DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.standar akuntasi keuangan;3.sistem akuntansi keuangan;4.pelaporan keuangan;5.laporan keuangan BLUD untuk tujuan konsolidasi;6.review dan audit;7.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pererapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
18.Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6.Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan prorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disingkat RSUD Banten adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten.
8.Pejabat Pengelola BLUD RSUD Banten adalah Pemimpin BLUD RSUD Banten yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Banten yang terdiri dari unsur Pimpinan, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
9.Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Banten.
10.Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
11.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12.Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAKBLUD adalah serangkaian prosedur mulaidari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
13.Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
16.Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.
17.Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
18.Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
19.Kode Akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Banten.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendapatkan manajemen keuangan yang akuntabel.

BAB II

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 3

(1)BLUD RSUD Banten menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
(2)Penyelenggaraan akuntansi dan Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 4

Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Banten harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya diadministrasikan secara tertib.

Pasal 5

Periode pelaporan akuntansi BLUD RSUD Banten meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

(1)BLUD RSUD Banten mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk RSU yang bersangkutan.
(2)BLUD RSUD Banten menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan BLUD.
(3)Sistem Akuntansi Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara komputerisasi.

Pasal 7

(1)Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD Banten menghasilkan laporan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan.
(2)Sistem akuntansi keuangan RSU memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
1. a.basis akuntansi yang digunakan pengelolaan RSU adalah basis akrual;
2. b.sistem akuntansi keuangan dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
3. c.sistem akuntansi keu an gan RSU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 8

Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, subsistem dan prosedur akuntansi, serta bagan akun standar.

Pasal 9

(1)Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengertian/pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan biaya.
(2)Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Subsistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.subsistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas;
2. b.subsistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas;
3. c.subsistem dan prosedur akuntansi piutang;
4. d.subsistem dan prosedur akuntansi persediaan;
5. e.subsistem dan prosedur akuntansi aset tetap;
6. f.subsistem dan prosedur akuntansi utang;
7. g.subsistem dan prosedur akuntansi pendapatan; dan
8. h.subsistem dan prosedur akuntansi biaya.
(2)Subsistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Bagan akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan akuntansi serta pelaporan keuangan.
(2)Bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional.
(3)Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
(4)Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun biaya.
(5)Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…