DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Kewenanan Pemerintah Daerah; Bab lll Satuan Tugas; Bab lV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporanm Bab V pembinaan dan Pengawasan; Bab Vl Pendanaan, Bab Vll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
c.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubenur tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; Mengingat: 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor25Tahun1992tentang Perkoperasian(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun1992Nomor116,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3502)sebagaimana telah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang- UndangNomor6Tahun2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun2022tentangCiptaKerjaMenjadi Undang-Undang(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2023Nomor41,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun2000tentang PembentukanDaerah Propinsi Banten(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000Nomor182, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4010); 4.Undang UndangNomor12Tahun2012tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2011 Nomor82,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2022 tentang PerubahanKeduaatas Undang UndangNomor 12Tahun2012tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor143,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6801); 5.Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5495)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- y f c Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. 16.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
12. 17.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 2); 4 v r MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANGUBERNURTENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASIDESA/KELURAHANMERAHPUTIH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Gubernurini yang dimaksud dengan: 1.DaerahadalahProvinsiBanten. 2.Pemerintah Daerahadalah Gubenur sebagaiunsurpenyelenggara pemerintahan daerahyang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah. 3.GubenuradalahGubenur Banten. 4.Perangkat Daerahadalah unsurpembantu Gubernur dandewan perwakilanrakyat daerahdalam penyelenggaraanurusan pemerintahanyangmenjadi kewenangan daerah. 5.Kabupaten/Kotaadalah Kabupaten/Kota di Daerah. 6.Dinas Koperasi,UsahaKecildan Menengah ProvinsiBantenyang selanjutnya disebut Dinas adalahPerangkatDaerahyangmembidangi urusan pemerintahandibidangkoperasi. 7.Desaadalah desa dandesa adat atauyangdisebut dengannama lain, selanjutnya disebut Desa,adalahkesatuan masyarakat hukum yang memilikibataswilayahyangberwenang untuk mengaturdan mengurusurusanpemerintahan,kepentingan masyarakatsetempat berdasarkanprakarsamasyarakat,hak asalusul,dan/atau hak tradisional yang diakuidandihormatidalam sistem pemerintahan NegaraKesatuanRepublik Indonesia. 8.Pemerintah Desa adalahKepala Desaatauyangdisebut dengan nama laindibantuperangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9.Badan Permusyawaratan Desaatauyang disebut dengannama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakanwakildari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis. 10.Kelurahan adalah bagian wilayahdari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 11.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yangselanjutnya disebut Koperasiadalah koperasi yang didirikan,dikembangkan atau direvitalisasi dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/ kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/ kelurahan. 5- -JtC 12.Pemberdayaanadalahupaya yangdilakukanPemerintahDaerah, duniausahadan masyarakatsecarasinergis dalambentuk penumbuhaniklimdanpengembanganusahaterhadapkoperasi sehinggamamputumbuhdanberkembangmenjadiusahayang tangguhdanmandiri. 13.Pelindungan adalah upaya menjagadanmelindungikoperasidarihal- halyangberpotensi menghambatdanmerugikanpertumbuhandan perkembangankoperasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernurini bermaksudsebagaipedoman dalam penyelenggaraanKoperasi.
(2)PeraturanGubernurinibertujuanuntukmengoptimalkandan mengakselarasipembentukanKoperasi.

Pasal 3

Ruang lingkup PeraturanGubernurini meliputi:

a.kewenanganPemerintah Daerah; b.satuan tugas; c.pemantauan,evaluasi,dan pelaporan; d.pembinaan danpengawasan;dan e.pendanaan. BABII KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam PemberdayaandanPelindungan Koperasi berwenang: a.berkoordinasi denganKementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukandanpengelolaan Koperasi; b.melalui Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorongdanmemfasilitasipembentukanKoperasi melalui pendirian, pengembangan,ataurevitalisasi; c.melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa,melakukan koordinasi kepada pemerintah Kabupaten/ Kotauntuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desabersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi; -6 v r

d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan pembentukan, pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.

BAB III

SATUAN TUGAS

Pasal 5

(1)Gubernur membentuk satuan tugas dalam rangka percepatan pembentukan dan pengelolaan Koperasi, dengan susunan sebagai berikut:
1. a.ketua 1: Gubernur;
2. b.ketua II : wakil Gubernur;
3. c.wakil ketua: sekretaris daerah;
4. d.sekretaris: kepala Dinas; dan
5. e.anggota: kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
1. a.mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;
2. b.memetakan potensi Desa/ Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi; dan
3. c.melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 7 - y i

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi oleh pemerintah Kabupaten/ Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek antara lain:
1. a.jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
2. b.tingkat partisipasi anggota;
3. c.volume usaha Koperasi;
4. d.manfaat ekonomi bagi anggota; dan
5. e.kendala yang dihadapi.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

(1)Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.sosialisasi;
2. b.musyawarah Desa/ Kelurahan;
3. c.pembentukan Koperasi;
4. d.pengesahan badan hukum pendirian Koperasi; dan /atau
5. e.proses pengembangan dan revitalisasi bagi Koperasi yang merupakan hasil pengembangan dan revitalisasi.
(3)Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten/ Kota.
(2)Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah. vjr- 8
(3)Dinas bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Juli 2025 GUBERNUR BANTEN, DRA SONI Diundangkan di Serang pada tanggal 18 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, DEDEN APRIANDHI BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 24

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025