DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan PPDB Pada SMA Negeri, SMK Negeri, Dan SKh Negeri; 3. Pendataan Ulang; 4. Perpindahan Peserta Didik; 5. Pelaporan Dan Pengawasan; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya kejadian luar biasa penyebaran Virus Corona (Covid-19), Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar;
c.bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Kompetensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
19.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
20.Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 74);
21.Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
7.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
9.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKh Negeri.
10.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
11.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat, dan Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Khusus (SKh).
12.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
13.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan Sekolah Menengah Pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun mulai dari kelas VII sampai dengan Kelas IX.
14.Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
15.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
16.Sekolah Khusus Negeri yang selanjutnya disingkat SKh Negeri adalah satuan pendidikan negeri yang menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.
17.Sekolah Menengah Atas Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School yang selanjutnya disingkat SMAN CMBBS adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
18.Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
19.Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
20.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
21.Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon Peserta Didik apabila berprestasi di bidang akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
22.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
24.Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media website Sekolah.
25.Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
26.Zonasi adalah pembagian wilayah Kecamatan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Dinas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Peserta Didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKh Negeri di Provinsi Banten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjamin penerimaan Peserta Didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PPDB PADA SMA NEGERI, SMK NEGERI, DAN SKh NEGERI

Pasal 4

(1)Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. b.memiliki ijazah SMP/MTs/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan).
(2)SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

(1)Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik dan/atau menunjukkan aslinya kepada panitia PPDB Sekolah saat daftar ulang.
(2)Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi Sekolah yang:
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

(1)Persyaratan calon Peserta Didik baru baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SKh atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK/SKh yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.zonasi;
2. b.afirmasi;
3. c.perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. d.prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah.
(5)Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 8

(1)Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk:
1. a.Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. b.SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.Sekolah Kerja Sama;
4. d.Sekolah Indonesia di luar negeri;
5. e.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
6. f.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
7. g.Sekolah berasrama;
8. h.Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
9. i.Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
(2)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Pasal 9

(1)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
(3)Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
(4)Dalam hal tidak memiliki Kartu Keluarga maka dapat menggunakan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
(5)Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 10

(1)Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
(2)Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili Peserta Didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…