsos Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi 2.210 Orang 2.210 Orang 100,00 Dinsos Jumlah Penyandang Disabilitas yang direhabilitasi 530 Orang 530 Orang 100,00 Dinsos Jumlah Lembaga sosial anak yang dibina 40 Lembag a 40 Lembaga 100,00 Dinsos Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi 680 Orang 680 Orang 100,00 Dinsos Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS) 307 Orang 307 Orang 100,00 Dinsos Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) 550 Orang 550 Orang 100,00 Dinsos 28 Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (Orang) 366 Orang 366 Orang 100,00 Dinsos Jumlah bantuan untuk korban bencana (Orang) 6.300 Orang 6.300 Orang 100,00 Dinsos Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (Orang) 1.452 Orang 1.452 Orang 100,00 Dinsos Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (Orang) 366 Orang 366 Orang 100,00 Dinsos No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) 26 Pemberdayaan Sosial Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS) 400 Orang 400 Orang 100,00 Dinsos Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina 604 Orang 604 Orang 100,00 Dinsos Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan 640 Orang 640 Orang 100,00 Dinsos Cakupan Kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai- nilai keagamaan 12 Kegiata n 12 Kegiatan 100,00 Biro Kesra Cakupan kelembagaan kelompok/badan/Le mbaga/ Oranganisasi keagamaan yang terfasilitasi 600 Lembag a 600 Lembaga 100,00 Biro Kesra Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan 30 Pengembangan kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahte raan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%) 5,17 5,10 98,57 Disnakertrans 31 Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnnya (%) 10,06 10,06 100,00 Disnakertrans 32 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Cakupan Kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja 688 Orang 1.812 Orang 263,37 Disnakertrans Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 34 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL) 1 Kab/Ko ta 2 Kab/Kota 200,00 DP3AKKB No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja Lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%) 100,00 100,00 100,00 DP3AKKB Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Lembaga lainnya (%) 20,00 20,00 100,00 DP3AKKB Rasio Peningkatan Kapasitas kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%) 100,00 100,00 100,00 DP3AKKB Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%) 100,00 100,00 100,00 DP3AKKB Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS ,GSI,APE) (%) 100,00 100,00 100,00 DP3AKKB Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%) 100,00 100,00 100,00 DP3AKKB Bidang Pangan 35 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Ketersediaan pangan yang cukup, aman dan merata 3 Dokum en 3 Dokumen 100,00 Dinas Ketapang Ketersediaan dokumen kebijakan infrastruktur dan pemberdayaan pangan 2 Dokum en 2 Dokumen 100,00 Dinas Ketapang Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan) 11 Kecama tan 11 Kecamata n 100,00 Dinas Ketapang Ketersediaan dokumen pasokan dan harga pangan lokal 1 Dokum en 1 Dokumen 100,00 Dinas Ketapang No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP) 200 Ton 125,67 Ton 62,84 Dinas Ketapang Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin/Rastra 100,00 100,00 100,00 Dinas Ketapang Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat (CPP dan CPM) 807 Ton 780,10 Ton 96,67 Dinas Ketapang Jumlah Lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga) 82 Lembag a 112 Lembaga 136,59 Dinas Ketapang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat (Skor PPH) 96,00 85,70 89,27 Dinas Ketapang Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%) 80,00 80,00 100,00 Dinas Pertanian Bidang Lingkungan Hidup 36 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%) 20,00 20,00 100,00 DLHK Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusa kan lingkungan hidup (%) 20,00 20,00 100,00 DLHK 38 Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha) 8.000 Ha 5.236 Ha 65,45 DLHK Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%) 20,00 20,00 100,00 DLHK Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 44 Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan 100,00 100,00 100,00 DPMD No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) masyarakat desa/kelurahan Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%) 13,00 13,00 100,00 DPMD Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna 2 Posyant ek 10 Posyantek 500,00 DPMD Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%) 100,00 100,00 100,00 DPMD Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%) 5,00 5,00 100,00 DPMD Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM (%) 6,38 6,38 100,00 DPMD Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD) 6 Desa/K el 5 Desa/Kel 80,81 DPMD Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa 1.261 Desa 1.238 Desa 98,18 DPMD Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 33 Kependudukan dan Keluarga Berencana Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana 890,00 890,00 100,00 DP3AKKB No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) (orang) Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%) 100,00 57,78 57,78 DP3AKKB Bidang Perhubungan 45 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 48,91 48,91 100,00 Dinas Perhubungan Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017 60,63 59,30 97,81 Dinas Perhubungan Bidang Komunikasi dan Informatika 46 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%) 100,00 98,52 98,52 Diskominfo SP Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%) 75,00 75,00 100,00 Diskominfo SP Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%) 75,00 75,00 100,00 Diskominfo SP Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%) 100,00 100,00 100,00 Diskominfo SP No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 48 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K- UMKM Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber- sumber permodalan (%) 18,28 18,28 100,00 Dinkop UKM Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%) 18,28 18,28 100,00 Dinkop UKM 47 Pengembangan Produk dan Pemasaran K- UMKM Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%) 29,00 29,00 100,00 Dinkop UKM Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%) 29,00 29,00 100,00 Dinkop UKM 49 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas kelembagaan dan SDM K-UMKM Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%) 20,66 20,66 100,00 Dinkop UKM Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%) 20,66 20,66 100,00 Dinkop UKM Bidang Penanaman Modal 50 Peningkatan Iklim Investasi Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%) 15,00 15,00 100,00 DPMPTSP 51 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) 10,34 Triliyun 40,68 Triliyun 393,00 DPMPTSP Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp) 4,47 Triliyun 15,14 Triliyun 339,00 DPMPTSP Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 52 Kepemudaan dan Kepramukaan Jumlah Organisasi pramuka yang mendapatkan 9 Kwartir 9 Kwartir 100,00 Dispora No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) pelayanan Kepramukaan (Kwartir) Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel) 10 Kelomp ok 25 Kelompok 250,00 Dispora 53 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (Event) 20 cabor/ 18 event 19 cabor/ 17 event 94,72 Dispora Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (Unit) 1 unit 1 unit 100,00 Dispora Bidang Statistik 3 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 40 Paket 40 Paket 100,00 40 Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan 6 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%) 20,00 18,00 90,00 Disdikbud Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%) 15,00 14,00 93,33 Disdikbud Meningkatnya pelestarian nilai- nilai tradisi dan kearifan lokal (%) 20,00 18,00 90,00 Disdikbud Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%) 20,37 19,00 93,27 Disdikbud Meningkatnya Jumlah Pengunjung Museum 20,00 18,00 90,00 Disdikbud Bidang Perpustakaan 61 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%) 500 (100%) 500 (100%) 100,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%) 125 (100%) 125 (100%) 100,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 60 Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%) 42 (100%) 42 (100%) 100,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bidang Kearsipan 59 Pembinaan Kearsipan Daerah Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%) 41 (100%) 41 (100%) 100,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%) 41 (100%) 41 (100%) 100,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan 42 Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau- pulau kecil Luas Areal Konservasi Laut (Ha) 1 Ha 1 Ha 100,00 DKP Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus) 12 Kasus 13 Kasus 108,33 DKP Bidang Pariwisata 68 Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata (%) 20,00 20,00 100,00 Dinas Pariwisata Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata (%) 23,08 23,08 100,00 Dinas Pariwisata Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata (%) 20,00 20,00 100,00 Dinas Pariwisata Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri (%) 20,11 20,11 100,00 Dinas Pariwisata 69 Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan Lembaga/instansi pemerintah (%) 20,00 20,00 100,00 Dinas Pariwisata No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%) 19,67 19,67 100,00 Dinas Pariwisata Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%) 18,75 18,75 100,00 Dinas Pariwisata Bidang Pertanian 43 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton) 2.396.6 99 Ton 2.405.501 Ton 100,37 Dinas Pertanian Surplus Beras (ton) 88.270 Ton 102.314 Ton 115,91 Dinas Pertanian Penyediaan Benih Sumber Padi (ha) 34.000 Ha 90.205 Ha 265,31 Dinas Pertanian Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha) 100.00 0 Ha 128.600 Ha 128,60 Dinas Pertanian Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton) 28.263 Ton 44.209 Ton 156,42 Dinas Pertanian Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton) 37.069, 66 Ton 55.729,84 Ton 150,34 Dinas Pertanian Cakupan peningkatan upaya- upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha) 500 Ha DLHK Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (Unit) 3 Unit 3 Unit 100,00 DLHK Jumlah Unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (Unit) 1 Unit DLHK cakupan ketersediaan sarana dan prasarana 3 Unit DLHK No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) pendukung pengembangan perkebunan (Unit) Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunnan yang berkualitas (batang) 107.00 0 Batang 200.000 Batang 186,92 DLHK Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 70.050 Ton 56.222 Ton 80,26 DKP Nilai Tukar Nelayan (NTN) >100 106,77 106,00 DKP Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor) 1,7 Milyar 6 Milyar 342,00 DKP Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 190.00 0 Ton 105.426 Ton 55,49 DKP 41 Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Nilai Tukar Petani (NTP) 106,00 99,73 94,98 Dinas Pertanian Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (Unit) 3 Unit 4 Unit 133,33 Dinas Pertanian Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (Unit) 11 Unit 11 Unit 100,00 Dinas Pertanian Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (Unit) 6 Unit 6 Unit 100,00 DLHK Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (Unit) 250 Unit 250 Unit 100,00 DLHK Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB 0,85 0,53 62,35 DKP Jumlah Ekspor Perikanan (Ton) 5.000 Ton 4.122 Ton 82,44 DKP No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita) 30 Kg/Kap ita 33 Kg/Kapita 110,00 DKP 39 Pemberdayaan kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan kelembagaan Pertanian (Unit) 5 Unit 5 Unit 100,00 Dinas Pertanian Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (Unit) 30 Unit 30 Unit 100,00 Dinas Pertanian Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (Unit) 2 Unit 2 Unit 100,00 Dinas Pertanian Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (Unit) 30 Unit 26 Unit 86,67 Dinas Pertanian 40 Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian Cakupan ketersediaan Traktor (Unit) 200 Unit 228 Unit 114,00 Dinas Pertanian Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (Unit) 5 Unit 11 Unit 220,00 Dinas Pertanian Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha) 4.000 Ha 1.500 Ha 37,50 Dinas Pertanian Bidang Kehutanan 37 Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (Unit) 6 Unit 6 Unit 100,00 DLHK Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok) 10 Kelomp ok 15 Kelompok 150,00 DLHK Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 63 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan 7.045 SS 6.903 SS 97,98 Dinas ESDM No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Sambungan Rumah Terpasang (SS) Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit) 2 Unit 2 Unit 100,00 Dinas ESDM Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%) 100,00 100,00 100,00 Dinas ESDM Cakupan ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi (Dokumen) 18 Dokum en 18 Dokumen 100,00 Dinas ESDM Cakupan keterselenggaraanny a Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi (Laporan) 17 Lapora n 17 Laporan 100,00 Dinas ESDM 62 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen) 13 Dokum en 13 Dokumen 100,00 Dinas ESDM Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (Unit) 31 Unit 31 Unit 100,00 Dinas ESDM Cakupan ketersediaan sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air bersih (lokasi) 5 Lokasi 5 Lokasi 100,00 Dinas ESDM No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Cakupan keterselenggaranya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi 7 Lapora n 7 Laporan 100,00 Dinas ESDM 64 Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin) 193 Ijin 193 Ijin 100,00 Dinas ESDM Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen) 1 Dokum en 1 Dokumen 100,00 Dinas ESDM Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (Paket) 1 Paket 1 Paket 100,00 Dinas ESDM Cakupan keterfasilitasinya Pameran untuk Promosi Produk dan Potensi Pertambangan dan Energi (Kegiatan) 4 Kegiata n 4 Kegiatan 100,00 Dinas ESDM Cakupan keterselenggaraanny a Sosialisasi dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi (Laporan) 1 Kegiata n 1 Kegiatan 100,00 Dinas ESDM Bidang Perdagangan 65 Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%) 20,00 20,00 100,00 Disperindag No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%) 20,00 20,00 100,00 Disperindag Bidang Industri 66 Peningkatan Daya Saing Industri Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%) 20,00 20,00 100,00 Disperindag Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%) 20,00 20,00 100,00 Disperindag Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%) 20,00 20,00 100,00 Disperindag Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%) 20,00 20,00 100,00 Disperindag Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan 55 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah 100,00 98,88 98,88 Sekretariat DPRD Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD 100,00 63,72 63,72 Sekretariat DPRD Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD 100,00 88,88 88,88 Sekretariat DPRD Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat- rapat DPRD 100,00 99,77 99,77 Sekretariat DPRD No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 100,00 80,11 80,11 Sekretariat DPRD Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD 100,00 100,00 100,00 Sekretariat DPRD 22 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%) 100,00 95,83 95,83 Biro Pemerintahan, Biro ARTP, Biro Umum Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%) 100,00 100,00 100,00 Biro BISDA Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa 2 Dokum en 2 Dokumen 100,00 Biro Adpem terserenggara layanan barang dan jasa secara terpusat 100,00 100,00 100,00 Biro Adpem rasio ketersedian dokumen ketatausahaan Biro 100,00 100,00 100,00 Biro Adpem Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%) 100,00 100,00 100,00 Diskominfo SP Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%) 100,00 Biro Bina Perekonomian Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah 15 Unit Biro Bina Perekonomian Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah 10 Dokum en 5 Dokumen 50,00 Biro Bina Perekonomian No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi 100,00 100,00 100,00 Badan Penghubung Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi 100,00 100,00 100,00 Badan Penghubung Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi 100,00 100,00 100,00 Badan Penghubung Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 16 Dokum en 16 Dokumen 100,00 Biro Kesra 58 Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%) 20,00 20,00 100,00 Biro Hukum Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%) 100,00 100,00 100,00 Biro Hukum 56 Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Rasio ketersediaan Dokumen penataan kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%) 100,00 95,00 95,00 Biro Organisasi Bidang Pengawasan 70 Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%) 100,00 95,00 95,00 INSPEKTORAT Bidang Perencanaan 19 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Cakupan ketersediaan Dokumen perencanan dan 100,00 100,00 100,00 BAPPEDA No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) penganggaran pembangunan (%) 18 Pengendalian Pembangunan Daerah Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%) 100,00 100,00 100,00 BAPPEDA Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%) 100,00 100,00 100,00 Biro Adpem 21 Kerjasama Pembangunan Daerah Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah 3 dokum en 3 dokumen 100,00 BAPPEDA, Biro Pemerintahan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri 100,00 83,33 83,33 Biro Pemerintahan Bidang Keuangan 54 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.) 4.431 T 5.695 T 129,00 BAPENDA Ketersediaan jumlah sistem/data/Dokum en/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (Unit) 2 Unit 2 Unit 100,00 BAPENDA, BPKAD Ketersediaan Sistem/Data/Inform asi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit) 3 Unit 3 Unit 100,00 BAPENDA, BPKAD Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%) 100,00 100,00 100,00 BAPENDA, BPKAD No Program Indikator Kinerja Tahun 2017 Perangkat Daerah Target Realisasi Capaian (%) Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%) 100,00 100,00 100,00 BAPENDA, BPKAD 57 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah (%) 100,00 31,66 31,66 Biro Umum Persentase Pengelolaan Perlengkapan Asset 100,00 100,00 100,00 BPKAD Jumlah Kekayaan Daerah (Rp) 7.256 T BPKAD Bidang Kepegawaian 71 Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten .(%) 100,00 100,00 100,00 BKD Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%) 100,00 95,00 95,00 BKD Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur. (%) 100,00 95,00 95,00 BKD Bidang Pendidikan dan Pelatihan 67 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur .(%) 100,00 96,29 96,29 BPSDM Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur .(%) 100,00 100,00 100,00 BPSDM Bidang Penelitian dan Pengembangan 20 Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK Ketersediaan Dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (%) 100,00 100,00 100,00 BAPPEDA 71 Program 254 Indikator Rata-rata (%) 108,30 43 PD Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Daerah diatas secara umum pelaksanaan kinerja program sudah berjalan baik, namun masih terdapat 15 indikator kinerja program yang belum tercapai, kondisi tersebut karena beberapa permasalahan yang akan dijelaskan pada sub bab 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan Tabel 2.16 Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 No Perangkat Daerah Pagu Realisasi TW I TA 2018 Fisik Keuangan 1 Badan Kepagawaian Daerah 26.846.714.000 14.08 11.39 2 Badan Kesbangpol 23.656.362.000 13.76 12.92 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23.641.985.500 18.12 13.03 4 Badan Pendapatan Daerah 262.910.514.000 15.87 13.60 5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.946.759.806.528 2.47 2.47 6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 67.890.963.000 13.84 9.97 7 Badan Penghubung 10.302.880.000 26.50 20.36 8 Badan Perencanaan Pembangunan 62.154.400.000 14.79 11.57 9 Biro Administrasi Pembangunan 8.945.000.000 16.66 14.76 10 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 41.422.852.000 13.88 5.51 11 Biro Infrastruktur 2.384.210.000 14.71 14.24 12 Biro Perekonomian 3.880.000.000 16.32 9.48 13 Biro Hukum 4.247.257.000 25.84 20.11 14 Biro Kesra 5.947.186.000 15.70 9.61 15 Biro Organisasi 2.719.438.000 12.52 5.07 16 Biro Pemerintahan 2.816.260.000 21.46 7.19 17 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 49.746.832.000 11.64 10.58 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 50.776.220.200 12.24 11.45 19 Dinas Pemuda dan Olahraga 44.599.800.000 13.32 5.88 20 Dinas Kesehatan RSUD Banten RSUD Malingping 203.747.378.000 263.581.241.931 77.534.174.069 2.12 11.10 13.61 2.29 6.61 6.90 21 Dinas Ketahanan Pangan 23.519.207.000 22.47 15.18 22 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 78.800.074.800 20.24 10.22 23 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 52.995.396.500 15.51 6.42 24 Dinas Koperasi dan UMKM 27.650.973.200 2.60 2.60 25 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 66.501.100.000 15.96 14.95 26 Dinas Pariwisata 31.261.920.000 13.05 12.69 27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 29.038.400.000 11.36 9.69 28 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 40.613.841.000 9.11 8.59 29 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 32.685.775.000 11.46 4.20 30 Dinas Pendidikan 1.898.308.177.909 14.05 10.31 31 Dinas Perhubungan 77.077.000.000 14.56 7.08 32 Dinas Perindustrian 117.371.093.080 6.34 3.63 dan Perdagangan 33 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 31.133.270.000 21.65 12.17 34 Dinas Pertanian 83.392.038.000 19.50 12.26 35 Dinas Sosial 49.295.680.000 12.16 11.22 36 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 482.357.545.000 4.21 1.03 37 Inspektorat 51.892.076.000 14.67 12.05 38 Satpol PP 28.358.400.000 16.44 15.71 39 Sekretariat DPRD 733.578.000.000 18.20 17.23 40 Biro Umum 143.719.959.000 17.01 16.56 41 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.399.559.844.000 1.595 0.707 Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum realisasi fisik dan keuangan yang paling rendah yaitu 1.59% dan 0.707%, dan yang paling tinggi realisasinya yaitu Badan Penghubung dengan realisasi fisik 26.50% dan realisasi keuangan 20.36%. Rencana Pembangunan di Provinsi Banten tidak hanya didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari APBN. Adapun perkembangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.17 Rekapitulasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Menurut Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2017 No Perangkat Daerah Pagu Penyerapan (Rp) Penyerapan (Fisik) 1 BAPPEDA Provinsi Banten 583.546.000,00 100 92,00 100 95,50 100 92,00 100 95,50 2 Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Banten 429.052.000,00 100 56,60 100 60,10 3 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2.048.111.000,00 100 87,14 100 90,64 4 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten 3.209.321.000,00 100 99,29 100 100 5 Dinas Kesehatan Provinsi Banten 32.956.499.000,00 100 86,18 100 89,68 6 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 24.750.180.000,00 100 99,83 100 100 7 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 3.293.519.000,00 100 99,15 100 100 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 1.354.760.000,00 100 94,54 100 98,04 9 Dinas Pariwisata Provinsi Banten 1.719.200.000,00 100 80,79 100 84,29 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten 27.508.220.000,00 100 86,60 100 90,10 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 2.300.000.000,00 100 97,71 100 100 12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten 300.000.000,00 100 94,54 100 98,04 13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 17.078.445.000,00 100 94,89 100 98,39 14 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten 2.756.129.000,00 100 96,55 100 100 15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten 1.166.191.000,00 100 94,10 100 97,60 16 Dinas Pertanian Provinsi Banten 26.465.940.000,00 100 97,89 100 100 17 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 874.211.000,00 100 78,21 100 81,71 Banten 18 Dinas Sosial Provinsi Banten 16.971.858.000,00 100 98,43 100 100 19 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten 6.960.080.000,00 100 87,83 100 91,33 TOTAL 172.725.262.000,00 100 92,94 100 96,44 Dari tabel di atas realisasi dana dekonsentrasi sudah cukup baik, untuk realisasi keuangan sebesar 92.94% dan realisasi fisik sebesar 96.44%. Berikut ini Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018: Tabel 2.18 Rekapitulasi Alokasi Dekonsentrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 Perangkat Daerah/Kegiatan Pagu Realisasi Rp (%) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Banten 2.200.000.000,00 - - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten 304.900.000,00 - - BAPPEDA Provinsi Banten 1.026.431.000,00 - - Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten 2.609.274.000,00 - - Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Banten 3.352.342.000,00 - - Dinas Kesehatan Provinsi Banten 28.056.802.000,00 156.195.000,00 0.56 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 17.362.900.000,00 3.156.224.989,00 18.18 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 3.510.232.000,00 - - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten 1.315.259.000,00 - - Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2.369.665.000,00 - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 30.432.189.000,00 1.961.276.190,00 6.44 Banten Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten 953.008.000,00 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 12.264.718.000,00 2.296.000,00 0.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten 2.866.565.000,00 - - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten 1.028.568.000,00 - - Dinas Pertanian Provinsi Banten 19.119.151.000,00 532.900.000,00 2.79 Dinas Sosial Provinsi Banten 18.889.672.000,00 - - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten 5.453.463.000,00 - - Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 223.940.000,00 - - Total 153.339.079.000,00 5.804.300.179,00 3.79 Dari tabel tersebut penyerapan Triwulan I TA 2018 masih rendah (3.79%) dari pagu Rp153.339.079.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.804.300.179,00 Tabel 2.19 Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 No Uraian Pagu Realisasi Rp (%) 1 DEKONSENTRASI 153.339.079.000,00 5.804.300.179,00 3,79 2 DESENTERALISASI 1.570.105.138.000,00 47.876.639.400,00 3,05 - DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 629.188.785.000,00 - - - DANA DESA 940.916.353.000 ,00 47.876.639.400,00 5,09 3 KANTOR DAERAH 7.598.890.960.000,00 533.500.811.386,00 7,02 4 KANTOR PUSAT 1.703.155.695.000,00 44.775.053.066,00 2,63 5 TUGAS PEMBANTUAN 213.851.276.000,00 1.390.458.297,00 0,65 Grand Total 11.239.342.148.000,00 633.347.262.328,00 5,64 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2017 telah melaksanakan 35 bidang urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 71 program dan 1.109 kegiatan yang dilaksanakan oleh 43 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota. 2.3.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang 22 program dan 307 kegiatan yang tersebar di 11 (sebelas) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD Malingping; RSUD Banten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp2.355.073.727.839,00 dan realisasi sebesar Rp1.935.179.191.946,00 atau sebesar 82,17% dengan realisasi fisik sebesar 94,64%. Adapun Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, sebagai berikut : 2.3.1.1 Urusan Wajib Bidang Pendidikan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan didukung oleh 4 program dan 50 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp592.449.296.232,00 dan realisasi sebesar Rp490.219.131.468,00 atau sebesar 82,74% dengan realisasi fisik sebesar 86,37%. 2.3.1.2 Urusan Wajib Bidang Kesehatan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan didukung oleh 8 program dan 66 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp394.646.517.690,00 dan realisasi sebesar Rp293.677.690.064,00 atau sebesar 74,42% dengan realisasi fisik sebesar 93,26%. 2.3.1.3 Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 5 program dan 84 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangnan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.001.898.774.684,00 dan realisasi sebesar Rp903.624.178.223,00 atau sebesar 90,19% dengan realisasi fisik sebesar 94,32%. Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, adalah: 2.3.1.4 Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman didukung oleh 4 program dan 29 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp256.470.604.638,00 dan realisasi sebesar Rp144.205.431.394,00 atau sebesar 56,23% dengan realisasi fisik sebesar 90,99%. 2.3.1.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 5 program dan 47 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp62.912.608.000,00 dan realisasi sebesar Rp57.532.443.425,00 atau sebesar 91,45% dengan realisasi fisik sebesar 97,60%. 2.3.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung oleh 6 program dan 31 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp46.695.926.595,00 dan realisasi sebesar Rp45.920.317.372,00 atau sebesar 98,34% dengan realisasi fisik sebesar 99,85%. 2.3.2 Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan 15 Urusan Bidang 25 program dan 290 kegiatan yang tersebar di 40 (empat puluh) Perangkat Daerah, sedangkan 3 (tiga) Perangkat Daerah lainnya tidak melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah : RSUD Malingping, RSUD Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp361.175.238.217,00 dan realisasi sebesar Rp324.918.285.875,00 atau sebesar 89,96% dengan realisasi fisik sebesar 90,42%. 2.3.2.1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan. Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan didukung oleh 5 program dan 25 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp63.628.690.600,00 dan realisasi sebesar Rp55.406.482.806,00 atau sebesar 87,08% dengan realisasi fisik sebesar 100%. 2.3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 3 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.194.733.600,00dan realisasi sebesar Rp13.054.070.140,00 atau sebesar 91,96% dengan realisasi fisik sebesar 99,07%. 2.3.2.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp9.838.485.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.143.252.523,00 atau sebesar 92,93% dengan realisasi fisik sebesar 100%. 2.3.2.4 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup didukung oleh 4 program dan 39 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp42.713.347.250,00 dan realisasi sebesar Rp39.625.790.500,00 atau sebesar 92,77% dengan realisasi fisik sebesar 99,36%. 2.3.2.5 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp8.677.192.800,00 dan realisasi sebesar Rp7.391.717.850,00 atau sebesar 85,19% dengan realisasi fisik sebesar 98,07%. 2.3.2.6 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.951.566.200,00 dan realisasi sebesar Rp2.243.011.264,00 atau sebesar 75,99% dengan realisasi fisik sebesar 87,45%. 2.3.2.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan didukung oleh 3 program dan 24 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp56.548.788.215,00 dan realisasi sebesar Rp53.259.341.889,00 atau sebesar 94,18% dengan realisasi fisik sebesar 98,41%. 2.3.2.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp40.976.956.153,00 dan realisasi sebesar Rp36.373.395.158,00 atau sebesar 88,77% dengan realisasi fisik sebesar 98,40%. 2.3.2.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 5 program dan 23 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.025.619.550,00 dan realisasi sebesar Rp14.802.718.871,00 atau sebesar 86,94% dengan realisasi fisik sebesar 98,87%. 2.3.2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal didukung oleh 4 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp20.855.061.750,00 dan realisasi sebesar Rp17.539.661.856,00 atau sebesar 84,10% dengan realisasi fisik sebesar 90,01%. 2.3.2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 4 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp39.513.373.900,00 dan realisasi sebesar Rp36.953.791.234,00 atau sebesar 93,52% dengan realisasi fisik sebesar 97,81%. 2.3.2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik didukung oleh 1 program dan 41 kegiatan yang dilaksanakan pada 40 Perangkat Daerah Provinsi Banten, sedangkan 3 (tiga) Perangkat Daerah lainnya yang tidak melaksanakan Urusan di Bidang Statistik adalah RSU Malingping dan RSUD Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.773.347.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.384.550.378,00 atau sebesar 80,93% dengan realisasi fisik sebesar 97,42%. 2.3.2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp7.029.378.049,00 dan realisasi sebesar Rp6.540.063.400,00 atau sebesar 93,04% dengan realisasi fisik sebesar 96,00%. 2.3.2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan didukung oleh 4 program dan 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.852.965.650,00 dan realisasi sebesar Rp14.773.785.006,00 atau sebesar 93,19% dengan realisasi fisik sebesar 98,87%. 2.3.2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.595.732.500,00 dan realisasi sebesar Rp3.426.653.000,00 atau sebesar 95,30% dengan realisasi fisik sebesar 100%. 2.3.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang 15 program dan 189 kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan sebesar Rp137.159.121.419,00 dan realisasi sebesar Rp125.288.963.312,00 atau sebesar 91,35% dengan realisasi fisik sebesar 97,88%. 2.3.3.1 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 3 program dan 30 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.867.814.050,00 dan realisasi sebesar Rp12.886.214.027,00 atau sebesar 81,21% dengan realisasi fisik sebesar 94,25%. 2.3.3.2 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp21.490.544.470,00 dan realisasi sebesar Rp19.608.547.122,00 atau sebesar 91,24% dengan realisasi fisik sebesar 95,25%. 2.3.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 6 program dan 78 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.983.086.124,00 dan realisasi sebesar Rp47.263.987.082,00 atau sebesar 94,56% dengan realisasi fisik sebesar 98,32%. 2.3.3.4 Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.016.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp971.512.500,00 atau sebesar 95,62% dengan realisasi fisik sebesar 100%. 2.3.3.5 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp30.256.976.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.932.350.780,00 atau sebesar 89,01% dengan realisasi fisik sebesar 99,74%. 2.3.3.6 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 1 program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.801.070.950,00 dan realisasi sebesar Rp3.541.279.846,00 atau sebesar 93,17% dengan realisasi fisik sebesar 100%. 2.3.3.7 Urusan Pilihan Bidang Industri Pada Urusan Pilihan Bidang Industri didukung oleh 3 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.743.629.825,00 dan realisasi sebesar Rp14.085.071.955,00 atau sebesar 95,53% dengan realisasi fisik sebesar 100%. 2.3.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melaksanakan 7 Urusan Bidang 15 program dan 323 kegiatan yang tersebar di 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penghubung, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Inspektorat Provinsi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp718.349.233.721,00 dan realisasi sebesar Rp586.327.145.530,00 atau sebesar 81,62% dengan realisasi fisik sebesar 97,35%. Adapun Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, sebagai berikut : 2.3.4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan didukung oleh 6 program dan 144 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung, Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Perekonomian, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp393.291.522.074,00 dan realisasi sebesar Rp353.474.491.952,00 atau sebesar 89,88% dengan realisasi fisik sebesar 97,60%. 2.3.4.2 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.932.228.652,00 dan realisasi sebesar Rp46.308.207.555,00 atau sebesar 92,74% dengan realisasi fisik sebesar 98,96%. 2.3.4.3 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.399.387.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.039.748.000,00 atau sebesar 60,00% dengan realisasi fisik sebesar 87,32%. 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1 Permasalahan Bidang Pendidikan Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan Permasalahan khusus yang terjadi terkait pelaksanaan kegiatan dengan serapan rendah yaitu :
1. 1.Pada Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran rendah disebabkan adanya efisiensi, meliputi : Efisiensi sisa kontrak atas pengadaan barang dan jasa, akomodasi sewa Kamar/Tempat Penginapan dan uang saku peserta, Belanja Listrik dan Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, belanja makan minum, Telepon/Faksimili/Internet, listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, dan adanya keterlambatan administrasi;
2. 2.Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun pada Kegiatan yang serapannya rendah, meliputi: - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMK terdapat satu tolok ukur (pengadaan buku perpustakaan) tidak direalisasikan karena sudah tidak relevan dengan kurikulum terbaru; - Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pendidikan terkendala pada pengiriman peserta pelatihan bagi operator data GTK di SMK/SMA harus PNS; - Kegiatan Pengembangan SDM Pendidikan terdapat Efesiensi kontrak atas pengadaan Bahan US, Blanko Ijazah, dan SKHUS SD/MI, SDLB dan Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017 dan efesiensi akomodasi; Permasalahan secara umum pada pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:
3. 1.Masih belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, sehingga sering terjadi miskomunikasi mengenai prioritas pendidikan yang harus dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota semenjak diberlakukannya otonomi daerah. Salah satu contoh masalah adalah belum optimalnya komunikasi antar Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menanggapi masalah-masalah pembangunan pendidikan di tiap Kabupaten/Kota.
4. 2.Desentralisasi pendidikan membutuhkan pembiayaan dana yang tidak kecil sehingga pembangunan pendidikan harus berakar dari masyarakat dan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah. Namun demikian, di Provinsi Banten masih banyak Kabupaten/Kota yang mengandalkan bantuan atau alokasi pembangunan pendidikan dari Provinsi sehingga memperlambat upaya kemandirian daerah dalam pembangunan pendidikan;
5. 3.Masih belum meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat khususnya di daerah pedesaan akan pentingnya pendidikan bagi anak- anak mereka sehingga penghargaan atas pendidikan sebagai investasi masa depan di kalangan sebagian masyarakat di Provinsi Banten masih sangat rendah sehingga himbauan Pemerintah untuk mensekolahkan anak didik ke jenjang yang lebih tinggi kurang mendapat respon positif dari masyarakat;
6. 4.Jumlah siswa tidak sebanding dengan jumlah ruang kelas yang tersedia (kekurangan daya tampung siswa);
7. 5.Penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru tidak mudah untuk dapat dipenuhi, hal ini karena mahalnya harga lahan, terutama di derah perkotaan dan industri;
8. 6.Masih banyak anak usia sekolah yang belum seluruhnya dapat bersekolah baik pada jalur Informal maupun non formal;
9. 7.Masih banyak anak usia sekolah yang berkebutuhan Khusus belum dapat bersekolah;
10. 8.Rasio buku dan siswa belum sesuai dengan kebutuhan (1:1);
11. 9.Nilai rata-rata ujian sekolah masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dengan angka/jumlah lulusan yang belum mencapai 100% pada SMA dan SMK;
12. 10.Masih banyaknya kualifikasi pendidikan guru yang belum sesuai kelayakan mengajar, terutama tingkat pendidikan dasar;
13. 11.Lulusan sekolah kejuruan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dunia kerja (masih banyak lulusan sekolah kejuruan yang belum siap kerja) dan belum mampu menciptakan lulusan kejuruan yang siap untuk mandiri/menciptakan lapangan kerja sendiri (berjiwa enteurpreneurship);
14. 12.Sering berganti kebijakan pda enerapan kurikulum pendidikan. Kurikulum KTSP belum berjalan efektif, saat sudah berganti kembali ke Kurikulum tahun 2013 (K-13);
15. 13.Masih rendahnya SMP/MTs walaupun adanya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Wajar 12 Tahun;
16. 14.Masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah;
17. 15.Kekurangan tenaga pengajar dan kualifikasi pendidikan belum memadai (mis match);
18. 16.Belum baiknya sistem pengawasan pendidikan termasuk dalam menjamin kualitas pendidikan;
19. 17.Dukungan terhadap MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang;
20. 18.Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
21. 19.Masih ada sekolah yang belum representatif sesuai dengan standar nasional;
22. 20.Tanah tidak sesuai dengan standar nasional, masih ada yang belum memiliki lapangan upacara dan lapangan olahraga dan perpustakaan;
23. 21.Dana bantuan DAK untuk tiap sekolah masih kurang dibandingkan dengan harga bahan bangunan pada saat ini.
b.Solusi dari permasalahan umum tersebut diatas, antara lain :
1. 1.Perlu penambahan daya tampung melalui pembangunan/penambahan ruang kelas baru;
2. 2.Perlu penyediaan dana yang lebih besar untuk pengadaan lahan UGB/USB baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
3. 3.Perlu dibangun unit sekolah baru, penambahan ruang kelas atau pembukaan kelas jauh, atau sekolah satu atap;
4. 4.Pada jalur non formal, perlu dikembangkan program kejar paket (A, B, dan C melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (KBM);
5. 5.Perlu adanya penambahan jumlah buku untuk rasio siswa/buku 1:1 melalui program BOS Buku dan pendampingan melalui APBD;
6. 6.Anggaran untuk pembangunan perpustakaan dan runag penunjang lainnya dan pemenuhan media/alat pendidikan perlu dtingkatkan, baik yang bersumber dari APBD dan APBN;
7. 7.Perlu ditingkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program diklat/penataran/lokakarya dan peningkatan/penambahan sarana prasarana PBM/KBM (media pendidikan, alat pendidikan atau alat peraga pendidikan lainnya);
8. 8.Harus dilakukan upaya pemerataan guru, diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana pendukungnya dan peningkatan kesejahteraan guru dan penyetaraan pendidikan guru ke lembaga LPTK yang telah diakui baik melalui sumber pendanaan Pemerintah Pusat dengan tugas belajar ataupun dengan swadana;
9. 9.Perlu dioptimalkan kembali pola pendidikan sistem ganda yang ada di sekolah kejuruan melalui optimalisasi kesepakatan (MoU) antara pihak sekolah dengan dunia industri/kerja dan penyempurnaan kurikulum sekolah kejuruan yang lebih menekankan pada kebutuhan dan tuntutan oriented life skill;
10. 10.Mengintensifkan kemitraan secara berkesinambungan melaui forum sosialisasi dengan membangun kapasitas stakeholders dan pembinaan manajemen pendidikan dalam berbagai diklat dengan meningkatkan tata kelola dan advokasi kelembagaan serta dengan melakukan pengadaan sarana prasarana penunjang dan pembinaan SDM yang membidangi secara intensif;
11. 11.Dana bantuan pendidikan/beasiswa dari Dinas Pendidikan bagi pendidikan dasar (SD-SMP-SMA) diupayakan adanya penambahan jumlah alokasi anggaran mengingat masih banyaknya siswa SD-SMP yang tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan tidak mampu;
12. 12.Bantuan pendidikan/beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi dan bantuan khusus murid (BKM) bagi pendidikan menengah diupayakan peruntukannya tidak hanya kegiatan belajar mengajar (KBM) akan tetapi dapat digunakan sebagai transport siswa, mengingat akses pendidikan menengah belum menjangkau di setiap kecamatan, sehingga siswa berpotensi putus sekolah dapat diselamatkan;
13. 13.Perlunya kualifikasi pendidikan guru secara berkala, diklat guru mata pelajaran dan pengangkatan guru sesuai dengan kebutuhan;
14. 14.Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pendidikan melalui program terpadu monitoring dan evaluasi;
15. 15.Meningkatkan kesiapan sekolah, kemampuan kepala sekolah dan guru, periodisasi SDM dan akreditasi lembaga dengan cara sertifikasi dan advokasi;
16. 16.Meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan serta pengembangan networking dengan stakeholders pendidikan didanai oleh Pusat dan Provinsi;
17. 17.Perlu perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memadai;
18. 18.Perlu penambahan tanah atau dengan merelokasi ke tempat yang strategis dengan cara merevitalisasi gedung sekolah dasar yang lebih representatif. 2.3.2 Permasalahan Bidang Kesehatan
a.Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, adalah: Permasalahan
1. 1.Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat terkait dengan Jumlah sasaran 982.242 bayi & balita, balita & bayi yang datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu;
2. 2.Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Kegiatan Pelayanan kesehatan anak untuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih (cakupan PN) sebanyak 82,00% belum tercapai dari target 90,00%, yang belum tercapai 7,60% karena Penempatan Sumber Daya Kesehatan (Medis) tidak merata (tidak semua desa ditempati bidan) sehingga pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun dan Kurang terampilnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinanbelum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk bersalin di tolong oleh nakes. Capaian Kunjungan Neonatal pertama (KN1) sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90,00%, yang belum tercapai 1,60% karena masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga sehingga kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan;
3. 3.Kegiatan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan terkendala masih adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Hingga Posyandu. Dari segi Tenaga Kesehatan, masih banyak SDM yang belum terlatih;
4. 4.Kendala yang dihadapi pada Kegiatan Penyehatan Lingkungan dimana masih banyaknya sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang diperburuk karena belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelolaan sarana air minum dan sanitasi dikelompok masyarakat;
5. 5.Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang terkendala masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena masyarakat/suspek terkena vector nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi terdeteksi pada Fasikitas Kesehatan di Provinsi Banten (Malaria Import);
6. 6.Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh sistem penyediaan barang/jasa „E- Katalog‟. Pada pemesanan obat E-Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan dikarenakan kekosongan stok;
7. 7.Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Telah dilaksanakan 88,89%, diakibatkan adanya pekerjaan atau tolok ukur Penyusunan FS Pembangunan RS di Banten Selatan senilai Rp400.000.000,00 dikarenakan tidak cukup waktu pelaksanaan;
8. 8.Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin melalui tolok ukur bakti sosial operasi bibir sumbing dan operasi katarak, terdapat efisiensi anggaran sesuai dengan permintaan dari Kabupaten/Kota maupun pihak yang memerlukan kegiatan bakti sosial;
9. 9.Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja Pekerjaan Telah dilaksanakan 90,00%, adapun permasalahan diakibatkan adanya efisiensi pada anggaran belanja Obat, dikarenakan Ketersediaan obat di perusahaan penyedia obat tidak ada, obat yang dibutuhkan sudah tidak ada di pasaran, serta terdapat beberapa persyaratan untuk pengadaan obat belum terpenuhi; 10.Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor Pekerjaan Telah dilaksanakan 73,26%, hal ini dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan terkait rekomendasi inspektorat tentang metode pelaksanaannya yaitu pada anggaran perubahan sudah dianggarkan pada pengadaan langsung, akan tetapi sesuai dengan tidak ada anggaran untuk pengawasan, anggaran yang tidak terserap pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; 11.Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah penyerapan anggaran sebesar 62,85% dikarenakan anggaran digunakan pada perjalanan dinas luar daerah yang direncanakan lebih besar dibandingkan dengan undangan/perjalan dinas yang ada pada Tahun 2017; 12.Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat realisasi fisik sebesar 76,11%, terdapat perbedaan harga “harga lebih rendah dibandingkan harga satuan pada DPA (Pagu) yaitu pada belanja mesin kasir, kursi kerja dan alat kedokteran umum, selain hal tersebut terdapat penolakan pada E- katalog yaitu Alat Kedokteran Umum Minor Surgery, Film Viewer, Circumsisi pada salah satu items dan item Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat Tidur Pasien, dan Partus Set; 13.Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 90,58%, adapun penyerapan yang rendah disebabkan oleh efisiensi anggaran pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK); 14.Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran pada Balai Kersehatan Kerja Masyarakat pada tolak ukur Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) sebesar 60,18%, Belum dilaksanakan penerimaan pegawai non PNS dikarenakan operasional BKKM belum dibuka 24 Jam sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pada Belanja Jasa Listrik Tagihan tidak sesuai dengan rencana penambahan daya; 15.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 42,04% dan realisasi fisik mencapai 51,25%, adapun permasalahan yaitu tidak ada kesesuaian pada belanja Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa dilaksanakan oleh pegawai Non PNS sehingga penyerapan hanya pada pegawai PNS dengan Jumlah sebanyak 12 Orang pelaksana; 16.Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Penyerapan anggaran sebesar 24,88%, rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan perjalanan luar daerah karena undangan dari Pusat terbatas sehingga dana dana perjalanan Dinas yang direncanakan tidak dapat direalisasikan, dana Perjalanan dinas untuk menunjang kapasitas aparatur tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan, mempedomani DOMLAK bahwa Perjalanan Dinas maksimal dilaksanakan 2 orang sedangkan direncanakan sebanyak 3 orang sehingga terdapat rasionalisasi petugas yang melaksanakan perjalanan dinas; 17.Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan data pada Tahun 2017 terhadap Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdapat beberapa kasus yang selesai pengobatan namun tidak melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan kesembuhan sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB yang gagal pengobatan dikarenakan ketidak patuhan dalam minum obat, pindah dan meninggal; 18.Permasalahan dalam hal peningkatan kesehatan jiwa diantaranya adalah Kesehatan jiwa belum menjadi program prioritas, Kompetensi tenaga kesehatan yang masih minim baik pada tatanan pelayanan primer maupun sekunder, Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jiwa masih rendah; 19.Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor dilapangan, Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim kesehatan kerja di Tk. Provinsi, sehingga masing-masing sektor blm terpadu menjadi satu kesatuan, Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan olahraga, Masih minimnya sarana prasarana penunjang kesehatan kerja dan olahraga. Solusi
10. 1.Solusi pada Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat agar diberikan penghargaan untuk Kader agar Lebih semangat Melakukan Pendampingan Pada Ibu Balita untuk datang Ke Posyandu, dan dilakukannya Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat;
11. 2.Solusi pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Kegiatan Pelayanan kesehatan anak dilakukan dengan terbentuknya rumah tunggu kelahiran, Penempatan tenaga kesehatan yang merata, dan Fasilitas kesehatan yang memadai;
12. 3.Solusi dari kegiatan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan, antara lain: - Dilakukan Pelatihan imunisasi bagi petugas yang belum terlatih; - Sosialisasi dan Advokasi bagi masyarakat yang masih ragu/takut untuk pemberian imunisasi bagi bayi. (melalui tokoh masyarakat, PKK, dll; - Revitalisasi dan peningkatan kapasitas Tim Gerak cepat dalam respon KLB; - Pengembangan sistem dan penguatan jejaring Surveilans di level komunitas/masyarakat; - Penguatan kapasitas petugas SKDR berbasis algoritma penyakit potensial KLB.
13. 4.Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Penyehatan Lingkungan adalah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan) dalam perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum dan pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.
14. 5.Sebagai masukan/usulan dalam peningkatan upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.
b.Permasalahan dan Solusi RSUD Malingping Permasalahan
1. 1.Permasalahan Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyerapan anggaran sebsar 77,00% dikarenakan Tidak adanya dokter spesialis Residen pada kode rekening Non PNS yang bekerja di RSUD Malingping sehingga anggaran untuk pembayaran dokter tersebut tidak terserap. Selain hal tersebut Belanja yang tidak terserap yaitu: pemulasaran jenazah; sewa rumah/gedung/tempat kerja; sewa mobilitas; pemberian hadiah; dokumentasi/dekorasi/promosi publikasi;
2. 2.Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin penyerapan Anggaran sebesar 50,68% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium narumber pengobatan gratis dan rapat siang kinik;
3. 3.Pada Kegiatan Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan penyerapan Anggaran sebesar 69,75% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium narumber sebanyak 5 kegiatan rapat pertemuan.
4. 4.Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD realisasi fisik 100% sesuai dengan target pendapatan BLUD. Pada belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatannya sebesar 79,74% hal ini disebabkan belanja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan RSUD Malingping. Solusi Solusi yang harus dilakukan kedepan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan.
c.Permasalahan dan Solusi RSUD Banten Permasalahan
1. 1.Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD realisasi fisik 100% sesuai dengan target pendapatan BLUD. Pada belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatannya sebesar 36,81% hal ini disebabkan Proses tahun pertama pola PPK BLUD terdapat beberapa aturan masih di susun, serta kehati-hatian pengelola dalam menyelenggarakan kegiatannya;
2. 2.Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor penyerapan Anggaran sebesar 57,31% dikarenakan pada belanja Suku cadang, alat dari vendor yang sesuai spesifikasi yang diinginkan terbatas (Pelayanan Mata dan Gigi) dan kebutuhan berbeda dengan pengajuan serta adanya sisa kontrak;
3. 3.Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah penyerapan Anggaran sebesar 79,32% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari yang direncanakan;
4. 4.Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) penyerapan Anggaran sebesar 66,2% dikarenakan terdapat dua pekerjaan Gagal lelang yaitu: Pengadaan IPAL dan Genset terkendala karena belum tersedianya rumah genset serta tidak cukup waktu pelaksanaanya;
5. 5.Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (DPA Kewajiban TA.2016) penyerapan Anggaran sebesar 43,55% dengan pekerjaan pembangunan gedung 9 lantai, hal tersebut dikarenakan adanya rekomendasi BPK - RI dan dan sesuai surat Inspektorat No.700/783.1-Inspektorat/2017 tanggal 06 Oktober 2017 bahwa nilai pagu kewajiban dibayarkan (terealisasi) bila pembangunan gedung selesai di bangun namun pembangunan gedung tidak jadi dilaksanakan;
6. 6.Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RS (DAK) DPA Kewajiban penyerapan Anggaran sebesar 47,63% dikarenakan adanya rekomendasi BPK - RI bahwa pembayaran pembangunan gedung rawat inap dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;
7. 7.Pada Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran penyerapan Anggaran sebesar 79,81% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih kecil dari rencana terutama di jasa Non PNS dan jasa kebersihan;
8. 8.Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, capaian 94,00% dikarenakan penyediaan peralatan jaringan SIM RS yang tidak cukup waktu untuk di lelang dan penyedia tidak bisa menyediakan alat sesuai dengan spesifikasi yang di pesan;
9. 9.Pada Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, capaian 68,51% pada kegiatan pemeliharaan alat kesehatan suku cadang alat dari vendor yang sesuai spec terbatas dan kebutuhan berbeda dengan pengajuannya, dari sebelas (11) urian kegiatan terlaksana 8 kegiatan, sedang 3 (tiga) uraian kegiatan terlaksana sesuai dengan kebutuhan; Solusi
10. 1.Dibutuhkan Evaluasi perencanaan RBA dan segera menyelesaikan aturan aturan administrasi pengelolaan BLUD nya;
11. 2.Membuat perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan out put kegiatan yang diharapkan;
12. 3.Membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan standar satuan harga yang sudah di tetapkan;
13. 4.Untuk pengadaan IPAL dan Genset serta Rumah Genset pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) dianggarkan di DPA Tahun 2018;
14. 5.Sinkronisasi yang baik dalam perencanaan kegiatan pada bidang dan bagian agar teranggarkan atau menghindari dobel pembiayaan;
15. 6.Pelaksanaan lelang harus dipersiapkan matang dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal kegiatan dan target. 2.3.3 Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum
a.Permasalahan
1. 1.Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak mencapai target disebabkan terdapat kendaraan yang rusak berat dan akan dihapuskan;
2. 2.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarena tidak sesuai dengan tusi ke PU- an;
3. 3.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang terdapat efisiensi sisa kontrak;
4. 4.Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang tidak tercapai disebabkan : - kelebihan anggaran dari premi asuransi barang milik daerah; - untuk jasa servis dan penggantian suku cadang sebagian kendaraan rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diserap; - Terdapat kelebihan anggaran untuk pajak kendaraan bermoto; - Terdapat efisiensi sisa kontrak dari pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja; - Terdapat Kendaraan roda tiga yang mengalami rusak berat.
5. 5.Kegiatan Pembangunan Jembatan Terdapat perpanjangan waktu selama 50 hari untuk pekerjaan Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Saketi-Malingping (9 Jembatan);
6. 6.Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan tidak Tidak cukup waktu dalm melaksanakan kegiatan karena adanya penambahan paket pekerjaan (52 paket terealisasi sebanyak 26 Paket);
7. 7.Penetapan SOTK baru pada tahun 2017 dan pelantikan Kepala OPD baru dilaksanakan pada bulan Januari minggu ketiga dan pelantikan PPTK pada minggu keempat. Hal ini turut menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. 8.Lelang yang direncanakan mulai bulan Januari, baru dapat diusulkan ke ULP pada bulan April 2017. Pengajuan lelang ke ULP menunggu penetapan surat keputusan pejabat pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada struktur organisasi baru yang terbit pada bulan Maret.
9. 9.Beberapa paket pekerjaan di anggaran murni memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari 7 (tujuh) bulan, sehingga sisa waktu yang ada tidak cukup untuk melaksanakan lelang dan pekerjaan kontruksi. Lelang yang direncanakan Januari agar terkontrak bulan Maret, lelang baru terlaksana bulan April.
10. 10.Waktu pelaksanaan anggaran perubahan yang terbatas untuk melakukan lelang dan pelaksanaan konstruksi sehingga ada beberapa pekerjaan tidak terserap optimal dan ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan.
11. 11.Permasalahan non teknis dilapangan terkait dengan masyarakat dan instansi terkait. Dalam pengadaan lahan kebinamargaan, warga menolak harga ganti rugi yang ditetapkan Tim appraisal. Dalam kegiatan pengamanan pantai, pemilik lahan tidak mengijinkan lahan digunakan akses jalan kendaraan proyek. Hal ini menyebabkan pekerjaan kontruksi tidak dapat dilanjutkan.
12. 12.Aturan baru tentang pencairan GU dan TU pada domlak APBD. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 2017 tentang UP dan TU yang mengharuskan revolving minimal 75,00% dari UP yang telah dipertanggungjawabkan.
13. 13.Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air yang dianggarkan di APBD Murni Tahun Anggaran 2017 ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan berikut:
a.Pelaksanaan persiapan pengadaan lahan pad APBD-P 2017 tidak dapat dilaksanakan karena belum ada izin lingkungan dari Bupati Pandeglang sehingga menghambat proses penyusunan dokumen perencanaan (dalam dokumen UKL/UPL dari Kegiatan Dinas SDAP TA.2016 hanya dikeluarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang);
b.Pembebasan lahan di DI Cikadueun tidak dapat dilaksanakan karena dalam studi komprehensif/studi kelayakan, batasan lokasi yang akan dibebaskan hanya sampai pada saluran induk (primer) saja, dikhawatirkan pengelolaan kurang optimal. Pembebasan seharusnya sampai pada jaringan tersier sehingga penanganan DI menyeluruh sampai lahan petak pertanian (single managemen);
c.Bidang PJPA mulai tahun 2017 hingga tahun kedepan lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi eksisting hingga mencapai kondisi baik 100% dan didukung oleh kegiatan pengendalian dan pemeliharaan pada setiap DI kewenangan Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Balai PSDA Provinsi Banten;
d.Setelah tercapai kondisi DI baik 100% dan setiap DI terpelihara dan terkendalikan dengan baik maka akan dilakukan pengembangan DI baru (DI Cikadueun, DI Cihara, DI Cipatujah, DI Ciseukeut, DI Cibama, DI Cibareno dan DI Cimadur).
1. 14.Kegiatan Perencanaan Teknis Bidang PJSA tahun anggaran 2017 mempunyai anggaran pengadaan lahan Sungai Cilimer. Pekerjaan ini tidak dilaksanakan dan anggaran tidak terserap dengan pertimbangan berikut:
a.Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau disebutkan bahwa: - Bab II pasal 6 huruf 3 Garis Sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur - BAB IV Ketentuan Peralihan Pasal 26 huruf c bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai dan sempadan danau yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai dan sempadan danau.
b.Hasil koordinasi dengan Kepala Bagian Penyusunan Perundang- Undang II Biro Hukum Sekjen Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR 28/PRT/M/2015: - Tanah sempadan yang diperoleh dengan benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan (yang sudah mempunyai sertifikat bisa diganti rugi) - Tanah yang belum jelas kepemilikannya (Tidak mempunyai sertifikat atau girik) tidak boleh ada ganti rugi tanah sempadan, yang diperbolehkan ganti rugi kerohiman untuk tegakan maupun bangunan yang berada diatasnya. - Perhitungan kerohiman harus melalui Penaksir Harga Apraisal - Tanah sempadan sungai bisa disertifikasi atas nama Pemerintah.
c.Hasil koordinasi dengan Kasubag Evaluasi dan Pengawasan Produk HUkum Kab/Kota Biro Hukum Provinsi Banten, sesuai dengan pasal 26 huruf c Permen PU 28/PRT/M/2015 yaitu untuk sempadan sungai tidak perlu pembebasan lahan.
1. 15.Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air terdapat 3 paket pekerjaan konsultan pengawas tidak dilaksanakan karena pekerjaan fisik tidak dilaksanakan;
2. 16.Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) tidak dilaksanakan pada pekerjaan Pembangunan DI Cihara. Adapun terkendala pengadaan lahan, yaitu:
a.Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendung dan Bangunan Pengambilan Intake Daerah Irigasi Cihara yang dilaksanakan pada TA.2016 belum sepenuhnya diselesaikan dan fungsional sehingga pekerjaan saluran induk yang sudah dianggarkan pada TA 2017 tidak dapat dikerjakan.
b.Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Tujuan tertentu No 700/063-Inspektorat/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 disarankan: - Pekerjaan di Daerah Irigasi Cihara tidak dilanjutkan sementara karena dinilai Pekerjaan Pembangunan Bendung Daerah Irigasi Cihara tidak efektif dan efisien serta belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar; - Apabila pekerjaan dilanjutkan, pekerjaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan kontrak multiyear; - Perlu didesain ulang secara komprehensif dari aspek ketersediaan air, jaringan irigasi dan pemanfaatannya.
c.Hasil konsultasi dengan Puslitbang Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat direkomendasikan untuk dilakukan stock opname serta dilengkapi analisa hidrologi, hidrolika dan geoteknik yang lebih mendalam terkait kejadian rubuhnya retaining wall;
d.Keterbatasan waktu yang tersisa dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran, sehingga Pekerjaan Pembangunan Saluran Induk DI Cihara (DAK) tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat disarap anggaran pada tahun 2017.
1. 17.Kegiatan pengadaan lahan kebinamargaan di beberapa lokasi masih belum terserap/terealisasi sesuai yang direncanakan. Adapun kendala dalam pengadaan lahan yaitu:
a.Pengadaan Ruas Jalan Siliwangi (Pamulang): - Terdapat tanah PLN dengan status Barang Milik Negara (BMN). Perlu surat dari Direksi PLN mengenai rekomendasi pembongkaran/hibah lahan. - Terdapat 2 (dua) persil lahan yang belum jelas kepemilikannya.
b.Pengadaan Tanah pengganti yang diusulkan Pengadilan Agama tidak jelas status kepemilikannya sehingga perlu dicari usulan tanah yang lain.
c.Warga menolak hasil penilaian Tim appraisal terhadap lahan yang diusulkan untuk pengganti Kecamatan Kopo dan Desa Nanggung. Akibat penolakan ini proses pengadaan tanah tidak dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
d.Pengadaan Tanah di ruas Sempu-Dukuh Kawung: - Terdapat 4 tanah wakaf yang harus ruislag sesuai dengan Undang-Undang Wakaf dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten dan Kementerian Agama Pusat. - Ada tanah Aset Pemerintah yaitu Kepolisian
e.Pengadaan Tanah di Ruas Jalan Palima-Pakupatan - Terdapat tanah milik swasta Perumahan BMS yang belum jelas status lahan sebagai Fasum/Fasos atau bukan; - Ada tanah wakaf berupa masjid, dan terdapat salah satu tanah milik warga yang menolak hasil penilaian Tim Appraisal.
1. 18.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Lebak terdapat Efisiensi dari sisa kontrak pengadaan Excavator Long Arm, Wheel Excavator Mini, breaker;
2. 19.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang Terdapat Pembatalan Kontrak untuk pengadaan Compressor + Jack Hammer, karena barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
3. 20.Pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai progres fisik dan penyerapan anggaran kecil. Hal ini disebabkan karena tidak dapat diselesaikannya Pembangunan Pengaman Pantai Carita (Lanjutan). Dalam pelaksanaan pembangunan pengaman Pantai Carita (Lanjutan), pihak kontraktor tidak mendapatkan ijin dari pemilik tanah di Kawasan Lombok 2 Pantai Carita untuk menggunakan atau memanfaatkan lahan/tanah sebagai akses jalan kegiatan proyek;
4. 21.Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terdapat kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan (Review dan Harmonisasi Master Plan Kawasan Banten Lama), karena terkendala waktu.
b.Solusi Solusi yang dapat disampaikan dari permasalahan-permasalahan tersebut, meliputi :
1. 1.Pemanfaatan belanja aparatur hendaknya diarahkan agar lebih efisien, efektif, realistis, dan proporsional;
2. 2.Proses perencanaan harus dibuat lebih matang dan lebih baik lagi serta lebih terukur, sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan tidak menimbulkan permasalahan;
3. 3.Proses pembebasan lahan melibatkan banyak pihak (masyarakat pemilik lahan, BPN dan konsultan appraisal). Perlu peningkatan koordinasi antar pihak terkait sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih cepat;
4. 4.Penganggaran kegiatan pembebasan lahan dan pembangunan jalan untuk lokasi yang sama tidak dianggarkan pada tahun anggaran yang sama. Ketika ada kendala dalam pengadaan lahan tidak akan menghambat kegiatan pembangunan jalan;
5. 5.Sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada PPTK dan staf administrasi yang menangani SPJ tentang perubahan aturan GU dan TU sehingga proses SPJ dapat berjalan lancar dan sesuai terget;
6. 6.Berkaitan dengan pengadaan lahan PJSA, pada tahun anggaran 2018 Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air DPUPR Provinsi Banten akan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau kepada Dinas terkait dan warga sekitar Sungai Cilemer. Selain perlu dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dengan Kajian Akademis oleh instansi yang berwenang.
7. 7.Berkaitan dengan permasalahan pengadaan Lahan kebinamargaan solusi yang akan dilakukan yaitu:
a.Sosialisasi intensif kepada Pemilik Lahan. Dalam menyampaikan hasil taksiran harga, Tim Appraisal perlu menjelaskan lebih detail mengenai data dan Peraturan yang mendasarinya;
b.Mencari alternatif tanah pengganti dari usulan Pengadilan Agama dan tanah pengganti untuk tukar guling dengan tanah wakaf dan Kantor Kecamatan Kopo serta Desa Nanggung;
c.Membuat surat konsinyasi yaitu surat penitipan uang di pengadilan untuk ganti rugi tanah di Jl.Siliwangi (Pamulang) dan Jalan Palima-Pakupatan (Jembatan Bogeg);
d.Meminta surat rekomendasi/keterangan dari Pemerintah Kota Serang mengenai peruntukan lahan di Perumahan BMS. Jika peruntukan lahan untuk fasilitas umum/fasilitas social maka tidak perlu diberikan ganti rugi. Namun jika peruntukan lahan bukan untuk fasum/fasos, maka DPUPR Provinsi Banten akan memberikan ganti rugi.
1. 8.Untuk mengurangi kendala non teknis dilapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus melibatkan semua stakeholder yang terkait sejak dalam proses perencanaan. (warga sekitar, pemilik tanah, pihak kelurahan, pihak kecamatan dll). Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi mengenai maksud, tujuan, manfaat dari suatu pekerjaan sehingga semua stakeholder mempunyai persepsi yang sama.
2. 9.Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang melibatkan stakeholders yang membahas perlu tidaknya dilakukan perubahan anggaran dengan mempertimbangkan constrain waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
3. 10.Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama kepada para pengelola kegiatan untuk memudahkan dalam operasional kegiatan yang akan berjalan. 2.3.4 Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Terdapat beberapa kegiatan dengan penyerapan dibawah 85,00% dikarenakan pada saat perencanaan menggunakan asumsi harga satuan tertinggi pada SSH sehingga terdapat efisiensi karena realisasi belanja menyesuaikan harga pasaran (belanja jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas, pajak kendaraan, penggandaan, ATK dll), belanja sewa ruang rapat/ tempat penginapan yang tidak diserap sesuai arahan/ kebijakan Gubernur untuk menyelenggarakan rapat di ruang kantor;
2. 2.Terdapat beberapa kegiatan Konsultansi dengan penyerapan dibawah 85,00% karena efisiensi harga satuan tenaga ahli menyesuaikan pengalaman pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
3. 3.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B terdapat beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu: - Pengadaan lahan KP3B untuk pembebasan lahan seluas 14.390 m2 dan konsultan apraisal lahan yang dianggarkan pada APBD- P TA. 2017 tidak terlaksana dikarenakan terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi; - Pekerjaan pemagaran masjid kecil (Masjid Gowok) dikawasan KP3B dan Konsultan Pengawasan tidak dilaksanakan karena pembelian tanah untuk masjid baru selesai dibayarkan/dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017 sehingga waktu pelaksanaannya tidak mencukupi.
4. 4.Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dengan tolok ukur Penyediaan Air Bersih pada Kawasan strategis sebanyak 47 paket, diantaranya 6 paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, karena mobilisasi material terkendala lokasi/akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan (musim hujan) dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Selain itu terdapat efisiensi dari beberapa paket yang sudah dilaksanakan.
5. 5.Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan terdapat item pekerjaan pengadaan lahan seluas 4,6 Ha di Banten Lama yang dianggarkan pada APBD-P TA.2017 karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.
b.Solusi Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut untuk periode ke depan anatara lain, sebagai berikut:
1. 1.Lebih cermat dalam menganggarkan suatu item pekerjaan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. 2.Lebih cermat dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik aerah sesuai dengan kondisi yang ada;
3. 3.Persiapan pengadaan lahan lebih matang/intensif;
4. 4.Perlunya perencanaan yang lebih akurat dalam menentukan harga satuan dengan melakukan survey harga pasaran setempat;
5. 5.Agar lebih teliti mencermati hasil lelang pekerjaan dari ULP terutama berkaitan dengan tenaga ahli; 2.3.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, adalah:
6. 1.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta tidak mengalami hambatan. Namum demikian khusus bagi kegiatan yang pelaksanannya berlokasi di kabupaten/kota agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan bangsa dan politik.
7. 2.Satuan Polisi Pamong Praja
a.Permasalahan 1) Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. 2) Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis; 3) Belum optimalnya kerjasama dalam pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat/tokoh masyarakat.
b.Solusi 1) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten; 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten; 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten; 4) Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum. 5) Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS, Instansi terkait dan masyarakat. 6) Untuk tahun depan Anggaran untuk pemeliharaan gedung tidak dianggarkan lagi.
1. 3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a.Permasalahan 1) Terkendala aturan yang berbeda itulah Anggaran Monev dalam Perencanaan mengikuti Juknis APBN BNPB yang memprbolehkan mengalokasikan untuk Honor Pengelola, sementara Anggaran Hibah dimaksud masuk di Anggaran APBD Provinsi Banten harus mengikuti Aturan APBD Provinsi Banten yang tidak memperbolehkan adanya alokasi untuk Honor Pengelola, sehingga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tidak terlaksana dengan optimal; 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) BPBD Provini Banten yang berkualitas dan berintegritas sehingga berdampak lambatnya penyelesaian Administrasi terutama SPJ; 3) Adanya ketidak singkronan pada Rencana Operasional Kerja (ROK) yang telah di susun dengan pelaksaanaan dilapangan.
b.Solusi 1) Pada penyerapan Triwulan IV direncakan diadakan perubahan mengikuti aturan APBD Provinsi Banten Khususnya anggaran Honor Pengelola kegiatan diubah ke alokasi Perjalanan Dinas, Namun Perubahan Anggaran Tidak dapat direalisasi karena Tim Anggaran Daerah dari BAPPEDA mensyaratkan harus ada JUKNIS APBN dan JUKNIB BPBD Prov. Banten; 2) Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan Profesional serta berintegritas melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD dan perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan; 3) Dilakukan Perbaikan dan Penjadwalan ulang untuk triwulan berikutnya pada anggaran Perubahan. 2.3.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Permasalahan dan Solusi
a.Permasalahan
1. 1.Permasalahan Pada Belanja Tidak Langsung capaian realisasi keuangan sebesar Rp15.297.194.166,00 (87,91%) dengan sisa anggaran Rp2.102.805.834,00 (12,09%), hal tersebut dikarenakan adanya pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten yang pensiun sebanyak 4 orang, meninggal sebanyak 2 orang, pindah ke SKPD lain sebanyak 2 orang sehingga Gaji dan Tunjangan Kinerja tidak dapat diserap.
2. 2.Pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana terdapat tolok ukur Asuransi Jiwa TAGANA sebesar Rp145.200.000,00 tidak dapat dicairkan karena sebagian besar peserta TAGANA tidak dapat melampirkan KTP dan KK.
3. 3.Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya berdasarkan by name byadress, sedangkan untuk pelaksanaan pendataan menjadi kewenangan kabupaten/kota.
4. 4.Pada beberapa kegiatan terdapat anggaran tidak digunakan yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi anggaran.
b.Solusi
1. 1.Penyusununan rencana program dan anggaran tahun 2017 lebih di pertajam dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan anggaran.
2. 2.Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan masing-masing kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung yang valid dan terukur.
3. 3.Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan by name by adress di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota, baik melalui dana APBD Provinsi maupun Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota. 2.3.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Permasalahan utama dalam penyerapan adalah Terlambatnya pengesahan APBD perubahan sedangkan banyaknya kegiatan yang berada pada anggaran perubahan, sehingga ada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatannya;
2. 2.Ada keterlambatan pengajuan pencairan kontrak pengadaan barang jasa, sehingga berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. 3.Adanya pengurangan anggaran (efisiensi) untuk belanja makan dan minum kegiatan;
4. 4.Kurang matangnnya dalam menyusun perencanaan Program Kegiatan yang berakibat adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan;
5. 5.Adanya pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang yang berakibat kepada besarnya nilai SilPa.
b.Solusi
1. 1.Perlu adanya perencanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga di tahun selanjutnya pelaksanaan kegiatan bisa sesuai dalam hal penjadwalan waktu penyusunan, penginputan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);
2. 2.Agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan Rencana Operasinal Kegiatan (ROK) yang telah dibuat;
3. 3.Setiap penganggaran belanja barang dan jasa yang dilaksanakan agar berpatokan kepada Standar Satuan Harga yang berlaku, sehingga adanya selisih perbedaan harga dapat dimminimalisir; Pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) setiap bidang agar berpatokan kepada dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan disesuai dengan target yang telah ditentukan, sehingga diharpkan kedepannya tidak ada lagi kegiatan yang tidak dilaksanakan. 2.3.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran anggaran tidak digunakan terkait Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat mengingat kewenangan Pengadaan Sarana Kantor berupa Meja dan Kursi menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten selaku pengelola Gedung Kantor Bersama SKPD Provinsi Banten;
2. 2.Kegiatan Pemeliharan Sarana dan Prasarana Perkantoran anggaran tidak digunakan pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas serta Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang disesuaikan dengan jumlah aset kendaraan bermotor Roda 4 dan 2 yang dioperasionalkan oleh Dinas P3AKKB Provinsi Banten;
3. 3.Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran anggaran tidak digunakan pada Belanja Promosi dan Publikasi sebesar Rp10.000.000,- berupa Dekorasi Kendaraan Hias HUT Banten yang diikuti oleh Dinas P3AKKB Provinsi Banten Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas disesuaikan dengan jumlah aset kendaraan bermotor Roda 4 dan 2 yang dioperasionalkan;
4. 4.Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender anggaran tidak digunakan pada Belanja Promosi dan Publikasi Penyusunan Anggaran esponsif Gender (ARG) bag SKPD Provinsi, Kab/Kota dan PSW sebesar Rp12.000.000,00 yang disesuaikan dengan metoda kegiatan yang dilaksanakan berupa Rapat Koordinasi;
5. 5.Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan agaran tidak digunakan terutama pada Belanja Narasumber Penguatan Pengembangan Industri Rumahan Lintas Sektoral dan Lintas Program Bagi Pelaku IR di Wilayah Lebak dan Pandeglang sebesar Rp10.000.000,00 yang disesuaikan dengan jumlah narasumber yang hadir;
6. 6.Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga anggaran tidak digunakan antara lain: - Uang Saku Peserta Integrasi Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) Dengan P4K sebesar Rp11.250.000,00 yang disesuaikan dengan kehadiran peserta; - Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Evaluasi Program PKK yang merupakan Paket Fullday sebesar Rp15.820.000,00 dan Kegiatan Bintek Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bekerja yang merupakan Paket Fullboard sebesar Rp123.504.000,00 yang disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Fullboard, Fullday dan Halfday; - Belanja Narasumber Bintek Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bekerja sebesar Rp15.000.000,00 yang disesuaikan dengan kehadiran narasumber; - Belanja Cetak dan Penggandaan Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp11.300.000,00 yang disesuaikan dengan materi kegiatan yang disampaikan; - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp163.247.300,00 yang disesuaikan dengan banyaknya undangan yang diterima untuk ditindaklanjuti; - Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp11.900.000,00 yang disesuaikan dengan kehadiran narasumber dan moderator;
7. 7.Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak terdapat beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain : - Percepatan Pembentukan Kota Layak Anak sebesar Rp40.490.000,00 melalui sosialisasi Permen PPPA tentang Pembentukan Kota Layak Anak tidak dilaksanakan, mengingat Permen PPPA dimaksud telah beberapa kali dilakukan sosialisasi pada periode pelakanaan APBD tahun- tahun sebelumnya; - Uang Saku Peserta dan Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembinaan dan Peningkatan Anak yang disesuaikan dengan kehadiran.
8. 8.Permasalahan Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan yang dilakukan oleh PPTK;
9. 9.PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada saat dilakukannya perubahan anggaran;
10. 10.Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak tergambarkan secara mendetail dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
11. 11.Target Sasaran tidak tidak tergambarkan secara mendetail dalam Term of Reference (TOR);
12. 12.Penetapan target kinerja tolok ukur belum mencerminkan target sasaran jangka menengah perangkat daerah (Renstra).
b.Solusi
1. 1.Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. 2.Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. 3.Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan. 2.3.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Terdapat beberapa tolok ukur yang tidak dilaksanakan, disebabkan diluar kewenangannya sebagaimana arahan Inspektorat, yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN 2017 dan tolok ukur Kegiatan APIP. 2.3.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data, Informasi Kependudukan Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan terdapat tolok ukur kegiatan Penyusunan dan Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tidak dilaksanakan disebabkan telah terdapat target output sejenis melalui Dana Alokasi Khusus;
2. 2.Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kependudukan (DAK) anggaran yang tidak diserap antara lain : - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebesar Rp13.846.326,00 yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV; - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebesar Rp96.272.310,00 yang disesuaikan dengan Permendagri No. 102 Tahun 2016 tentang Juklak DAK Adminduk hanya 25,00% dikarenakan pelaksanaan Rakornas Kependudukan yang semula diagendakan oleh Ditjen Adminduk Kemendagri dilaksanakan diluar pulau jawa namun dialihkan di Jakarta.
3. 3.Pada Kegiatan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil (DAK) terkendala pada beberapa Tolok Ukur Kegiatan, antara lain : Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Promosi dan Publikasi sebesar Rp55.034.500,00 yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
4. 4.Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Adminsitrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK), anggaran yang tidak digunakan antara lain : Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Rapat Pemanfaatan Data dan PIAK Kependudukan Tingkat Provinsi sebesar Rp12.500.000,00 yang disesuaikan dengan materi pada saat pelaksanaan kegiatan, Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Cetak Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester Tingkat Provinsi sebesar Rp20.300.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk Terkait PIAK dan Pemanfaatan Data yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
5. 5.Secara umum, permasalahan dalam penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang bersumber dari PAD Provinsi Banten maupun DAK dan DAU meliputi : - Review atas Pelaksanaan Anggaran terhadap Standar Satuan Harga Tahun 2017; - Penjadwalan dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tidak diiukuti dengan proses persiapan yang cukup sebelum pelaksanaan kegiatan; - Penetapan target sasaran, baik peserta, narasumber maupun moderator tidak cukup tergambarkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan; - keterbatasan waktu pelaksanaan DAK sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV; - Review atas anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan mempedomani Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Juklak DAK Adminduk hanya untuk menghadiri Rakornas Kependudukan.
b.Solusi
1. 1.Menetapkan target sasaran yang jelas dan tergambar secara utuh dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
2. 2.Menyusun ROK yang menggambarkan secara detail kebutuhan anggaran serta tahapan proses persipan, pelakanaan dan pelaporan kegiatan;
3. 3.Mempedomani Standar Satuan Harga serta peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi rujukan dalam proses penyusunan anggaran. 2.3.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Adanya efisiensi dari belanja barang/jasa;
2. 2.Keterbatasan waktu pelaksanaan, oleh karena penetapan APBD Perubahan TA.2017 tidak sesuai dengan perencanaan;
3. 3.Adanya tolok ukur yang tidak dilaksanakan;
4. 4.Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berketrampilan Khusus (kompeten);
5. 5.Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat;
6. 6.Keterlambatan dalam proses pencairan keuangan.
b.Solusi Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, dimasa mendatang diperlukan perencanaan yang matang, terukur, terjadwal. Sehingga permasalah tersebut dapat diminimalisir, antara lain:
1. 1.Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait dari mulai perencanaan anggaran hingga pelaporan;
2. 2.Menyusun program, kegiatan dan penganggaran secara tepat, akurat dan skala prioritas sesuai tugas, fungsi dan kewenangan. 2.3.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat efisiensi Belanja Listrik, belanja makan minum rapat, dan belanja makan minum kegiatan;
2. 2.Kegiatan Pendayagunaan Telematika, dikarenakan Bintek system informasi perencanaan penganggaran dan laporan tidak dapat dilaksanakan;
3. 3.Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan, dikarenakan Penerbitan Tabloid Menara Banten;
4. 4.Kegiatan Penyelenggaraan KIP dengan tolok ukur Kegiatan event Hari Hak Untuk Tahun sedunia tidak dapat dilaksanakan dan Penyusunan Naskah Akademik UPT sekretariat KI tidak disetujui oleh Tim Penataan UPT.
b.Solusi
1. 1.Harus dilakukan penyesuaian dengan tingkat kebutuhan;
2. 2.Akan lebih selektif dalam menentukan penjadwalan yang melibatkan unsur narasumber luar pada Kegiatan Pendayagunaan Telematika dengan tolok ukur Bintek system informasi perencanaan penganggaran;
3. 3.Harus dilakukan penyesuaian pada pola penganggaran terhadap Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan;
4. 4.Kedepan untuk kegiatan Penyelenggaraan KIP dengan tolok ukur Kegiatan event Hari Hak untuk Tahun sedunia realisasi keuangan agar dapat disesuaikan dengan kesesuaian waktu pelaksanaan dan Tolok Ukur kegiatan Penyusunan Naskah Akademik UPT sekretariat KI Tidak dianggarkan lagi karena usulan pendirian UPT tidak disetujui oleh tim penataan UPT. 2.3.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Permasalahan
1. 1.Pembangunan gedung PLUT tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang oleh LPSE;
2. 2.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi pada tolok ukur Pemeringkatan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persiapan dan terkendala dengan aturan yang mengharuskan dilaksanakan oleh lembaga survey yang berakreditasi;
3. 3.Terdapat efisiensi pada tolok ukur kegiatan bimbingan koperasi pada jumlah koperasi dari 138 koperasi ternyata dalam kondisi terahir berjumlah 125 koperasi, hal ini dikarenakan koperasi tidak aktif.
b.Solusi
1. 1.Agar proses lelang diajukan di awal tahun, karena pengajuan pembangunan gedung PLUT diajukan pada bulan agustus sehingga tidak cukup waktunya;
2. 2.Agar PPTK lebih teliti dalam penyusunan anggaran kegiatan. 2.3.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Pelaksanaan progam Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi adalah jadwal kegiatan yang masih belum pasti terutama kegiatan promosi yang dilaksanakan BKPM RI sehingga menyulitkan dalam pengalokasian anggaran;
2. 2.Belum optimalnya penerapan dari standar operasional prosedur tersebut untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan;
3. 3.Adanya keterbatasan Sarana dan Prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki masih belum memadai dalam memperlancar pelayanan publik;
4. 4.Permasalahan Keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017;
5. 5.Lemahnya perencanaan awal penganggaran dan pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
6. 6.Pelarangan melaksanakan kegiatan/rapat di luar kantor, sehingga Perjalanan Dinas, sewa ruang rapat, penginapan, dan makan minum yang telah dianggarkan tidak terserap secara optimal;
7. 7.Dampak meletusnya Gunung Agung di Bali yang menyebabkan batalnya penyelenggaraan pameran penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. 8.Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang menyatakan bahwa honorarium tim terkoordinasi tidak lagi diperkenankan dibayarkan;
9. 9.Terlambatnya proses lelang.
b.Solusi
1. 1.Melakukan koordinasi dengan BKPM RI mengenai perubahan jadwal promosi;
2. 2.Penerapan kedisiplinan bagi tiap-tiap pelaksana penyelenggaraan perizinan dalam melaksanakan proses perizinan agar sesuai dengan standar yang diterapkan;
3. 3.Komunikasi yang intensif dan optimal dengan OPD teknis dan penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten/Kota demi tercapainya sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. 4.Mengikutsertakan pegawai BPPT dalam kegiatan-kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/kursus yang dapat meningkatkan kompetensi dalam mendukung peningkatan pencapaian kinerja organisasi;
5. 5.Secara terus menerus berupa memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja, termasuk didalamnya penyempurnaan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang sudah dimiliki.
6. 6.Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
7. 7.Memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan;
8. 8.Mempersiapkan dokumen pendukung lelang lebih awal. 2.3.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor efisiensi Pada Belanja Kendaraan;
2. 2.Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat efisiensi Pada Belanja Pemeliharaan Kendaraan;
3. 3.Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah dikarena Banyak Kegiatan luar daerah yang sudah di fasilitasi oleh penyelenggara, sehingga terjadi efisiensi anggaran.
b.Solusi Diharapkan kedepan akan dilakukan lebih selektif dalam penganggaran. 2.3.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Masih belum maksimalnya pengumpulan data yang dilakukan baik dari internal SKPD, Stakeholder, Kab/Kota yang berakibat kompilasi data masih belum lengkap;
2. 2.Tenaga ahli IT dalam pengelolaan website masih belum mencukupi, menyebabkan informasi yang disampaikan belum maksimal dan updating data masih tersendat;
3. 3.Pengaduan Masyarakat/Lembaga Masyarakat terkait kebutuhan informasi publik masih belum maksimal.
b.Solusi
1. 1.Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. 2.Menyiapkan tenaga IT yang handal dan profesional;
3. 3.Mengembangkan jaringan dalam pengelolaan website melalui updating dan upgrade website. 2.3.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya terdapat 2 (dua) kegiatan yang serapan rendah, meliputi : - Kegiatan Pemanfaatan Taman Budaya terdapat efisiensi dari SPPD, belanja Modal barang meubelair dan pendataan tidak dlaksanakan karena keterbatasan waktu; - Kegiatan Pemanfaatan Museum terdapat Belanja jasa konsultasi disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan.
b.Solusi Kedepan agar dilakukan perencanaan yang lebih matang, dan dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan. 2.3.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Belum meratanya minat baca antara daerah perkotaan dan pedesaan;
2. 2.Belum meratanya akses layanan perpustakaan bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan;
3. 3.Belum maksimalnya difersifikasi layanan perpustakaan digital;
4. 4.Kurangnya promosi perpustakaan;
5. 5.Belum maksimalnya capaian perpustakaan standar nasional dikarenakan wewenang akreditasi perpustakaan ada pada Perpustakaan Nasional RI;
6. 6.Perlunya dukungan/tambahan sumber daya manusia yang memadai dalam bidangnya (IT, Akuntansi, Pelaporan) dalam rangka memaksimalkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
7. 7.Pengadaan koleksi E-Book ada yang tidak dilaksanakan karena kendala kelengkapan administrasi yang tidak dipenuhi pihak penyedia.
8. 8.Masih terdapatnya kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja kegiatan yang belum tepat, sehingga membutuhkan perubahan anggaran.
9. 9.Kesalahan perencanaan Tolok Ukur pengadaan DED Diorama arsip sehingga anggaran tidak bisa diserap karena harus membuat Elementary Design dan Story Line terlebih dahulu.
10. 10.Kurang cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Tidak Langsung sehingga mengakibatkan silpa yang cukup besar.
11. 11.Permasalahan Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan informasi kearsipan.
12. 12.Sarana teknologi informasi yang belum memadai dalam mendukung pemanfaatan IT dalam kearsipan.
13. 13.Belum maksimalnya konektifitas jaringan informasi kearsipan pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten.
b.Solusi
1. 1.Memperluas kegiatan pengembangan minat baca melalui berbagai seminar, lomba, gebyar ke pelosok kab/kota se Provinsi Banten.
2. 2.Memperbanyak jumlah titik layanan kunjungan mobil unit perpustakaan keliling di 8 kab/kota se Provinsi Banten sehingga dapat menjembatani masyarakat yang jauh aksesnya dari layanan perpustakaan tetap dapat memanfaatkan perpustakaan.
3. 3.Pengembangan perpustakaan digital melalui e-Banten, yang merupakan layanan perpustakaan digital berbasis e-Book.
4. 4.Meningkatkan promosi perpustakaan melalui berbagai cara baik media cetak, media elektronik dan media sosial.
5. 5.Meningkatkan pembinaan perpustakaan mengacu pada standar nasional perpustakaan guna menyiapkan sebanyak mungkin perpustakaan yang siap dilakukan akreditasi oleh Perpustakaan Nasional.
6. 6.kualitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan serta koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk memenuhi kualifikasi SDM yang di butuhkan.
7. 7.PPTK dan PEP lebih cermat dalam menyusun perencanaan dengan berdasarkan Regulasi yang ada dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan dan Kearsipan.
8. 8.Koordinasi yang lebih intensif baik dengan leading sektor Pemerintahan maupun mitra kerja.
9. 9.Sisa Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam teknologi informasi melalui berbagai pelatihan dan magang.
10. 10.Peningkatan sarana teknologi informasi dalam menunjang digitalisasi Arsip.
11. 11.Melakukan langkah koordinasi yang intensif dengan berbagai leading sektor yang terkait dengan konektifitas jaringan kearsipan seperti ANRI, Dinas Kominfo dan Bappeda Provinsi Banten. 2.3.19 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan Permasalahan Kegiatan pengadaan sarana prasarana lampu suar (BBAT) realisasi anggaran kegiatan tidak terlaksna dikarenakan dalam suatu akan merencanakan dan sampai pelaksananya pembangunan harus ada beberapa tahapan, seperti dalam kegiatan ini bahwa untuk kegiatan ini bahwa belum adanya dari pada bangunan breakwater.
b.Solusi Perlu adanya perencanaan, yang lebih maksimal lagi, sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik; 2.3.20 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada tolok ukur Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang hanya terserap sekitar 56,26% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp354.590.000,00. Hal ini disebabkan minimnya aktifitas kendaraan operasional kantor (non operasional jabatan) dalam penggunaannya sehingga kendaraan – kendaraan tersebut belum memerlukan service berkala serta pergantian suku cadang.
2. 2.Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada tolok ukur Peremajaan kendaraan bermotor roda 4 yang tidak terserap sejumlah pagu tolok ukur sebesar Rp195.300.000,00. Hal ini disebabkan minimnya persiapan dalam menyusun spesifikasi kendaraan yang diajukan sehingga penjadwalan pelaksanaan e- purchasing terhambat selain itu terdapat nilai belanja karoseri/peremajaan lebih besar daripada perolehan aset sehingga disarankan oleh Inspektorat Provinsi Banten untuk tidak dilaksanakan.
3. 3.Peningkatan kapasitas aparatur pada tolok ukur Fasilitasi bimbingan teknis yang hanya terserap sekitar 2,90% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp30.000.000,00, Hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk yang meminta aparatur PNS dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis, adapun undangan bimtek yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi yang diperlukan.
b.Solusi
1. 1.Memahami analisa perencanaan berbasis SMART (spesific, measurement, realiable dan time bond);
2. 2.Melaksanakan pengawasan atas penguasaan barang milik daerah yang dikuasai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkelanjutan;
3. 3.Mengoptimalkan pemahaman tentang ”program follow function” dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai landasan dalam menyusun anggaran agar terciptanya anggaran profesional, yang responsif terhadap efektifitas dan efisiensi sehingga tepat guna dan tepat sasaran dalam pengelolaannya. 2.3.21 Urusan Pilihan Bidang Pertanian Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Pada kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana pada kantor Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner realisasi keuangan terserap 84,35%. Hal ini disebabkan adanya efisensi pada pembayaran listrik, telpon serta makan minum rapat;
2. 2.Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) hanya terserap 88,27%. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi dari belanja pupuk dan efisiensi belanja sewa ruang;
3. 3.Realisasi keuangan kegiatan Pengembangan Pakan Ternak sebesar 84,54%. Hal tersebut disebabkan adanya efisensi pada belanja makan minum kegiatan dan sewa ruang rapat;
4. 4.Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian tahun 2017 berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan realisasi fisik mencapai 100%. Adapun sisa anggaran yang ada dikarenakan terdapat efiensi pada rekening belanja makan minum kegiatan, sewa ruang kegiatan, maupun honorarium internal. Salah satu factor adanya efisensi ini adalah belum jelasnya peraturan yang mengatur pengeluaran biaya pada honorarium internal, serta kebijakan penggunaan ruang rapat pada hotel.
b.Solusi
1. 1.Sisa Diperlukannya petunjuk pelaksanaan APBD yang lebih jelas dan sosialisasi yang baik terhadap SKPD;
2. 2.Diperlukannya pemahaman yang sama antara instansi pemerintah terhadap pelaksanaan APBD. 2.3.22 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Terdapat target kinerja di 4 (empat) kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan yang tidak seluruhnya terealisasi, yaitu hanya terelasisasi 6.903 RTS dari target 7.045 RTS, karena adanya kendala teknis lapangan sehingga terdapat 142 RTS tidak terealisasi. Sehingga mengakibatkan timbulnya deviasi fisik (capaian kinerja output) sebesar 0,39% dan berimbas pada capaian kinerja output pelaksanaan APBD;
2. 2.Permasalahan realisasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial (BANSOS) pada pelaksanaan 2 kegiatan yaitu BANSOS Listrik Perdesaan dan hibah Sumur Bor Produksi Air Tanah dikarenakan realisasi anggaran untuk kedua kegiatan tersebut baru selesai di akhir bulan Nopember 2017, sedangkan dalam dokumen Rencana Operasional Kegiatan (ROK) diplot selesai pada bulan Juni-Jui
3. 2017.Sehingga ada keterlambatan selama 5 bulan (Agustus- Nopember). Selama kurun waktu 5 bulan tersebut, deviasi negatif penyerapan anggaran Dinas ESDM Provinsi Banten cukup besar (30-40%), dimana 60-75% adalah konstribusi dari permasalahan hibah dan BANSOS ini. Kendala dan hambatan yang dihadapi pelaksanan kegiatan hibah dan bansos adalah diantaranya sebagai berikut, yaitu : - Kendala penyiapan dokumen pelelangan (adanya proses verifikasi ulang calon penerima bansos dan proses pergeseran anggaran); - Proses pelelangan dilakukan sampai 3 kali (2 kali gagal lelang); - Terlambatnya penetapan calon penerima hibah dan BANSOS oleh Gubernur.
4. 3.Permasalahan realisasi belanja perjalanan dinas dan makan minum kantor;
5. 4.Alokasi berlebih perencanaan anggaran untuk pembayaran rekening PJU (perbatasan dan kawasan pariwisata);
6. 5.Sisa anggaran di DPA yang berasal dari sisa kontrak.
b.Solusi
1. 1.Melaksanakan rapat-rapat koordinasi iternal setiap bulannya di SKPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus penyiapan bahan rapat pimpinan dengan Gubernur;
2. 2.Koordinasi terpadu dengan PT. PLN terkait penyiapan dokumen verifikasi calon penerima BANSOS Listrik Perdesaan;
3. 3.Koordinasi terpadu dengan POKJA ULP Provinsi Banten terkait percepatan dan penyelesaian proses pelelangan untuk paket-paket pembangunan Listrik Perdesaan;
4. 4.Menetapkan calon penerima hibah dan bantuan sosial melalui Surat Keputusan Kepala OPD setelah diterbitkannya SK Pelimpahan wewenang penetapan penerima hibah dan BANSOS dari Gubernur ke kepala OPD;
5. 5.Optimalisasi anggaran yang tidak digunakan di DPA dengan mengubahnya di APBD Perubahan TA.2017. 2.3.23 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya, belum dapat diintervensi Pemerintah;
2. 2.Masih ditemui barang kadaluwarsa yang beredar;
3. 3.Meluasnya aktivitas MEA pada tahun 2017, secara otomatis membuka peluang bagi kegiatan investasi di Provinsi Banten yang secara langsung akan berdampak pada perekonomian di Banten.
b.Solusi
1. 1.Penyelesaian masalah terhadap dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya ini tidak bisa dilakukan secara parsial, namun perlu kebijakan nasional;
2. 2.Dilakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha tentang pemahaman bahaya mengkonsumsi barang kadaluwarsa;
3. 3.Strategi yang dilakukan terhadap meluasnya aktivitas MEA pada tahun 2017 harus berorientasi pada bagaimana IKM di Banten tetap terpancang kuat dan berdaya saing. 2.3.24 Urusan Pilihan Bidang Industri Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Bagi beberapa pelaku industri, permasalahan yang umum dihadapi adalah berkaitan dengan pemasaran produk. Para pelaku IKM di beberapa wilayah Kabupaten/Kota biasanya masih bertransaksi dengan cara konvensional sedangkan saat ini konsumen sedang gemar bertransaksi online. Idealnya, para pelaku industri sudah dapat menguasai teknologi informasi sederhana khususnya berbasis android;
2. 2.Keterbatasan personil untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian sampai saat ini juga masih menjadi salah satu kendala;
3. 3.Belum optimalnya kerjasama antara pelaku IKM dengan perusahaan besar terutama dibidang penyediaan bahan mentah maupun pemasaran.
b.Solusi
1. 1.Langkah yang ditempuh berkaitan dengan pemasaran produk diantaranya dengan melibatkan praktisi marketing yang berkolaborasi dengan praktisiIT (information technology) untuk memberikan pembinaan kepada para pelaku IKM;
2. 2.Untuk mengatasi keterbatasan personil untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian harus melibatkan praktisi, akademisi dan asosiasi;
3. 3.Perlu ditingkatkan kerjasama antara IKM dengan perusahaan besar terutama adanya kemitraan baik dalam hal ketersediaan bahan mentah maupun dalam pemasaran. 2.3.25 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan, adalah: - Sekretariat DPRD
a.Permasalahan Pada Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, penyerapan belanja masih rendah realisasinya diantaranya adalah pembahasan Raperda.
b.Solusi Dilakukan dengan upaya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani produk hukum pemerintah daerah selaku leading sector penyusunan dan pembahasan hasil legislasi daerah dengan mempertimbangkan jadwal dan agenda kegiatan DPRD sehingga Raperda dapat dibahas sesuai dengan target yang telah ditetapkan. - Biro Hukum
a.Permasalahan
1. 1.Pada beberapa kegiatan yang serapan kurang dari 80,00% disebabkan adanya efisiensi anggaran;
2. 2.Belanja Promosi dan Publikasi kegiatan Penyusunan Raperda (1 Raperda x 1 kali tayang x 1 keg) tidak terlaksana, disebabkan Raperda yang diterima Biro Hukum, tidak ada yang layak untuk dipublikasikan karena masih dikembalikan ke pengusul serta jumlah halaman Raperda yang diusulkan tidak terjangkau oleh anggaran penayangan sebesar Rp30.000.000,00 untuk Raperda RPJMD;
3. 3.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Biro Hukum, realisasi keuangan hanya terserap 37,54%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi Keuangan pada belanja cetak dan belanja penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan;
4. 4.Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah terdapat beberapa perjalanan dinas yang semula direncanakan, tidak bisa dilaksanakan karena belum ada undangan masuk ke Biro Hukum, sehingga adanya efisiensi pengeluaran anggaran belanja perjalanan dinas;
5. 5.Pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di beberapa tolok ukur, meliputi : - Terdapat efisiensi pembiayaan, dan terdapat prestasi terhadap Jumlah Perda yang dilakukan Pengkajian dianggarkan 3 Kajian namun dihasilkan 5 Kajian Perda, serta terdapat prestasi dalam Asistensi, dimana raperda yang dibahas bersama dengan DPRD dianggarkan 6 Asistensi terlaksana 8 Asistensi; - Kegiatan yang tidak dilaksanakan hanya 2 kegiatan yaitu 1 Harmonisasi dan Sinkronisasi, dan 1 Pemantapan Konsepsi. Hal ini karena Raperda yang dibahas belum diterima oleh Biro Hukum.
6. 6.Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum hanya terlaksana 2 kegiatan Forum Diskusi dan 1 kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu tidak mencukupi, selebihnya karena efisiensi pada belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja jasa tenaga ahli.
b.Solusi Solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk tahun yang akan datang program dan kegiatan pada Biro Hukum perencanaanya akan disusun dengan lebih cermat dan teliti sehingga dapat dihasilkan suatu perencanaan yang lebih optimal untuk mencapai target yang telah direncanakan. - Biro Organisasi
a.Permasalahan
1. 1.Kegiatan Penataan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah terdapat kendala pada 2 tolok ukur kegiatan, yaitu: - Tolok ukur Kegiatan penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari ren aksi KPK mengalami hambatan pada saat penyusunan/proses input data pada aplikasi Sinjab (www.sinjab.bantenprov.info) ini disebabkan kurang pemahaman dalam mengidentifikasi analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagian OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan adanya regulalsi baru terkait nomenkaltur JFU (Jabatan Fungsional Umum) Permendagri Nomor 25 Tahun 2016; - Tolok ukur Penyusunan Standar kompetensi teknis dan manajerial Jabatan tidak bisa dilaksanakan karena penyusunan Anjab dan ABK belum tuntas.
2. 2.Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda Perangkat Daerah Kab/Kota, pada tolok ukur kajian penataan lembaga tertentu sebagai bagian perangkat daerah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan perundang- undangan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehubungan dengan perubahan perundang-undangan tersebut maka Peraturan Pemerintah yang mengatur Perangkat Daerah turut mengalami perubahan yaitu dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, klausul tentang lembaga tertentu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut;
3. 3.Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten, pada tolok ukur Penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten, tidak dapat dilaksanakan karena sampai masa ahir periode anggaran tahun 2017 Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan keputusan terkait evaluasi Lakip Provinsi Banten;
4. 4.Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur pada tolok ukur Penyusunan Rapergub Reward dan Panisment Aparatur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Banten yang diinisiasi BKD telah menerbitkan Pergub Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana telah diubah oleh Pergub Nomor 31 Tahun 2017 tentang perubahan Pedoman pengukuran kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
b.Solusi
1. 1.Melakukan Koordinasi lebih lajut dengan seluruh Perangkat Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara mengenai Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Komptensi Manajerial, dan Standar Kompetensi Teknis Masing masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. 2.Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah;
3. 3.Sehubungan telah terbitnya Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Banten akan selalu mempedomani Peraturan Pemerintah tersebut;
4. 4.Segera berkoordinasi dan konfirmasi ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Evalusi LAKIP Provinsi Banten;
5. 5.Akan mempedomani dan mengikuti peraturan yang telah diterbitkan sesuai amanat Pergub. - Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
a.Permasalahan Kegiatan – kegiatan dengan serapan tidak mencapai 100% pada umumnya karena ketidak hadiran dan ketidak sesuaian Narasumber yang datang sehingga terjadi efisiensi anggaran; Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Biro Bina Infrastruktur dan SDA dengan serapan 79,97% karena terdapat kelebihan biaya Transportasi pada belanja Perjalanan Dinas. - Biro Umum
a.Permasalahan
1. 1.Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan tidak dapat di realisasikan terkait dengan surat edaran Inspektorat Provinsi Banten perihal Pembayaran Honorarium Narasumber Internal ASN Provinsi Banten yang tidak dapat dibayarkan (Single Salary System) sehingga pada kegiatan tersebut honor Narasumber/Moderator tidak dapat dibayarkan. Sehingga berpengaruh besar pada persentasi capain realisasi kegiatan;
2. 2.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terkendala pada penyerapan pengadaan APK barang yang tidak di laksanakan sebesar Rp557.000.000,00;
3. 3.Kegiatan terdapat efisiensi pada belanja Pengadaan Lapangan Upacara dengan Efisiensi sebesar Rp150.000.000,00 dan Pengadaan Pagar Lapangan Upacara dengan Efisiensi sebesar Rp65.000.000,00;
4. 4.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Premi Asuransi terdapat efisiensi pada beberapa belanja di antaranya sebagai berikut : - Pengadaan Kendaraan Dinas berjenis Land Cruiser & Nissan X Trail dengan Efisiensi sebesar Rp900.000.000,00; - Pengadaan Kendaraan Dinas Inova (9 Unit) dengan Efisiensi sebesar Rp320.000.000,00; - Pengadaan Kendaraan Dinas Golf dengan Efisiensi sebesar Rp120.000.000,00; - Pengadaan Kendaraan Dinas Inova (2 unit) dengan Efisiensi sebesar Rp430.000.000,00.
5. 5.Pada tolok ukur kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan dan tolok ukur kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan tahun 2017 terkait dengan surat edaran Inspektorat perihal Pembayaran Honorarium Narasumber Internal ASN Provinsi Banten yang tidak dapat dibayarkan (Single Salary System) sehingga pada kegiatan tersebut honor Narasumber/Moderator tidak dapat dibayarkan. - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
a.Permasalahan
1. 1.Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan- kebijakan Pemerintah Daerah
2. 2.Adanya perubahan/pergeseran kode rekening di tiap kegiatan sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan
3. 3.penerapan SOTK baru sehingga perlu adanya pemahaman terhadap pola/penerapan yang lebih matang.
4. 4.Efisiensi sebesar Rp1.614.543.999,00 dari Honorarium Non PNS, Pelengkapan Peserta, Makan minum kegiatan, Belanja internet, Dekorasi, Promosi dan Publikasi, kegiatan yang dikontraktualkan (Fullboard, Kajian) dan tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan, SPPD Koordinasi untuk Tim Pokja ULP tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada usulan dari tiap OPD Provinsi Banten.
b.Solusi
1. 1.Dalam pencapaian sasaran mikro dan sasaran stratejik yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, walaupun capainnya belum optimal, namun umumnya telah terlaksana dengan baik.
2. 2.Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan kedepan, yaitu : - Peningkatan pengelolaan dengan mengoptimalkan SDM dan Pelatihan - pelatihan sehingga tercipta peningkatan kinerja aparatur; - Dalam pencapaian sasaran tahunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perlu adanya kecermatan dan perencanaan yang baik sehinga Capaian Program dan Kegiatan dapat di Optimalkan. - Biro Kesejahteraan Rakyat
a.Permasalahan
1. 1.Kegiatan – kegiatan dengan serapan tidak mencapai 100% pada umumnya karena ketidak hadiran dan ketidak sesuaian Narasumber yang dating sehingga terjadi efisiensi anggaran;
2. 2.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdapat beberapa fungsi/kewenangan yang tumpang tindih dengan OPD lain;
3. 3.Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Biro yang membantu Asisten Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerja Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo maka untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya memerlukan data yang falid dan up date dari OPD teknis diatas.
b.Solusi Solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut yaitu Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten perlu melakukan koordinasi lanjutan dengan OPD Teknis dan terkait dengan penyediaan data pembangunan dan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat tumpang tindih kewenangan. - Biro Pemerintahan
a.Permasalahan Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2017, diantaranya :
1. 1.Penyerapan anggaran baru dapat di laksanakan pada bulan Maret 2017;
2. 2.Terjadinya pergantian pimpinan (Kepala Biro Pemerintahan) di sebabkan telah berakhinya masa tugas Kepala Biro Pemerintahan pada akhir bulan Mei 2017. Pengangkatan Plt (Pelaksana Teknis) Kepala Biro Pemerintahan baru di lantik per 1 September 2017. Secara umum Biro Pemerintahan hanya dapat melaksanakan Program dan Kegiatan serta penyerapan anggarannya selama 7 Bulan;
3. 3.Kedua hal tersebut yang mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di buat sebelumnya.
b.Solusi Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :
1. 1.Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. 2.Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. 3.Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan;
4. 4.Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);
5. 5.Terkait dengan pensuin ASN seharusnya sudah dapat di prediksikan jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai. - Badan Penghubung
a.Permasalahan
1. 1.SPJ kantor (Badan) harus 75 % bila belum mencapai 75 % belum dapat mengajukan GU (ganti uang) sehingga kegiatan yang sudah selesai belum dapat mengajukan kembali karna harus menunggu kegiatan lain selesai;
2. 2.Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat berpengaruh pada serapan anggaran sehingga berdampak tidak terserapnya masing-masing objek rekening Kegiatan;
3. 3.Proses Penatausahaan Keuangan melalui data base SIMDA online masih terkendala of line sehingga menghambat pertangguungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akutansi neraca dan aset;
4. 4.Penentuan GU UP per SKPD dihitung dengan formulasi UP SKPD = 1/12 x (Jumlah pagu Belanja Langsung SKPD setelah dikurangi belanja LS), tidak berdasarkan Estimasi pengeluaran alokasi triwulan pada anggaran kas yang sesuai dengan Pergub Banten 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2017 sehingga GU UP nilanya tidak sesuai dengan Anggaran Kas/ROK;
5. 5.Pada Kegiatan Sarasehan belum ada tindak lanjut nota dinas kegiatan;
6. 6.Konsep Pembinaan dan Rakor mahasiswa, serta Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan tujuan dan masalah dan Tufoksi serta PP 18 Tahun 2016;
7. 7.Pengelolaan Wisma tidak sesuai dengan nomenklatur kegiatan Penyelenggaraan Pemda agar disesuaikan dengan fungsinya;
8. 8.Belum ada tolak ukur kegiatan terkait untuk investasi yang sesuai tupoksi Badan Penghubung;
9. 9.Hubungan Kelembagaan kurang efektif apabila jadi satu dengan promosi dan investasi karna di Badan Penghubung lain Hubungan Kelembagaan jadi Fasilitasi Pimpinan dan Pelayanan Masyarakat;
10. 10.Badan penghubung yang mengkoordinasi. Tugas badan penghubung mengikuti event promosi? Uraian tugas . Belum ada tolak ukur kegiatan terkait untuk investasi yang sesuai tupoksi;
11. 11.Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKA, KL, DPA, ROK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
12. 12.Terdapat harga satuan Pergub tidak sesuai dengan kondisi harga di Jakarta;
13. 13.Belum semua OPD Provinsi Banten melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
14. 14.Belum tersedianya data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
15. 15.Belum ada database investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
16. 16.Belum adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan produk unggulan Banten yang dapat mencerminkan Jati diri Provinsi Banten;
17. 17.Beban tugas dan kesenjangan kewenangan Badan Penghubung, para Kepala Badan sepakat perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;
18. 18.Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan Kabupaten/Kota;
19. 19.Belum tersusunnya kinerja secara menyeluruh yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
20. 20.Belum Optimalnya kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder;
21. 21.Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.
22. 22.Belum terbentuknya Tim Koordinasi terkait dengan Penyelesaian permasalahan Teknis OPD di Pemerintah Pusat;
b.Solusi
1. 1.Dilakukan Penentuan SPJ kantor (Badan) harus 75% agar dapat mengajukan GU (ganti uang) sehingga kegiatan tidak harus menunggu kegiatan lain selesai;
2. 2.Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat dilakukan seharusnya pada masa Penyusunan RKA sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diserap sesuai dengan DPA;
3. 3.Kedepan Tim SIMDA Provinsi Banten dan Dinas Kominfo agat meningkatnkan peran aktifnya untuk keberlangsungan SIMDA online sehingga tidak terjadi kembali SIMDA of line yang dapat menghambat proses pertangguungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akutansi neraca dan aset;
4. 4.Penentuan GU UP per SKPD agar ditinjau dan dihitung kembali sehingga proses ganti uang dan kesedian anggaran tiap OPD dapat mendukung kelancaran kegiatan;
5. 5.Akan diupayakan dan berkoordinasi dengan mitra OPD yang menangani produk kesenian;
6. 6.Perlu dibuat Nota Dinas tindak lanjut hasil narasumber Instrumen sebagai bahan perencanaan kegiatan saresehan dan pengendalian dan evaluasi kegiatan. Sehingga ada kesinambungan pertemuan. Topik/Tema yang berkaitan dengan tupoksi/IKU Badan Penghubung
7. 7.Agar dilakukan maping antara Badan Penghubung dengan ARTP terkait kegiatan (lihat PP nomor 18 tahun 2016).
8. 8.Pengelolaan Wisma tidak berhubungan dengan nomenklatur penyelenggaraan pemerintah daerah di Sarankan tupoksinya dipindah/ dirubah;
9. 9.Perlu adanya Koordinasi dan maping antara badan penghubung dan dinas penanaman modal terkait pembagian tugas;
10. 10.Akan dibuat rumusan, usulan kajian dan konsep tentang hubungan kelembagaan, dan usulan tentang kerjasama pembangunan. Serta hubungan kelembagaan dipindahkan ke fasilitasi penyelenggaraan;
11. 11.Agar ditampilkan kegiatan yang terkait dengan investasi serta dikoordinasikan, maping dengan dinas terkait;
12. 12.Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran serta kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
13. 13.Kedepan harga satuan harus disesuaikan dengan kondisi di Jakarta dan dimasukan dalam Pergub;
14. 14.Kedepan akan dilaksanakan dan koordinasi untuk semua SKPD Provinsi Banten agar melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
15. 15.Kedepan akan diupayakan data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
16. 16.Kedepan akan diupayakan data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
17. 17.Perlu ditinjau kembali beban tugas dan kesenjangan kewenangan Badan Penghubung, para Kepala Badan Penghubung sepakat perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;
18. 18.Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan Kabupaten/Kota;
19. 19.Badan Penghubung harus menyusun SOP semua Kinerja;
20. 20.Harus mengoptimalkan kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Stakeholder;
21. 21.Perlu membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan;
22. 22.Akan mengusulkan Tim Koordinasi tentang Penyelesaian permasalahan Teknis OPD di Pemerintah Pusat. 2.3.5 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp18.797.378.100,00 dan realisasi sebesar Rp15.222.005.477,00 atau sebesar 80,98% dengan realisasi fisik sebesar 95,00%. Permasalahan
23. 1.Terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran tidak mencapai target, antara lain : disebabkan adanya efisiensi anggaran dari nilai kontrak, nilai barang dan jasa, efisiensi perjalanan dinas, penginapan, honorarium pengawas, honorarium panitia dan honorarium narasumber;
24. 2.Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor disebabkan pengadaan kendaraan roda 2 yang dibatalkan, dan Alat komunikasi;
25. 3.Kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur disebabkan tolok ukur kegiatan Bimtek untuk tenaga fungsional tidak bisa dilaksanakan karena tidak cukup waktu;
26. 4.Kegiatan penanganan kasus-kasus pengaduan dilingkungan pemerintah disebabkan pengeluaran anggaran disesuaikan dengan adanya kasus-kasus yang masuk di Inspektorat. 2.3.6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Pemerintahan, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp41.637.536.400,00 dan realisasi sebesar Rp35.140.132.543,00 atau sebesar 84,40% dengan realisasi fisik sebesar 96,28%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
a.Permasalahan Desain Pemetaan Tenaga Pendidik, pada kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, tolok ini direncanakan dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), namun dikarenakan tidak tidak terjadi Kesepakatan Antara UPI dan Pemprov Banten.
b.Solusi Agar dimasukkan kembali pada tolok ukur ini kedalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. 2.3.7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan didukung oleh 4 program dan 103 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Umum Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp199.717.953.995,00 dan realisasi sebesar Rp126.055.220.948,00 atau sebesar 63,12% dengan realisasi fisik sebesar 98,56%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan, adalah: - Badan Pendapatan Daerah
a.Permasalahan
1. 1.Permasalahan Pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
2. 2.Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA.2017, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya pengunduran diri penyedia pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah out of stock/discountinue atau indent;
3. 3.Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Pandeglang jumlah anggaran sebesar Rp2.413.963.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.765.380.291,00 atau 73,13%, rendahnya penyerapan diakibatkan : - Penyediaan BBM. Terdapat kekeliruan penganggaran belanja BBM yang tidak sesuai standar satuan harga Provinsi Banten maka PPTK berinisiatif merubah alokasi belanja tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran namun usulan pergesaran tidak terlaksana, maka belanja tersebut disesuaikan dengan proses perubahan anggaran yang menyebabkan jadwal pelaksanaan berubah dan proses penyerapan hanya terdapat waktu 2 (dua) bulan sehingga tidak terlaksana dengan maksimal; - Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Jasa Listrik. Karena terdapat rencana menaikan kapasitas daya listrik pada UPT Pandeglang dari daya 1005.000Kwa menjadi 135.000Kwa, maka PPTK berinisiatif mengalokasikan dalam usulan pergeseran anggaran TA.2017 namun usulan pergeseran tidak terlaksana yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal; - Belanja Perjalanan Dinas. karena dibulan Januari terdapat pengisian jabatan pada UPT Pandeglang yang bertambah jumlah pegawainya sehingga jumlah belanja perjalanan dinas memerlukan penyesuaian, maka PPTK berinisiatif mengusulkan usulan pergeseran anggaran TA. 2017 namun usulan pergeseran tidak terlaksana proses penyerapan hanya terdapat waktu 2 (dua) bulan sehingga tidak terlaksana dengan maksimal.
4. 4.Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung jumlah anggaran sebesar Rp350.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.631.035,00 atau 27,28%, rendahnya penyerapan diakibatkan : - Terdapat rehab gedung kantor pada kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan karena pada bulan Mei 2017 pegawai pada UPT Rangkasbitung menempati gedung baru dan gedung tersebut dan gedung tersebut belum bisa dilakukan renovasi/rehab karena masih dalam pemeliharaan pihak ketiga; - Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan dinas yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan kendaraan; - Efisiensi Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan alat perlengkapan kantor tersebut.
5. 5.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja jumlah anggaran sebesar Rp1.975.566.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.366.094.320,00 atau 69,15%, rendahnya penyerapan diakibatkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA.2017, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses e-Catalog, adanya pengunduran diri penyedia pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja modal alat kantor lainnya dan alat rumah tangga lainnya pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah out of stock atau indent.
6. 6.Beberapa kegiatan terdapat efisiensi dari Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dikarenakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perauran Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2017 tentang Pembatasan kegiatan Pertemuan/rapat diluar kantor yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di luar kantor atau menyewa rapat pertemuan di hotel, meliputi : - Kegiatan Keberatan dan Restitusi jumlah anggaran sebesar Rp268.728.000,00 dan realisasi sebesar Rp159.696.000,00 atau 59,43%; - Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi jumlah anggaran sebesar Rp172.265.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.131.000,00 atau 56,97%, adapun kendala lain yang mengakibatkan rendahnya penyerapan yaitu : - Efisiensi terkait adanya kebijakan pimpinan untuk tidak melaksanakan rapat di luar kantor (Hotel), uang saku peserta tidak diserap karena peserta yang hadir hanya dari OPD Provinsi Banten dan perlengkapan peserta berupa tas tidak diserap karena tidak sesuai dengan SSH; - Efisiensi dari Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dikarenakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perauran Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2017 tentang Pembatasan kegiatan Pertemuan/rapat diluar kantor yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di luar kantor atau menyewa rapat pertemuan di hotel. - Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota jumlah anggaran sebesar Rp301.104.000,00 dan realisasi sebesar Rp162.420.500,00 atau 53,94%, adapun kendala lain yang mengakibatkan rendahnya penyerapan yaitu adanya kebijakan tidak diperbolehkannya Rapat di luar Kantor, narasumber maksimal 4 orang yang bisa di realisasikan, dan Perlengkapan Peserta yang tidak boleh di serap; dan
7. 7.Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Lain-lain di wilayah UPT DPPKD Cilegon jumlah anggaran sebesar Rp22.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.100.000,00 atau 79,74%, rendahnya penyerapan diakibatkan : - Dalam pendataan pemakaian BBM pada SPBU dan sektor industri, anggaran penyerapan hanya sebesar 79,74% dikarenakan dalam pengeluaran uang saku pendataan pemakaian BBM Nilai Penyerapan Anggaran sebesar Rp14.600.000,00 sehingga sisa yang tidak terserap sebesar Rp4.600.000,00 yang diakibatkan terdapat kesalahan perhitungan alokasi anggaran kas perubahan yang seharusnya untuk dua bulan tetapi diinput satu tahun anggaran.
b.Solusi Solusi yang dapat ditempuh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, antara lain:
1. 1.Pada Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan;
2. 2.Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam menyampaikan progres kegiatan;
3. 3.Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi;
4. 4.Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus diperkuat; dan
5. 5.Perlu dilakukan koordinatif planning dalam penyusunan anggaran sesuai kebutuhan yang rasional. - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a.Permasalahan Permasalahan yang dihadapi pada Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Pendapatan Daerah di beberapa kegiatan yang serapan anggaran dibawah 85,00%. hal ini disebabkan karena efisiensi, yaitu: Efisiensi pada Belanja Jasa Narasumber, Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Efisiensi dari kontrak/LS, Belanja Sewa Tampat/Ruang Rapat (Pelaksanaan kegiatan dikantor), Belanja Sertifikasi, dan Pelaksanaan kegiatan diluar kendali Pengguna Anggaran (Verifikasi DPA 2018, Bimtek Simral, Sosialisasi Perda BMD).
b.Solusi Solusi dari permasalahan yang terjadi pada Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Pendapatan Daerah, antara lain:
1. 1.Meningkatkan pengelolaan kegiatan baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
2. 2.Meningkatkan kecermatan pada saat penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA;
3. 3.Meningkatkan Kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara berkesinambungan, dan Meningkatkan kualitas kegiatan. - Biro Umum
a.Permasalahan Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten dengan pekerjaan Pengadaan Tanah Rencana Waduk Sindang Heula lanjutan seluas ±71,1 Ha terlaksana 89 bidang dengan luas 225,054 m2 (22,5 Ha). Sisanya tidak terlaksana karena lahan seluas 35 Ha dalam sengketa hukum dan 13,6 Ha dengan bukti kepemilikan tanah belum jelas.
b.Solusi
1. 1.Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran 2018 untuk sisa tanah seluas 48,6 Ha yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2017;
2. 2.Melakukan pembayaran melalui konsinyasi terhadap tanah sengketa pada tahun anggaran 2018. 2.3.8 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp11.573.227.500,00 dan realisasi sebesar Rp8.091.089.055,00 atau sebesar 69,91% dengan realisasi fisik sebesar 89,53%. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Pengadaan Mesin Absensi untuk SMA/SMK se-Provinsi Banten pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengesahan DPPA Tahun 2017 ditetapkan dengan waktu yang sedikit sehingga jadwal pelaksanaan tidak memungkinkan untuk direalisasikan, sehingga rencana pemasangan jaringan dan instalasi mesin absensi bagi SMA/SMK se-Provinsi Banten pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pegawai tidak dapat dilakukan mengingat teknis pelaksanaan sesuai perencanaan tidak mungkin dilakukan;
2. 2.Kegiatan Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai pada tolok ukur Pengukuran kinerja pegawai terkendala oleh pemahaman Perangkat Daerah dalam penerapan sistem kinerja, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup untuk memahami secara utuh system kinerja dimaksud;
3. 3.Dalam rangka pengoptimalisasi pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional penganggaran kegiatan tersebut dirasionalisasi, akan tetapi pada perubahan anggaran tidak dirubah sehingga berdampak pada penyerapan anggaran;
4. 4.Pelaksanaan beberapa tolok ukur seperti Pelantikan dan Sidang Baperjakat Jabatan Struktural tidak dilaksanakan pada Tahun 2017 sedangkan komponen lainnya terdapat rasionalisasi terkait dengan pemberian honorarium bagi ASN Provinsi Banten;
5. 5.Pelaksanaan Seleksi Perpindahan PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena Badan Kepegwaian Daerah masih menganalisa terkait kebutuhan pegawai didasarkan oleh Analisis Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
b.Solusi
1. 1.Proses perencanaan harus dianggarkan pada DPA murni sehingga ketersediaan waktu sangat banyak;
2. 2.Harus ada sosialisasi, pendampigan dari Tim terkait OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. 3.Pengelolaan Manajemen Jabatan Fungsional dilingkungan Pemprov Banten akan lebih efektif dijalankan dengan cara langsung berkoordinasi dengan OPD terkait karena karakteristik di tiap-tiap OPD berbeda-beda;
4. 4.Dalam penyusunan anggaran kedepan harus mempedomani ketentuan yang berlaku. 2.3.9 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan
1. 1.Permasalahan Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Teknis Substantif, Fungsional, Manajemen dan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terdapat efisiensi kontrak, efisiensi honor narasumber dan efisiensi uang saku peserta. Selain itu terdapat peserta yang dipanggil untung mengikuti Diklat, namun tidak menghadiri baik dikarenakan ketidaksesuaian kriteria, mendapatkan penugasan lain, maupun tidak ada konfirmasi ketidakhadiran;
2. 2.Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan, terdapat perubahan alokasi anggaran jumlah peserta Diklat dari Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang;
3. 3.Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor , Terdapat efisiensi kontrak dan anggaran yang tidak digunakan pada honorarium pejabat/ pokja/ panitia pengadaan barang dan jasa, belanja premi asuransi BMD, dan belanja pajak BBNKB;
4. 4.Pada kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Terdapat efisiensi dan anggaran tidak digunakan karena; adanya perubahan harga, stok yang masih tersedia, pemakain dibawah perkiraan anggaran;
5. 5.Sedangkan pada kegiatan lainnya secara umum, terdapat efisiensi baik pada kontrak, honorarium narasumber, maupun anggaran yang tidak digunakan karena efisiensi.
6. 6.Pengesahan APBD Perubahan pada triwulan ke-empat (Bulan November) berimplikasi pada padatnya kegiatan di dua bulan terakhir, sedangkan sarana dan prasarana kediklatan khususnya kelas dan asrama masih terbatas;
7. 7.Kurangnya dukungan OPD untuk mengirimkan peserta Diklat sesuai dengan kompetensi/ Kriteria yang dipersyaratkan;
8. 8.Tingginya Kebutuhan Diklat melalui usulan yang disampaikan baik oleh OPD Provinsi Banten, BKPP/BKPSDM Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten, maupun Lembaga/ Instansi Vertikal belum seiring dengan ketersediaan sarana utama maupun sarana penunjang Kediklatan;
9. 9.Rencana Operasional Kegiatan (ROK) belum dapat di laksanakan Tepat waktu.
b.Solusi
1. 1.Telah dilakukan perbaikan dalam tahapan perencanaan kegiatan Diklat Tahun 2018 melalui proses e-planning (SIMRAL), sehingga diharapkan serapan antara realisasi sejalan dengan perencanaan;
2. 2.Telah dibuat kalender penyelenggaraan Diklat Tahun 2018, tujuannya agar OPD dapat menyiapkan ASN yang akan mengikuti Diklat selama Tahun 2018 agar sesuai dengan peta kebutuhan kompetensi. Selain itu kalender menjadi kontrol agar terdapat kesesuaian antara jadwal Diklat dengan ketersediaan pengajar, ketersediaan ruang kelas dan asrama;
3. 3.Selesainya pembangunan Gedung Assessment, Gedung Kantor, Asrama VIP dan Gedung Ruang makan/ dapur menjadi solusi keterbatasan sarana;
4. 4.Diharapkan BKD memberikan teguran kepada Intansi yang tidak mengirimkan Peserta Diklat yang telah ditetapkan;
5. 5.OPD diharapkan melakukan proses seleksi internal sebelum mengirimkan peserta Diklat, agar sesuai dengan kompetensi, ketentuan serta kebutuhan;
6. 6.Terkait perubahan peraturan terkait penyelenggaraan Diklat yang bersifat Dinamis baik pada Diklat Pim, Diklat Teknis dan Fungsional akan dilakukan konsultasi dan koordinasi baik dengan LAN, BPSDM Kemendagri, serta lembaga terkait. 2.3.10 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, adalah:
a.Permasalahan Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten; dan Kajian Relevansi Pendidikan Kejuruan Melalui Strategi Kemitraan SMK Industri di Provinsi Banten, pada kegiatan Penelitian Sosial, Pemerintah, Ekonomi, Dan Pembangunan, tolok ini direncanakan dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), namun dikarenakan tidak tidak terjadi Kesepakatan Antara UPI dan Pemprov Banten.
b.Solusi Agar dimasukkan kembali pada tolok ukur ini kedalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukan oleh indikator makro ekonomi semata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2017, proyeksi Tahun 2018 dan 2019. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2017, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019. Bagian akhir sub BAB adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2019. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan RKPD tahun ke 2 RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2019 diharapkan mampu mencapai misi ke 5 RPJMD yakni Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Secara detail, misi ke 2 bermakna Pembangunan Ekonomi Banten melalui peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi perikanan, penataan destinasi wisata, pembangunan pusat distribusi provinsi, peningkatan akses modal dan pasar untuk koperasi, industri kecil dan ekonomi kreatif, peningkatan pelayanan perijinan bagi investor, peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja dan pengawasan dan penempatan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Empat indikator utama yang mewakilinya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1 Target Pembangunan Ekonomi Banten Tahun 2018-2022 Indikator Satuan Target 2018 2019 2020 2021 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 6.00 6.20 6.40 6.70 7.00 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 8.45 8.20 7.95 7.68 7.40 Angka Kemiskinan Persen 5.13 5.00 4.87 4.74 4.60 Gini Ratio Poin 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 Sumber : RPJMD Banten 2017-2022 Angka-angka target pembangunan ekonomi tersebut sangat optimis karena dibuat pada awal perencanaan dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional dalam kondisi baik. 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. PDRB Provinsi Banten menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor- faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Provinsi Banten yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan.
a.PDRB menurut Lapangan Usaha Perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2017 mencapai Rp 146,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 104,97 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75% Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 10,37 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,34 persen dan 1,95 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,37 persen, diikuti Konstruksi sebesar 9,46 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 8,90 persen. Gambar 3.1 Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulanan IV-2017 Sumber: BPS Provinsi Banten Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018 Gambar 3.2 Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulanan IV-2017 Sumber: BPS Provinsi Banten Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018 Struktur PDRB Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan masih mendominasi PDRB Banten. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV-2017, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,37 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,93 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,92 persen; Real Estate sebesar 0,73 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,67 persen.
b.PDRB menurut Pengeluaran Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV-2017 terhadap triwulan IV-2016 terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 23,71 persen; diikuti komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 6,89 persen; dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 6,35 persen. Struktur PDRB Banten menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2017 tidak menunjukan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumahtangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banten atau sebesar 51,14 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berurutan adalah Komponen PMTB sebesar 31,34 persen; Total Net Ekspor sebesar 11,24 persen; dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,77 persen, sedangkan peranan Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) dan Perubahan inventori relatif kecil yaitu kurang dari 1 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV 2017, komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga merupakan komponen dengan andil tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 2,21 persen; diikuti Komponen Pengeluaran PMTB sebesar 1,99 persen; dan komponen Total Net Ekspor yang memberikan andil sebesar 1,15 persen. Gambar 3.3 Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulanan IV-2017 Sumber: BPS Provinsi Banten Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018 Tabel 3.2 Struktur PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 dan 2017 (Persen) Sumber: BPS Provinsi Banten Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018 Perkembangan PDRB Provinsi Banten mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Provinsi Banten semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB Provinsi Banten ini di sebabkan berbagai faktor, salah faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB Provinsi Banten adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi Provinsi Banten baik industri, pariwisata, perdagangan, ataupun pendidikan. Selain itu jumlah industri dan tenaga kerja juga merupakan faktor pendukung dari pertambahan PDRB Provinsi Banten. Selain faktor internal tersebut faktor eksternal juga dapat mempengaruhi PDRB Banten seperti regional spillover atau pengaruh daerah batas. Perkembangan daerah perbatasan atau daerah sekitar Banten tersebut juga akan dapat berpengaruh positif atau dapat menjadi faktor pendorong tumbuhnya PDRB Banten. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi Renaisans Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di Banten. Peningkatan PDRB tersebut harus dilandasi semangat Renaisans Provinsi Banten, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan. Target laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh menjadi 6,8-7,0% pada Tahun 2017 sebagai tahun akhir dari RPJMD Provinsi Banten 2012-2017. Sedangkan pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota ditunjukkan pada Tabel 3.4. Kota Tangerang dan Kota Cilegon adalah dua daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi terendah. Di Tahun 2016, namun pada tahun 2018 di proyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon Mengalami kenaikan dan tumbuh sebesar 5,96%, untuk Kota Tangerang masih yang terendah hanya tumbuh sebesar 5,38%. Sementara Kota Tangerang Selatan adalah daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sekitar 8,51% pada tahun 2018. Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2015- 2018 (dalam %) KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 2015 2016 2017* 2018* 01 Kab. Pandeglang 5.01 5.97 6.01 6.31 6.43 02 Kab. Lebak 6.04 5.93 5.75 6.04 6.16 03 Kab. Tangerang 5.76 5.39 5.17 5.64 5.69 04 Kab. Serang 5.99 5.14 5.04 5.39 5.50 05 Kota Tangerang 5.64 5.58 5.03 5.23 5.38 06 Kota Cilegon 4.93 4.81 4.71 5.42 5.96 07 Kota Serang 7.07 6.43 6.37 7.13 8.20 08 Kota Tangsel 8.50 7.25 7.10 7.81 8.51 Keterangan: angka Tahun 2016*, 2017*, dan 2018* adalah hasil proyeksi Bappeda Provinsi Banten Sumber : BPS dan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada Tahun 2015-2016 terjadi perlambatan sebesar 0,14% (5,40 ke 5,26) hal ini disebabkan krisis ekonomi global sampai saat ini belum selesai di berbagai belahan dunia terutama di Negara-negara Eropa. Krisis tersebut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional dan regional di seluruh Indonesia. Provinsi Banten dikenal sebagai provinsi industri dimana hampir semua perusahaan besar yang ada pangsa pasarnya adalah Negara-negara Eropa, dikarenakan sampai hari ini kondisi ekonomi Negara-negara tersebut belum menunjukan perbaikan maka permintaan terhadap produk-produk industri Banten sampai saat ini masih melemah. Kondisi ini dibuktikan selisih ekspor impor dua tahun terakhir ini tidak begitu menggembirakan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten. Namun demikian perkembangan ekonomi dunia Tahun 2018 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan Tahun 2016-2017, adapun yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia Tahun 2018 adalah prospek dari negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Perkembangan ekonomi nasional juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi ditopang oleh konsumsi dan investasi pemerintah sebagaimana tercermin pada percepatan belanja modal awal Tahun 2017. Investasi diperkirakan juga akan tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan dukungan dari pemerintah. Rating investasi Indonesia juga mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang cukup stabil ditengah ketidakpastian eksternal, disertai dengan kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif. Sementara kinerja ekspor diperkirakan tumbuh terbatas seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang masih moderat. Namun demikian proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2018 diperkirakan tumbuh dikisaran 5,85%. Perkembangan perekonomian di Provinsi Banten akan menarik investasi lebih besar dengan terus naiknya PMA dan PMDN. Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN ini lebih banyak fokus kepada industri manufaktur dan jasa, sektor industri untuk dapat mengembangkan usahanya terutama pada industri kecil dan menengah. Kedua sektor andalan Provinsi Banten tersebut (UMKM-K dan Industri) apabila terus dipacu untuk berkembang maka akan menaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi di Provinsi Banten yang cukup baik apabila terus dipertahankan dan ditingkatkan maka akan mengundang banyak investor untuk terus menanamkan modalnya di Provinsi Banten. Kemudian untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga kerja yang terampil. Selain faktor investasi dan tenaga terampil tersebut, faktor konsumsi masyarakat juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, semakin tinggi konsumsi masyarakat maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi publik maupun swasta; kedua, tren positif kondisi perekonomian Banten ini akan semakin menarik investor untuk berinvestasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten Tahun 2013- 2017 PMDN PMA Tahun Investasi Investasi Proyek Proyek (milyar rupiah) (US$. Juta) 2013 100 4.008,66 592 3.720,2 2014 100 8,081.3 709 2,034.6 2015 367 10,709.9 1.737 2,542.0 2016 496 12,426.3 2.161 2,912.1 2017 699 15.141,9 2.479 3,047.5 Sumber: BKPM RI Tahun 2017 Pada tahun 2017, untuk PMDN Banten masuk peringkat lima setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara kumulatif sepanjang Januari-Desember 2017, realisasi investasi mencapai Rp 15.141,9 triliun, dibanding capaian tahun 2016 sebesar Rp 12.426,3 triliun. Ada pun periode januari – desember 2017 menjadi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 3.047,5 triliun dibanding capaian 2016 sebesar Rp 2.912,1 triliun. 3.1.2 Inflasi
a.Inflasi Menurut Pengeluaran Memasuki bulan Januari tahun 2018, harga barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 138,47 pada bulan Desember menjadi 138,77 pada bulan Januari atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,22 persen. Enam dari tujuh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks, yaitu berturut-turut: kelompok bahan makanan yang naik sebesar 1,26 persen; kelompok sandang naik sebesar 0,24 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga naik sebesar 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,16 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang naik sebesar 0,11 persen serta kelompok kesehatan naik sebesar 0,10 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan turun sebesar 0,97 persen; Tabel 3.5 IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Januari 2018 (2012=100) Sumber: BPS Provinsi Banten Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018
b.Perkembangan Inflasi Kota Serang, Tangerang dan Cilegon Bulan Januari 2018 Pada bulan Januari 2018, perkembangan harga barang dan jasa (inflasi) di tiga kota IHK di Banten adalah sebagai berikut : Kota Serang 0,91 persen, Kota Tangerang 0,04 persen dan Kota Cilegon 0,41 persen. Laju inflasi tahun kalendernya adalah Kota Serang 0,91 persen; Kota Tangerang 0,04 persen dan Kota Cilegon 0,41 persen. Tabel 3.6 IHK, Inflasi, Laju Inflasi Kota Serang, Tangerang dan Cilegon Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Januari 2018 (2012 = 100) Sumber: BPS Provinsi Banten Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018 Gambar 3.4 Perkembangan IHK Kota Serang, Tangerang, Cilegon dan Banten (2012=100) Bulan Januari 2018 Sumber: BPS Provinsi Banten Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018 Tabel 3.7 Proyeksi Inflasi Provinsi Banten Tahun 2017-2018 (%) Indikator 2016 2017 (Angka Proyeksi)* 2018 (Angka Proyeksi)* Optimis Moderat Pesimis Optimis Moderat Pesimis Inflasi (Persen) 2.77 3.00 4.00 5.00 2.94 4.50 5.50 Keterangan: * adalah angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten Sumber:, No. 06/02/36/Th.XI, 1 Februari 2017 3.1.3 ICOR 3.1.3.1 Nilai ICOR Total Pertumbuhan ekonomi Banten selama periode Tahun 2014-2017 rata-rata sebesar 5,42 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 5,51 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 5,26 persen. Sedangkan nilai PDRB Banten (adh Berlaku) selama periode Tahun 2014-2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari 428.740,06 milyar rupiah menjadi 563.820,35 milyar rupiah. Adapun pengeluaran untuk kapital (PMTB) selama periode tahun 2014- 2016 memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 32-34 persen, dengan nilai rata-rata sebesar 92.388,650 milyar rupiah. Data pada tabel 3.8 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014-2018 dengan proyeksi tahun 2018 cenderung meningkat dari 2,91 persen (2014) menjadi 5,16 persen (2016). Tabel 3.8 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Banten, 2014—2018 Uraian 2014 2015 2016 2017 (Angka Proyeksi)* 2018 (Angka Proyeksi)*
1. 1.PMTB adhb 124,100,207 139,910,911 152,042,587 168,062,707 188,102,025
a.Bangunan
a.1. Nilai (Juta Rupiah) 81,902,666 92,729,170 102,534,116
a.2.Persentase 66.00 66.28 67.44
b.Non Bangunan
b.1. Nilai (Juta Rupiah) 42,197,541 47,181,741 49,508,471
b.2.Persentase 34.00 33.72 32.56
1. 2.PMTB adhk 2010 103,115,307 108,982,067 114,601,617 120,629,119 127,290,865
a.Bangunan
a.1. Nilai (Juta Rupiah) 69,848,849 74,592,481 79,620,457
a.2.Persentase 67.74 68.44 69.48
b.Non Bangunan
b.1. Nilai (Juta Rupiah) 33,266,458 34,389,587 34,981,160
b.2.Persentase 32.26 31.56 30.52
1. 3.Pertumbuhan PMTB adhk 2010 (Persen) 2.91 5.69 5.16 5.26 5.52
a.Bangunan 4.31 6.79 6.74
b.Non Bangunan 0.10 3.38 1.72 Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Banten proyeksi* Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2014 – 2016. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan ―riil‖ sub komponen bangunan pada Tahun 2014 sebesar 4,31 persen. Keadaan ini meningkat di Tahun 2016 yaitu menjadi 6,74 persen, meskipun pada Tahun 2015 sempat pulih hingga mencapai pertumbuhan sebesar 6,79 persen. Sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan bangunan. Pada Tahun 2014 sub komponen non bangunan tumbuh sebesar 0,10 persen. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya mulai meningkat menjadi sebesar 3,38 persen (2015),sedangkan pada Tahun 2016 menurun sebesar 1,72 persen. Secara umum, selama kurun waktu Tahun 2014-2016 pertumbuhan PMTB terus mengalami peningkatan di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yang mencapai besaran 5,69 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2014 yaitu hanya sebesar 2,91 persen, dengan proyeksi tahun 2017 dan 2018 sebesar 5,26%. 3.1.3.2 Nilai ICOR Sektoral Sebagaimana diketahui koefisien ICOR (Incremental Capital Output Ratio) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Dalam pembahasan ini tambahan kapital (investasi) baru adalaha Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya PMTB dengan tambahan output. Karena unit PMTB bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). Tabel 3.9 menunjukkan besaran koefisien ICOR akumulasi periode 2010- 2014 di Provinsi Banten menurut kategori industri. Kategori yang mempunyai koefisien ICOR paling kecil adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan koefisien ICOR hanya 0,87. Artinya setiap penambahan Rp.1 milyar output hanya memerlukan PMTB sebesar 870 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat efisien, karena untuk meningkatkan ouputnya memerlukan investasi fisik (PMTB) yang lebih sedikit. Berikutnya kategori dengan koefisien ICOR kurang dari 2 adalah kategori Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi kendaraan (1.17), Jasa keuangan (1.53), dan Kategori Konstruksi (1,84). Kategori industri dengan koefisien ICOR antara 2 dan 3 berikutnya adalah kategori Real Estate (2,18), Jasa Lainnya (2.73), serta Kategori Jasa Perusahaan (2,78). Dalam hal ini dapat dilihat juga rata ICOR secara keseluruhan periode 2011-2015, 2012-2016 dan persentase proyeksi 2013-2017. Tabel 3.9 Koefisien ICOR Akumulasi Tahun 2010-2014 di Provinsi Banten Menurut Kategori ICOR lag 5 Tahun Menurut Katagori 2010-2014
1. 1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,87
2. 2.Pertambangan dan Penggalian 4,20
3. 3.Industri Pengolahan 7,06
4. 4.Pengadaan Listrik, Gas 8,74
5. 5.Pengadaaan Air 6,80
6. 6.Konstruksi 1,84
7. 7.Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Kendaraan 1,17
8. 8.Transportasi dan Pergudangan 10,58
9. 9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,66
10. 10.Informasi dan Komunikasi 5,01
11. 11.Jasa Keuangan 1,53
12. 12.Real Estate 2,18
13. 13.Jasa perusahaan 2,78
14. 14.Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13,18
15. 15.Jasa Pendidikan 3,92
16. 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,69
17. 17.jasa Lainnya 2,73 Total 4,55 Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014 Kategori industri yang lainnya mempunyai koefisien ICOR lebih besar dari
18. 3.Dapat dikatakan bahwa kegiatan investasi/PMTB pada kategori industri tersebut kurang efisien jika dibandingkan dengan kategori industri yang tersebut di atas. Kategori industri Transportasi dan Pergudangan, serta Kategori Administrasi Pemerintahan Umum dan Jaminan Sosial wajib mempunyai koefisien ICOR yang besar yaitu 10,58 dan 13,18. Artinya PMTB pada kedua sektor tersebut tidak efisien. Khusus untuk Kategori Administrasi Pemerintah ketidakefisienan investasi pada kategori ini menyangkut investasi besar pada sektor layanan dan fasilitas umum dimana nilai outputnya dijual dibawah harga pasar, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, serta konstruksi publik lainnya. Tabel 3.10 Koefisien ICOR Akumulasi Tahun 2010-2017 di Provinsi Banten Menurut Kategori Indikator 2010-2014 2011-2015 2012-2016 Angka Proyeksi 2013-2017 Angka Proyeksi 2014-2018 ICOR Tahunan 4.97 5.14 5.39 5.56 5.65 Sumber : Bappeda Provinsi Banten proyeksi Gambar 3.5 Grafik Nilai ICOR Akumulasi 2010-2014 Provinsi Banten Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014 Perkembangan ICOR lag 0 dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014 di Provinsi Banten. Koefisien ICOR yang terbentuk mengalami fluktuasi pada beberapa tahun, dimana penurunan ICOR terjadi pada Tahun 2011 dari 4,88 menjadi 4,65, serta Tahun 2013 dari 4,87 menjadi 4,53. Sementara kenaikan tertinggi koefisien ICOR terjadi pada Tahun 2014 dari 4,53 tahun sebelumnya menjadi 5,69, Hal ini kemungkinan terjadi karena situasi ekonomi global yang mempengaruhi proses produksi domestik ditambah situasi politik dalam negeri yang sedang melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Tabel 3.12 Nilai Koefisien ICOR Lag 0 Menurut Kategori Provinsi Banten Tahun 2010-2014 ICOR lag 0 Menurut Katagori 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata 1 2 3 4 5 6 7 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,41 1,18 1,09 0,80 1,82 1,06 2. Pertambangan dan Penggalian 7,59 0,37 (27,31) (0,57) 0,24 2,73
19. 3.Industri Penolahan 9,08 6,49 8,16 3,79 123,72 6,88
20. 4.Pengadaan Listrik, Gas 1,08 43,78 8,80 (29,29) 10,57 6,82
21. 5.Pengadaaan Air 5,92 2,90 36,64 9,33 7,39 12,44
22. 6.Konstruksi 3,61 2,42 2,06 1,71 1,29 2,22 7. Perdagangan Besar, Eceram, dan Reparasi Kendaraan 1,34 0,83 1,07 1,78 1,72 1,35 8. Transportasi dan Pergudangan 10,91 9,37 7,72 17,70 14,41 12,02 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,72 5,60 9,63 10,25 4,45 7,13
23. 10.Informasi dan Komunikasi 5,07 7,45 5,24 8,91 4,20 6,17
24. 11.Jasa Keuangan 2,54 1,22 1,29 1,52 1,52 1,62
25. 12.Real Estate 1,78 2,55 2,69 3,10 2,13 2,45
26. 13.Jasa perusahaan 3,27 3,11 3,40 4,13 2,04 3,19 14. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15,82 25,33 16,59 92,11 7,10 31,39
27. 15.Jasa Pendidikan 3,43 4,71 5,21 7,53 4,72 5,12 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 18,39 11,07 5,52 31,02 11,25 15,45
28. 17.jasa Lainnya 3,22 3,80 4,13 3,91 1,59 3,93 Total 4,88 4,65 4,87 4,53 5,69 4,92 Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014 Pada ICOR log 0, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi kategori industri yang memiliki efisiensi investasi yang paling efisien dengan rata-rata koefisien ICOR sebesar 1,06, disusul kemudian oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Kendaraan dengan rata-rata ICOR sebesar 1,35, serta kategori Jasa Keuangan dengan rata-rata ICOR sebesar 1,62. Sementara kategori dengan rata-rata ICOR besar, terdapat pada kategori Administrasi Pemerintahan Umum (31,39), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (15,45), serta kategori Pengadaan Air Bersih (12,44). Tabel 3.13 Nilai Koefisien ICOR Provinsi Banten Tahun Proyeksi Tahun 2015 – 2018 Indikator 2015 2016 2017 (Angka Proyeksi) 2018 (Angka Proyeksi) ICOR Tahunan 5.78 5.91 5.66 5.32 Perekonomian Banten selama periode Tahun 2010-2014 didominasi oleh aktifitas kategori manufaktur, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan real estate hingga sebesar 71 persen dari total PDRB Banten. Dari kelima kategori industri utama tersebut kategori Perdagangan Besar Eceran, dan Reparasi Kendaraan serta merupakan kategori paling efisiensi dalam investasi dibandingkan kategori utama lainnya pada berbagai lag ICOR yang diamati. Sedangkan kategori industri manufaktur atau industri pengolahan sebagai kategori terbesar dalam pembentukan PDRB Banten ternyata kurang efisien dilihat dari koefisien ICOR baik di lag 0, lag 3, maupun lag 5. Namun demikian perkembangan ICOR setiap tahunya akan mengalami peningkatan pada tahu 2014 sampai dengan tahun 2016, namun proyeksi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,66% dan proyeksi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,32%. Gambar 3.6 Grafik Perbandingan ICOR Kategori Utama Menurut Lag Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014 Kecenderungannya semakin panjang lag, semakin efisien investasi yg dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Banten mulai melambat dari 7,03 persen di Tahun 2011 menjadi 6,83 persen, padahal arus investasi masih tinggi di Tahun 2012-2013 terutama investasi pada industri padat modal seperti industri logam dasar, dan barang dari logam. Akibatnya nilai koefisien ICOR naik pada lag 3 dan turun kembali pada lag 4 dan lag 5. Peningkatan efisiensi pada beberapa sektor dapat dikurangi dengan melancarkan transportasi dan komunikaskasi agar proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Peningkatan infrastruktur transportasi dan komunikasi merupakan upaya pembangunan yang tepat dengan disertai ketepatan lokasi alokasinya; Mengingat nilai ICOR yang masih cukup tinggi dan dominasi usaha mikro kecil pada sruktur usaha di Provinsi Banten maka perlu rekayasa teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang bisa diadopsi oleh kalangan pengusaha mikro kecil sehingga proses produksi mereka menjadi semakin efisien. Selain itu diperlukan pembinaan manajerial dalam pembiayaan, pengelolaan usaha, dan informasi pasar. Perlu dibangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat Provinsi Banten. 3.1.4 Ketenagakerjaan Pada periode Agustus 2016 - Agustus 2017 jumlah angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan dari 5,59 juta orang pada Agustus 2016 menjadi 5,60 juta orang pada Agustus 2017. Namun sayangnya, peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pengangguran sebesar 21 ribu pada periode tersebut. Jumlah penduduk bekerja justru mengalami penurunan dari 5,09 juta orang menjadi 5,08 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 63,66 persen menjadi 62,32 persen. Menurunnya TPAK ini merupakan indikasi adanya penurunan suplai tenaga kerja. Tabel 3.14 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Februari 2016-Agustus 2017 Jenis Kegiatan Utama 2016 2017 Februari Agustus Februari Agustus
29. 1.Penduduk 15+ (000) 8.673 8.775 8.879 8.981
30. 2.Angkatan Kerja 5.686 5.587 5.969 5.597 Bekerja (000) 5.234 5.088 5.507 5.077 Penganggur(000) 452 499 462 520
31. 3.Bukan Angkatan Kerja (000) 2.987 3.188 2.909 3.384 Sekolah 875 722 731 852 Mengurus Rumah Tangga 1.748 2.066 1.845 2.133 Lainnya 363 399 333 399
32. 4.TPAK (%) 65,56 63,66 67,23 62,32
33. 5.TPT (%) 7,95 8,92 7,75 9,28
34. 6.Pekerja tidak penuh/Setengah Pengangguran 1.089 936 1.086 864 Setengah penganggur/ST Terpaksa 407 398 317 249 Paruh Waktu/SP Sukarela 681 537 769 615 Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017 Indikator lain adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu). Indikator ini dapat menggambarkan ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran: yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu). Pada Agustus 2017, setengah pengangguran berjumlah 864 ribu atau 17,02 persen dari penduduk bekerja. Sedikit menurun dibanding Agustus 2016 yang sebanyak 936 ribu (18,40 persen). Setengah Pengangguran Terpaksa menurun selama satu tahun dari 398 ribu pekerja menjadi 249 ribu pekerja. Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten dan Nasional, Februari 2016- Agustus 2017 (persen) Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017 Secara relatif angka pengangguran menunjukan peningkatan dari 8,92 persen pada Agustus 2016 menjadi 9,28 persen pada bulan Agustus 2017. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Pada Agustus 2017, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat kedua tertinggi nasional setelah Provinsi Maluku. Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten. Kondisi terbaru angka pengangguran di Banten mengalami penurunan yang signifikan menjadi 7,77 persen pada Februari 2018 dibandingkan pada bulan Agustus 2017 yang mencapai 9,28 persen. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu). Dikatakan lebih mendalam karena mampu mengungkap dibalik status bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran: yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu). Pada Agustus 2016, setengah pengangguran berjumlah 936 ribu atau 18,39 persen dari penduduk bekerja. Menurun dibanding Februari 2016 yang sebanyak 1.089 ribu (20,81 persen). Ini merupakan indikasi yang merepresentasikan naiknya produktivitas. Dari dua jenis setengah pengangguran, Setengah Pengangguran Terpaksa menurun selama satu semester dari 407 ribu pekerja menjadi 398 ribu pekerja. Dilihat dari sisi komposisi pencari kerja menurut pendidikan, pencari kerja di Provinsi Banten umumnya berpendidikan menengah. Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana) meningkat dari 7,86 persen menjadi 8,03 persen dari total penduduk bekerja. Begitu juga, persentase pengangguran yang mengenyam pendidikan menengah (SMA/SMK) mengalami kenaikan dari 41,28 persen menjadi 48,17 persen. Sebaliknya pencari kerja pendidikan rendah mengalami penurunan (SMP ke bawah) dari 50,85 persen menjadi 43,80 persen. Tabel 3.15 Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017 Dilihat dari lulusan jenjang pendidikan, lulusan SMK paling banyak yang berstatus sebagai pencari kerja (14,25 persen). Angka ini lebih banyak dari lulusan SMU yang 12,72 persen. Lulusan perguruan tinggi lebih mudah terserap di pasar kerja, hanya 4,09 persen lulusan Diploma dan 5,64 persen lulusan Sarjana yang menganggur. Pada lulusan pendidikan rendah (SD ke bawah) juga banyak terserap di lapangan kerja tetapi mereka biasanya adalah pekerja informal dan bukan new entry. Gambar 3.8 Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017 3.1.5 Kemiskinan Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2017 sebesar 5,45 persen. Angka ini berarti terjadi kenaikan 0,09 poin dibanding semester sebelumnya yang 5,36 persen. Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,09 poin sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,3 ribu orang dari 657,74 ribu orang pada September 2016 menjadi 675,04 ribu orang pada Maret 2017. Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 pada September 2016 menjadi 7,61 pada Maret 2017. Jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Di perkotaan bertambah 10,9 ribu orang (dari 380,16 ribu orang pada September 2016 menjadi 391,03 ribu orang pada Maret 2017). Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 6,4 ribu orang (dari 277,58 ribu orang pada September 2016 menjadi 284,00 ribu orang pada Maret 2017). Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2017 mencapai 5,45 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2016, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar 0,09 poin setelah rilis semester sebelumnya menunjukkan angka 5,36 persen. Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 pada September 2016 menjadi 7,61 pada Maret 2017. Sejalan dengan kenaikan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama terjadi penambahan sebesar 17,3 ribu orang dari 657,74 ribu orang pada September 2016 menjadi 675,04 ribu orang pada bulan Maret 2017. Tabel 3.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September 2016-Maret 2017 Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017 Faktor-faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan di Banten periode September 2016-Maret 2017 diantaranya adalah:
35. 1.Inflasi umum September 2016-Maret 2017 sebesar 2,52 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum Maret-September 2016 sebesar 0,92.
36. 2.Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator proxy kesejahteraan petani, pada periode Maret 2017 hanya sebesar 98,19. NTP dibawah 100 berarti petani mengalami defisit, pendapatan yang diterima lebih rendah daripada pengeluarannya. Sedangkan NTP periode September 2016 mencapai 100,47. Selang periode Maret 2011 sampai Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten cukup fluktuatif. Pada September 2013, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,86 persen dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan inflasi umum yang relatif tinggi akibat kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013. Namun, pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari 677,51 ribu orang pada September 2013 menjadi 622,84 ribu orang. Penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2014 bertambah 4,23 persen dibanding periode sebelumnya. Periode Maret 2015 jumlah penduduk miskin masih mengalami kenaikan sebesar 53,21 ribu orang. Pada periode-periode selanjutnya, penduduk miskin di Banten terus mengalami penurunan, hingga pada September 2016 persentase penduduk miskin mencapai 5,36 persen atau berkurang sebanyak 370 orang. Keadaan kemiskinan periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Banten kembali meningkat sebanyak 17,3 ribu orang dari periode sebelumnya menjadi 675,04 ribu orang. Gambar 3.9 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten, 2011-2017 Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017 Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3.5 menyajikan perkembangan Garis Kemiskinan pada periode September 2016-Maret 2017. Selama periode September 2016-Maret 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,59 persen, yaitu dari Rp 373.365,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp 386.753,- per kapita per bulan pada Maret
37. 2017.Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2017 adalah sebesar 70,47 persen mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September 2016 yang sebesar 70,29 persen. Tabel 3.17 Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah September 2016-Maret 2017 Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.18 PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TA 2019 NO URAIAN APBD TA 2018 RKPD TAHUN 2019 + / (-) a B C d e = d - c 4 PENDAPATAN DAERAH 10.365.616.979.717 10.844.595.570.400 478.978.590.683 4.1 Pendapatan Asli Daerah 6.183.868.751.717 6.680.710.148.400 496.841.396.683 4.1.1 Pajak Daerah 5.836.683.600.000 6.303.618.288.000 466.934.688.000 4.1.2 Retribusi Daerah 20.177.648.520 21.791.860.401,60 1.614.211.882 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 54.644.492.380 55.300.000.000 655.507.620 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 272.363.010.817 300.000.000.000 27.636.989.183 4.2 Dana Perimbangan 4.176.078.228.000 4.157.815.422.000 (18.262.806.000) 4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 707.384.582.000 707.384.582.000 - 4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.072.903.468.000 1.072.903.468.000 - 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.395.790.178.000 2.377.527.372.000 (18.262.806.000) 4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5.670.000.000 6.070.000.000 400.000.000 4.3.1 Pendapatan Hibah 5.670.000.000 6.070.000.000 400.000.000 4.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - - 4.3.3 Tambahan penghasilan Guru PNSD - - - 5 BELANJA DAERAH 11.362.380.964.717 11.598.960.292.700 236.579.327.983 5.1 Belanja Tidak Langsung 6.704.423.824.437 7.486.630.709.400 782.206.884.963 5.1.1 Belanja Pegawai 1.757.664.017.909 2.301.876.000.000 5.1.2 Belanja Hibah 2.153.751.721.820 2.128.212.850.000 (25.538.871.820) 5.1.3 Belanja Bantuan Sosial 67.790.400.000 54.479.000.000 (13.311.400.000) 5.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota 2.213.484.881.366 2.621.269.383.000 407.784.501.634 5.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik 460.506.831.000 325.793.476.400 (134.713.354.600) 5.1.6 Belanja Tidak Terduga 51.225.972.342 55.000.000.000 3.774.027.658 5.2 Belanja Langsung 4.657.957.140.280 4.112.329.583.300 241.645.459.720 NO URAIAN APBD TA 2018 RKPD TAHUN 2019 + / (-) 5.2.1 Belanja Pegawai 273.413.783.100 (273.413.783.100) 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.195.894.937.116 (2.195.894.937.116) 5.2.3 Belanja Modal 2.188.648.420.064 (2.188.648.420.064) SURPLUS/(DEFISIT) (996.763.985.000) (754.364.722.300) 6 PEMBIAYAAN 996.763.985.000 754.364.722.300 (242.399.262.700) 6.1 Penerimaan Pembiayaan 996.763.985.000 804.364.722.300 (192.399.262.700) 6.1.1 SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 996.763.985.000 804.364.722.300 (192.399.262.700) 6.2 Pengeluaran Pembiayaan - 50.000.000.000 50.000.000.000 6.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: - 300.000.000.000 300.000.000.000 PT AGRO BISNIS 25.000.000.000 25.000.000.000 PT BGD 25.000.000.000 25.000.000.000 7 SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan - - - 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran ―horisontal‖ dan kewajaran ―vertikal‖. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:
38. 1.Pendapatan Asli Daerah;
39. 2.Dana Perimbangan; dan
40. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ditersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata. Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:
41. 1.Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
42. 2.Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
43. 3.Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
44. 4.Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
45. 5.Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
46. 6.Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pendataan potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, penyesuaian pajak progresif, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah, mengoptimalkan penagihan pajak daerah dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada, pelayanan dengan mobil samsat keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam dan lain- lain. Pendapatan Daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp10.844.595.570.400,00. Rincian Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:
47. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp6.680.710.148.400,00 terdiri atas :
a.Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp6.303.618.288.000,00 yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
b.Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp21.791.860.400,00 yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp55.300.000.000,00 yang terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp300.000.000.000,00 yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, BULD dan Lain-lain.
1. 2.Dana Perimbangan, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp4.157.815.422.000,00 terdiri atas :
a.Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp707.384.582.000,00. Merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
b.Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp1.072.903.468.000,00. Merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
c.Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp2.377.527.372.000,00.
1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp6.070.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan hibah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Banten diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 73,82%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2019 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:
a.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan PAD dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan tersebut dibuat untuk: 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah; 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah; 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dan dijadikan andalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber- sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah; 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat; 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah melalui sosialisasi dan penyuluhan, razia pajak daerah, dan penagihan pajak langsung pada masyarakat wajib pajak; 5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan; 6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru; 7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah; 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah; 9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan. 10) Melihat kecenderungan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang statis, salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2018, yang telah dirintis sejak Tahun 2015 adalah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada OPD serta Unit-unit Pelayanan Teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain meningkatkan daya saing untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, melalui fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, dimana pendapatan BLUD memungkinkan untuk langsung digunakan kembali membiayai pelayanan, langkah ini juga dapat memperluas potensi penerimaan retribusi daerah.
b.Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program- program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK baik itu DAK fisik dan Non Fisik. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp11.598.960.292.700,00 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPJPD Provinsi Banten 2005-
1. 2025.Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Struktur belanja sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:
a.Belanja Tidak langsung Belanja Tidak langsung pada Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp7.486.630.709.400,00. Penganggaran Belanja Tidak langsung terdiri dari: 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Belanja Pegawai tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.301.876.000.000,00; 2) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal, pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas- tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Perlu juga diinformasikan bahwa besarnya belanja hibah pada pemerintah provinsi banten lebih didominasi oleh Belanja Hibah Dana BOS untuk Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah. Belanja Hibah tahun 2019 direncakanan sebesar Rp2.128.212.850.000,00; 3) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 direncakanan sebesar Rp54.479.000.000,00; 4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota tahun 2019 direncakanan sebesar Rp2.621.269.383.000,00 Penganggarannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota akan ditampung dalam P-APBD Tahun 2019; 5) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.Adapun bantuan keuangan khusus ke Pemeritah Kabupaten/ Kota di fokuskan untuk membiayai urusan wajib pelayanan dasar. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 17 tentang Perubahaan Atas Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Adminstrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.325.793.476.400,00; 6) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Belanja Tidak Terduga tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 55.000.000.000,00.
b.Belanja Langsung Belanja Langsung Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.4.112.329.583.300,00 Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Berdasarkan jenis belanja, Belanja Langsung diklasifikasikan kedalama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut: 1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat; 2) Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan; 3) Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan (input), keluaran (output) dan fungsi output (outcome); 4) Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku; 5) Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil. 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit ataupun surplus anggaran. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan struktur anggaran dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Pada Tahun 2019 struktur anggaran diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp.754.364.722.300,00. Pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00, untuk penyertaan modal (investasi) PT Agro Bisnis sebesar Rp25.000.000.000,00 dan PT BGD sebesar Rp25.000.000.000,00.
1. 1.Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2015-2019.
2. 2.Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025.
3. 3.Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Banten sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. 4.Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Banten yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2019. Prioritas Pembangunan Daerah akan didukung dengan pelaksanaan program sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2017-2022. 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu: Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Cita 3 : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Selanjutnya sembilan cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: 1) norma pembangunan; 2) tiga dimensi pembangunan; 3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta 4) program-program quick wins. Dimensi dan kondisi pembangunan perlu strategi pembangunan untuk memuat sektor- sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Selain dijabarkan dalam strategi pembangunan, untuk mencapai Nawacita ditetapkan Sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah:
5. 1.Pembangunan Ekonomi dengan indikator: Pertumbuhan ekonomi, PDB perkapita, Penurunan kemiskinan, Pengangguran
6. 2.Pembangunan Ketahanan Pangan dengan indikator: Produksi padi, Produksi Jagung, Produksi kedelai, Produksi gula, Produksi daging, Produksi ikan
7. 3.Kebutuhan Energi dengan Indikator: Produksi Minyak bumi, Produksi gas bumi, Produksi batubara, Pembangunaan gas bumi dalam negeri, Penggunaan batubara dalam negeri.
8. 4.Ketahanan Air dengan indikator: Terselesaikannya status DAS lintas Negara, Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, Pulihnya kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019, Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air.
9. 5.Kapasitas/Daya tampung dengan indikator: Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk, Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir.
10. 6.Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dengan indikator: Rasio elektrifikasi, Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Kondisi Mantap Jalan, Pembangunan Jalan, Panjang Jalur Kereta Api, Dwelling Time Pelabuhan, On-time Performance Penerbangan, Kab/Kota yang dijangkau broadband
11. 7.Lingkungan dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan luar kawasan).
12. 8.Politik dengan indikator: Tingkat Partisipasi Politik Pemilu, Angka Indeks Demokrasi Indonesia, Kualitas Penyelenggaran Pemilu 2019 Aman, adil dan demokratis Aman, adil dan demokratis, Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Indonesia di PBB
13. 9.Penegakan Hukum dengan indikator: Indeks Pembangunan Hukum N.A. 75%, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,63 4,0, Indeks Penegakan Hukum Tipikor N.A. Naik 20% (skala 5), Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC N.A. 100%
14. 10.Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan indikator: Opini WTP atas Laporan Keuangan - Kementerian/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah yang akuntabel, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Integritas Pelayanan Publik (pusat), Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
15. 11.Pertahanan dan Keamanan dengan Indikator: Persentase pemenuhan MEF, Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF, Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba
16. 12.Kesejahteraan Rakyat dengan indikator, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkat, Indeks Gini 0,41 menurun, Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminankesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal dan Pekerja informal.
17. 13.Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator: Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR), Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)
18. 14.Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun meningkat, Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 meningkat, Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi meningkat
19. 15.Kesehatan dengan indikator: Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Prevalensi stunting pada anak baduta (dibawah 2 tahun)
20. 16.Pembangunan Kewilayahan Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB meningkat, Jumlah Kabupaten Tertinggal menurun
21. 17.Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan indikator Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis, Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional, Peningkatan produksi perikanan dan kelautan Luas kawasan konservasi laut/perairan 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada masing-masing misi pembangunan jangka panjang Provinsi Banten adalah merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan langkah mewujudkan visi pembangunan dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dengan tujuan dan sasaran :
a.Misi 1 (satu) yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
b.Misi 2 (dua) adalah Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
c.Misi 3 (tiga) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
d.Misi 4 (empat) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa. 4.1.3 Interkoneksi antara Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran Provinsi Banten Prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 yang tertuang didalam RKP Tahun 2019 diterjemahkan kedalam sasaran pokok pembangunan, yang dalam hal ini sasaran pokok tersebut juga merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu:
1. 1.Sasaran Makro, meliputi pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro melalui pembangunan manusia dan masyarakat, serta ekonomi makro;
2. 2.Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi: kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat;
3. 3.Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energy, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan);
4. 4.Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan social bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja);
5. 5.Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;
6. 6.Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan. Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut tentunya dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2019 di Provinsi Banten menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Provinsi Banten memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional. Sasaran pembangunan di Provinsi Banten Tahun 2019 sebagaimana tertuang didalam RPJMD Tahun 2017-2022. Interkoneksi sasaran nasional dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.1 Interkoneksi antara Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR TARGET 2019 Sasaran makro Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak Angka Harapan Hidup (AHH) 70,06 Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Bayi (AKB) 30 Angka Kematian Ibu (AKI) 300 Penyediaan Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin di Provinsi Banten Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 100 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 16 Unit dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan SMK 372 Unit di Provinsi Banten Harapan lama sekolah 13,5 Rehab ruang kelas SMA dan SMK 300 Unit Rata rata lama sekolah 8,7 Meningkatnya Mutu Pendidikan dan penyedian biaya operasional sekolah Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di Provinsi Banten Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 60,06 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadapat Hasil Produksi Lokal untuk Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten LPE Sektor Perdagangan 5,4 Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis 4 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industridan Pembangunan Industri di Provinsi Banten LPE Sektor Perindustrian 3,95 Meningkatnya Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten dan Penurunan Jumlah PMKS Persentase Penanganan Jumlah PMKS 3,89 Index Gini 0,39 Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak Indeks pembangunan gender (IPG) 91,95 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,34 Meningkatnya Minat baca dan Kunjungan Masyarakat Terhadap Perpustakaan Daerah Persentase peningkatan minat baca masyarakat 35 Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kepemudaan serta Meningkatnya Cabang Indeks Pembangunan Kepemudaan 20 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR TARGET 2019 Olahraga Berprestasi dalam keikutsertaan kejuaraan tingkat nasional Indeks Pembangunan Olahraga 20 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan 85 Meningkatkan koleksi Museum Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah 100 Sasaran pembangunan sektor unggulan Meningkatnya Pelayanan Kelistrikan dan Energi terbarukan Rasio elektrifikasi 98 Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan Indeks Ketahanan Pangan Daerah 90,6 Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Sumberdaya Alam Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral 13 Meningkatnya Investasi Dalam dan Luar Negeri dalam meningkatkan Dunia Usaha di Provinsi Banten Indeks Kepuasan Pelayanan Investor 88,22 Meningkatnya Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis Teknologi Informasi Jumlah Nilai Investasi 60,80 trilyun Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UKM Bagi Koperasi Aktif dan Sehat Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil 1 Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Baik air dan Udara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 44.67 Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal menjadi Desa Mandiri Persentase Desa Mandiri 18,80 Meningkatnya Wirausaha Baru dalam mendukung Persaingan Usaha Kreatif Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi 6 Meningkatkan Produksi pertanian (Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) Pertumbuhan Sektor Pertanian 5,6 Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah Meningkatnya Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi 20 Meningkatnya Penataan Lalu Lintas Di Wilayah Jalan Provinsi Banten Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas Meningkatnya Kulaitas Infrastruktur Jalan di Wilayah Provinsi Banten Tingkat Kemantapan Jalan 89 Meningkatnya Jembatan Di Wilayah Provinsi Banten SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR TARGET 2019 Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi Pemenuhan tingkat layanan irigasi 16722 Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Persentase pemulihan dan pencegahan banjir 26,27 Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis dalam Rencana Detail Tata Ruang Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang 85 Meningkatkan Jumlah Pembangunan TPST di Wilayah Provinsi Banten cakupan pelayanan pengelolaan sampah 20 Meningkatnya Penataan Perumahan,Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan, dan Penanganan Kawasan Kumuh Luasan Kawasan Kumuh 203,2 Persentase Rumah Layak Huni 85,18 Sasaran politik, hukum dan pertahanan keamanan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan untuk mendukung penilaian Opini BPK Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah WTP Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 70 Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) 60,62 eningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Efektifitas, dan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,2 Capian LAKIP Provinsi Banten BB Index Gini 0,39 Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan profil penduduk Capaian Tertib Administrasi Kependudukan 80 Meningkatnya Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Capaian Maturitas SPIP 3.00 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR TARGET 2019 Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah WTP Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta Ketentraman dan ketertiban umum Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah 75 Meningkatnya kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika Persentase Pelayanan e- Government Pemerintah Provinsi Banten 61,83 Meningkatnya pelayanan publik sebagai fungsi PPID dengan pelayanan berbasis teknologi informasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik 89 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Kompetensi Aparatur Prosentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN 15 Meningkatnya Kualitas Integritas dan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN 15 Meningkatnya Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif Indeks Resiko Bencana 133 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI Indeks Demokrasi Indonesia 74 Angka Kriminalitas 4.500 Pengendalian laju pertumbuhan pendudukan dengan pendataan penduduk Laju pertumbuhan penduduk 1,91 Didalam perencanaan pembangunan diperlukan interkoneksi pusat dan daerah, pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Provinsi Banten dan secara teknis operasional menjadi sasaran dan indikator sasaran Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Banten. 4.2 Prioritas Pembangunan 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Agenda pembangunan nasional tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
7. 2019.RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Tema Pembangunan Nasional tahun 2019 yaitu : “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” Sesuai sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, adalah:
8. 1.Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
9. 2.Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
10. 3.Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen. Prioritas nasional tahun 2019 terbagi menjadi 5 prioritas nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
11. 1.Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Mempercepat Pengurangan Kemiskinan; 1) Memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; 2) Memperkuat sistem jaminan sosial; 3) Memperkuat literasi untuk kesejahteraan; 4) Memperkuat reforma agraria; dan 5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
b.Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; 1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 2) Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; 3) Mencegah dan pengendalian penyakit; 4) Mempercepat penurunan stunting; dan 5) Meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”.
c.Pemerataan layanan Pendidikan berkualitas; 1) Menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata; 2) Menyediakan afirmasi pendidikan; 3) Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan 4) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
d.Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; 1) Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau; 2) Menyediakan akses infrastruktur dasar pemukiman layak; dan 3) Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
e.Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar. 1) Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu; 2) Memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan 3) Mempercepat pencapaian SPM di daerah.
1. 2.Prioritas Nasional 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Meningkatkan konektivitas; 1) Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan 2) pengambangan transportasi perkotaan.
b.Mengembangkan Telekomunikasi dan Informatika; 1) Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
c.Mengembangkan pusat kegiatan di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa; 1) Peningkatan aksesiblitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
d.Melaksanakan Pembangunan Daerah Afirmasi; 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.
e.Pembangunan Konektivitas untuk mendukung Pembangunan Sektor Unggulan Hulu Hilir Perikanan. 1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan. Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional kedua, antara lain:
a.Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
b.Peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
c.Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
d.Optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
e.Peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
f.Peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
g.Peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
h.Peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan
i.Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.
1. 3.Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Meningkatkan ekspor dan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
b.Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikaniklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
c.Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
d.Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
e.Mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melaui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan. Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional ketiga, antara lain:
a.Peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
b.Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
c.Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
d.Peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
e.Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
1. 4.Prioritas Nasional 4: Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air melalui pelestarian lingkungan Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:
a.meningkatkan produksi energi primer;
b.meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
c.meningkatkan aksesibilitas air;
d.meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
e.mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
f.meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
g.memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
h.meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
i.memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
j.meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
k.meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
l.mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan m.meningkatkan kesadaran sumberdaya air. Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional keempat, antara lain:
a.Pemenuhan Kebutuhan Energi; Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta Barrel of Equivalent (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.
b.Pemenuhan kebutuhan Pangan Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat
c.Pemantapan ketahanan Sumber Daya Air 1) pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian; dan 2) suplai air minum.
d.Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Penguatan langkah untuk memingkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
e.Perencanaa pembangunan rendah karbon. Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.
1. 5.Prioritasn Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.Meningkatkan KAMTIBMAS dan Keamanan SIBER; 1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian; 2) menyelesaikan konflik sosial; 3) meningkatkan upaya pencehagan dan pemberantasan narkoba; 4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan 5) meningkatkan penanganan terorisme.
b.Menjamin Kesuksesan Pemilu 1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi; 2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih; 3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan 4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.
c.Memperkuat Pertahanan Wilayah Nasional; 1) mengamankan wilayah yuridikasi nasional; 2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan 3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.
d.Meningkatkan Kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi; 1) meningkatkan kualitas penegakan hukum; 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi; 3) meningkatkan pelaksanaan e-Government; 4) mengoptimalkan Talent Management Nasional; 5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.
e.Efektivitas Diplomasi 1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri; 2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan; 3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan 4) pemantapan peran Indonesia di ASEAN. Proyek STrategis Nasional di Provinsi Banten:
1. 1.Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol
a.Jalan Tol Serang-Panimbang (83,6 KM)
b.Jalan Tol Kunciran-Serpong (11,2 KM)
c.Jalan Tol Serpong-Cinere (10,1 KM)
d.Jalan Tol Serpong-Balaraja (30 KM)
1. 2.Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota
a.Kereta APi EKspres SHIA (Soekarno Hatta-Sudirman)
1. 3.Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah
a.Energi Asal Sampah Kota-Kota Besar (Tangerang)
1. 4.Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi
a.Bendungan Sindang Heula
b.Bendungan Karian
1. 5.Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus
a.Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
b.Kawasan Industri Wilmar Serang
1. 6.Pariwisata
a.Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik dan Air Bersih (Tanjung Lesung) 4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Prioritas pembangunan daerah di Provinsi Banten Tahun 2019, yaitu:
1. 1.Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan;
2. 2.Peningkatan Infrastruktur Wilayah;
3. 3.Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial;
4. 4.Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha. Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Banten Tahun 2019 Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan Pembangunan
5. 1.Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan a) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan b) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. 2.Peningkatan Infrastruktur Wilayah a) Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktut bagi masyarakat b) Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi c) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis d) Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir e) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku f) Pembangunan Bendung, empang dan situ g) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi h) Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang i) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional j) Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan Pembangunan lingkungan yang sehat k) Pembangunan TPST Regional l) Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi m) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi n) Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan o) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi p) Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi q) penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
7. 3.Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial a) Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan b) Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan c) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian d) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia e) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit
8. 4.Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha a) Peningkatan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur b) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi c) memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal 4.2.3 Interkoneksi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Provinsi Banten berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan Provinsi Banten dengan Nawacita dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.3 Interkoneksi Fokus Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional Tahun 2019 No Prioritas Nasional Fokus Pembangunan Provinsi Banten Arah Kebijakan
9. 1.Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pembangunan Pendidikan a) Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan b) Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan Pembangunan kesehatan c) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian d) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia e) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit No Prioritas Nasional Fokus Pembangunan Provinsi Banten Arah Kebijakan 2 e. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
f.Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air Pembangunan infrastruktur wilayah a) Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktut bagi masyarakat b) Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi c) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis d) Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir e) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku r) Pembangunan Bendung, empang dan situ f) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi g) Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang h) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional i) Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat j) Pembangunan TPST Regional k) Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi l) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi m) Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan n) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi o) Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi p) penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif Pembangunan ekonomi a) Peningkatan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur b) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi c) memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal Sasaran pembangunan di Provinsi Banten yang dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah (PD) menjadi agenda prioritas P emerintah Daerah Provinsi Banten tahunan pada tahun ke-2 (dua) RPJMD tahun 2017 -2022 dan RPJMD ke-IV (empat) tahap akselerasi II dari RPJPD Provinsi Banten. Secara lebih jelasnya interkoneksi dari pendekatan prioritas pembangunan di Provinsi Banten dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten, serta sasaran Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.4 Interkoneksi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2019 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab
1. 1.Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
2. 1.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 16 Unit dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan SMK 372 Unit di Provinsi Banten
3. 2.Rehab ruang kelas SMA dan SMK 300 Unit
4. 3.Meningkatnya Mutu Pendidikan dan penyedian biaya operasional sekolah I10
5. 1.Rata rata lama sekolah
6. 2.Harapan Lama Sekolah 8.70 Tahun 13.5 tahun Pendidikan DINDIKBUD Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %) 74,67 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai) 65,14 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %) 60,33 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: nilai) 57,74 Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai) 0,19 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai) 0,38 Angka Kelulusan SMA (Satuan:%) 98,64 Angka Kelulusan SMK (Satuan:%) 99,89 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %) 53,22 Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %) 56,30 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %) 49,76 Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %) 97,16 Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %) 34,00 Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %) 60,97 Program Pendidikan Khusus Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %) 34,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: Nilai) 57.74 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai) 65.14 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan:%) 97.16 Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan:%) 60.97 Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %) 30,00 Meningkatkan koleksi Museum Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah (Satuan: %) 100,00 Kebudayaan DINDIKBUD Program Pelestarian Kebudayaan Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %) 90,00 Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %) 90,00 Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %) 90,00 Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %) 90,00 Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %) 90,00 Cakupan Pelestarian Nilai- Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %) 90,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %) 90,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %) 90,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %) 90,00 Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %) 90,00 Meningkatnya Minat baca dan Kunjungan Masyarakat Terhadap Perpustakaan Daerah Persentase peningkatan minat baca masyarakat 35,00 Perpustakaan DPKD Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %) 80,00 Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %) 90,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %) 80,00 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan 85,00 Kearsipan DPKD Program Pengelolaan Sistem Kearsipan Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %) 85,00 Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %) 85,00 Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %) 90,00 Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kepemudaan serta Meningkatnya Cabang Olahraga Berprestasi dalam keikutsertaan Indeks Pembangunan Kepemudaan 20,00 Kepemudaan dan Olahraga Dispora No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab kejuaraan tingkat nasional Indeks Pembangunan Olahraga 20,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: Kelompok/ Organisasi) 80,00 Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %) 80,00 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %) 75,00 Program Peningkatan Prestasi Olah Raga Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %) 80,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %) 80,00 Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak Indeks pembangunan gender (IPD) 91,95 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKKB Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,34 Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %) 63,33 Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %) 55,00 Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %) 62,27 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %) 75,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Pengendalian laju pertumbuhan pendudukan dengan pendataan penduduk Laju pertumbuhan penduduk 1,91 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKKB Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah) 2,29 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %) 61,00 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need (Satuan: %) 10,18 Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %) 25,18 Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak Angka Harapan Hidup (AHH) 70,06 Kesehatan Dinkes dan RSUD Banten dan Malingping Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan 70 Orang Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Bayi (AKB) 30 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Angka Kematian Ibu (AKI) 300 Penyediaan Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin di Provinsi Banten 100 % Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan 100 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %) 81,00 Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %) 100,00 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %) 60,00 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %) 85,00 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %) 100,00 Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %) 81,00 Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %) 35,00 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %) 37,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %) 6,40 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut dan ditingkatkan kompetensinya (Satuan: orang) 170,00 Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %) 80,00 Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %) 60,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan: %) 70,00 Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %) 70,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %) 70,00 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %) 50,00
7. 2.Peningkatan infrastruktur Wilayah Meningkatnya Kulaitas Infrastruktur Jalan di Wilayah Provinsi Banten Tingkat Kemantapan Jalan 89 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Meningkatnya Jembatan Di Wilayah Provinsi Banten Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi Persentase pemulihan dan pencegahan banjir 26,27 Pemenuhan tingkat layanan irigasi 16.721,78 Ha Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %) 84,67 Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: Km) 89,70 Program Pembangunan Sumber Daya Air Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %) 26,27 Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar) 16.721,78 Program Pengembangan Jasa Konstruksi No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Prensentasi jalan Provinsi yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %) 28,99 Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %) 56,97 Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %) 20 Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang 85,00 DPUPR Program Penataan Ruang Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: Dokumen) 37,50 Meningkatnya Penataan Perumahan,Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan, dan Penanganan Kawasan Kumuh Persentase Rumah Layak Huni 85,15 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DPRKP Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani 203,20 Ha Meningkatkan Jumlah Pembangunan TPST di Wilayah Provinsi Banten cakupan pelayanan pengelolaan sampah 20,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Strategis yang berkualitas Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik 50,00 Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: Unit) 85,18 Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) 203,20 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Cakupan Pelayanan sanitasi lingkungan layak (Satuan: %) 75,57 cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: Ha) 20,00 Program Keciptakaryaan Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: Gedung) 69,00 Meningkatnya Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan Persentase kebutuhan sarana dan prasarana Transportasi 20,00 Perhubungan Dishub Meningkatnya Penataan Lalu Lintas Di Wilayah Jalan Provinsi Banten Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi (Satuan: % berdasarkan Lokasi) 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan (Satuan: %) 100,00 Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %) 20,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan (Satuan: %) 100,00 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %) 20,00 Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %) 0,00 Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %) 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %) 20,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Baik air dan Udara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 44,67 Lingkungan Hidup DLHK Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 52,00 Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai) 59,20 Luasan Penghijauan lahan kritis (Satuan: Hektar) 8000,00 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga) 60,00 Meningkatnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Rasio Cakupan Tutupan Hutan 31,71 Kehutanan DLHK Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar) 5000,00 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %) 10,00 Meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan Rasio elektrifikasi 98,00 Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas ESDM No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: SS) 15000,00 Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Sumberdaya Alam Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral 13 Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %) 44,52 Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %) 44,52
8. 3.Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha Meningkatkan Produksi pertanian (Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pertumbuhan Sektor Pertanian 5,30 Pertanian Distan No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Peternakan) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton) 2,420,714.00 Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton) 8,970.00 Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton) 771.75 Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton) 44,858.00 Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %) 87,00 Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %) 100,00 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Persentase Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura (Satuan: %) 100,00 Persentase Jumlah sampel yang diuji (Satuan: %) 100,00 Persentase Ketersedian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PAD) (Satuan: %) 100,00 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton) 22,657.00 Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton) 7,498.10 Capaian Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton) 3,510.36 Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton) 1,762.00 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan Capaian Produksi Daging (Satuan: Ton) 34,18 Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dan Indeks Ketahanan Pangan Daerah 90,60 Pangan Dinas Ketapang No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab ketersediaan pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan (Satuan: %) 95,10 Program Peningkatan Keterjangkauan pangan Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %) 82,50 Program Perlindungan Konsumen Pangan Pemanfaatan Pangan (Satuan: %) 90,00 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata LPE Sektor Pariwisata 3,05 Pariwisata Dispar Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang) 15,601,344.00 Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari) 1,39 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp) 3,852,216.00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi) 1,00 Program Pemasaran Produk Pariwisata Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Pembangunan Industri di Provinsi Banten LPE Sektor Perindustrian 3,95 Perindustrian Disperindag Program Peningkatan Daya Saing Industri Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan (Satuan: %) 20,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %) 20,00 Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %) 20,00 Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri Persentase Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi (Satuan: %) 200,00 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadapat Hasil Produksi Lokal untuk Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting 4,00 Perdagangan Disperindag LPE Sektor Perdagangan 5,40 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %) 5,00 Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %) 12,00 Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %) 100,00 capaian stabilitas harga 5,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab barang pokok (Satuan: %) Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD) 3,118.79 Program Perlindungan dan Pengawasan Industri Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Nilai) 112,00 Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %) 85 Meningkatnya Investasi Dalam dan Luar Negeri dalam meningkatkan Dunia Usaha di Provinsi Banten Jumlah Nilai Investasi 60,80 trilyun Penanaman Modal DPMPTSP Meningkatnya Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis Teknologi Informasi Indeks Kepuasan Pelayanan Investor 88,22 Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Investasi Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: Trilyun) 13,80 Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun) 47,00 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %) 100,00 Program Pengendalian Penanaman Modal Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %) 17,09 Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %) 100,00 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UKM Bagi Koperasi Aktif dan Sehat Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil 1,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas KUKM No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Capaian Koperasi Aktif (Satuan: Jumlah) 6,00 Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %) 6,00 Meningkatnya Wirausaha Baru dalam mendukung Persaingan Usaha Kreatif Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi 6,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas KUKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %) 1,00 Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan 6.00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %) Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %) 1,00
9. 4.Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Meningkatnya Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten dan Penurunan Jumlah PMKS Persentase Penanganan Jumlah PMKS 3,89 Sosial Dinsos Index Gini 0,39 Program Rehabilitasi Sosial Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial (Satuan: orang) 608.00 Cakupan PMKS yang dilayani (Satuan: Jumlah) 230,00 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: Jumlah) 1,300.00 Cakupan Masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: Orang) 25,000.00 Program Pemberdayaan Sosial No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Cakupan PSKS yang meningkat partisipasi sosialnya (Satuan: orang) 1,520.00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Updating Data PMKS (Satuan: %) 100,00 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: orang) 1,300.00 Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: kk) 25,000.00 Program Penangan Fakir Miskin Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial (Satuan: kk) 949.00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (Satuan: Orang) 110.00 Program Pelayanan dan Perlindungan No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Sosial Dalam Panti Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (Satuan: Orang) 230.00
10. 5.Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikan Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB 4,07 Kelautan dan Perikanan DKP Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %) 8,08 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %) 65.00 Program Peningkatan Daya Saing Perikanan Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %) 100,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: %) 117,00
11. 6.Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di Provinsi Banten Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 60,06 Ketenaga Kerjaan Disnakertrans Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %) 4,40 Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %) 4,40 Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %) 10,00 Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %) 9,53 Program Pengawasan Ketenagakerjaan Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %) 3,04 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %) 15,55 Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %) 1,26
12. 7.Tatakelola Pemerintahan Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Efektifitas, dan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 75,00 Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Badan Penghubung, dan Sekretariat DPRD Program Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Badan Penghubung, dan Sekretariat DPRD Nilai IKM (Satuan: skala) 3,00 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Biro Organisasi Persentase OPD yang memiliki nilai LAKIP B (Satuan: %) 30,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan Biro Pemerintahan Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan (Satuan: %) 75,00 Persentase Lembaga Keuangan yang memberikan Fasilitas Pinjaman bagi Masyarakat (Satuan: %) 100,00 cakupan rekening kredit per penduduk dewasa yang disalurkan oleh kantor bank umum konvesional di prov banten (Satuan: %) 100,00 Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi (Satuan: %) 18,28 Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum Biro Hukum Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %) 100,00 Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi 100,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab hukum nasional (Satuan: %) Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik (Satuan: %) 80,00 Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur Biro Bina Infrastruktur dan Sumberdaya Alam Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur (Satuan: %) 80,00 Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Biro Kesra Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra (Satuan: %) 80,00 Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan (Satuan: %) 80,00 Biro Administrasi Pembangunan Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %) 80,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %) 80,00 Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan: %) 80,00 Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %) 80,00 Program Pelayanan Umum Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %) 80,00 Program Pembangunan Kemitraan Badan Penghubung Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %) 80,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %) 80,00 Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %) 80,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan DPRD (Satuan: %) 80,00 Mewujudkan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah untuk mendukung NKRI Indeks Demokrasi Indonesia 74,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Badan Kesbangpol Angka Kriminalitas 4500,00 Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %) 70,00 Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %) 0,00 Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %) 0,00 Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %) 0,00 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah (Satuan: %) 100,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %) 70,00 Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %) 24.00 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah (Satuan: %) 100.00 Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %) 70.00 Mewujudkan Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif Indeks Kebencanaan 125,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan BPBD No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Masyarakat Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana BPBD Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %) 100,00 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %) 100,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan: %) 100,00 Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta Ketentraman dan ketertiban umum Rasio Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah 75,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpolpp No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah Presentase Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah (Satuan: %) 75,00 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %) 100,00 Program Perlindungan Masyarakat Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %) 100,00 Program Penanganan Bencana Kebakaran Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %) 100,00 Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Profil Penduduk Capaian Tertib Administrasi Kependudukan 80,00 Administrasi Kependudukan dan Capil DP3AKKB Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %) 67,38 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %) 30,81 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %) 86,46 Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %) 80,99 Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %) 100,00 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan untuk mendukung penilaian Opini BPK Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 100,00 Keuangan BPKAD Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %) 90,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pesrsentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %) 85,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Program Penatausahaan Aset Daerah capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %) 100,00 Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) 60,62 Keuangan BPD Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat di selesaikan (Satuan: %) 15,22 Program Peningkatan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %) 58,94 Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %) 41,06 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Meningkatnya Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Capaian Maturitas SPIP 3,00 Pengawasan Inspektorat Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Sakip (Satuan: %) 75.00 Indeks Integritas (Satuan: poin) 74.48 Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai) 3.00 Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini) 100.00 Meningkatnya kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika Persentase Pelayanan e- Government Pemerintah Provinsi Banten 61,83 Komunikasi dan Informatika Diskominfo Meningkatnya pelayanan publik sebagai fungsi PPID Indeks Keterbukaan Informasi Publik 89,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab dengan pelayanan berbasis teknologi informasi Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %) 48,38 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %) 40,00 Persandian Program Tata Kelola Persandian Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana (Satuan: %) 40,00 Statistik Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi 60,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab (Satuan: %) Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 70,00 Perencanaan Bappeda Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %) 00,00 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %) 100,00 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %) 85,00 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %) 75,00 Program Perencanaan dan Pengendalian No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Pembangunan Ekonomi Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %) 75,00 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %) 75,00 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %) 75,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Penelitian dan Pengembangan Bappeda Program Penelitian dan Pengembangan Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %) 60,00 Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %) 60,00 Statistik Bappeda Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %) 60,00 Meningkatnya Kualitas Integritas dan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN 15,00 Kepegawaian BKD Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %) 90,00 Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %) 90,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %) 90,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %) 90,00 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Kompetensi Aparatur Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN 15,00 Pendidikan dan Pelatihan BPSDM Program Pengembangan SDM Aparatur Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %) 85,00 Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %) 85,00 Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %) 85,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %) 100,00 Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal menjadi Desa Mandiri Persentase Desa Mandiri 18,80 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: %) 2,00 Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: %) 2,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Cakupan Kerjasama Desa yang menigkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: %) 2,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: %) 41,00 No Prioritas Pembangunan Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Pemda Target Pemerintah Daerah 2019 Urusan / Program Indikator Target Indikator 2019 OPD Penanggung Jawab 4.3 Tema Pembangunan Tahun 2019 4.3.1 Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 Tema pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan, permasalahan, tematik pembangunan serta prioritas pembangunan. Tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019 yaitu “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”. Setidaknya terdapat beberapa kata kunci yang menjadi makna dari tema ini, antara lain:
13. 1.Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur kedepan diarahkan untuk membuka akses-akses kawasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di selatan Provinsi Banten untuk menghilangkan ketimpangan antara utara dan selatan wilayah Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah Provinsi Banten melalui pengembangan sektor-sektor unggulan khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung sektor industri. Pembangunan sektor industri di Provinsi Banten merupakan sektor strategis yang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang dapat menopang sektor non bisnis lainnya. Basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dengan terus memacu dukunganinfrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini sejalan dengan usaha untuk mewujudkan Provinsi Banten yang berdaya saing untuk meningkatkan investor yang berinvestasi di Provinsi Banten.
14. 2.Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan yang ada saat ini masih dirasakan oleh masyarakat adanya kesenjangan antara utara dan selatan diwilayah Provinsi Banten. Untuk mengurangi kesenjangan ini pada Tahun 2019 pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial akan diarahkan ke wilayah-wilayah sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki agar dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan Provinsi Banten. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta membuka aksesibilitas antar wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan di Provinsi Banten. Program-program pembangunan di Provinsi Banten harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2018 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2019, langkah-langkah yang harus diterapkan antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, program yang diciptakan perlu memprioritaskan belanja pemerintah untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Langkah-langkah itu dilakukan melalui pendekatan money follow program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial. Hal ini untuk mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" 4.3.2 Internalisasi RPJPD dengan Tema RKPD Tahun 2019 RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 adalah tahun kedua yang berada pada tahapan akselerasi ke-II (Periode 2017–2022) RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan ke-II RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap sebelumnya, RPJMD ke-4 ini diarahan untuk lebih memantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui peningkatan akselerasi pembangunan di segala bidang sebagai persiapan menuju Provinsi Banten yang modern. Adapun prioritas pembangunan RPJPD tahap IV yaitu :
15. 1.Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; Penumbuhankembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.
16. 2.Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen kependidikan, penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang kesehatan pada upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan.
17. 3.Peningkatan Daya Saing Perekonomian; Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan, pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional).
18. 4.Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah; Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana, Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.
19. 5.Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri. Penyelenggaraan Tata
20. 6.Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih; Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
21. 7.Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis. Pemantapan fungsi kawasan strategis sebagai „pintu keluar- masuk‟ wilayah Banten:

(1)kawasan bandar udara Soekarno-Hatta;
(2)kawasan pelabuhan hub international Bojonegara;
(3)kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan Maja;
(4)Operasionalisasi tol ruas baru. Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2019 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017-2022 4.3.3 Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2019 dengan Tema RKPD Tahun 2019 Tematik pembangunan Tahun 2019 dibangun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang didapatkan dari hasil Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Tematik pembangunan daerah yang disusun dalam kerangka perencanaan yang ditetapkan untuk Tahun 2019 adalah: 4.3.3.1 Tematik Kemiskinan dan Pengangguran Tabel 4.5 Matrik Tematik Kemiskinan dan Pengangguran PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEMPATAN BERUSAHA Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Bimbingan Konsultansi Penghargaan Paramakarya Kantong kemiskinan di Prov.Banten Disnakertrans Identifikasi Kesenjangan Produktivitas Mikro Kantong kemiskinan di Prov.Banten Disnakertrans Pelatihan Peningkatan Produktivitas Kantong kemiskinan di Prov.Banten Disnakertrans Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan Kemitraan Jejaring LPK Kantong kemiskinan di Prov.Banten Disnakertrans Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi Kantong kemiskinan di Prov.Banten Disnakertrans Pelatihan Dasar Kewirausahaan Kantong kemiskinan di Prov.Banten Disnakertrans PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pemagangan Berbasis Pengguna Kantong kemiskinan di Prov.Banten Disnakertrans Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Koperasi pelatihan pengembangan produk Koperasi Kab. Lebak Dinas KUKM pelatihan peningkatan pemasaran produk koperasi Kab. Lebak Dinas KUKM pelatihan peningkatan teknologi kapasitas produksi Koperasi Kab. Lebak Dinas KUKM Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kecil Pelatihan Pengembangan Produk Usaha Kecil Kab. Lebak Dinas KUKM Pendidikan dan Pelatihan SDM kewirausahaan usaha kecil Kab. Lebak Dinas KUKM Program Pelayanan Pelatihan Tenaga PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Kerja Industri Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten Sertifikasi Uji Kompetensi Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel BLKI Pelatihan Berbasis Kompetensi Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel BLKI Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri Standarisasi dan sertifikasi Industri Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan Provinsi Banten Disperindag Program Pemasaran Produk Pariwisata Promosi Pariwisata Provinsi Banten PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala daerah dan Nasional Dalam dan Luar Daerah Dinas Pariwisata Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dukungan infrastruktur jalan untuk investasi Pembangunan jalan dan Jembatan Provinsi Banten PUPR Program Pembangunan Kemitraan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan Bulan Promosi 8 Kabupaten/Kota di TMII Jakarta Badan Penghubung Fasilitasi Partisipasi dalam rangka PRJ Jakarta Badan Penghubung Partisipasi Anjungan Provinsi Banten pada Kegiatan di TMII Jakarta Badan Penghubung Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi Badan Penghubung Provinsi Banten Jakarta Badan Penghubung PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Program Pembangunan Sumberdaya Air Dukungan infrastruktur pada sektor agribisnis Rehabilitasi Irigasi Provinsi Banten PUPR Program Pendidikan Menengah Revitalisasi SMK Agribisnis untuk mendukung produktivitas agribisnis Revitalisasi SMK agribisnis Provinsi Banten Dinas Pendidikan Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyebarluasan dan Pengembangan Pasar Kerja Bimtek Analisis Pengembangan Pasar Kerja Provinsi Banten Disnakertrans Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Banten Disnakertrans PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Penguatan Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui BKOL Provinsi Banten Disnakertrans Penguatan Informasi Pasar Kerja (IPK) di Provinsi Banten Provinsi Banten Disnakertrans Peningkatan Pelayanan Bursa Kerja Khusus Provinsi Banten Disnakertrans Program Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Ketenagakerjaan Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja Provinsi Banten Disnakertrans Penanganan Pengaduan Kasus Ketenagakerjaaan Provinsi Banten Disnakertrans Pengawasan Ketenagakerjaan ke Perusahaan Provinsi Banten Disnakertrans Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan Provinsi Banten Disnakertrans Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Perikanan Penanganan Pelanggaran Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Provinsi Banten DKP Patroli Laut Terpadu Provinsi Banten DKP Penanganan Pelanggaran Provinsi Banten DKP Pencegahan Konflik Nelayan Antar Daerah Provinsi Banten DKP Pengoperasian Kapal Pengawas Perikanan Provinsi Banten DKP Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri 20 kelompok (Lebak, Serang, Pandeglang) DLHK PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan 20 kelompok (Pandeglang) DLHK Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK) Pengembangan Hutan Rakyat 300 Ha (Pandeglang, Lebak, Serang) DLHK Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Fasilitasi dan Sertifikasi Pelatihan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Panimbang Tanjung Lesung Kab Pndglng DKP Identifikasi CSR di Wilayah Pesisir Provinsi Banten Kab Serang, Kab Tgr, Kab Pndglng, Kota Cilegon, Kota Serang, Kab Lebak 6 KAB/KOTA DKP PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pelatihan Pemberdayaan Usaha masyarakat pesisir Kec Titrayasa Desa Lontar Kab serang DKP Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi Fasilitasi Pengelolaan Ruang Laut Untuk Masyarakat Lokal dan Tradisional Kec Sumur Desa Cigorondong, Kab Serang Kec Pulau Ampel DKP Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dukungan integrasi pariwisata dengan sektor agribisnis Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan 5 Lokasi ( 1 Lokasi di Kab Pandeglang ) Dinas Pariwisata Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata ProvinsiBanten Pengelolaan Wisata Alam Kab Pandeglang Dinas Pariwisata PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pengelolaan Wisata Budaya / Religi Kota Serang Dinas Pariwisata Penyediaan amenitas kawasan strategis Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten Pembinaan managament Homestay / Pondok Wisata Sawarna, Kab Lebak Dinas Pariwisata Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization (DMO) di Kawasan Strategis Pariwisata Cikolelet Kab Serang Dinas Pariwisata Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pembinaan Usaha Industri Pariwisata Forum Bisnis Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Nasional Provinsi Banten Dinas Pariwisata Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 destinasi unggulan Provinsi Banten Dinas Pariwisata Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten Dinas Pariwisata PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Peningkatan Produk Industri Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Pengembangan potensi usaha ekonomi kreatif melalui pameran produk kreatif dalam dan luar daerah Provinsi Banten Dinas Pariwisata Penyediaan sarana dan prasarana Kota kreatif Provinsi Banten Dinas Pariwisata Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Kelembagaan dan Perizinan Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi Provinsi Banten Dinas KUKM Verifikasi dokumen Perizinan pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Koperasi yang diajukan Provinsi Banten Dinas KUKM Pengawasan, Pemeriksaanan dan Penilaian Kesehatan PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Jumlah koperasi KSP/ USP dan KSPPS/ UKSPPS yang dilakukan penilaian kesehatan Provinsi Banten Dinas KUKM Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi Provinsi Banten Dinas KUKM Dukungan perdagangan pada sektor agribisnis Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi Banten Disperindag Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional Provinsi Banten Disperindag Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional Provinsi Banten Disperindag Peningkatan Promosi Produk IKM menunjang destinasi Pariwisata Provinsi Banten Disperindag Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Bazaar/Gelar pasar murah di Provinsi Banten Provinsi Banten Disperindag Forum komunikasi perpupukan di provinsi Banten (data dan informasi pupuk bersubsidi) Provinsi Banten Disperindag Pemantauan harga dan persediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di provinsi banten dalam rangka hari besar keagamaan dan tahun baru Provinsi Banten Disperindag Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Hasil IKM Provinsi Banten Disperindag Identifikasi Produk Ekspor Provinsi Banten Disperindag Pengamatan Produk Ekspor Provinsi Banten di Negara Pesaing Provinsi Banten Disperindag Pengembangan Produk Ekspor Provinsi Banten Disperindag Penyediaan dan penyebarluasan informasi produk potensial daerah dan informasi pasar Provinsi Banten Disperindag PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD luar negeri Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Pengembangan Bina Usaha Kecil Peningkatan Promosi Usaha Kecil melalui Pameran tingkat Regional, Nasional dan lnternasional Provinsi Banten Dinas KUKM Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat akses pasar Provinsi Banten Dinas KUKM Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis Provinsi Banten Dinas KUKM Peningkatan Volume usaha kecil Provinsi Banten Dinas KUKM Sentra Pemasaran di Wilayah Provinsi Banten Provinsi Banten Dinas KUKM Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Fasilitasi Produk Unggulan Usaha kecil Provinsi Banten Dinas KUKM Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku Provinsi Banten Dinas KUKM Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya Provinsi Banten Dinas KUKM Perluasan akses pembiayaan Usaha Kecil Provinsi Banten Dinas KUKM Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT Provinsi Banten Dinas KUKM Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT Provinsi Banten Dinas KUKM Sentra Produksi di Wilayah Provinsi Banten Provinsi Banten Dinas KUKM Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil Pengembangan Wirausaha Kecil Provinsi Banten Dinas KUKM Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Ekonomi Kreatif Pengembangan SDM Pariwisata Banten Pengembangan SDM Pariwisata di kawasan 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan Banten Provinsi Banten Dinas Pariwisata Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Pengembangan SDM Sub Sektor Ekonomi Kreatif Provinsi Kota Serang, kab Serang, pandeglang, Tangsel Dinas Pariwisata Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif Provinsi Banten Dinas Pariwisata Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Program Peningkatan Akses dan Kualitas PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Informasi Publik Dukungan informasi kesempatan kerja Informasi pasar kerja melalui Media Cetak, Media Televisi, Media Online, Media Radio, Media Sosial Provinsi Banten Diskominfo Program Peningkatan Daya Saing Industri Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah Terlaksananya Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM Provinsi Banten Disperindag Pengembangan Industri Kreatif Provinsi Banten Disperindag Peningkatan Industri Kreatif penguatan Kelembagaan Dekranasda Provinsi Banten Provinsi Banten (blank) Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM Provinsi Banten Disperindag Terlaksananya Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota Provinsi Banten Disperindag PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri Pemagangan guru dan siswa SMK utuk progam keahlian ganda, prakerin, teaching factory Provinsi Banten Disperindag Program Peningkatan Daya Saing Perikanan Peningkatan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Kelompok Usaha Budidaya Yang Bankable Kab Pandeglang DKP Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan (Task Force Equal Employment Opportunity) Tingkat Kabupaten/Kota dan Perusahaan Provinsi Banten Provinsi Banten Disnakertrans PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi

1.Kec. Majasari (Kab Pndglng) 2.Kec Teluknaga (Kab Tgr) 3.Kec.Kosambi (Kab Tgr) 4.Kec.Curug (Kab Tgr) 5 Kec.Cikande (Kab Serang) 6.Kec.Waringin Kuurng (Kab Serang) Dinas Ketapang Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Pengembangan sentra kewirausahaan Pemuda (SKP) 8 Kab/Kota Dispora Pengembangan wirausaha muda pemuda (WMP) dan kelompok wirausaha pemuda (KMP) 8 Kab/Kota Dispora PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pemberian penghargaan dan fasilitasi sarana dan prasarana kepemudaan Fasilitasi pemuda wirausahawan baru (80%) Kota Serang Dispora Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi Optimasi Lahan ( Penyiapan Prakondisi Pemanfaatan Lahan Terlantar ) Kab. Lebak Kec. Cirinten Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Penyediaan Benih Sumber Tanaman Bawang Merah kab pandeglang, kab serang, kab tangerang Dinas Pertanian PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Penyediaan Benih Sumber Tanaman Buah kab pandeglang, kab serang Dinas Pertanian Penyediaan Benih Sumber Tanaman Tanaman Cabai Kab Pandeglang, Kab Serang, Kota Serang Dinas Pertanian Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Bawang Merah melalui Semai Biji Kec Ciabliung Kab Pandeglang, Kec Kramatwatu Kab Serang Dinas Pertanian Penerapan Inovasi Teknologi Prooning (Pangkas Daun) pada Budidaya Komoditas Bawang Merah Kec Baros Kab Serang, Kec Cisoka Kab Tgr Dinas Pertanian Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Demplot pada Kawasan Budidaya Melon dan Pepaya Kec Warung Gunung Kab Lebak, Kec Panongan Kab Tngr, Kec Walantaka Kota Serang, Kec Labuan Kab Pandeglang Dinas Pertanian Pengembangan Durian dan Manggis di Pandeglang,Lebak dan Serang Kec Gunung Sari Kab Serang, Kec Bojong, Kec Gunung Kencana Dinas Pertanian Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Demplot Aneka Cabai Kota Serang, Kab Serang, Kab Lebak, Kab Pabdeglang, Kab Tangerang Dinas Pertanian Demplot Bawang Merah melalui Biji Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang, Kec. Kramatwatu Kab. Serang, Sitandu Dinas Pertanian Demplot Bawang Merah melalui Umbi Kec. Kramatwatu Kab Serang, Kec Panimbang Kab Pandeglang, Kec Rajeg Kab Tgr, Sitandu. Dinas Pertanian Demplot Budidaya Jamur merang sesuai SOP/GAP Kec. Baros Kab. Serang, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Dinas Pertanian Demplot Budidaya Jamur tiram sesuai SOP/GAP Kec Gunung Kaler Kab Tgr, Kec Cimanuk Kab Pndglng Dinas Pertanian Demplot Budidaya Sayuran Daun sesuai SOP/GAP Kec. Wr. Gunung Kab. Lebak, Sitandu Dinas Pertanian Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Hortikultura Produksi Benih Bersertifikat Bawang Merah Pola Kemitraan JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN Dinas Pertanian Produksi Benih Bersertifikat Cabai Pola Kemitraan JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN Dinas Pertanian PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Produksi Bibit Tanaman Durian Secara Vegetatif Pola Kemitraan JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Pengembangan Komoditas Perkebunan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kec Carita Kab Pndglng, Kec Wansalam, Kec Cigeulis Kab pandglng, Kec Carita Kab pndglng, Kec Munul Kab pndglng, Kec Sobang Kab lebak, Kec Cinoyong Kab Pdglng, Kec Pabuaran Kab serang, Kec Bojong Mnaik Kab lebak, Kec Ciomas Kab Serang Dinas Pertanian PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pengembangan Komoditas Potensial Perkebunan Kec Carita Kab Pndglng,, Kec Padaincang Kab Serang, Kec Cinangka Kab Serang, Kec Ciomas Kab Serang, Kec Mancak Kab Serang, Kec Muncang Kab Lebak, Kec Mandalawangi Kab pdglng Dinas Pertanian Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Aren Pola Kemitraan Dragong Kec Taktakan Dinas Pertanian Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kakao Pola Kemitraan JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN Dinas Pertanian Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kelapa Pola Kemitraan Drangong Kec Taktakan Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Demfarm Intensifikasi Jagung
1.Kab. Serang ( Kec.Jawilan)
2.Kab. Pandeglang ( Kec.Cikeusik) Dinas Pertanian Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Penyediaan Benih Sumber Tanaman Jagung Kec. Cibaliung,Kabupaten Pandeglang, Kawasan SITANDU Kec.Curug dan Kabupaten Lebak Dinas Pertanian Penyediaan Benih Sumber Tanaman Kedelai Kec.Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Kec.Curug Kota Serang dan Kabupaten Lebak Dinas Pertanian Penyediaan Benih Sumber Tanaman Padi Kab Serang : Desa Kadubale Kec.Banjar, Kab.Pandeglang. Desa Pamengkang Kec Kramatwatu, Desa Linduk Kecam Dinas Pertanian Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Penerapan Teknologi Pertanian Padi Varietas Baru (Demplot Ramah Lingkungan) Kec Muncang, Kec Mandalawangi Dinas Pertanian Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi
1.Kab. Lebak (Kec.Wanasalam)kedelai 2.Kab Tgr (Kec.Balaraja)kedelai 3.Kota Cilegon (Kec.Purwakarta)kedelai 4.Kota Cilegon (Kec.Cibeber(kedelai) 5.KP3B Dinas Pertanian (kedelai) 6.Kab/Lebak (kec.Rangkasbitung) kcng tanah 7.Kota serang (Kec.Taktakan) kcng tanah 8.Kab Pndglng(Kec.Cibaliung) kcng tnh 9.Kab.Tgr (Kec.Solear) kcng tnh 10.Kota Cilegon (Kec.Citangkil) kcng tnh 11.Kab.Tgr (Kec.Cisoka) kedelai 12.Kota Serang (Kec.Curug) kedelai 13.Kab.Pndglng (Kec Cigeulis) kedelai 14.Kab. Lebak (Kec.Leuwidamar)kedelai 15.Kab.Lebak (Kec Malingping) kedelai 16.Kab.Serang Dinas Pertanian PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD (Kec.Cinagka)kedela 17.Kab.Serang (Gunung Sahari)kedelai 18.Kab Serang (Kwc.Waringin Kurung)kedelai 19.Kab Pndglng (Kec.Cibaliung)kedelai PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi Kec.Wanasalam( Kab Lebak ), Kec.Balaraja(Kab. TGr), Kec.Purwakarta Kota Cilegon, Kec.Cibber Kota Cilegon,KP3B, Kec Rangkasbitung Kab Lebak, Kec Taktakan Kota Serang, Kec Cibaliung Kab Pandeglang, Kec Solear Kab Tgr, Kec Citangkil Kota Cilegon,Kec Cisoka Kab Tgr, Kec Curug Kota Serang, Kec Cigeulis Kab Pdglng, Kec. Leuwidamar Kab Lebak,Kec Malingping Kab Lebak, Kec Cinagka Kab Serang, Kec Gunung Sari Kab Serang, Kec Waringin Kurung Kab Serang, Kec Cibaliung Kab Pandeglang, Kec Cimanggu Kab Pandeglang, Kec Panimbang Kab Pandeglang, Kec Carita Kab pandeglang KP3B, Dinas Pertanian PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Searelia Demfarm Intensifikasi Padi Ladang
1.Kab.Serang (Kec.Pontang)
2.Kab Serang (Kec.Lebakwangi)
3.Kab.Lebak (Kec.Malingping)
4.Kab.Lebak (Kec.Wanasalam)
5.Kab. Lebak (Kec.Cibeber)
6.Kab.Pandeglang (Kec.Panimbang)
7.Kab.Pandeglang (Kec.Sobang)
8.Kab.Pandeglang (Kec.Sukaresmi)
9.Kota Serang (Kec.Walantaka) Dinas Pertanian Demfarm Intensifikasi Padi Sawah
1.Kab.Lebak( Kec. Wanasalam). 2.Kab. Pandeglang (Kec.Cibaliung) Dinas Pertanian PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Demplot Budidaya Mina Padi
1.Kab. Lebak ( Kec.Cipanas)
2.Kab.Pandeglang ( Kec.Cipeucang) Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan Identifikasi Lokasi sertifikat hak atas (Sehat) nelayan
1.Kab pandeglang,
2.Kab Lebak,
3.Kab Serang DKP Pembayaran Premi Asuransi Nelayan Sumur, Wanasalan, Kronjo,Tanahara, Kasemen /Karangantu DKP Program Perlindungan Konsumen Pangan Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan Pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL) Provinsi Banten Dinas Ketapang PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Provinsi Banten Dinas Ketapang Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Pembinaan Kader Pangan B2SA Provinsi Banten Dinas Ketapang PENINGKATAN AKSES, MUTU PENDIDIKAN,KESEHATAN DAN SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan pada BP2S Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan ketrampilan pada BP2S Kabupaten Lebak Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan pada BP2S Jumlah PMKS yang telah diterima dan disalurkan dalam bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan pada BP2S Provinsi Banten Balai Pemulihan dan Pengembangan PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Sosial Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi Perempuan (termasuk hibah alat-alat) Kota Serang DP3AKKB Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) yang Mendapat Pemberdayaan Sosial Dinsos Prov. Banten- KP3B Dinsos Jumlah PSKS yang dibina (Kelembagaan pada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penganganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial) Dinsos Prov. Banten- KP3B, Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang, Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon, Kab. Lebak Dinsos PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Jumlah PSKS yang difungsikan sebagai pendamping Dinsos Prov. Banten- KP3B Dinsos Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rekrutmen dan Pembekalan Tenaga Kesehatan 8 Kab/Kota Dinkes Program Penangan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui KUBE Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang Dinsos Pemberdayaan fakir miskin Perdesaan melalui RTLH Kab.Pandeglang, Kab.serang Kab. Tangerang Dinsos PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui UEP Ds Mekarsari Kec.Panimbang Kab. Pandeglang, Desa Sukawali Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang, Tanjung Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Dinsos Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui KUBE Desa Inten Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Bojong Kec. Bojong Kab. Pandeglang, Desa Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang, Desa Sukamanah Kec. Rajeg Kab. Tangerang Dinsos Pemberdayaan fakir miskin Perdesaan melalui RTLH Kab. Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang Dinsos PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui UEP Desa Sindangmandi Kec. Baros Kab. Serang, Desa Cihanjuang Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang, Desa Tambak Jaya Kec. Cibadak Kab. Lebak, Desa Pasir Kupa Kec. Karanganyer Kab. Lebak, Desa Pangarengan Kec. Rajeg Kab. Tangerang Dinsos Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui KUBE Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang Dinsos Pemberdayaan fakir miskin Perdesaan melalui RTLH Kota Serang, Cilegon, Tangerang dan Tangsel Dinsos Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui UEP Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang Dinsos Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah Dukungan penyediaan guru produktif PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pengadaan CPNSD Guru Produktif SMK Provinsi Banten BKD Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Upaya Kesehatan Jiwa Gerakan Banten Bebas Pasung Provinsi Banten Dinkes Program Pendidikan Menengah Penjaminan Peserta Didik SMA Bantuan siswa miskin dan berprestasi SMA Provinsi Banten Dindikbud Penjaminan Peserta Didik SMK Bantuan siswa miskin dan berprestasi SMK Provinsi Banten Dindikbud Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dana Program Jamkeskin Provinsi Banten 8 Kabupaten/Kota Dinkes Program Peningkatan Daya Saing Industri Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri Kerjasama Link And Match Industri dan SMK Provinsi Banten Dinas Perindag Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP Pembahasan Penetapan UMK se- Provinsi Banten Provinsi Banten Disnakertrans Pembahasan Penetapan UMP se- Provinsi Banten Provinsi Banten Disnakertrans Pembahasan Penetapan UMSK se- Provinsi Banten Provinsi Banten Disnakertrans PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Penangguhan UMP/UMK Provinsi Banten Disnakertrans Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan Provinsi Banten Disnakertrans Penyusunan Struktur dan Skala Upah Provinsi Banten Disnakertrans Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak Evaluasi Pelaksanaan progam Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi Provinsi Banten DP3AKKB Pelatihan pengasuhan anak bagi pengelola asrama dan panti asuhan (blank) (blank) Pelatihan pengasuhan anak bagi pengelola pondok pesantren Provinsi Banten DP3AKKB Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Membangun Desa Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa Integrasi BKAD dari daerah kabupaten yang berbeda di Provinsi Banten untuk mendukung 5 Dimensi IPD Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Tangerang Dinas PMD Optimalisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD) 118 BKAD di 118 kecamatan (blank) Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan Pekan Inovasi Perkembangan Desa Tentatif, berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait tempat Penyelenggaraan (blank) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Sosial Keluarga Miskin Penerima Jaminan Sosial Keluarga Miskin (blank) Dinsos Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS Provinsi Banten Dinsos Perlindungan Sosial Korban Bencana Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam 8 Kab./ Kota, (TTC) Desa Hambalang, Sentul Kab. Bogor, Dinsos Prov. Banten-KP3B Dinsos Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka Kab. Serang, Desa Cimanis Kec. Sobang Kab. Pandeglang Dinsos Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana Kec. Cinangka Kab. Serang, Kec. Sobang Kab. Pandeglang, Kec. Sobang Kab. Pandeglang Dinsos Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar Kec. Cilograng, Kab. Lebak dan Kec. Grogol, Kota Cilegon Dinsos Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Anak Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Pendampingan Lanjut Usia Dinsos Prov. Banten- KP3B Dinsos PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Rehabilitasi Sosial Anak Desa Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang, LP Anak Pria (Kel. Sukaasih Kec. Tangerang Kota Tangerang), Dinsos Prov. Banten-KP3B, 8 Kab./ Kota Dinsos Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 8 Kab./ Kota, Dinsos Prov. Banten-KP3B Dinsos Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Bimbingan Sosial Penyandang Disabilitas Berat Desa Inten Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang Dinsos Rehabilitasi Sosial Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) Desa Inten Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Pasir Haur Kec. Cipanas Kab. Lebak Dinsos PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Rehabilitasi Sosial ODGJ Desa Sinar Jaya Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang, Desa Banyuasih Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang, Desa Waringin Jaya Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang Dinsos Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinsos Prov. Banten- KP3B Dinsos Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Rehabilitasi Sosial Korban Perdangangan Orang Dinsos Prov. Banten- KP3B Dinsos Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan LBK Kab. Serang (Kec. Curug Kota Serang) Dinsos Rehabilitasi Sosial Korban Trafficking 8 Kabupaten/Kota dan DKI Jakarta Dinsos Rehabilitasi Sosial Pekerja Migran Kab. Pandeglang, Kab. Serang Dinsos Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial LBK (Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak), Desa Belimbing Kec. Kosambi Kab. Tangerang, Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang, Dinsos Prov. Banten-KP3B Dinsos PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Penanganan Stunting 8 Kab./ Kota : Prioritas pada Ds. Inten Jaya Kec.cimarga (Lebak), Ds.Tanjung Jaya Kec.Cikeusik (Pandeglang), Ds.Paku alam Kec.Paku Haji (Kab.Tangerang), Ds. Umbul Tanjung Kec. Cinangka (Kab.Serang) Dinkes PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH pemanfaatan ketenagalistrikan pengusahaan ketenagalistrikan rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan ketenagalistrikan Provinsi Banten Dinas ESDM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Program Keciptakaryaan Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis Provinsi Banten DPRKP Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan Pemasangan unit terpasang pembangkit dan reaktor dari energi terbarukan Daerah Perbatasan/ Pulau-Pulau Terluar Dinas ESDM Pembangunan Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor Energi Terbarukan Provinsi Banten Dinas ESDM Pengembangan infrastruktur ketenagallistrikan Pemasangan instalasi dan sambungan rumah(listrik perdesaan) Provinsi Banten Dinas ESDM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan Pengadan Lahan Pembangunan Pelabuhan Penumpang regional Panimbang Provinsi Banten Dishub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Stasiun Kereta Api Karangantu Kota Serang Dishub Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten Provinsi Banten DPRKP Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lebak Kabupaten Lebak DPRKP Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang Kabupaten Pandeglang DPRKP Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cilegon Kota Cilegon DPRKP Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang Kota Serang DPRKP Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Banten DPRKP PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN Program Kependudukan dan Keluarga Berencana PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana Pembinaan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera Provinsi Banten DP3AKKB Pengembangan pelayanan KBKR melalui kemitraan Provinsi Banten DP3AKKB Revitalisasi program KB bagi masyarakat di wilayah miskin perkotaan se-Provinsi Banten Provinsi Banten DP3AKKB Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Banten Biro Hukum Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pemanfaatan hasil Karya TTG Tahun 2018 Desa Paku Alam, Kali Baru, Umbul Tanjung, Cikolelet, Ciherang Jaya, Kadu Ronyok, Sarageni, Karya Jaya DPMD Pemberdayaan Desa Inovasi berbasis IT Desa Paku Alam Kec. paku haji, Desa Kali Baru Kec. Paku Haji, Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka, Desa Cikolelet Kec. Cinangka, Desa Ciherang Jaya Kec. Cisata, Desa Kadu Ronyok Kec. Cisata, Desa Sarageni Kec. Cimarga, Desa Karya Jaya Kec. Cimarga DPMD Pembinaan dan Pengembangan Posyantek dan Posyantek Des/Kel Kecamatan Pakuhaji, Kec. Cinangka, Kec. Cisata, Kec. Cimarga DPMD PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Penataan dan Pemanfaatan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Paku Alam Kec. paku haji, Desa Kali Baru Kec. Paku Haji, Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka, Desa Cikolelet Kec. Cinangka, Desa Ciherang Jaya Kec. Cisata, Desa Kadu Ronyok Kec. Cisata, Desa Sarageni Kec. Cimarga, Desa Karya Jaya Kec. Cimarga DPMD Pengelolaan Potensi Desa melalui TTG Desa Paku Alam Kec. paku haji, Desa Kali Baru Kec. Paku Haji, Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka, Desa Cikolelet Kec. Cinangka, Desa Ciherang Jaya Kec. Cisata, Desa Kadu Ronyok Kec. Cisata, Desa Sarageni Kec. Cimarga, Desa Karya Jaya Kec. Cimarga DPMD Pengembangan Tekhnologi Tepat Guna (TTG) 8 Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat DPMD Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Karang Taruna Ds.Sukaresmi Kec. Sobang, Desa Majasari Kec. Sobang, Inten jaya Kec. Sobang, Parung Kokosan Kec. Cikeusik, Tanjungan Kec. Cikeusik, Cikadongdong Kec. Cikeusik, Siketug Kec. Ciomas, Lebak Kec. Ciomas DPMD Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan para Kepala Dusun pada Desa Tertinggal (Peningkatan Pemahaman Kepala Dusun tentang Perkembangan dan Pembangunan Desa) Ds.Sukaresmi Kec. Sobang, Desa Majasari Kec. Sobang, Inten jaya Kec. Sobang, Parung Kokosan Kec. Cikeusik, Tanjungan Kec. Cikeusik, Cikadongdong Kec. Cikeusik, Siketug Kec. Ciomas, Lebak Kec. Ciomas DPMD Peningkatan kapasitas manajemen Lembaga Kemasyarakatan Melalui Pelaku Usaha Perdesaan/kelurahan Ds.Sukaresmi Kec. Sobang, Desa Majasari Kec. Sobang, Inten jaya Kec. Sobang, Parung Kokosan Kec. Cikeusik, Tanjungan Kec. Cikeusik, Cikadongdong Kec. Cikeusik, Siketug Kec. Ciomas, Lebak Kec. Ciomas DPMD PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Peningkatan Kapasitas masyarakat Desa dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kab. Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang DPMD Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa Pembinaan dan Pengembangan Bumdes SUKARESMI, MAJASARI, INTEN JAYA, PARUNGKOKOS, TANJUNGAN, CIKADONGDONG, LEBAK, SIKETUG DPMD Pengembangan PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan) Kecamatan Jiput DPMD Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa SUKARESMI KEC. SOBANG, INTEN JAYA, TANJUNGAN, Kali Baru Kecamatan Paku, Desa Umbul Tanjung, KEC.Cinangka, Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka, CIKADONGDONG, kec.cikeusik DPMD Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa tentang Potensi Ekonomi Desa SUKARESMI, MAJASARI, PARUNGKOKOS, TANJUNGAN, CIKADONGDONG, LEBAK, SIKETUG DPMD Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri Desa Paku Alam, Kec Pakuhaji, Desa Kali Baru, Kec Pakuhaji, Desa Umbul Tanjung, KEC.Cinangka-serang, Desa Cikolelet, CIHERANG JAYA, Kadu Ronyok, Sarageni DPMD Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Bimbingan Teknis Bagi Tenaga Profesional Terkait Penetapan Penggunaan Dana Desa Desa Tertinggal dan Berkembang, (70 PLD), Pendamping Lokal Desa Dinas PMD Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa D PMD Prov. Banten - KP3B Dinas PMD Pendampingan kegiatan padat karya di pembangunan perdesaan Kabupaten Pandeglang Dinas PMD Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN LOKASI OPD Rakyat Verifikasi Calon Penerima Bantuan Masyarakat Provinsi Banten Biro Kesra 4.3.3.2 Tematik Kedaulatan Pangan Tabel 4.6 Matrik Tematik Kedaulatan Pangan NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 1PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEMPATAN BERUSAHA 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah 1 Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kota Serang Dinas Ketahanan Pangan 2 Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten 2 Rakor Satgas Pangan 3 Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 3 Penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 4Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah 1Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2 Program Peningkatan Keterjangkaua n Pangan 1Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan 1Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Banten 3 Program Perlindungan Konsumen Pangan 1Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan 1Analisis kebutuhan konsumsi pangan Dinas Ketahanan Pangan 2Pembinaan Kader Pangan B2SA Dinas Ketahanan Pangan 4 Program Pengembanga n Perdagangan Dalam Negeri 1Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1Sistem informasi Harga bahan kebutuhan pokok strategis di Provinsi Banten Provinsi Banten Dinas Perindustri an dan Perdaganga n2Bazzar/Gelar pasar murah di Provinsi Banten 3Forum Komunikasi Perpupukan (data dan informasi pupuk bersubsidi) 5 Program Pengembanga n Perdagangan Dalam Negeri 1Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan 1Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi Kabupaten Serang 2Pembentukan BUMD Agribisnis Kota Setang 6 Program Peningkatan Daya Saing Industri 1Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri 1Peningkatan Nilai Tambah Produk Provinsi Banten NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 7 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan 1Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serelia 1Demfarm Intensifikasi Padi Sawah Kab. Lebak (Wanasalam), Kab. Pandeglang, (Cikeusik), Kab. Serang (Pontang) Dinas Pertanian 2Demfarm Intensifikasi Padi Ladang Kab. Lebak (Wanasalam), Kab.Pandeglang (Cibaliung) 3Gerakan Tanam dan Panen Padi Kab. Serang (Pontang) 4Demfarm Intensifikasi Jagung Kab. Serang (Jawilan), Kab. Pandeglang (Cikeusik) 5Gerakan Tanam dan Panen Jagung Kab. Serang (Jawilan) 6Demplot Budidaya Mina Padi Kab. Lebak (Cipanas), Kab. Pandeglang, (Cipeucang) NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi 1Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi Kedelai, Kab Lebak (wanasalam, leuwidamar, malingping), Kab Serang (Cinangka, Gunungsari, Waringin Kurung), Kab Pandeglang (Cibaliung, Cimanggu, Panimbang, Carita, Cigeulis),Kota Serang (Curug), Kab Tangerang (Cisoka, Balaraja), Kota Cilegon (Purwakarta, Cibeber),Kacang Tanah, Kab Lebak (Rangkasbitung), Kota Serang (Taktakan), Kab Lebak (Cibaliung), Kab Tangerang (Solear), Kota Cilegon (Citangkil) NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi Ubi Jalar, Kab Lebak (Maja, Sajira), Kab Pandeglang (Menes, Mandalawangi), Gembili, Kab Pandeglang (Menes), Talas Beneng, Kab Pandeglang (KarangTanjung) 3Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Pangan 1Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Padi Pola Kemitraan JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN 2Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Jagung Pola Kemitraan 3Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Kedelai Pola Kemitraan 4Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Tanaman Padi Pola Kemitraan 5Evaluasi Mutu Stock Benih NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 4Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 1Penyediaan Benih Sumber Tanaman Padi
1.Desa Kadubale Kec.Banjar, Kab.Pandeglang. 2. Desa Pamengkang Kec Kramatwatu, Desa Linduk Kecam 2Penyediaan Benih Sumber Tanaman Jagung
1.Kec. Cibaliung,Kabupat en Pandeglang 2. Kawasan SITANDU Kec.Curug 3. dan Kabupaten Lebak 3Penyediaan Benih Sumber Tanaman Kedelai 1.Kec.Cibaliung Kabupaten Pandeglang, 2.Kec.Curug Kota Serang 3. Kabupaten Lebak 5Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Pangan 1Sertifikasi benih sumber dan sebar tanaman Pangan Kab lebak, Kab Tangerang, dan kota serang 2Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan dan Pemetaan Zona Varietas Kab. Pdg, Kab. Lbk, Kota serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Tgr, Kab. Trg, Kota Tangsel NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3Pengawasan Mutu Benih Kab.Srg, Kota Srg, Kab.Pdg, Kab.Lbk, Kota Cilegon, Kota Tgr, Kab.Tgr, Kota Tangsel 4Pengujian Benih Secara Laboratoris Kota Srg, Kab.Srg, Kota Clg, Kab.Pdg, Kab.Lbk, Kota Tgr, Kab.Tgr, Kota Tangsel 5Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman BPSBTPH 6Pengembangan Plasmanutfah dan Persiapan Pelepasan Varietas kab.tgr, kota tgr, kota tangsel, kab.lbk, kab.pdg, kota serang, kota clg, kab. Serang 8 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 1pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura 1Penyediaan Benih Sumber Tanaman Bawang Merah
1.kab pandeglang,
2.kab serang, 3. kab tangerang 2Penyediaan Benih Sumber Tanaman Tanaman Cabai
1.kab pandeglang,
2.kab serang, 3. kota serang 3Demplot Aneka Cabai Kota Serang, Kab Serang, Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Tangerang NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 4Demplot Bawang Merah Melalui Umbi Kec. Kramatwatu Kab Serang, Kec. Panimbang Kab. Pdg, Kec. Rajeg Kab. Tng, Sitandu 5Demplot Bawang Merah Melalui Biji Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang, Kec. Kramatwatu Kab. Serang, Sitandu 6Operasional Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan 2Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Hortikultura 1Produksi Benih Bersertifikat Bawang Merah Pola Kemitraan JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN 2Produksi Benih Bersertifikat Cabai Pola Kemitraan 9 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan 1Pengembangan Perbibitan Ternak 1Pemetaan dan pendataan Potensi wilayah populasi produksi bibit ternak sapi dan kerbau dalam mengukur kinerja pembangunan peternakan Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al- Banthani, Palima Curug - Serang NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2Pengawasan Mutu benih, Bibit Ternak Sapi dan Kerbau serta Penerbitan SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit) 4 kabupaten : Kabupaten pandeglang, kabupaten Lebak, kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang 3Pemetaan Penggunaan semen beku Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al- Banthani, Palima Curug - Serang 4Pengawasan peredaran dan Produksi DOC dan DOD Final Stock di unit Usaha dan masyarakat Kab Serang (Kopo) Kab. Lebak (Curugbitung, Sajira, Cimarga) dan Kab. Tangerang (Curug, Legok dan Cis 5Pengawasan peredaran dan Produksi DOC dan DOD Final Stock diunit Usaha dan masyarakat Kab Serang (Kopo) Kab. Lebak (Curugbitung, Sajira, Cimarga) dan Kab. Tangerang (Curug, Legok dan Cis NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2Pengembangan Pakan ternak 1Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Teknologi Pakan Sederhana di Wilayah Provinsi Banten SITANDU Kecamatan Curug Kota Serang 2Asuransi Ternak Ruminansia Cikulur Kabupaten Lebak 3Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pengolahan Produk Hewan Kecamatan Carita 4Pengembangan Mutu dan Standarisasi Produk Hewan Kecamatan Rangkasbitung 3Perbibitan Ternak 1Budidaya Ternak Domba/Kambing UPT Balai Pengembangan Peternakan 2Budidaya Ternak Sapi 3Budidaya Ternak Kerbau 4Budidaya Ternak Ayam Buras 5Perbibitan Ternak Itik Damiaking 10 Program Peningkatan 1Penyediaan Prasarana dan 1Penyediaan Sarana Pertanian Dinas Pertanian NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian Sarana Pertanian 2Pengawasan Peredaran Pupuk Pestisida KAB PDG, KAB LBK,KOTA SERANG,KAB.SER ANG,KOTA TANGSEL,KAB TANGERANG,KOT A TANGERANG 3Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi Dinas Pertanian 4Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian 8 KAB/KOTA 2Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 1Penataan Prasarana Pertanian Untuk Lahan ( Kesuburan Lahan ) Kec.Pandeglang Kab.Pandeglang 2Penataan Prasarana Pertanian Untuk Irigasi Kec.Pandeglang, Rangkasbitung, Sepatan 3Optimasi Lahan ( Penyiapan Prakondisi Pemanfaatan Lahan Terlantar ) Kab. Lebak Kec. Cirinten 11 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman 1Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serelia 1Peningkatan Kapasitas petugas pengumpul data Tanaman Pangan (Padi dan Jagung) 8 Kabupaten/Kota NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD Pangan 2Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Pangan 1Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Tanaman Padi Pola Kemitraan JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN 2Evaluasi Mutu Stock Benih JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi 1Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi Kedelai, Kab Lebak (wanasalam, leuwidamar, malingping), Kab Serang (Cinangka, Gunungsari, Waringin Kurung), Kab Pandeglang (Cibaliung, Cimanggu, Panimbang, Carita, Cigeulis),Kota Serang (Curug), Kab Tangerang (Cisoka, Balaraja), Kota Cilegon (Purwakarta, Cibeber),Kacang Tanah, Kab Lebak (Rangkasbitung), Kota Serang (Taktakan), Kab Lebak (Cibaliung), Kab Tangerang (Solear), Kota Cilegon (Citangkil) NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi Ubi Jalar, Kab Lebak (Maja, Sajira), Kab Pandeglang (Menes, Mandalawangi), Gembili, Kab Pandeglang (Menes), Talas Beneng, Kab Pandeglang (KarangTanjung) 3Perlindungan Tanaman Pangan 1Pertemuan Teknis Sinkronisasi Pelaporan Serangan OPT Tanaman Pangan BPTPH Prov. Banten 2Pembinaan Petugas Pengendali OPT, Lab. PHP di 8 Wilayah Kerja Pengamatan OPT BPTPH Prov. Banten 3Sosialisasi Hasil Peramalan OPT Tanaman Pangan Lebak, Pandeglang, Serang NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 4Surveillance OPT WBC dan Penggerek Batang Padi Jiput, Pagelaran, Panimbang, Sindang Resmi, Kramatwatu, Pontang, Lebakwangi, Malingping, Wanasalam, Kasemen, Kronjo, Mekarbaru 5Peningkatan Operasional LPPHP untuk OPT Pangan (2 Instalasi LAB) Lebak, Pandeglang, Serang 6Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan pada Wilayah Terserang Provinsi Banten 7Pengawasan dan Peredaran Pestisida Provinsi Banten 8Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pengendalian OPT Tanaman Provinsi Banten 4Perlindungan Tanaman Hortikultura 1Terfasilitasinya Lab. LPHP Wilayah Serang dan Lebak Laboratorium Wilayah I Serang, Laboratorium Wilayah 2 Lebak NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2Terfasilitasinya Sarana Pengendalian OPT Ramah Lingkungan pada Tanaman Hortikultura Laboratorium Lab. Wilayah 1 Kota Serang 3Terbinanya SDM Petugas Lapang POPT/PHP BPTPH Provinsi Banten/Lab. Wil. I Serang dan Lab. Wil. II Pandeglang- Lebak 4Tersusunnya Peramalan dan Terpetakannya OPT Utama Hortikultura BPTPH Provinsi Banten/Lab. Wil. I Serang dan Lab. Wil. II Pandeglang- Lebak 5Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan 1Penanganan Pasca Panen Hasil Tanaman Pangan (susut Hasil) Kab. Lebak (Wanasalam), Kab. Pandeglang, (Cikeusik), Kab. Serang (Pontang) 2Penerapan Teknologi Pertanian Padi Varietas Baru (Demplot Ramah Lingkungan) Kab. Lebak (Wanasalam), Kab. Pandeglang, (Cikeusik), Kab. Serang (Pontang) 6Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura 1Penerapan Inovasi Teknologi Prooning (Pangkas Daun) pada Budidaya Komoditas Bawang Merah Kecamatan Baros, Kabupaten Serang dan Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Bawang Merah melalui Semai Biji Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang 3Peningkatan Penerapan Good Handling Practice pada Komoditas : Cabai Merah, Bawang Merah, Manggis, Melon Kabupaten Pandeglang, Serang, Lebak dan, Kota Cilegon 12 Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular 1Surveilans Brucellosis Provinsi Banten 2Jaminan Kesehatan Hewan 3Public Awareness Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza ( AI) 2Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner 1Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan dan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Provinsi Banten 2Public Awareness Produk Hewan ASUH Provinsi Banten NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan 1Pengawasan Produk Asal Hewan dan Pertemuan Pengawasan Produk Asal Hewan Provinsi Banten 2Profiling data unit usaha obat hewan Provinsi Banten 4Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 1Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Parasiter Provinsi Banten 2Penguatan Kapasitas Klinik Hewan Provinsi Banten 3Pemeriksaan Ante Mortem Hewan Qurban Provinsi Banten 4Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AI Provinsi Banten 5Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat (Kecamatan Serpong), Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat (Kecamatan Cipanas) NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 6Pemeriksaaan dan Pencegahan Penyakit Brucellosis Provinsi Banten 7Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Gangguan Reproduksi Provinsi Banten 8Penguatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Hewan Laboratorium UPT BPPV 5Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 1Pengujian Sampel PHM pada lab Kesmavet Provinsi Banten 2Pengawasan Keamanan Produk Hewan Provinsi Banten 13 Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian 1Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani 1Penilaian Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Pelaku Utama Berprestasi Kota Serang 14 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 1Pengelolaan Sumber Daya Ikan 1Pembuatan Apartemen Ikan Sumur Pandenglang, Pulo Panjang Serang Dinas Kelautan Dan Perikanan 2Restocking Ikan Wanasalam, Sumur Taman Jaya 3Produktifitas Alat Tangkap Panimbang NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD Ikan 4Rekomendasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan Sumur, Bayah, Mauk, Puloampel, Pulomerak 2Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 1Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP, SIPI dan SIKPI) Ukuran 10 - 30 GT Wanasalam, Labuan, Panimbang, Sumur, Kasemen, Tirtayasa, Pulo Ampel,Kramatwatu 2Pelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Ukuran 5-10 GT PPI Cituis 3Pengadaan Kapal Ikan Ukuran 5-10 GT 4Pelayanan Buku Kapal Perikanan Ukuran 5 -30 GT Wanasalam, Labuan, Panimbang, Sumur, Kasemen, Tirtayasa, Pulo Ampel,Kramatwatu 5Pelayanan Rekomendasi Teknis Bagi Kapal Penangkapan Ikan Wanasalam, Sumur, Panimbang, Kronjo, Karangantu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 6Pelayanan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan STP Karangantu 7Koordinasi Pengendalian Nelayan Andon
1.Jabar (Bandung)
2.Jateng (Semarang)
3.DKI Jakarta
4.Bandar Lampung 8Standarisasi Kapal Perikanan dan alat Penangkap Ikan Dinas Kelautan Perikanan 3Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan 1Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi Banten 3 Lokasi (PPI Labuan, PPI Binuangeun dan PPI Cituis) 2Penyusunan DED (Redesign) Pelabuhan Perikanan 3 Lokasi (PPI Labuan, PPI Binuangeun dan PPI Cituis) 3Revitalisasi Pelabuhan Perikanan 3 Lokasi (PPI Labuan, PPI Binuangeun dan PPI Cituis) 4Operasional PPI Binuangeun dan PPI Cituis KAB LEBAK DAN KAB TANGERANG 4Pengembangan Usaha Pelabuhan 1Oprasional Pabrik Es UPTD BPPP LABUAN 2Operasional Cold Storage NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3Pelayanan Air Bersih 5Tata Operasional BPPP Labuan 1Pelabuhan Perikanan yang melaksanakan kesyabandaran 2Kapal yang tambat labuh 3Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) 4Surat Hasil Tangkap Ikan (SHTI) 5Pengumpulan Data, Pengelolaan, dan Pengembangan Informasi Pelabuhan Perikanan 6Penanganan Pelanggaran 1Penanganan Pelanggaran PERAIRAN PROVINSI BANTEN 2Pencegahan konflik nelayan antar daerah DKI, Lampung, Jabar, Jateng 3Patroli Laut Terpadu PERAIRAN PROVINSI BANTEN 4Pengoperasian kapal pengawas perikanan PERAIRAN PROVINSI BANTEN 7Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 1Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Kronjo, Wanasalam, Sumur, Karangantu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Panimbang, Cilegon, Kab Tangerang 3Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya Kronjo, Wanasalam, Sumur, Karangantu 4Pembinaan Pokmaswas Kronjo, Wanasalam, Sumur, Karangantu 15 Program Peningkatan daya saing perikanan 1Peningkatan Investasi dan Promosi Produk Perikanan 1Bazar Produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten / GEMARIKAN Kab. Serang 2Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan 1Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kab Serang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Labuan 3Peningkatan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya 1Rekomendasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) Kab. Pandeglang 2Rekomendasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Kab. Tangerang 3Penerbitan IUP Budidaya Ikan Lintas Kab/Kota Kota Serang NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 16 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1Fasilitasi dan Sertifikasi Pelatihan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Panimbang, Tanjung Leseung 2Pelatihan Pemberdayaan Usaha masyarakat pesisir Panimbang 17 Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi 1Bina Usaha Koperasi Provinsi Banten Dinas Koperasi UKM 18 Program Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil 1Bina Usaha Kecil 2Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil 1Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya 2Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT 3Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT 4Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 1Program Pembangunan Sumberdaya Air 1Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Provinsi Banten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara 1Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Akses Tol Cikeusal(Cikeusal-Boru) Jalan Akses Tol Cikeusal(Cikeusal- Boru) 2Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Ciruas - Pontang Ciruas - Pontang 2Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan 1Tanjung Lesung - Sumur Ruas Jalan Tanjung Lesung - Sumur 2Mengger - Mandalawangi - Caringin Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin 3Saketi - Malingping - Simpang Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang 4Cipanas - Warung Banten Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten 5Jalan Raya Labuan (Pandeglang) Ruas Jalan Raya Labuan (Pandeglang) NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3Pembangunan Jembatan 1Jembatan Cimayan Ruas Picung-Munjul Jembatan Cimayan Ruas Picung- Munjul 2Jembatan Sibaya, Kemayungan I dan Sukajaya Ruas Jalan Banten Lama- Pontang Jembatan Sibaya, Kemayungan I dan Sukajaya Ruas Jalan Banten Lama- Pontang 3Jembatan Linduk Ruas Jalan Banten Lama-Pontang Jembatan Linduk Ruas Jalan Banten Lama-Pontang 4Jembatan Kemayungan II/Ciruang Ruas Banten Lama-Pontang Jembatan Kemayungan II/Ciruang Ruas Banten Lama- Pontang 3Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan 1Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan 1Pengembangan Hutan Rakyat (KBD, Demplot Hutan Rakyat, Tanaman Bawah Tegakan) Kota Serang Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan 2Konservasi SDA dan Ekosistem 2Bintek Budidaya Tanaman di BawahTegakan NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3PENINGKATAN AKSES, MUTU PENDIDIKAN,KESE HATAN DAN SOSIAL 1Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian 1Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan 1Pengembangan SDM Pengawasan Keamanan Pangan di Wilayah Provinsi Banten Provinsi Banten Dinas Kesehatan 4PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN 1PROGRAM PENGEMBAN GAN, PENDAYAGUN AAN, PENINGKATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika 1Pembangunan Sistem Informasi Provinsi Banten Dinas Komunikasi Informatika 2PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMI AN 1Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD Provinsi Banten Biro Bina Perekonomi an 2Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 3Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 4Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/ SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKT UR 1Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Biro Infrastrukt ur & SDA 2Perumusan Kebijakan Pertanahan 3Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan 4.3.3.3 Tematik Pariwisata Tabel 4.7 Matrik Tematik Pariwisata NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 1 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 1 Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 Pengembangan Sarana dan prasarana telematika 1 Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Interkoneksi Tanjung Lesung, Kec. Panimbang Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 2 Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan 1 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan 1 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni (Kp. Cikadu, Desa Tanjungjaya, Kec. Panimbang) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi 1 Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Panimbang, Bayah, Cipanas, Cibaliung, Cigeulis 4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pengembangan dan peningkatan jalan wilayah selatan 1 Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (16 Km) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana 1 Pembangunan Halte pada ruas jalan Provinsi Banten Dinas Perhubungan 6 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara 1 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut 1 Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut 2 Pembinaan Keselamatanan Angkutan laut Antar Pulau 2 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan 1 Pengadaan lahan pembangunan pelabuhan penumpang regional panimbang 2 Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan dan ASDP NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3 DED pembangunan pelabuhan penumpang regional panimbang 3 Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1 Apraisal Pengadaan lahan Bandar Udara Banten Selatan 7 Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan 1 Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi 1 Evaluasi Kinerja Ruas Jalan Provinai Banten Wilayah Kerja III 2 Kajian Kebutuhan Navigasi Antar Pulau di Provinsi Banten 8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan 1 Pemasangan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variabel Message Sign) 2 Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi Banten 2 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 1 Pengadaan Marka Jalan 2 Pengadaan guard rail 3 Pengadaan Warning Light 4 Pengadaan Rambu Standar 5 Pengadaan Paku Jalan 6 Pengadaan PJU NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan 1 Pengaturan Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/SKPD/Lembaga/ Organisasi dan Pengaturan Lainnya 2 Posko Hari Libur Nasional 3 Penertiban Angkutan Barang/Penumpang pada ruas jalan Provinsi dan Jalan Nasional 2 PENINGKATAN AKSES, MUTU PENDIDIKAN,KESEHATAN DAN SOSIAL 1 Program Penanganan Fakir Miskin 1 Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil 1 Bantuan Sosial UEP Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Lesung, Kec. Panimbang Dinas Sosial 2 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1 Peningkatan Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM Dinas Kesehatan 3 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1 Kerjasama Pelayanan Kesehatan 1 Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan 4 Program Pendidikan Menengah 1 Peningkatan Peserta Didik SMK 1 Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik Dinas Pendidikan 3 PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEMPATAN BERUSAHA 1 Program Pemasaran Produk Pariwisata 1 Promosi Pariwisata Provinsi Banten 1 Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala daerah dan Tanjung Lesung, Kec. Panimbang Dinas Pariwisata NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD Nasional 2 Gebyar Wisata Banten 3 Banten Beach Festival 4 Festival Tanjung lesung 5 Promosi di Media Cetak ,Elektronik dan Website 6 Launcing Kalender Event 7 Banten Travel Exchange 8 Komunitas Familiar Trip 9 Banten Tourism Week 2 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata 1 Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten 2 Pembuatan materi Promosi Audiovisual Pariwisata Banten 3 Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata 1 Identifikasi segmen pasar Pariwisata 2 Pengembangan sistem manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3 Penyusunan / Pembuatan Buku NESPARDA Banten 4 Pembuatan Buku Pariwisata dalam angka 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1 Pengelolaan Wisata Alam 2 Pengelolaan Minat Khusus / Wisata Buatan 3 Penyediaan amenitas kawasan strategis Pariwisata 2 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten 1 Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization (DMO) di Kawasan Strategis Pariwisata 2 Pembinaan managament Homestay / Pondok Wisata 3 Gerakan Aksi sadar wisata 3 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten 1 Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan 3 Program pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf 1 Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber 1 Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD Daya Manusia 2 Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata 2 Pengembangan SDM Pariwisata Banten 1 Pengembangan SDM Pariwisata di kawasan 10 ( sepuluh ) Destinasi Unggulan Banten 2 Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata 3 Penganugrahan Pelaku SDM Pariwisata berprestasi 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1 Pengembangan SDM Sub Sektor Ekonomi Kreatif Provinsi 2 Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif menuju hak kekayaan intelektual 4 Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekraf 1 Pembinaan Usaha Industri Pariwisata 1 Peningkatan Produk Industri Pariwisata 2 Penghargaan Usaha Akomodasi pariwisata yang berwawasan lingkungan 3 Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 destinasi unggulan NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Advokasi dan supervisi Standarisasi usaha pariwisata 2 Penghargaan Industri Usaha terbaik 3 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 1 Pengembangan potensi usaha ekonomi kreatif melalui pameran produk kreatif dalam dan luar daerah 5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil 1 Bina Usaha Kecil 1 Peningkatan Promosi Usaha Kecil melalui Pameran tingkat Regional, Nasional dan lnternasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 Peningkatan Volume usaha kecil 3 Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis 4 Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat akses pasar 5 Sentra Pemasaran di Wilayah Provinsi Banten 2 Pengembangan Penguatan dan 1 Perluasan akses pembiayaan Usaha Kecil NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD Perlindungan Usaha Kecil 2 Sentra Produksi di Wilayah Provinsi Banten 3 Fasilitasi Produk Unggulan Usaha kecil 4 Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya 5 Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT 6 Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT 7 Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku 3 Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil 1 Perencanaan Pelaksanaan dan Monev UKM 2 Pengembangan Wirausaha Kecil 6 Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi 1 Bina Usaha Koperasi 1 Promosi Usaha Koperasi lingkup regional, nasional dan internasional 2 Penganekaragaman Volume Usaha Koperasi 3 Peningkatkan kapasitas NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD produksi Koperasi 4 Jumlah Akses Pasar koperasi yang terfasilitasi 5 Jumlah Kemitraan strategis koperasi dengan badan usaha lainnya 6 lmplementasi Tekhnologi Tepat Guna Bagi Koperasi pesantren 2 Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi 1 Fasilitasi akses permodalan 2 Implementasikan Sistem Teknologi lnformasi dan Manajemen Keuangan 3 Sosialisasi perpajakan,asuransi dan penjaminan 4 peningkatan akses permodalan di PLUT 3 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 1 Peningkatan SDM pada Akses Pasar, Pemasaran, Manajemen dan Keuangan 7 Program Peningkatan iklim, promosi dan 1 Penyelenggaraan Promosi dan kerjasama 1 Penyelenggaraan Promosi melalui Media Massa Dinas Penanaman Modal dan PTSP NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD kerjasama investasi penanaman modal 9 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 1 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 10 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- pulau Kecil 1 Pembentukan Pulau Bahari Dinas Kelautan Dan Perikanan 2 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3 Gerakan Bersih Pantai dan Laut 11 Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan 1 Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon DLHK 12 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 1 Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi keanekaragaman hayati 13 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- 1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1 Pelatihan Pemberdayaan Usaha masyarakat pesisir Dinas Kelautan Dan Perikanan NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD Pulau Kecil 2 Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi 1 Fasilitasi Pengelolaan Ruang Laut Untuk Masyarakat Lokal dan Tradisional 2 Penataan Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 14 Program Peningkatan Daya Saing Industri 1 Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah 1 Pengembangan Produk IKM menunjang Destinasi Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 1 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka 1 Peningkatan Promosi Produk IKM menunjang destinasi Pariwisata 4 PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN 2 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). (Tersedianya Alat TTG yang Mendukung Pertubuhan Ekonomi Masyarakat di 1022 Desa Berkembang) Tanjung Lesung, Kec. Panimbang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Penataan dan Pemanfaatan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) (Terinventarisirnya Alat TTG di 4 Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan dan Penggunaan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Desa) 3 Pengelolaan Potensi Desa melalui TTG (Tersedianya Alat TTG dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam) 2 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa 1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Lembaga Kemasyarakatan melalui Pelaku Usaha Perdesaan (Jumlah Pelaku Usaha Perdesaan yang diberdayakan tentang Manajemen Usaha) 3 Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa 1 Pembinaan dan Pengembangan Bumdes (Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Bumdes di 158 Desa Tertinggal) NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa (Tersediaanya Potensi Inovasi Desa terhadap Ekonomi Desa) 4 Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Pengembanagan Potensi Desa (Kearifan Lokal) 3 Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 Pengelolaan Teknologi Informasi 1 Pengelolaan domain bantenprov.go.id Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 4 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Penertiban Terpadu/Tim Terkoordinasi Pemeliharaan Trantibum, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penegakan Peraturan Daerah (Non Justisial) di wilayah Provinsi Banten Satuan Polisi Pamong Praja NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 5 Program Perumusan Kebijakan Perekonomian 1 Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Perumusan Kebijakan Penataan Percepatan Progres Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Destinasi Wisata Tanjung Lesung Biro Bina Perekonomian 6 2 Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten Tahun 2019 7 Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur 1 Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Perumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten Biro Infrastruktur & SD 4.3.3.4 Tematik Penataan Kawasan Banten Lama Tabel 4.8 Matrik Rencana Aksi Revitalisasi Kawasan Banten Lama NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 1 Peningkatan Infrastruktur Wilayah 1 Pembangunan Jalan Dan Jembatan 1 Pembangunan Jalan Wilayah Utara 1 Pembangunan Jalan Lopang - Banten Lama Kecamatan Kasemen, Kota Serang DPUPR 2 Pembangunan Jalan Akses Masjid Agung Banten Lama 3 Pembangunan Jalan Banten Lama-Tonjong 4 Pembangunan Jalan Terate - Banten Lama 5 Pembangunan Jalan Kramatwatu - Tonjong 6 Pembangunan Jalan Baru (Tonjong - Banten Lama/short cut) 2 Pengadaan Lahan Kebinamargaan 1 Pembebasan Lahan Relokasi Jalan Tonjong - Banten Lama (short cut) NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Pengadaan Lahan untuk Pelebaran Jalan Kramat Watu - Tonjong 3 Pengadaan Lahan Tonjong - Karangantu 4 Pengadaan Lahan Terate - Banten Lama 2 Penataan Ruang 1 Penataan Dan Pemanfaatan Ruang 1 Penyusunan Perda Kawasan Strategis Provinsi Banten Lama Kota Serang 3 Pembangunan Sumber Daya Air 1 Operasi Dan Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air Pada Pada Bpsda Ciujung- Cidanau 1 OP / Pembersihan kanal Banten Lama Kecamatan Kasemen, Kota Serang 2 Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air 2 Revitalisasi Kanal Banten Lama (termasuk lahan dan jembatan rantai) 4 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS 1 MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 1 Pengadan Dan Pemasangan Lampu Lpju (Mekanikal Dan Electrical) Kecamatan Kasemen, Kota Serang DISHUB NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 PJU Ruas Jalan Banten Lama – Pontang 3 PJU Ruas Jalan Terate - Banten Lama 4 PJU Ruas Jalan Kramatwatu – Tonjong 5 PJU Ruas Jalan Lopang - Banten Lama 6 PJU Ruas Jalan Akses Pelabuhan Karang Hantu 7 PENGADAAN PERLENGKAPAN JALAN (RPPJ/RPPJ PERINGATAN) 8 Ruas Jalan Banten Lama - Pontang (Rambu, Marka, Guadrill) 9 Ruas Jalan Terate - Banten Lama (Rambu, Marka, Guadrill) 10 Ruas Jalan Kramatwatu – Tonjong (Rambu, Marka, Guadrill) NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 11 Ruas Jalan Lopang - Banten Lama (Rambu, Marka, Guadrill) 12 Ruas Jalan Akses Pelabuhan Karang Hantu (Rambu, Marka, Guadrill) 13 Pengadaan Dan Pemasangan Warning Light Di Ruas Jalan Banten Lama – Pontang 2 Pengendalian Dan Penyelenggaraan Lalu Lintas 1 Pengaturan Lalu Lintas Banten Lama 5 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1 Perencanaan Dan Pengembangan Jaringan Transportasi 1 Pengadaan Lahan shelter Bus dan gerbang akses dari arah barat Kota Serang 2 Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Park and Drive sekitar stasiun KA 3 Perencanaan Teknis pembangunan Kereta Gantung NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 6 Keciptakaryaan 1 Peningkatan Kualitas Rtlh 1 Bedah Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Kasemen, Kota Serang DPRKP 2 Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan 2 Pasangan Paving Blok 3 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Bersih 3 Pembangunan Sumur Bor dan MCK 4 Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan 4 Normalisasi Drainase Lingkungan 5 Pembebasan Lahan Di Banten Lama 5 Pembebasan Lahan Kawasan Pendukung Wisata (KPW) 6 Sarana Pendukung Kebersihan 6 Mobil Pembersih Jalan, Kendaraan Roda Tiga Kota Serang NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 7 Penataan Bangunan Dan Lingkungan 1 Penyelenggaraan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Provinsi 1 Penataan Kauman, Pembangunan IPAL Komunal, penataan Kaibon, spelwijk, Pembangunan Akses Antar Situs, Penyediaan Sarana Sosial (Perpustakaan, Lapangan, RTH) Kecamatan Kasemen, Kota Serang 2 Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman 2 Penyusunan AMDAL kawasan Banten Lama Kota Serang 8 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Perumahan 1 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 1 Pengadaan Lahan Relokasi Rumah Kecamatan Kasemen, Kota Serang 2 Penyediaan Dan Pembangunan Perumahan 2 Pembangunan Rumah Khusus pada Kawasan Strategis Provinsi 3 Pengelolaan Dan Pengembangan Persampahan 3 Penyediaan Tempat Pembuangan sampah Sementara NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 9 Tata Kelola Pemerintahan 1 Pengadaan Sarana Dan Prasara Kantor 1 Pengadaan Kontainer Sampah menggunakan Bak Tertutup Kota Serang DLHK 2 Pengadaan Truk Arm Roll Penganngkut Kontainer Sampah menggunakan Bak Tertutup 3 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Tiga (Motor Pengangkut Sampah) 2 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 Outsourcing Pengemudi Kendaraan Pengelola Sampah 10 Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan 1 Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial 1 Penghijauan dijalan Akses menuju Banten Lama Kecamatan Kasemen, Kota Serang NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Penanaman Pohon untuk Mendukung RTH pada jalan provinsi akses banten lama 2 Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan,Kesehatan Dan Sosial 1 Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1 Jaminan Sosial Keluarga 2 jumlah penerima jaminan sosial keluarga Kecamatan Kasemen, Kota Serang DINSOS 2 Rehabilitasi Sosial 1 Rehabilitasi Sosial Anak Dan Usia Lanjut 1 jumlah anak yang mendapat rehabilitasi sosial (desa kasunyatan kec. kasemen kota.serang) 2 Bimbingan Sosial keluarga dan anak jalanan 50 orang di Banten Lama 3 Bimbingan Sosial dan keterampilan anak jalanan 80 orang di Banten Lama NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang 1 jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial (Bimbingan dan keterampilan bagi pengemis) 3 Pemberdayaan Sosial 1 Pemberdayaan Sosial Kelurga Dan Masyarakat 1 jumlah PSKS yng dibina ( kelembagaan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial 4 Penanganan Fakir Miskin 1 Penanganan Fakir Miskin 1 jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui KUBE Kel. Banten Kec. Kasemen 2 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 1 jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui UEP Kel. Banten Kec. Kasemen NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Bimbingan sosial motivasi bagi penerima KUBE fakir miskin perkotaan tahun 2019, 20 KK di Banten Lama 3 Bantuan Sosial KUBE fakir miskin perkotaan 20 KK di Banten Lama 4 Bimbingan sosial motivasi bagi penerima UEP fakir miskin perkotaan tahun 2019, 12 KK di Banten Lama 5 Bantuan Sosial UEP fakir miskin perkotaan 12 KK di Banten Lama 5 PENDIDIKAN MENENGAH 1 PENINGKATAN PESERTA DIDIK SMK 1 Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik Kecamatan Kasemen, Kota Serang DINDIKBUD NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 6 Pelestarian Kebudayaan 1 Pelestarian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya Dan Permuseuman 1 Pendataan, Pendaftaran, dan Pemeringkatan Cagar Budaya 2 Perlindungan dan Revitalisasi Cagar Budaya 3 Pembinaan Dan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat terhadap Cagar Budaya Banten 4 Pembuatan Film Dokumentasi Cagar Budaya 7 Tata Kelola Pemerintahan 1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1 pengadaan/pembangunan gedung/kantor (Sarana Kesehatan di banten lama) Kecamatan Kasemen, Kota Serang DINKES 8 Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 1 pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Banten Lama 9 Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 1 kerjasama ormas dan dunia usah dalam mendukung program germas di banten lama NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1 peningkatan jumlah kab/kota yang melaksanakan kab/kota sehat di banten lama 2 peningkatan jumlah desa yang melaksanakan STBM (banten lama) 10 Pencegahan Pengendalian Penyakit 1 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular 1 penanggulangan penyakit TBC di Banten Lama 2 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1 skrining deteksi dini penyakit tidak menular di Banten Lama 3 Surveilans Imunisasi Dan Kriisi Kesehatan 1 penguatan imunisasi rutin di Banten Lama 3 Peningkatan Ekonomi Dan Kesempatan Berusaha 1 Pengembangan Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1 Pengembangan Sdm Pariwisata Banten 1 Pelatihan Guide Wisata Banten Lama. Kecamatan Kasemen, Kota Serang DISPAR NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Pemasaran Produk Pariwisata 1 Promosi Pariwisata Provinsi Banten 1 Komunitas Familiar Trip (Promosi, Kerjasama dengan Travel Agent) Banten Lama 2 Penyiapan Sarana Dan Prasarana Promosi Pariwisata 1 pengadaan materi dan sarana promosi pariwisata (banten lama) 2 pembuatan materi promosi visual pariwisata (banten lama) 3 sewa bando/bilboard/video tron/reklame/pavilion banten lama 3 Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata BanteN 1 Pembuatan Atraksi Wisata 2 Pengembangan atraksi wisata alam, budaya dan buatan (1 objek wisata budaya/religi di Banten Lama NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 1 Pengelolaan wisata budaya/religi (Pembentukan Badan Pengelola) 2 FGD pengembangan kawasan strategis pariwisata (PKS tasikardi) 3 Pembuatan Kampung Wisata 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil 1 Bina Usaha Kecil Dan Koperasi Dibanten 1 Peningkatan Usaha Kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis(Pembinaan UKM) Kecamatan Kasemen, Kota Serang DINKOPUKM 2 Sentra pemasaran di provinsi banten (Pelatihan keterampilan kerajinan Khas Banten) 5 Peningkatan Daya Saing Industri 1 Peningkatan Dan Pengembangan Industri Kecil Menengah 1 Pengembangan Produk IKM menunjang Destinasi Pariwisata Kota Serang DISPERINDAG NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 6 Peningkatan Sarana Prasarana 1 Pemanfaatan Lahan Dan Air Irigasi 1 pengadaan lahan Sawah Abadi Banten Lama untuk wisata pertanian Kecamatan Kasemen, Kota Serang DISTAN 2 Penghijauan pekarangan/halaman dengan tanaman pertanian 4 PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN 1 Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 1 Perencanaan Penganggaran Dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah 1 SK Deliniasi Kawasan Strategis Banten Lama Kecamatan Kasemen, Kota Serang BAPPEDA 2 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayayh (Perencanaan dan Pengendalian Revitalisasi Banten Lama) 2 Peningkatn Akses Dan Kualitas Informasi Publik 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan 1 Publikasi Revitalisasi Banten Lama Provinsi Banten DISKOMINFOTIKSAN NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 3 Penegakan Peraturan Perudang-Undangan Daerah 1 Penegakan Dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten 1 operasi penegakan perda/pergub di wilayah provinsi banten (Relokasi PKL, Kios dan Bangunan Lainnya banten lama) Kecamatan Kasemen, Kota Serang SATPOL PP 4 Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1 Kerjasama Peningkatan Ketrentaman Umum Dan Ketertiban Masyarakat 1 patroli kerjasama tribum dan trammas lintas provinsi dan Kabupaten/Kota banten Kecamatan Kasemen, Kota Serang 2 Pemeliharaan Dan Penanggulangan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Penataan/Penertiban Terpadu Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Provinsi Banten Kecamatan Kasemen, Kota Serang NO PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019 PROGRAM KEGIATAN OUTPUT/SUB.KEGIATAN LOKASI OPD 5 Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 1 Pembinaan Dan Pengembangan Masyarakat Desa 1 peningkatan kapasitas manajemen lembaga kemasyarakatan melalui pelaku usaha perdesaan/kelurahan (pelaku usaha BKM dan KSM dibanten lama) Kecamatan Kasemen, Kota Serang DPMD Gambar 4.2 Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2019 dengan Tema RKPD Tahun 2019 Berdasarkanke-4(empat) haltersebut menjadi bagian integral perencanaan yang akan menjadi warna didalam membangun konsep perencanaan Tahun 2019, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan. Sharing Sharing Integrasi Prioritas pembangunan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dirumuskan sebagai berikut: Gambar 4.3 Integrasi Perencanan Pemerntah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 4.3.4 RKPD Tahun 2019 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019 RPJMN 2015-2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015,dengan visi pembangunan yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Lebih lanjut, guna mencapai visi tersebut disusun pula misi pembangunan yang terdiri dari: Pusat Konsep dan Pendekatan Perencanaan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2019 Program Kegiatan Pemda Banten Konsep dan Pendekatan Perencanaan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2019 Program Kegiatan Pemda Kab/Kota Konsep dan Pendekatan Perencanaan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2019 Program Kegiatan
1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Didalam konteks keselarasan antara Tema RKPD Tahun 2019 dengan visi dan misi jangka menengah nasional Tahun 2015-2019. Tema RKPD Tahun 2019 adalah menjaga “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”. Tema ini sejalan dengan visi dan misi RPJMN 2015-2019 dimana antara visi dan misi nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas, sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD Tahun 2019 dengan misi jangka menengah nasional dapat dijelaskan, sebagai berikut:
1.Pembangunan Infrastruktur sejalan dengan misi nasional untuk mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional serta akan melahirkan kemandirian ekonomi yang berkualitas dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
2.Percepatan dan Pemerataan sejalan dengan usaha untuk mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis, menciptakan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 4.3.5 RKPD Tahun 2019 Sebagai Bagian Integral dari RKP Tahun 2019 Dalam RKP Tahun 2019 pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan tahun 2019 sebagai upaya yang berkelanjutan tahun-tahun sebelumnya. Kata kunci Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi menjadi dimensi penting dalam menopang pembangunan Provinsi Banten. Gambar 4.4 Posisi Tema Pembangunan di Provinsi Banten Terhadap Nasional Tema RKPD Tahun 2019 NAWACITA RPJMN 2015-2019 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional
1.Menghadirkankembalinegarauntuk melindungisegenapbangsadanmem berikanrasaamankepadaseluruhwar ganegara;
2.Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih,ektif,demokratis,danterperc aya;
3.MembangunIndonesiadaripinggiran denganmemperkuatdaerah- daerahdandesadalamkerangkanega rakesatuan;
4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukanreformasisistemdanpene gakanhukumyangbebaskorupsi,ber martabat,danterpercaya;
5.Meningkatkankualitashidupmanusi aIndonesia;
6.Meningkatkanproduktivitas rakyatdandayasaing dipasarInternasional;
7.Mewujudkankemandirianekonomid enganmenggerakkansektor- sektorstrategisekonomidomestik;
8.Melakukanrevolusikarakterbangsa; dan
9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosialIndonesia. Fokus Pembangunan 2017-2022
1.Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2.Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3.Peningkatan daya saing perekonomian;
4.Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5.Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6.Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7.Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. RPJPD 2005-2025 Periode ke 3 (2012-2018) RPJMD 2017-2022 Tahun ke-5 (2018) “Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi” Gambar 4.5 Integrasi Tema Pembangunan di Provinsi Banten Terhadap Nasional Tahun 2018 dan 2019 Prioritas pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1.Kota Tangerang Isu Strategis a) Daya Saing Sumberdaya Manusia - Kemiskinan dan Pengangguran - Peningkatan Kwalitas Pendidikan - Peningkatan Kwalitas Kesehatan b) Daya Saing Ekonomi Daerah - Koperasi dan UKM - Ekonomi Lokal - Ketersediaan Energi - Ketahanan Pangan c) Daya Saing Pelayanan Publik - Penataan Ruang yang berkelanjutan - Penataan banjir - Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas - Penanganan system trasportasi d) Daya Saing Infrastruktur Kota - Pelayanan administrative - Pelayanan jasa - Pelayanan regulasi Program Prioritas a) Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau; b) Pelayanan kesehatan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau (Peningkatan akses kesehatan); c) Pelayanan sarana dan prasarana (Fasilitas umum) yang layak dan memadai; d) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pelayanan kesejahteraan sosial; e) Pariwisata dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi, teknologi, serta daya saing masyarakat; f) Kondusivitas iklim investasi dan usaha kondusivitas iklim investasi dan usaha; g) Ketahanan pangan daerah; h) Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (social, ekonomi, lingkungan); i) Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih serta pelayanan yang prima; j) Peningkatan ketersediaan energi. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019: 1) Mengatasi berbagai permasalahan bidang ekonomi seperti pengangguran, peningkatan investasi, kemiskinan, peningkatan daya saing UKM untuk menunjang pariwisata serta peningkatan pertumbuhan ekonomi 2) Peningkatan produktivitas yang membuka peluang untuk penyerapan tenaga kerja baru tidak hanya dari sektor industri dan jasa serta pariwisata 3) Peningkatan investasi pada sektor-sektor unggulan seperti sektor industri pengolahan,perdagangan, hotel dan restoran
2.Kota Serang Isu strategis a) Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi: - Kemiskinan dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial - Ketahanan Pangan & peningkatan produksi pangan - Pengangguran - Pemberdayaan Perempuan dan Anak b) Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi: - Pemerataan, perluasan dan mutu pendidikan - Peningkatan kualitas, akses dan system pelayanan kesehatan - Pengembangan RSUD Kota Serang - Peningkatan konektivitas, penanganan kemacetan dan penanganan banjir/genangan sesaat - Peningkatan sarana prasarana permukiman - Penanganan sampah c) Isu strategis pada aspek Daya Saing Daerah, meliputi : - Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil - Pengembangan Destinasi Wisata - Penataan ruang dan lingkungan hidup - Otimalisasi pelayanan perijinan - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Dukungan Pileg serta Pilpres Prioritas pembangunan a) Pemerataan, perluasan dan mutu pendidikan; b) Peningkatan kualitas, akses dan system pelayanan kesehatan; c) Penanganan kemiskinan, pengangguran; d) Pemberdayaan perempuan dan anak; e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan; f) Ketahanan Pangan, dan peningkatan produksi pangan; g) Pengembangan ekonomi kreatif, UKM dan koperasi; h) Pengembangan Destinasi Wisata; i) Peningkatan konektivitas, penanganan kemacetan dan banjir; j) Peningkatan sarana/prasarana permukiman; k) Pengendalian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup dan penanganan sampah
3.Kota Cilegon Isu Strategis a) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan b) Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian c) Peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial d) Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum e) Peningkatan disiplin penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Prioritas Pembangunan a) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan b) Peningkatan kualitas daya saing perekonomian c) Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan social d) Peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan public serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi, dan hokum e) Peningkatan disiplin penataan ruang, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2019: a) Memantapkan kemandirian perekonomian daerah, dengan arah kebijakan: 1) Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan; 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui optimalisasi fungsi BLK dan aksesibilitas informasi dan administrasi ketenagakerjaan; 3) Memberdayakan UMK dan koperasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi; 4) Meningakatkan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan; 6) Meningkatkan konektivitas industri kecil menengah terhadap rantai produksi industri besar; 7) Mengembangkan fungsi dan pengelolaan pasar; 8) Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan fasilitasi usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif; 9) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal. b) Memantapkan lingkungan kota yang asri dan lestari, dengan arah kebijakan: 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung Negara 2) Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas 3) Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu 4) Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan pemukiman dan perumahan 5) Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan 6) Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upayaupaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas c) Memantapkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial, dengan arah kebijakan: 1) Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar dan menengah pertama 2) Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus 3) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan 4) Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya 5) Meningkatan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya- upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga 6) Meningkatkan Jaminan Kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, mengembangkan sumber- sumber daya kesehatan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas penyedia jasa kesehatan serta peredaran obat dan makanan 7) Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular 8) Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai 9) Meningkatkan upaya promosi dalam rangka membudayakan olahraga dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan atlet 10) Meningkatkan Pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan dalam rangka menyelaraskan program kerja kepemudaan 11) Meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial dan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin 12) Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial yang terkait kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial serta Peningkatan Kapasitas PMKS dan Pengelolaan Rumah Singgah 13) Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya mengendalikan penduduk 14) Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga 15) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kondisi kota yang layak anak d) Memantapkan pelayanan sarana dan prasarana kota, dengan arah kebijakan: 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi 2) Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perhubungan (kelayakan angkutan jalan, halte penerangan jalan umum, dsb) 3) Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat 4) Meningkatkan tata kelola angkutan orang, barang dan khusus melalui manajemen rekayasa lalu lintas, pengembangan sistem angkutan umum masal, serta pengembangan prasarana lalu lintas jalan 5) Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir e) Memantapkan tata kelola pemerintahan, dengan arah kebijakan: 1) Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan 2) Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 3) Mewujudkan tata kelola arsip dinamis dan statis secara optimal dan terintegrasi 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran 5) Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah 6) Mengoptimalkan rangkaian proses pengeloaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manjemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah 7) Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu 8) Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa 9) Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu 10) Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hokum 11) Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat 12) Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hokum 13) Meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah 14) Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 15) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah 16) Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran
4.Kota Tangerang Selatan Isu Strategis a) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia b) Penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas di wilayah c) Angka pertumbuhan penduduk d) Tingkat pengangguran e) Kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial Prioritas Pembangunan a) Pengurangan kesenjangan wilayah melaluiPembangunan Infrastruktur b) Peningkatan Dasya Saing Daerah melalui aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan c) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan keterampilan d) Pengurangan kemiskinan melalui jaminan social dan pemberdayaan ekonomi masyarakat e) Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi
5.Kabupaten Serang Isu Strategis a) Penanggulangan Kemiskinan: b) Penanggulangan masalah pengangguran: Program Prioritas a)Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya serta kesejahteraan social masyarakat; b) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan dasar; c) Peningkatan kualitas penataan ruang, permukiman, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; d) Peningkatan kualitas, pemerataan dan daya saing perekonomian; e) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan public yang prima; f) Peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2019: a) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; b) Meningkatkan daya dukung, pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar; c) Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; d) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan; e) Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan desa; f) Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Jalan dan Jembatan; g) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan; h) Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Daya Dukung Jaringan Irigasi, Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir; i) Meningkatkan pelayanan persampahan; j) Meningkatkan cakupan akses pelayanan air bersih/air minum, sanitasi, pembangunan Rumah Tidak layak huni dan penataan kawasan kumuh; k) Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang; l) Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup; m) Meningkatkan kualitas pelayanan investasi/penanaman modal; n) Meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja; o) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif; p) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian, peternakan dan perikanan; q) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata); r) Meningkatkan pembinaan kualitas SDM dan disipiln kerja aparatur; s) Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan dan anggaran SKPD; t) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; u) Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.
6.Kabupaten Pandeglang Isu Strategis a) Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang berdayanya masyarakat khususnya pedesaan. b) Penataan ruang dan kawasan/kewilayahan Kabupaten Pandeglang masih belum optimal, hal ini terkait dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah. c) Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan jalan serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian. Program Prioritas a)Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur b) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehtan c) Peningkatan persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan, Penyediaan Lapangan Kerja dan Pengentasan Desa Tertinggal d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2016- 2021: a) Meningkatkan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, bahagia, dan peduli sesama. 1) Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan; 2) Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan; 3) Peningkatan peran lembaga dalam pelayanan penanggulangan kemiskinan terpadu bagi masyarakat miskin melalui kartu Pandeglang Berkah yang mencakup pelayanan berobat gratis, beasiswa, dan tunjangan kelahiran berupa bantuan kotak bayi berkah, serta rehab rumah masyarakat tidak layak huni, ketahanan pangan keluarga miskin, peduli teman di Sekolah, peduli keluarga binaan, dan penanganan desa tertinggal; 4) Pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; 5) Pembinaan dan bantuan sosial kepada PMKS untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan agar mampu mewujudkan kemandirian; 6) Pemberdayaan ekonomi dan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan; 7) Penyiapan pasar sehat melalui Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat; 8) Penciptaan pasar logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok; 9) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi dan alternatif pembiayaan; 10) Peningkatan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui gerakan konsumen cerdas dan tertib ukur melalui pelayanan tera/ tera ulang serta pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP); 11) Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri melalui peningkatan peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif; 12) Optimalisasi madrasah diniyah sebagai pondasi tauhid dan akhlaq; 13) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kehidupan beragama; 14) Pelatihan dan pembinaan keolahragaan; 15) Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemuda dan olahraga pada setiap kecamatan; 16) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam gerakan kepemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda; 17) Pembangunan dan pemanfaatan GOR multiguna sebagai gedung pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda; 18) Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 19) Peningkatan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi serta terlindunginya hak-hak anak; 20) Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR Mandiri; 21) Peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya; 22) Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan bagi pelaku usaha di bidang ketenagakerjaan; 23) Fasilitasi penyiapan, pengerahan dan pembinaan transmigrasi yang berdaya saing di lokasi transmigran. b) Menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian 1) Mendorong pelebaran jalan Pasar Pandeglang - Perbatasan Baros (Gayam); 2) Mendorong untuk terbangunnya jalan tol Serang – Panimbang; 3) Mendorong terlaksananya reaktivasi jalur KA Rangkasbitung – Labuan; 4) Mendorong percepatan terlaksananya reaktivasi jalur KA Saketi – Bayah; 5) Mendorong terbangunnya pelabuhan regional Cikeusik; 6) Mendorong terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tanjung Lesung; 7) Mendorong terbangunnya Bandara Banten Selatan; 8) Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi seluruh wilayah penduduk Pandeglang; 9) Pembangunan dan peningkatan teknologi informasi, potensi daerah, data informasi pembangunan serta penetapan e- governance; 10) Pembangunan wi-fi/hotspot pada setiap kecamatan; 11) Menyiapkan pusat layanan petani dan nelayan (call centre /sms centre); 12) Mendorong terbangunnya bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang berfungsi sebagai waduk penyedia air, pengendali banjir, dan sumber PLTA; 13) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan; 14) Penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup; 15) Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha. c) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian 1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar; 2) Perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani; 3) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian; 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani; 5) Perlindungan tanaman, hewan dan masyarakat veteriner; 6) Mendirikan pusat agribisnis; 7) Pendirian pusat distribusi agro; 8) Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agrobisnis; 9) Pengembangan, kelembagaan, SDM dan penyuluhan; 10) Pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan. d) Meningkatkan nilai tambah maritim bisnis 1) Peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; 2) Peningkatan, pemanfaatan serta pembinaan kehandalan nelayan dan pembudidaya serta pengoptimalan nilai tambahnya; 3) Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kemaritiman; 4) Penyediaan lahan industri maritim; 5) Mendorong berkembangnya industri galangan kapal ikan. e) Meningkatkan wisata bisnis 1) Pengembangan atraksi wisata alam (seperti Tahura), wisata buatan (agrowisata), minat khusus; 2) Pengembangan agrowisata; 3) Penggalian Potensi Wisata; 4) Mendorong modernisasi wisata air; 5) Mendorong internasionalisasi/tujuan wisata dunia KEK Tj. Lesung; 6) Pendirian pusat pelatihan SDM pariwisata; 7) Mendorong terlaksananya Festival Layar/Sail Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon; 8) Peningkatan sadar wisata masyarakat; 9) Digitalisasi dan Promosi pariwisata; 10) Mendorong modernisasi pengelolaan obyek - obyek wisata; 11) Memodernisasi pengelolaan obyek wisata ziarah dan religi; 12) Pengembangan paket - paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari; 13) Pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. f) Memperkuat Sistem Inovasi Daerah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan 1) Pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis; 2) Memperkuat kelembagaan kelitbangan dan daya dukung inovasi; 3) Mendorong budaya inovasi; 4) Penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan; 5) Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi; 6) Penyelarasan iptekin dengan perkembangan global; 7) Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM; 8) Mengembangkan kemampuan absorpsi inovasi oleh industri, khususnya KUMKM; 9) Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi; 10) Mendorong pembangunan klaster inovasi sebagai centre of excellence atau Technology Park dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing; 11) Penguatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah; 12) Pelayanan prima administrasi kependudukan; 13) Penyelesaian konflik pertanahan di daerah; 14) Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan; 15) Pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik; 16) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik; 17) Peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang pelayanan publik; 18) Pelayanan perizinan satu pintu; 19) Penguatan investasi dan penanaman modal; 20) Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang dilakukan; 21) Pemberian stimulan bagi investor; 22) Jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi; 23) Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah; 24) Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah; 25) Peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah; 26) Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
7.Kabupaten Lebak Isu Strategis a) Pemerataan ketersediaan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air Bersih, dan Sanitasi). b) Peningkatan Sarana prasarana serta tenaga SDM pada bidang Pendidikan dan kesehatan. c) Optimalisasi pengembangan potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. d) Peningkatan kapasitas ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas Pelayanan publik. e) Menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Prioritas Pembangunan a) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah b) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan c) Pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah d) Peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah e) Peningkatan kualitas lingkungan hidup f) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2019 berdasarkan Tujuan Pembangunan: a) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan 1) Peningkatan pendidikan usia dini 2) Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar 3) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 4) Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal 5) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan 6) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 7) Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat 8) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB 9) Peningkatan daya saing tenaga kerja 10) Peningkatan penempatan tenaga kerja 11) Perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja 12) Peningkatan Kerjasama dengan beberapa daerah lain yang potensial untuk 5 tahun ke depan 13) Pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS 14) Pengembangan KUBE, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi PMKS serta pemberian santunan orang terlantar 15) Peningkatan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS 16) Peningkatan pembinaan dan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga 17) Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan benda cagar budaya 18) Promosi dan penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya lokal 19) Penyedian perpustakaan daerah yang terintegrasi dengan berbagai layanan pendidikan yang lain b) Meningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas. 1) Peningkatan kualitas perencanaan daerah 2) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 3) Penyediaan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 4) Peningkatan Kerjasama Kemitraan antar pemerintah daerah 5) Penataan struktur organisasi pemerintahan daerah 6) Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 7) Peningkatan pengawasan kualitas pelayanan kepada masyarakat 8) Pewujudan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 9) Peningkatan koordinasi dalam menyelesaikan aset-aset 10) Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan 11) Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi 12) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian daerah 13) Peningkatan kinerja pemerintahan desa 14) Optimalisasi penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan c) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Inklusif dan Ramah Lingkungan 1) Peningkatan Jumlah dan Nilai Investasi 2) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM 3) Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk & pembiayaan bagi Koperasi & UMKM 4) Peningkatan Jumlah dan Kualitas Pasar-pasar Desa dan Tradisional 5) Peningkatan pengawasan harga dan alur distribusi Barang dan Jasa 6) Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industry 7) Peningkatan Produksi dan Kualitas Produksi unggulan 8) Peningkatan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pangan 9) Menjaga luas lahan pertanian pangan berkelanjutan 10) Pengembangan hasil produksi perkebunan 11) Pengembangan usaha hasil hutan dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan 12) Mendorong Seni dan Budaya menjadi objek wisata potensial 13) Peningkatan promosi dan kreatifitas untuk meningkatkan daya tarik pariwisata d) Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas 1) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat 2) Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi 3) Peningkatan konservasi sumber daya air 4) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan 5) Mengembangkan lingkungan permukiman sehat 6) Mengadakan dan memasang marka, PJU, rambu-rambu dan lampu lalu lintas di lokasi rawan dan belum ada 7) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan e) Terjaganya kualitas lingkungan 1) Pelaksanaan rehabilitasi lahan 2) Merehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 3) Pelaksanaan upaya pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4) Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan 5) Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau 6) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 7) Pembentukan relawan bencana diutamakan pada daerah rawan bencana 8) Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam kondisi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) 9) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan
8.Kabupaten Tangerang Isu Strategis a) Pengembangan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan berbasis potensi local b) Mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang c) Pemenuhan sarana prasarana dasar, perumahan dan permukiman d) Optimalisasi sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan e) Tata Kelola Pemerintahan secara berkesinambungan Prioritas Pembangunan a) Pengembangan ekonomi masyarakat dan Ketahanan Pangan b) Peningkatan kualitas SDM c) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup e) Peningkatan Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman f) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019: a) Melanjutkan program unggulan dan prioritas yang perlu pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan serta mendorong program inovatif daerah; b) Mendukung dan bersinergi dengan program Pemerintah dan Propinsi Banten, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa; c) Peningkatan akses infrastruktur dasar dan pembangunan perumahan pemukiman yang berbasis kawasan dengan sinergi berbagai program dan sumber pendanaan; d) Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem manajemen yang berbasis teknologi informasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi; e) Penguatan usaha skala kecil dan menengah melalui penguatan kemitraan dengan sektor swasta, peningkatan kapasitas dan akses terhadap permodalan, sarana produksi, infrastruktur dan teknologi; f)Pembangunan berwawasan lingkungan dengan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum; g) Peningkatan program penanggulangan kemiskinan melalui perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan, Peningkatan keterpaduan program dan Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin. Integrasi Prioritas pembangunan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dirumuskan sebagai berikut: Sharing Sharing Gambar 5.1 Integrasi Perencanan Pemerntah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Pusat Konsep dan Pendekatan Perencanaan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2019 Program Kegiatan Pemda Banten Konsep dan Pendekatan Perencanaan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2019 Program Kegiatan Pemda Kab/Kota Konsep dan Pendekatan Perencanaan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Banten Tahun 2019 Program Kegiatan Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program- programnya, dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD. Selain Indikator kinerja daerah ditetapkan pula indicator kinerja Perangkat Daerah. 6.1 Indikator Kinerja Daerah Indikator kinerja daerah merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung PD, merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun target indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah pada tahun 2019 terlihat pada Tabel 6.1. Tabel 6.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019 No Indikator Satuan Capaian 2017 Target 2019 1 LPE Persen 5.71 6.20 2 Inflasi Persen 4.17 4.20 3 Pengangguran Persen 9.28 8.20 4 Kemiskinan Persen 5.59 5.00 5 IPM Poin 71.42 72.20 Sumber : BPS Provinsi Banten Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pencapaian target pada indikator makro pembangunan tersebut diperlukan angka proyeksi yang diharapkan dapat dicapai oleh Kabupaten/Kota sampai sebagaimana Tabel 6.2. Tabel 6.2 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 No Daerah IPM LPE Kemiskinan Pengangguran Capaian 2017 Target 2019 Capaian 2017 Target 2019 Capaian 2017 Target 2019 Capaian 2017 Target 2019 Provinsi Banten 71.42 72.20 5.71 6.20 5.59 5.0 9.28 8.20 1 Pandeglang 64.09 65.51 5.50 5.70 9.52 9.36 9.45 9.22 2 Kab.Lebak 63.54 65.15 5.50 5.70 8.55 8.36 9.91 9.61 3 Kab.Tangerang 70.83 71.54 5.50 6.00 5.07 4.73 8.11 7.50 4 Kab.Serang 65.63 66.65 6.38 6.60 4.50 4.40 13.66 13.26 5 Kota Tangerang 77.35 78.11 5.88 6.20 4.78 4.53 7.27 6.84 5 Kota Cilegon 72.27 73.05 5.25 6.00 3.47 3.34 10.98 10.46 7 Kota Serang 71.77 72.88 7.70 7.90 5.42 5.19 8.66 8.21 8 Kota Tangerang Selatan 80.98 81.89 7.75 8.25 1.60 1.49 5.52 5.09 Sumber : RPJMD 2017-2022 Indikator kinerja RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 menyajikan penetapan indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan Pemerintahan yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.
1.Aspek Kesejahteraan Masyarakat Diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.
2.Aspek Pelayanan Umum Merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
3.Aspek Daya Saing Daerah Merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, indeks daya beli, dan jumlah kunjungan wisatawan. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut : Tabel 6.3 Target Indikator Utama Provinsi Banten Tahun 2019 No Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2019 1 Persentase Penanganan Jumlah PMKS (Satuan: %) 3.89 2 Index Gini (Satuan: %) 0.39 3 Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun) 8.70 4 Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/1000 KH) 30.00 5 Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH) 300.00 5 Angka Harapan Hidup (Satuan: Tahun) 70.06 7 Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan: %) 89.00 8 Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %) 85.18 9 Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Hektar) 203.20 10 Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan: %) 74.00 11 Indeks pembangunan gender (IPD) (Satuan: Nilai) 91.95 12 Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: %) 90.60 No Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2019 13 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan: %) 89.00 14 Jumlah Nilai Investasi (Satuan: triliyun) 60.80 15 Persentase peningkatan minat baca masyarakat (Satuan: %) 35.00 16 Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Satuan: %) 4.67 17 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (Satuan: %) 2.94 18 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRD (Satuan: %) 5.60 19 Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting (Satuan: %) 4.00 20 Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai) 3.00 21 Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan: Peringkat) 70.00 22 Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Satuan: Opini) WTP 23 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) (Satuan: %) 60.62 6.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Setelah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah disusun pula Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai Lampiran RPJMD Tahun 2017-2022, Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut ini : 401 Tabel 6.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 1 Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Pendidikan Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %) 74.67 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %) 60.33 Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai) 0.19 Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai) 0.38 Angka Kelulusan SMA (Satuan: %) 98.85 Angka Kelulusan SMK (Satuan: %) 99.90 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %) 53.22 Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %) 56.30 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %) 49.76 Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %) 34.00 Program Pendidikan Khusus Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %) 34.00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: Nilai) 57.74 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai) 65.14 Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %) 97.16 Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %) 60.97 Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %) 30.00 Kebudayaan Program Pelestarian Kebudayaan Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %) 90.00 Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %) 90.00 Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %) 90.00 Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %) 90.00 Program Pengelolaan 402 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Kekayaan Budaya Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %) 90.00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %) 90.00 Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %) 90.00 Kesehatan Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %) 81.00 Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %) 100.00 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %) 60.00 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: satuan orang) 170.00 Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %) 80.00 Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %) 60.00 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %) 37.00 Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %) 85.00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja 6.40 403 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 di wilayah kerja BKKM (Satuan: %) Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %) 100.00 Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %) 81.00 Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %) 35.00 Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %) 30.00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Bantent (Satuan: %) 70.00 Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %) 88.00 Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan: %) 75.00 Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %) 70.00 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %) 50.00 Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %) 70.00 Sosial Program Rehabilitasi Sosial Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Orang) 608.00 Program Pemberdayaan Sosial Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasinya sosial (Satuan: Orang) 1,520.00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Updating Data PMKS (Satuan: %) 100.00 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: orang) 1,300.00 Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: kk) 25,000.00 Program Penangan Fakir Miskin Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima 949.00 404 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Fasilitas Pemberdayaan Sosial (Satuan: kk) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (Satuan: Orang) 110.00 Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (Satuan: Orang) 230.00 Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %) 90.00 Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %) 80.00 Kearsipan Program Pengelolaan Sistem Kearsipan Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %) 85.00 Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %) 85.00 Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %) 90.00 2 Peningkatan infrastruktur Wilayah Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %) 84.67 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %) 28.99 Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %) 89.70 405 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %) Program Penataan Ruang Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %) 37.50 Program Pembangunan Sumberdaya Air Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %) 26.27 Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: ha) 16,721.78 Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %) 56.97 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) 203.20 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %) 85.18 Program Keciptakaryaan Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %) 76.15 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %) 75.57 Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %) 20.00 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %) 50.00 persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %) 69.00 Perhubungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase kebutuhan terminal type B 0.00 406 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 yang sudah terpenuhi (Satuan: %) Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan (Satuan: %) 20.00 Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %) 20.00 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %) 20.00 Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %) 20.00 Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %) 0.00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi (Satuan: %) 100.00 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan (Satuan: %) 100.00 Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: Rumah Tangga) 10,000.00 Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan: %) 22.83 407 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %) 70.00 Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %) 44.52 3 Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha Ketenaga Kerjaan Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %) 4.40 Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %) 4.40 Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %) 10.00 Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %) 9.53 Program Pengawasan Ketenagakerjaan Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %) 3.04 Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %) 15.55 Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %) 1.26 Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan (Satuan: %) 96.30 Program Peningkatan Keterjangkauan 408 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Pangan Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %) 85.50 Program Perlindungan Konsumen Pangan Pemanfaatan Pangan (Satuan: %) 90.00 Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %) 8.08 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %) 65.00 Program Peningkatan Daya Saing Perikanan Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %) 100.00 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: nilai) 117.00 Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 52.00 Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai) 59.20 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga) 60.00 Kehutanan Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar) 5,000.00 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %) 10.00 Koperasi dan UKM 409 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %) 6.00 Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %) 6.00 Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %) 6.00 Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %) 1.00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %) 1.00 Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: triliyun) 13.80 Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun) 47.00 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %) 100.00 Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %) 100.00 Program Pengendalian Penanaman Modal 410 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %) 17.09 Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %) 80.00 Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %) 80.00 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %) 75.00 Program Peningkatan Prestasi Olah Raga Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %) 80.00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %) 80.00 Pariwisata Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi) 1.00 Program Pemasaran Produk Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang) 15,601,344.00 Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari) 1.39 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp) 3,852,216.00 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan: Orang) 300.00 Program 411 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Pengembangan Destinasi Pariwisata Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan: %) 20.00 Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Capaian Produksitivitas Tanaman Padi (Satuan: Ton/Ha) 59.07 Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton) 2,420,714.00 Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton) 22,657.00 Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton) 7,498.10 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton) 8,970.00 Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton) 771.75 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao (Satuan: Kg/Ha) 3,510.36 Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton) 1,762.00 Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton) 44,858.00 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton) 34.18 Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %) 87.00 Program Penanganan Kesehatan Hewan 412 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %) 100.00 Perindustrian Program Peningkatan Daya Saing Industri Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan (Satuan: %) 20.00 Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %) 20.00 Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %) 20.00 Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi (Satuan: jumlah) 200.00 Perdagangan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %) 5.00 Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %) 12.00 capaian stabilitas harga barang pokok (Satuan: %) 5.00 Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %) 100.00 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD) 3,118.79 Program Perlindungan dan Pengawasan Industri Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Nilai) 112.00 Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %) 85.00 413 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 4 Peningkatan tatakelola Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %) 63.33 Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %) 55.00 asio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %) 62.27 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %) 75.00 Indek Ketahan Keluarga (Satuan: %) 67.62 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Cakupan Penyelsaian pengaduan KDRT (Satuan: %) 95.00 Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %) 95.00 Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %) 63.33 Administrasi Kependudukan dan Capil Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %) 67.38 Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %) 30.81 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %) 86.47 Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %) 80.99 Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %) 100.00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Kependudukan dan Keluarga 414 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Berencana Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah) 2.29 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %) 61.00 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %) 10.18 Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %) 25.18 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Ketentraman dan Ketertiban Umum cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %) 100.00 Program Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %) 75.00 Program Perlindungan Masyarakat Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %) 100.00 Program Penanganan Bencana Kebakaran Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %) 100.00 Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: Desa) 2.00 Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa) 2.00 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 415 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: Jumlah) 41.00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Cakupan Kerjasama Desa yang menigkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: Jumlah) 2.00 Komunikasi dan Informasi Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %) 48.38 Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %) 40.00 Persandian Program Tata Kelola Persandian Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi (Satuan: %) 40.00 Statistik Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %) 60.00 Keuangan Program Peningkatan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %) 58.94 Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %) 41.06 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 416 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat di selesaikan (Satuan: %) 15.22 Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pesrsentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %) 85.00 Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %) 90.00 Program Penatausahaan Aset Daerah capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %) 100.00 Administrasi Pemerintahan Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai IKM (Satuan: skala) 3.00 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan: %) 50.00 Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan (Satuan: %) 75.00 Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi (Satuan: %) 18.28 Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %) 100.00 417 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional (Satuan: %) 80.00 Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik (Satuan: %) 80.00 Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur (Satuan: %) 80.00 Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra (Satuan: %) 80.00 Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %) 80.00 Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %) 80.00 Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %) 80.00 Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( (Satuan: %) 80.00 Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %) 80.00 Program Pelayanan Umum Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %) 80.00 Kepegawaian Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %) 90.00 Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %) 90.00 Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %) 90.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 418 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Daya Aparatur Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %) 90.00 Pendidikan dan Pelatihan Program Pengembangan SDM Aparatur Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %) 85.00 Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %) 85.00 Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %) 85.00 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %) 100.00 Perencanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %) 0.00 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %) 100.00 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %) 85.00 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %) 75.00 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %) 75.00 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan 419 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %) 75.00 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %) 75.00 Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %) 60.00 Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %) 60.00 Pengawasan Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Sakip (Satuan: %) 75.00 Indeks Integritas (Satuan: poin) 74.48 Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai) 3.00 Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini) 100.00 Administrasi Pemerintahan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %) 100.00 Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %) 100.00 Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %) 100.00 Administrasi Pemerintahan 420 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Program Pembangunan Kemitraan Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %) 100.00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %) 24.00 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah (Satuan: %) 100.00 Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %) 70.00 Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %) 0.00 Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %) 0.00 Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %) 70.00 Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %) 0.00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %) 100.00 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan 421 NO Prioritas Pembangunan Urusan/Program Indikator Target Indikator 2019 Bencana Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %) 100.00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Dalam menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten. Urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut: • Perintah normatif Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya • Aktualisasi peran dan fungsi representasi politik DPRD • Bentuk pertanggungjawaban politik anggota DPRD terhadap konstituen • Penegasan tentang kemitraan kepala daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah • Perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance and clean goverment) • Pokok – Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan kemudian dimasukkan kedalam e- planning • Pokok – Pokok Pikiran DPRD diserahkan ke Bappeda dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat provinsi Bahan Dasar Pokok-Pokok Pikiran DPRD • Reses anggota DPRD • Audiensi dan jaring aspirasi masyarakat • Forum dialog Pimpinan DPRD • Rekomendasi fraksi • Nota dan rekomendasi alat kelengkapan DPRD • Kolom aspirasi media • Hasil rapat dan kunjungan kerja akd • Musrenbang kab/kota • Dokumen pendukung lainnya (RPJPD, RPJMD) Isu & Usulan Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019: BIDANG PEMERINTAHAN (KOMISI I) • Akselerasi Reformasi Birokrasi • Penerapan E-Planning, E-Monev dan E-Budgeting • Penyelenggaraan Pemilu Presiden & Pemilu Legislatif 2019 yang demokratis, aman & kondusif • Reformasi Tata Kelola Keuangan • Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas • Perbaikan hubungan kerja daerah provinsi dengan kabupaten/kota BIDANG PEREKONOMIAN (KOMISI II) • Revitalisasi sektor pertanian • Pengendalian sektor inflasi • Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin • Pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif & pariwisata • Penciptaan iklim investasi • Ketahanan pangan daerah yang terjaga • Peningkatan pengembangan Sumber Daya Alam yang dimiliki BIDANG KEUANGAN & ASET (KOMISI III) • Optimalisasi potensi pendapatan daerah • Pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang proporsional, tepat sasaran & bisa dipertanggungjawabkan • Pemberian dana hibah & bansos yang transparan, akuntabel & tepat sasaran • Revitalisasi Kawasan Banten Lama • Peningkatan tata kelola APBD dalam hal distribusi dan alokasi BIDANG INFRASTRUKTUR (KOMISI IV) • Pembangunan infrastruktur jalan & jembatan provinsi yang berkualitas • Akselerasi pembangunan 12 proyek strategis nasional di Provinsi Banten • Pengendalian dampak lingkungan hidup & pengelolaan sampah • Penataan kawasan kumuh kampung nelayan, perdesaan/perkotaan • Akselerasi pembangunan terminal tipe B & pengembangan sistem transportasi massal • Optimalisasi pelayanan kelistrikan & energi terbarukan BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT (KOMISI V) • Peningkatan akses & pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas • Peningkatan akses & pemerataan pendidikan berkualitas • Penanggulangan kemiskinan & pengangguran • Terwujudnya pemuda wirausahawan baru & olahraga yang berprestasi • Terwujudnya kelembagaan PUG & PUHA yang berkualitas • Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas 7.1.1 Program Pembangunan Daerah Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2019 beserta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2019, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019 terdiri dari 128 (seratus dua puluh delapan) program untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana Tabel 7.1. Tabel 7.1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENANGGUNG JAWAB TAHUN 2019 URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kesehatan Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kesehatan Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Keciptakaryaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Tata Kelola Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Program Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Program Penanganan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sosial Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Program Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti Dinas Sosial Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti Dinas Sosial Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ketenaga Kerjaan Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Program Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Pangan Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Program Perlindungan Konsumen Pangan Dinas Ketahanan Pangan Lingkungan Hidup Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Administrasi Kependudukan dan Capil Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Perhubungan Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan Dinas Perhubungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Dinas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepemudaan dan Olahraga Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Prestasi Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olahraga URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Statistik Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persandian Program Tata Kelola Persandian Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kebudayaan Program Pelestarian Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kearsipan Program Pengelolaan Sistem Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Daya Saing Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Pariwisata Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pariwisata Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Program Pemasaran Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Pertanian Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pertanian URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Dinas Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan Dinas Pertanian Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kehutanan Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Perdagangan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Perlindungan dan Pengawasan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Daya Saing Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Program Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Penunjang Biro Pemerintahan Biro Hukum Biro Organisasi Biro Bina Perekonomian Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Umum Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Biro Administrasi Pembangunan Daerah Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Badan Penghubung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD Program Pembangunan Kemitraan Badan Penghubung Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Biro Organisasi Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan Biro Pemerintahan Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Biro Bina Perekonomian Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum Biro Hukum Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Program Pelayanan Umum Biro Umum Pengawasan Program Tata Kelola Pemerintahan Inspektorat Provinsi URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Perencanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepegawaian Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Program Pengembangan SDM Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Selanjutnya berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan kedalam 173 program dan 1384 kegiatan yang akan dijalankan oleh 42 Perangkat Daerah. Daftar program pembangunan dan pagu belanja langsung menurut urusan, bidang urusan, program dan kegiatan untuk masing-masing PD Provinsi Banten Tahun 2019 terlihat sebagaimana terdapat pada lampiran bab ini. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 pada BAB II, Pembangunan di Provinsi Banten menghadapi 4 (empat) masalah pembangunan saat ini yaitu masih terdapat kesenjangan wilayah antar Kabupaten/Kota, perlunya percepatan peningkatan daya saing daerah, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta masih belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan. Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan berikut dengan Kebijakan Pendanaan sebagaimana tertuang pada Bab VII, untuk mencapai keberhasilan Pembangunan di Provinsi Banten perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
2.Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
3.Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan;
4.Bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada akhir Tahun Anggaran 2019, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
5.Setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga efektifitas pelaksanaan program. Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang diawali dengan Penyusunan KUA-PPAS. Oleh karenanya RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 harus menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Banten Tahun 2019. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh- sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa. GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010