DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2024

Nomor: 22
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang : Bab I Ketentuan Umum Bab II Opsen PKB dan Opsen BBNKB Bab III Sinergi Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Bab IV Rekonsiliasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bentuk Sinergi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.1.6/9677/OTDA tanggal 25 November 2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bentuk Sinergi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 107); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN BENTUK SINERGI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Banten.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Wilayah Daerah.
6.Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang membidangi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah.
7.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
8.Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
15.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
22.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
(2)Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
(2)Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 4

(1)Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
(2)Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1).
(3)Pemungutan Opsen PKB yang dikenakan atas pokok PKB terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.
(4)Pemungutan Opsen BBNKB yang dikenakan atas pokok BBNKB terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
(5)Pemungutan atas sanksi administratif Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan sanksi administratif PKB.
(6)Pemungutan atas sanksi administratif Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan sanksi administratif BBNKB.

Pasal 5

(1)Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.besaran pokok PKB dan Opsen PKB;
2. b.besaran pokok BBNKB dan Opsen BBNKB.
(3)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen penetapan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk memudahkan proses pembayaran hasil penghitungan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dilakukan pembulatan besaran dalam rupiah dengan ketentuan sebagai berikut:

a.kurang dari Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibulatkan ke bawah menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
b.lebih besar atau sama dengan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 7

(1)Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perbankan dengan menggunakan sistem pembayaran berbasis elektronik.
(3)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau tidak dapat digunakan, pembayaran atau penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(4)Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke RKUD melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Banten.
(5)Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan pembukaan rekening operasional pada Bank Pembangunan Daerah Banten.
(6)Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Pembangunan Daerah Banten melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
(7)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui Samsat.

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan Penagihan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
(2)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
(3)Gubernur menunjuk Kepala Bapenda sebagai pejabat yang berwenang melakukan Penagihan atas pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB yang tidak dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke kas umum daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pembayaran.

Pasal 9

(1)Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur.
(2)Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
(3)Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.kebakaran;
3. c.kerusuhan massal atau huru-hara;
4. d.wabah penyakit; dan/atau
5. e.keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
(4)Gubernur menunjuk Kepala Bapenda sebagai pejabat yang berwenang mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)Tata cara permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)disampaikan kepada Bupati/Wali Kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.
(8)Bupati/Wali Kota melakukan pembayaran atas kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur paling lama 2 (dua) bulan sejak SKPDLB diterima.
(9)Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati/Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
(10)Kepala Bapenda mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB III

SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mengoptimalisasikan penerimaan sebagai berikut:
1. a.PKB dan Opsen PKB;
2. b.BBNKB dan Opsen BBNKB.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB; atau
2. b.bentuk sinergi lainnya untuk mendanai urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, peningkatan moda dan sarana transportasi umum, serta untuk mendanai program dan kegiatan strategis nasional.
(3)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…