DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2020

Nomor: 23
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pemberian Tunjangan Hari raya; 4. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 16);
14.Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3);
15.Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 21).. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5.Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Honorer Kategori I, Honorer Kategori II, dan Tenaga Kerja Lepas yang diberikan upah bulanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
6.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya kepada PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2020.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:

a.PNS;
b.PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
1. 1.PNS, yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi induk;
2. 2.Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
3. 3.Penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang.
c.Calon PNS; dan
d.Pegawai Non PNS.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada:

a.Pejabat Negara;
b.PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
c.PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
d.PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
e.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 5

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS Tahun Anggaran 2020, meliputi:
1. a.Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2020;
2. b.dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya;
3. c.penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan bagi PNS, penerima gaji terusan dari PNS, dan penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, paling banyak meliputi:
  1. 1.gaji pokok;
  2. 2.tunjangan keluarga; dan
  3. 3.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
4. d.dalam hal terdapat PNS yang pensiun dengan TMT 01 April 2020, maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Perangkat Daerah berkenaan, sedangkan apabila PNS pensiun dengan TMT 01 Maret 2020, maka kepada PNS diberikan Tunjangan Hari Raya pensiun yang dibayarkan oleh PT. Taspen;
5. e.besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
(2)Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Non PNS Tahun Anggaran 2020, meliputi:
1. a.Tunjangan Hari Raya bagi Non PNS yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan; dan
2. b.penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 Mei 2020 GUBERNUR BANTEN, TTD WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 19 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, TTD AL MUKTABAR BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…