DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Objek dan Subjek PKB dan BBNKB; 3. PenghitunganDasar Pengenaan PKB dan BBNKB; 4. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi dan Ganti Mesin; 5.Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
13.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI BANTEN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumberdaya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
9.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12.Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat diletakkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.
13.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
17.Kode Rekening Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Koding adalah nomor identifikasi nilai jual kendaraan bermotor yang terdiri dari 11 (sebelas) digit angka.
18.Harga Kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
19.Harga Isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Be a Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB

Pasal 2

(1)Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
(2)Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
(3)Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
2. b.kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
(4)Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, minibus, dan sejenisnya;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus, bus, dan sejenisnya;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga;
5. e.sepeda motor roda dua; dan
6. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
(5)Dikecualikan sebagai objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagai objek BPNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 19 September 2017.

Pasal 3

(1)Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
(2)Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 4

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan angka pembulatan dari hasil penghitungan nilai NJKB:
1. a.kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) merupakan pembulatan angka puluhan ribu menjadi ratusan ribu yaitu nilai NJKB kurang dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. b.kendaraan roda 4 (empat) atau lebih merupakan pembulatan angka ratusan ribu menjadi jutaan yaitu nilai NJKB kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp0,00 (nol rupiah), dan lebih besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(4)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf aditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2020.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
2. b.dalam hal diperoleh harga isi (on the road) NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB, dan BBNKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
(4)Untuk nilai jual kendaraan tahun pembuatan dibawah Tahun 1980, maka NJKB ditetapkan sama dengan Tahun 1980 sesuai jenis, merk, dan tipe kendaraan.
(5)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi jenis dasar kendaraan bermotor sebagai berikut:

a.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Pick Up;
b.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Blind Van;
c.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Double Cabin;
d.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Light Truck;
e.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Truck;
f.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Tronton;
g.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Tractor Head; dan
h.jenis kendaraan bermotor bentuk dasar Chassis.

Pasal 8

(1)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB bentuk dasar dengan nilai jual ubah bentuk.
(2)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Untuk nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ditetapkan Tahun pembuatan paling tua 2005 sampai dengan Tahun pembuatan 2021.

Pasal 9

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jip dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.blind van, pickup, dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
5. e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
6. f.light truck, truck, dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
(3)Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.
(5)Pengenaan PKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah ditetapkan 0% (nol perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
(6)Pengenaan BBNKB ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah ditetapkan 0% (nol perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.
(7)Persyaratan untuk mendapatkan insentif khusus bagi kendaraan pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6)dengan melampirkan surat pernyataan fungsi operasional pelayanan kebersihan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait.
(8)Pengenaan PKB ambulan, mobil jenazah dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta ditetapkan 70% (tujuh puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB.
(9)Pengenaan BBNKB ambulan, mobil jenazah dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta ditetapkan 70% (tujuh puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.
(10)Pengenaan PKB dan BBNKB khusus kendaraan pemadam kebakaran milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta ditetapkan 70% (tujuh puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 11

Pengenaan BBNKB kendaraan hasil lelang Pemerintah/TNI/POLRI, Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum pernah melakukan proses pembayaran BBNKB ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBNKB.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…