DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.penyampaian LHKPN;3.tim pengelola LHKPN;4.sanksi administratif ;5.pengawasan;6.pembiayaan;7.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebutuhan proses pengelolaan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.
6.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau Pejabat Publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Banten.
10.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak/dan bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi,termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
12.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13.Pengumuman adalah Pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
14.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
(3)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Gubernur;
2. b.Wakil Gubernur;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. e.Pejabat Administrator;
6. f.Pejabat Pengawas;
7. g.Auditor;
8. h.Bendahara Pengeluaran/Penerimaan; dan
9. i.Pejabat tertentu atas permintaan KPK;

Pasal 4

(1)LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan selama Penyelenggara Negara menjabat, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara langsung atau melalui pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

Pasal 5

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK akan memberikan tanda terima penyampaian LHKPN kepada Penyelenggara Negara, dalam hal penyampaian LHKPN disampaikan langsung oleh Penyelenggara Negara maka foto copy tanda terima LHKPN dari KPK disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah selaku Tim Pengelola LHKPN.

Pasal 6

(1)Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pension; dan
2. b.bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik model KPK-A atau model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
1. a.Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau disrahkan secara langsung kepada pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpan data, formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
2. b.Ketua : Asisten Administrasi Umum.
3. c.Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Banten.
4. d.Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
5. e.Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
  1. 2.Kepala Sub Bidang Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
  2. 3.Pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian Daerah; dan
  3. 4.Unit Pengelola LHKPN pada Organisasi Perangkat Daerah.
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaanya serta pemanfaatan aplikasi e- LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
2. b.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN;
3. c.melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
4. d.mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
5. e.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
(5)Pembentukan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya, diberikan sanksi administratif.
(2)Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan struktural/fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.penilaian dalam persyaratan menduduki jabatan struktural atau fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan, dan pemanggilan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…