DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan, dan Prinsip Bab III Strategi Pengendalian Kecurangan dan Lingkungan Pengendalian Kecurangan Bab IV Sanksi Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk pengukuran atas upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi, diperlukan kerangka pengelolaan risiko korupsi agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di Iingkungan Pemerintahan Provinsi diperlukan pengendalian atas Banten, tindakan Mengingat kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 1
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); - 3
12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
14.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
15.Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 47); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - 4
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memirnpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8.Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9.Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Banten.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. 1 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
12.Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 14.Asas Umum Pemerintahan Daerah yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintaham daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
15.Penyelenggara Daerah Yang Bersih adalah Penyelenggara Daerah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
16.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi penyelenggara daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya. - 5
17.Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidakjujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
18.Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
19.Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
20.Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 2 1 . Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
22.Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.
23.Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan/ red flags.
24.Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
25.Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antikecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
26.Preemtif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan. - 6
27.Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
28.Penggentaran atau Deterensi adalah upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
29.Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tan pa pemberitahuan.
30.Probity Audit adalah penjaminan/ assurance yang diberikan oleh auditor probity untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (probity requirement), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. 3 1. Reviu PBJ adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
32.Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
33.Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
34.Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisas. 35.Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. - 7
36.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin PNS;
37.Asset Recovery adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian asset hasil kecurangan.
38.Re.framing Budaya adalah tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
39.Red Flags adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa kecurangan terjadi.
40.Struktur Pengendalian Kecurangan adalah struktur pada tingkat pemerintahan daerah yang dengan penanggung jawab bupati dan diketuai oleh inspektur;
41.Unit Pengendalian Kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu.
42.Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu.
43.Penilaian Risiko Kecurangan atau Fraud Risk Assessment (FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
44.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi;
45.Daftar dan Peta Risiko Kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
46.Pihak Ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
47.Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Paerah. - 8

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Daerah tentang kecurangan;
2. b.meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. d.membangun integritas Penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah
6. f.mewujudkan manajemen pemerintahan yang antifraud.

Pasal 3

(1)Setiap Penyelenggara Daerah atau ASN wajib menolak segala bentuk kecurangan.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Kecurangan terhadap seluruh Perangkat Daerah, BLUD dan Unit Layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah. - 9

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

(1)Strategi dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas:
1. a.Pencegahan;
2. b.Deteksi; dan
3. c.Respon.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
1. a.Edukatif;
2. b.Preemtif;
3. c.Penangkalan; dan
4. d.penggentaran atau deterensi.
(3)Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
1. a.Sidak;
2. b.Probity Audit;
3. c.Reviu PBJ;
4. d.Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan/ Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM); dan
5. e.Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
(4)Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
1. a.Audit Investigatif/audit khusus;
2. b.pengenaan hukuman disiplin
3. c.Asset Recovery;
4. d.Reframing Budaya; dan
5. e.pelaporan kepada instansi yang berwenang.
(5)Pelaksanaan Strategi dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk kegiatan masing masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. - 1 0

Pasal 5

(1)Pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
(2)Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.komitmen jajaran pimpinan;
2. b.budaya antikecurangan;
3. c.unit pengendalian kecurangan
4. d.penilaian risiko kecurangan (fraud risk assessment)
5. e.manajemen pihak ketiga;
6. f.Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System); dan
7. g.Tim pengendali kecurangan.

Pasal 6

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

a.sikap dan perilaku yang sesuai kode etik yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
b.deklarasi antikecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan ekstemal Pemerintah Daerah;
c.deklarasi antikecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Komitmen yang dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
d.mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/ atau menandatangani pakta integritas atau surat pemyataan tidak melakukan kecurangan;
e.menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
f.melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. - 1 1

Pasal 7

Budaya antikecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan berbentuk:

a.penuangan komitmen antikecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
b.kode etik/ standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku kecurangan; dan
c.pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

(1)Inspektorat Daerah berkedudukan sebagai unit pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c atau satuan tugas yang merupakan pengelola pengendalian kecurangan.
(2)Selain unit pengendali kecurangan, dalam pengelolaan pengendalian kecurangan terdapat juga pada Perangkat Daerah.
(3)Pengelola pengendalian kecurangan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengandalikan kecurangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 9

(1)Penilaian Risiko Kecurangan (fraud risk assessment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.
(2)Daftar dan Peta Risiko Kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Manajemen pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. - 1 2
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen antikecurangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…